Paradigma Sosiologi

1
Paradigma Sosiologi

• Menurut Thomas Kuhn Paradigma berasal dari
  bhs Latin yaitu Para dan deigma
• Para berarti berdampingan
• Deigma berarti contoh
• Jadi paradigma menurut Kuhn diartikan sbg
  percontohan atau model atau Pola

28
2

• George Ritzer mengartikan bahwa paradigma
  adalah merupakan suatu gambaran fundamental
  tentang subject matter dalam suatu ilmu.
• Paradigma secara umum dapat diartikan sebagai
  cara pandang atau kerangka berfikir yang
  didasarkan pada fakta atau gejala-gejala yang
  diinterpretasi dan dipahami.

29
3

• Paradigma berfungsi untuk merumuskan apa yang
  harus dikaji,pertanyaan apa yang harus
  dipertanyakan, dan kaidah-kaidah apa saja yang
  harusnya diikuti dalam menafsirkan
  jawaban-jawaban yang diperoleh.
• Pengertian diatas mengandung beberapa penekanan
  yaitu paradigma merupakan pencapaian baru dan
  kemudian diterima sebagai pemecahan masalah.

30
4
HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL

• - MENGKAJI HUKUM DALAM HUBUNGANYA DENGAN
  PERUBAHAN SOSIAL.
• - MENUJUKKAN BAGAIMANA HUKUM ITU TERBENTUK DAN
  BEKERJA.
• - Terbukanya berbagai jabatan yang dulunya
  dijabat oleh belanda dan selanjutna diberikan
  pada pribumi

5

• - Penggunaan bahasa Indonesia secara luas
  dicetuskanya melalui sumpah pemuda, 28 oktober
  1928.
• - Perombakan disegala aspek pemerintahan, bidang
  hukum, sistem peradilan ( hapusnya dualisme
  peradilan-hakim tunggal, ketatanegaraan,
  pemerintahan, pendidikan ( hanya ada SR).

6
Pengaruh perubahan sosial

• - Sikap tak sadar akan arti dan kwalitas.
• - Sikap untuk mencapai tujuan secapatnya tanpa
  mau berusaha selangkah demi selangkah.
• - Sikap tak tangung jawab
• - sikap apatis dan lesu.
• - Adanya urbanisasi, modernitas, modernisasi.

7
Permasalahan

• 1. Apakah yang bisa dilakukan untuk memahami
  kehadiran serta bekerjanya hukum di tengah2
  masyarakat yang sedangmengalami perubahan
  sosial.
• 2. Mengapa keadaan pertumbuhan hukum di
  Indonesia adalah seperti yang kita lihat
  seperti ini.
• 3. Apa yang akan terjadi bila suatu negara
  dihadakan pada perubahan sosial.
• 4. Bgmn hukum hrs berbuat thd perubahan sosial
  yang dihadapinya.

8
Hukum harus bisa menjabarkan pekerjaan dalam
fungsinya sbb

• 1. Pembuatan norma norma .
• 2. Penyelesaian sengketa sengketa.
• 3. Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat
  bila ada perubahan sosial.
• 4. Sosial Enginering/ menimbulkan perubahan
  tingkah laku masyarakat.

9
Mengapa pertumbuhan hukum di Indonesia spt ini?

• Hart mengatakan bahwa penyelengaraan hukum di
  masyarakat itu berbeda .
• - Sederhana dengan bentuk yang tidak jelas.
• (ketidak pastian, statis, inefisien)
• - Penyelenggaraan hukum yang jelas dan
  terperinci dengan dibentuk lembaga
  lembaga hukum.

10
Pelaksanaan Hukum di Masyarakat

• Primary Rule Of Obligation kurang efektit
  karena hanya mengandalkan hukum dari segi
  bentuknya yang formal saja
• Scondary Rule of Obligation- melayani fungsi
  hukum.
• - Pembuatan UU/Rule of regocnition
• - Mengadakan yang baru dan menghapus yang lama/
  Rule of Change
• - Menentukan hukuman/ Rule of adjudication

11
Keadilan dalam Hukum(perspektif sosiologis)

• Pasal 178 ayat (3) HIR
• Hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan,
  tetapi hakim dilarang menjatuhkan putusan atas
  hal hal yang tidak dituntut atau mengabulkan
  putusan yang lebih daripada yang dituntut

12
Kasus kedung ombo(1990)

• 1. Put PN semarang menolak gugatan bayar tanah
  Rp 10.000,-/M.
• 2. Put Banding menguatkan put PN.
• 3. Put Kasasi ganti rugi tanah Rp50.000,- /M dan
  tananam Rp 30.000,-/M.
• 4. Put PK menganulir put Kasasi.

13
Dasar Putusan

• 1. Put MA Nmr 620/ 1968, tuntutan ganti rugi
  tidak pantas, akan tetapi penggugat menuntut
  sejumlah itu. Dalam hal ini hakim harus
  memutuskan berapa yang pantas yang harus dibayar
  ( tdk melanggar ps 178 ayat 3 HIR
• 2. Put MA Nmr 499/ 1970, PN boleh memutuskan
  melebihi dari yang diminta, shg pasal 178 ayat
  (3) tidak berlaku mutlak sebab hakim dalam
  memberi putusan harus benar benar aktif dan
  menyelesaikan perkara.

14

• 3. Put MA 556/ 1972, boleh mengabulkan hal yang
  lebih daripada yang digugat, akan tetapi masih
  sesuai dengan hal kejadian material yang
  diijinkan.