Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah

1
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
2
Deskripsi dan Tujuan

• DESKRIPSI
• Topik ini menjelaskan mekanisme perencanaa
  nasional dan daerah melalui pemahaman sistem
  perencanaan nasional, peran dan kedudukan lembaga
  dan dokumen perencanaan serta metode untuk
  melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan secara
  vertikal maupun horizontal.
• TUJUAN
• Peserta memahami dokumen perencanaa pembagunan
  daerah seperti RPJPD, DPJMD, Renstra SKPD, Renja
  SKPD dan RKPD
• Peserta memahami tahapan penyusunan dokumen
  perencanaan pembangunan daerah

3
Bahasan
4
Definisi

• Perencanaan adalah menentukan tindakan masa depan
  melalui uruta pilihan, memperhitungkan sumber
  daya.
• Pembangunan Nasional adalah upaya/kegiatan
  mencapai tujuan bernegara.
• Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah
  satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan
  untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka
  panjang, jangka menengah, dan tahunan yang
  dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan
  masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

5
Jenis Perencanaan Pembangunan Berdasarkan Jangka
waktu

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
   Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L)
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja
   Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
5. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional/ Rencana
   Kerja Pemerintah (RKP)
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD)

6
Jenis Perencanaan Pembangunan Berdasarkan Jangka
waktu (2)

• Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga
  (Renja K/L) adalah dokumen perencanaan
  Kementerian/Lembaga untuk 1 tahun
• Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja
  Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen SKPD
  untuk 1 tahun
• Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
  diinginkan pada akhir periode perencanaan
• Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan
  dilakukan dalam mewujudkan visi
• Strategi adalah langkah-langkah berisikan
  program-program indikatif untuk mewujudkan visi
  dan misi.
• Kebijakan adalah araha/tindakan yang diambil oleh
  pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan

7
Jenis Perencanaan Pembangunan Berdasarkan Jangka
waktu (3)

• Program adalah instrumen kebijakan yang berisi
  satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh
  instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai
  sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi
  anggara atau kegiatan masyarakat yang
  dikoordinasikan oleh instansi pemerintah
• Lembaga adalah organisasi non kementerian negara
  dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk
  untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UUD
  1945 atau peraturan perundang-undangan
• Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang)
  adalah forum antar pelaku dalam rangka penyusunan
  rencana pembangunan nasional dan rencana
  pembangunan daerah

8
Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (UU
25/2004)

• Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
• Menjami terciptanya integrasi, sinkronisasi dan
  sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar
  waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara
  pusat dan daerah.
• Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
  perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
  pengawasan.
• Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
• Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya
  secara efisien, efektif, berkeadilan, dan
  berkelanjutan.

9
Perencanaan Pembangunan Nasional

• RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan
  dibentuknya pemerintahan negara Indonesia dalam
  bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional.
• RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi,
  misi, dan program Presiden yang penyusunannya
  berpedoman pada RPJP Nasional
• RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional
  memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka
  ekonomi makro yang mencakup gambaran ekonomi
  secara menyeluruh.

10
Perencanaan Pembangunan Daerah

• RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arahan
  pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP
  Nasional.
• RPJM Daerah merupakan penjelasan dari visi, misi
  dan program kepala daerah yang penyusunannya
  berpedoman pada RPJP Daerah yang memperhatikan
  RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan
  daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan
  umum dan program SKPD, dan program kewilayahan
  disertai dengan rencana-rencana kerja dalam
  kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang
  bersifat indikatif.
• RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan
  mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka
  ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaanya,
  baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
  maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
  masyarakat

11
Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional

1. Penyusunan Rencana
2. Penetapan Rencana
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

12
Skema Penyusunan RPJPD
13
Skema Penyusunan Dokumen
14
Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan

• Tahap Penyusunan Rencana, yaitu menyusun
  rancangan rencana pembangunan nasional/daerah
  (RPJP, RPJM, RENSTRA, RENJA) melalui beberapa
  proses prencanaan.
• Tahap Penetapan Rencana, yaitu
• RPJP Nasional (UU) dan RPJP Daerah (Perda)
• RPJM dengan peraturan Presiden/ Kepala Daerah
• RKP/RKPD dengan peraturan Presiden/Kepala Daerah.
  
• Tahap Pengendalian Pelaksanaan Rencana, yaitu
  melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan
  rencana tersebut.
• Tahap Evaluasi Kinerja, yaitu melakukan evaluasi
  pada pelaksanaan rencana pada periode tertentu
  dan di akhir periode.

15
Tahap Penyusunan RPJP

1. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan
2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan
3. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan

16
Tahap Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD

1. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan
2. Penyiapan rancangan rencana kerja
3. Musyawarah perencanaan pembangunan
4. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan

17
Penyusunan dan Penetapan RPJPD

1. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah
2. Kepala Bappeda menyelenggarakan MusrenbangJjangka
   Panjang Daerah
3. Musrenbang dalam rangka penyusunan RPJP Daerah
   diikuti oleh unsur penyelenggara negara dengan
   mengikutsertakan masyarakat
4. Musrenbang dalam rangka penyusunan RPJP Daerah
   dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum
   berakhirnya RPJP yang sedang berjalan
5. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP
   berdasarkan hasil Musrenbang
6. RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

18
Prinsip-Prinsip Penyusunan RPJPD

• Strategi
• Demokratis dan Partisipatif
• Politis
• Perencanan Bottom-Up
• Perencanaan Top-Down

19
Strategis

• Dokumen RPJPD pada dasarnya merupakan suatu
  proses pemikiran strategis kemasa depan.
• Perencanaan strategis erat kaitannya dengan pro
  ses merumuskan tantangan dan peluang pemba
  ngunan daerah masa depan menetapkan kemana
  daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa
  yang hendak dicapai dalam masa 20 tahun kedepan,
  bagaimana mencapainya dan langkah-langkah
  strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
  tercapai.

20
Alur Pemikiran Strategis

• Ada rumusan isu dan permasalahan pembangunan masa
  kini yang jelas.
• Ada kejelasan status kinerja pembangunan daerah
  masa kini.
• Ada analisis trend atau kecenderungan
  perkembangan faktor-faktor eksternal dan internal
  yang mempengaruhi pembangunan daerah seperti
  fisik, sosial, ekonomi, politik dan teknologi.
• Ada analisis tentang kekuatan dan kelemahan
  internal dan peluang dan ancaman eksternal
  pembangunan daerah
• Ada rumusan visi, misi, dan agenda pembangunan
  daerah yang SMART ( specific, measurable,
  achievable, reliable, time bound )
• Ada rumusan tujuan pembangunan, alternatif
  strategi untuk pencapaian tujuan, arah kebijakan.

21
Demokratis dan Partisipatif

• Kemampuan untuk memahami peluang dan ancaman dan
  memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan
  akan sangat bergantung pada sejauh mana proses
  penyusunan RPJPD ini mengikutsertakan stakeholder
  dalam pengambilan keputusan.
• Hal ini bermakna bahwa proses penyusunan RPJPD
  perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel,
  dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam
  pengambilan keputusan perencanaan di semua
  tahapan perencanaan

22
Pemikiran Demokratis dan Partisipatif

• Ada identifikasi stakeholders yang relevan untuk
  dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan
  perencanaan
• Ada kesetaraan antara government dan non
  government stakeholder dalam pengambilan
  keputusan
• Ada transparansi dan akuntabilitas dalam proses
  perencanaan
• Ada keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen
  masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok
  marginal dan lembaga penelitian/perguruan tinggi.
• Ada sense of ownership masyarakat terhadap RPJPD
• Ada pelibatan dari media
• Ada konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan
  penting pengambilan keputusan seperti perumusan
  prioritas isu dan permasalahan, perumusan
  alternatif skenario perjalanan pembangunan
  daerah, perumusan visi, misi dan arah / kebijakan
  pembangunan jangka panjang.

23
Politis

• Hal ini bermakna bahwa penyusunan RPJPD
  mellibatkan proses konsultasi dengan kekuatan
  politis terutama Kepala Daerah terpilih dan DPRD.
  
• Uraian penjelasannya
• Ada keterlibatan DPRD dalam proses penyusunan
  RPJPD
• Ada pokok pokok pikiran DPRD dalam proses
  penyusunan RPJPD
• Ada naskah akademis untuk mendukung proses penge
  sahan RPJPD
• Ada review dan evaluasi dari DPRD terhadap
  rancangan RPJPD
• Ada pembahasan terhadap RANPERDA RPJPD
• Ada pengesahan RPJPD sebagai Perda yang mengikat
  semua pihak untuk melaksanakannya 20 tahun ke
  depan.

24
Bottom-Up

• Ada penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat
  untuk mengetahui harapan masyarakat atas masa
  depan pembangunan daerahnnya.
• Memperhatikan hasil proses Musrenbang RPJPD dan
  kesepakatan dengan masyarakat tentang arah
  pembangunan daerah

25
Top-Down

• Hal ini bermakna bahwa proses penyusunan RPJPD
  perlu bersinergi dengan rencana strategis
  diatasnya dan komitmen pemerintahan atasannya.
• Uraian penjelasannya
• Ada sinergi dengan RPJPD dan RPJM Nasional.
• Ada sinergi dan konsistensi dengan RPJPD dan
  RTRWD Provinsi.
• Ada sinergi dan konsistensi dengan RTRWD
• Ada sinergi dan komitmen pemerintah terhadap
  tujuan-tujuan pembangunan global seperti
  millenium development goals, sustainable
  development, pemenuhan hak asasi manusia,
  pemenuhan air bersih dan sanitasi.

26
Millenium Development Goals (MDGs)

• Delapan tujuan utama MDGs yang perlu
  ditindaklanjuti oleh setiap negara
• Memberantas kemiskinan dan kelaparan
• Mewujudkan pendidikan dasar
• Meningkatkan kesadaran gender dan pemberdayaan
  perempuan
• Mengurangi angka kematian bayi
• Meningkatkan kesehatan ibu
• Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya
• Menjamin pengelolaan lingkungan hidup yang
  berkelanjutan
• Mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan.

27
Perencanan Strategis Berbasis Scenario Planning

• Adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan
  mengarahkan pengambilan keputusan dan tindakan di
  berbagai peringkat organisasi sifatnya garis
  besar, medium, long range menghubungkan sumber
  daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai
• Perencanaan ini perlu melibatkan stakeholders
  untuk memastikan terdapatnya perspektif yang
  menyeluruh atas isu yang dihadapi pemikiran dan
  analisis yang mendalam dan comprehensive dalam
  perumusan strategi, mereview mana strategi yang
  berhasil dan yang tidak, dan di antara strategi
  tidak saling bertentangan namun saling melengkapi

28
Elemen-Elemen Penting Perencanaan Strategis
Berbasi Scenario Planning

• Analisis situasi dan kinerja pembangunan daerah
  masa kini.
• Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi
  kinerja pembangunan daerah masa kini.
• Eksplorasi kecenderungan, perubahan besar yang
  diperkirakan terjadi dalam ekonomi, sosial,
  politik, lingkungan dan teknologi yang
  berpengaruh pada pembangunan daerah.
• Analisis dampak perubahan masa depan terhadap
  pembangunan daerah.
• Perumusan visi, misi, tujuan, dan strategi untuk
  merespon dampak perubahan yang diperkirakan akan
  terjadi.

29
Kualitas RPJPD

• Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan
  pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam
  berbagai fungsi pemerintahan daerah
• Ada kejelasan rumusan isu dan permasalahan
  strategis pembangunan daerah masa kini.
• Ada identifikasi faktor faktor eksternal yang
  bepengaruh pada kinerja pembangunan daerah saat
  ini
• Ada analisis atas kecenderungan perkembangan dan
  perubahan faktor faktor eksternal dimasa depan
• Ada identifikasi tantangan dan peluang utama
  pembangunan daerah.
• Ada keterlibatan dari stakeholder kelompok
  marjinal, perempuan, lembaga penelitian/perguruan
  tinggi dalam semua tahapan proses penyusunan RPJPD