AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2
AKUNTABILITAS

• KEWAJIBAN UNTUK MENJAWAB DAN MENERANGKAN KINERJA
  DAN TINDAKAN SESEORANG ATAU BADAN HUKUM ATAU
  PIMPINAN KOLEKTIF SUATU ORGANISASI KEPADA PIHAK
  YANG MEMILIKI HAK UNTUK MEMINTA JAWABAN DAN
  KETERANGAN DARI PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAU
  PIHAK YANG BERKEWAJIBAN LAINNYA.

3
REFORMASI
PLANBUDGET
4
Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah

• Perencanaan dan Penganggaran
• Perbendaharaan
• Akuntansi dan Pertanggungjawaban
• Auditing

5
PROSES PERKEMBANGAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
1999-2002 1999-2002 1999-2002 2003 2004 2005 2006



OTDA UU 22/99 UU 25/99 PP 105/00 PP 108/00 PP
110/00
Penerapan Kepmendagri 29/02 .
Kepmendagri 29/02
UU 17/03 .
UU 1/2004 UU 15/2004
UU 25/04 UU 32/04 . UU 33/04
PP 24/05
PP 54-58/05
Permendagri 13/06
Permendagri 26/06
PP 24/04
PP 37/05
SE MDN 188
Reformasi AdmKeuangan I
Reformasi Adm Keuangan II
6
ASPEK REFORMASI

• KELEMBAGAAN
• SDM
• SISTEM

7

8
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran

• Penggunaan Kerangka pengeluaran Jangka menengah
• Penganggaran Terpadu
• Pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja

9
Implikasi SAP dalam Perencanaan dan Penganggaran

• Struktur Anggaran (I account), yang terdiri dari
  Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, dan
  Anggaran Pembiayaan
• Klasifikasi Anggaran Organisasi, Fungsi, Ekonomi
• Basis Anggaran Basis Kas

10
KLASIFIKASI ORGANISASI

• Sesuai dengan struktur organisasi Pemda
  (pengaturan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
  Anggaran)

11
Klasifikasi menurut fungsi

• Pelayanan Umum
• Pertahanan
• Ketertiban dan Keamanan
• Ekonomi
• Lingkungan Hidup
• Perumahan dan Fasilitas Umum
• Kesehatan
• Pariwisata dan Budaya
• Agama
• Pendidikan
• Perlindungan Sosial

12
Klasifikasi Ekonomi

• Belanja Pegawai
• Belanja Barang
• Belanja Modal
• Bunga
• Subsidi
• Bantuan Sosial
• Hibah
• Belanja Tak Tersangka/Tak Terduga

13
Implikasi SAP dalam Pelaksanaan Anggaran

• Pengaturan kembali kewenangan dalam pengelolaan
  keuangan daerah
• Pengaturan entitas akuntansi dan entitas
  pelaporan
• Penataan kembali dokumen pelaksanaan anggaran
• Penataan sistem pelaksanaan anggaran

14

15
Implikasi SAP dalam Manajemen Aset

• Penataan kembali ketentuan tentang manajemen aset
• Pengertian
• Klasifikasi
• Pengakuan
• Pengukuran
• Perubahan
• Penghentian/Penarikan

16
Implikasi SAP dalam Manajemen Utang

• Penataan kembali tentang kebijakan tentang
  pinjaman daerah
• Klasifikasi
• Biaya Pinjaman
• Pengakuan
• Pengukuran

17
REFORMASI DALAM AKUNTANSI, PERTANGGUNGJAWABAN

• Setiap satker Pengguna Anggaran wajib
  menyelenggarakan akuntansi berdasarkan SAP.
• Laporan Keuangan Satker selesai dlm 2 bln, dan
  dikonsolidasikan oleh PPKD utk diperiksa BPK
  selama 2 bln, sehingga disampaikan kpd legislatif
  dlm 6 bulan setelah akhir tahun anggaran.
• Uraian tentang kinerja yang dicapai disajikan dlm
  laporan.
• Pernyataan tanggung jawab harus ditandatangani
  oleh KDH/ KaSatker.

18
Implikasi SAP dalam Auditing

• Terdapat kriteria yang kredibel untuk pemeriksaan
  atas laporan keuangan
• BPK memberikan opini atas kesesuaian penyajian
  laporan keuangan terhadap SAP.
• Setiap laporan audit BPK disampaikan kepada
  legislatif terkait, dan terbuka kepada publik
  (kecuali yg bersifat rahasia negara).
• Hasil pemeriksaan BPK dimasukkan dalam laporan
  pertanggungjawaban disertai tanggapan dari
  pemerintah

19
(No Transcript)
20
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN/D

• Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD, berupa
  laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK,
  disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya 6
  bulan setelah tahun anggaran berakhir.
• Laporan keuangan (setidak-tidaknya)
• Laporan Realisasi APBN/APBD,
• Neraca,
• Laporan Arus Kas, dan
• Catatan atas Laporan Keuangan (dilampiri laporan
  keuangan perusahaan negara/daerah dan badan
  lainnya).

Pasal 30 dan 31 UUKN
21
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

• Bentuk dan isi laporan pertanggung-jawaban
  pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan
  sesuai standar akuntansi pemerintahan.
• Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu
  komite standar yang independen dan ditetapkan
  dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat
  pertimbangan dari BPK.

Pasal 32 UUKN
22
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PP No. 24/2005)

• Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah
• PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan
• PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran
• PSAP 03 Laporan Arus KAS
• PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan
• PSAP 05 Akuntansi Persediaan
• PSAP 06 Akuntansi Investasi
• PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap
• PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
• PSAP 09 Akuntansi Kewajiban
• PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
  Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa
• PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian
• Plus Buletin Teknis tentang Penyusunan Neraca
  Awal

23
PAKET LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
LRA
NERACA
LAK
CALK
IKHTISAR KINERJA
IKHTISAR LAIN
IKHTISAR LAIN
IKHTISAR LK BUMN/BUMD
24
CONTOHPernyataan Tanggung Jawab

• Laporan Keuangan Dinas Tahun Anggaran ,
  sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung
  jawab kami.
• Laporan Keuangan tersebut telah disusun
  berdasarkan sistem pengendalian intern yang
  memadai, dan isinya telah menyajikan informasi
  pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara
  layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
  Jakarta,...., 2006
• Kepala Dinas ,
• (..)

25
Sistem Akuntansi

• Sistem akuntansi merupakan rangkaian prosedur dan
  elemen-elemen lainnya untuk mengolah transaksi
  keuangan sampai dihasilkannya laporan keuangan.

26
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Business Process (Reforms, Regulation, Chart of
Accounts)
LOCAL GOVT F/S
Acct. Systems (Building)
Acct. Standards (Development Dissemination)
Spending Unit FS
IT Support (Selection Adoption)
Personnel (Capacity Building)
27
Pengembangan Sistem

• Sistem akuntansi berbasis komputer
• Sistem akuntansi yang dikembangkan secara manual

28
Pengembangan Sistem Akuntansi

• Sentralisasi
• Desentralisasi

29
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam
pengembangan sistem akuntansi

• Sistem akuntansi dikembangkan secara sentralisasi
  atau desentralisasi
• Ketersediaan hardware
• Ketersediaan sarana penunjang yang diperlukan,
  seperti tenaga listrik, jaringan telepon, dan
  suku cadang serta bahan lainnya dan
• Ketersediaan sumber daya manusia yang mampu
  mengoperasikan sistem, memelihara data base, dan
  memelihara sistem.

30
Sistem Akuntansi - Sentralisasi

• pekerjaan akuntansi dilaksanakan di satuan kerja
  pengelola keuangan
• tidak perlu banyak menyediakan hardware maupun
  sumber daya manusia
• pekerjaan akuntansi menumpuk di satuan kerja
  pengelola keuangan
• Transaksi keuangan non-kas, seperti pemindahan
  aset antara satuan kerja, penghapusan aset, dan
  transaksi non-kas lainnya yang terjadi di unit
  pengguna anggaran/barang harus dilaporkan segera
  ke satuan kerja pengelola keuangan.

31
Sistem Akuntansi - Desentralisasi

• pekerjaan akuntansi akan tersebar di satuan kerja
  pengguna anggaran/barang
• sarana dan prasarana yang relatif banyak
• tenaga akuntansi/komputer yang cukup di setiap
  satuan kerja

32
Penyusunan Neraca Awal

• Pembentukan tim untuk penyusunan neraca
• Perumusan pendekatan penyusunan neraca
• Perumusan kebijakan penilaian pos-pos neraca
• Penyiapan formulir serta elemen data yang harus
  dikumpulkan
• Pembekalan untuk tim penyusun neraca
• Inventarisasi aset dan utang pemerintah
• Pengolahan data hasil inventarisasi
• Pembahasan hasil inventarisasi
• Penyusunan draf neraca dan
• Finalisasi penyusunan neraca.

33
ELEMEN-ELEMEN SISTEM AKUNTANSI

• Kebijakan akuntansi
• Pedoman sistem akuntansi
• Prosedur akuntansi
• Sumber daya manusia
• Formulir
• Catatan
• Buku-buku
• Laporan
• Prasarana lain, khususnya teknologi informasi

34
Kebijakan Akuntansi

• Pilihan-pilihan alternatif yang digunakan dalam
  sistem akuntansi untuk menghasilkan laporan
  keuangan dituangkan dalam kebijakan akuntansi

35
Pedoman Akuntansi

• Format laporan keuangan
• Bagan Akun
• Jurnal Standar
• Pengakuan
• Pengukuran
• Penyajian dan Pengungkapan
• Pelaporan Keuangan
• Buku/Dokumen/Formulir

36
BAGAN AKUN/PERKIRAAN

• Daftar akun/perkiraan/rekening yang digunakan
  dalam proses akuntansi untuk membukukan seluruh
  transaksi keuangan daerah
• Bagan Perkiraan Standar untuk sistem akuntansi
  pemerintah diperlukan untuk menjaga keseragaman
  dan konsistensi perlakuan akuntansi
• Bagan perkiraan standar (buku besar) akan
  dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi
  Pemerintah Pusat dan Daerah yang berlaku secara
  nasional sehingga mempermudah dalam penyusunan
  laporan gabungan, penyusunan statistik keuangan
  pemerintah, maupun untuk keperluan lainnya.

37
Klasifikasi APBD

• APBD ditetapkan oleh DPRD terinci sampai dengan
  organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan,
  dan jenis belanja

38
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam
membangun sistem

• Penyediaan anggaran yang cukup
• Penyediaan SDM dengan latar belakang akuntansi
  dan pengetahuan komputer yang cukup dan
  pengembangan karier yang jelas di bidang
  akuntansi
• Komitmen pimpinan/stakeholders untuk membangun
  dan memanfaatkan sistem
• Penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan

39
PERMASALAHAN

• SDM yang kompeten di bidang akuntansi
• Sarana/prasarana
• Anggaran
• Manajemen
• Politik
• Penyusunan neraca awal

40
SIMPULAN

• Standar akuntansi merupakan pedoman pokok dlm
  penyusunan dan penyajian LK pemerintah.
• Harus disusun sistem akuntansi sesuai dengan
  per-UU-an dan Standar Akuntansi Pemerintahan.
• Kebijakan akuntansi penting utk memandu
  pengembangan sistem serta membantu pengguna dalam
  memahami sistem akuntansi
• Pengembangan sistem akuntansi seyogyanya sejalan
  dengan sistem penganggaran dan perbendaharaan
• Pengembangan sistem akuntansi membutuhkan dana,
  sumber daya manusia, sarana dan prasarana yg
  cukup.
• Perlu dibangun jenjang karir SDM bidang keuangan
  dan akuntansi.
• Perlu disusun neraca awal yang akan menjadi
  saldo pembuka akun-akun dalam sistem akuntansi
  pemerintah.

41

TERIMA KASIH