REVITALISASI SUMBER DAYA

1
REVITALISASI SUMBER DAYA

1. SUMBERDAYA MANUSIA
2. ASSET/SARANA PRASARANA

2
ROADMAP SDM
SDM Quality world class And GCG
High Performance Kompetensi SDM profesional and
world class 2015
2015
4 Empowering SDM
2014
3Akselerasi Peningkatan SDM profesional
2013
High Performance Tata kelola Yang baik (GCG)
Empowering Aset
2 Revitalisasi Sistem MSDM
Akselerasi Pengelolaan aset secara profesional
2012
1Perbaikan Sistem MSDM
Revitalisasi Sistem Pengelolaan Aset
2011
Penataan Aset
8
RENCANA INDUK
3
EVALUASI DAN PROGAM KERJA SDM DAN UMUM

1. Penataan SDM berdasarkan standar kebutuhan dan
   Kompetensi
2. Penyempurnaan ketatalaksanaan (business process
   of core business)
3. Sosialisasi dan penerapan Pola Karir Pegawai
4. Penyusunan pedoman Reward and Punishment
   (Disiplin)
5. Performance review (penilaian/evaluasi kinerja)
6. Penyusunan Rancangan Reformasi Birokrasi dan
   remunerasi
7. Tugas rutin telah dilaksanakan sesuai ketentuan

1. Usulan reformasi BR
2. Penerapan Pola Karier
3. Penataan SDM sesuai standar kebutuhan
4. Penilaian Key Performance Indicator (KPI) setiap
   jabatan/unit kerja
5. Restrukturisasi right sizing sesuai perubahan
   kelembagaan
6. Pengusulan dan penerapan Remunerasi

3Akselerasi Peningkatan SDM profesional
Pemberdayaan
2014
2013
Program

• Tertib Pencatatan dan
• Pelaporan dan akuntabilitas
• 2. Pengamanan dan Pemeliharaan
• 3.Penyelesaian kasus aset
• 4.Pengelolaan SIM Aset
• 5. Optimalisasi Pemanfaatan aset

Akselerasi Pengelolaan aset secara profesional
2 Revitalisasi Sistem MSDM
Evaluasi
2012
Revitalisasi Sistem Pengelolaan Aset

• 1. Pencatatan dan Pelaporan
• 2. Pengamanan dan Pemeliharaan
• 3.Penyelesaian kasus aset
• 4. Pembuatan Sistim Informasi Manajemen aset
• 5. Pengkajian pemanfaatan aset
• 6. Pembentukan ULP

Penataan
8
2011
4
PEKERJAAN YANG SUDAH DAN AKAN DILAKSANAKAN DALAM
MENDUKUNG RB DI BIDANG MANAJEMEN SDM DI LPP RRI
monev

• Assessment Karyawan
• Penyusunan Diklat berbasis kompetensi
• Recruitment berbasis kompetensi
• Review HRIS (datebase karyawan)
• Penerapan Remunerasi

• Job Analysis 160 posisi (stasiun tipe A Jakarta,
  B Banjarma-sin, C Solo)
• Job Evaluation 108 posisi
• Pembuatan Grading (sistem kepangkatan)
• Pembuatan struktur remunerasi

2015
2014
2013
2012
2011

• Konsultansi dan pendampingan dalam penyusunan RB
• Review Job Desc.
• Review Job Evaluation
• Review Kompetensi
• Analisa Beban Kerja stasiun Pusat Jakarta dan
  stasiun tipe C2 (batam)

• Konsultansi dan pendampingan dalam penyusunan
  usulan RB
• - Analisa Beban Kerja
• - KPI dengan konsep BSC

2010
2009

• Job Evaluation 160 posisi
• Kamus Kompetensi
• - core competensi
• - Role (managerial) kompetensi
• - Functional (technical) kompetensi)

• Penyusunan Job analisis Job Description

5
ROAD MAP PELAKSANAAN RB LPP RRI

• Perencanaan
• Penyusunan dokumen usulan
• Pengajuan usulan
• 2. Dokumen Usulan
• Latar Belakang, Tujuan, Sasaran,Prioritas dan
  Agenda/ Waktu SERTA Tenaga Pelaksana
• Road map Rencana Aksi Program Kegiatan
  Pencapaian Rencana Agenda Perioritas
  Kriteria
• keberhasilan Jadual
  Anggaran Penanggungjawab Quick Wins.
• Lampiran Bukti atas pencapaian yang
  disebutkan dalam Roadmap

PENGELOLAAN RB EVALUASI DAN REMUNERASI
PENGAJUAN DOKUMEN USULAN DAN PENERAPAN RB
2015
2014
2013
PENERAPAN RB DAN REMUNERASI SERTA EVALUASI
PENYUSUNAN DOKUMEN USULAN
2012
Pembentukan Tim RB 1. Manajemen Perubahan 2.
Penataan Peraturan Perundangundangan 3. Penataan
dan Penguatan Organisasi 4. Penataan Tata
Laksana 5. Penataan Sistem Manajemen SDM 6.
Penguatan Pengawasan 7. Penguatan kuntabilitas
Kinerja 8. Peningkatan Kualitas pelayanan
Publik 9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Monitoring Pengelolaan RB
Penataan
2011
8
6
Tahapan Penyusunan Usulan RB 2012
Pembentukan tim RB LPP RRI
Analisis Pencapaian, Penyusunan Rencana Aksi
Penyusunan dokumen
Asesmen organisasi, pengumpulan data dan dokumen
pendukung
4 bulan konsultansi
7
AREA PERUBAHAN YANG INGIN DICAPAI
AREA
HASIL YANG DIHARAPKAN
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
(Right sizing)
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas,
efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan
prinsip-prinsip good governance
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih
dan kondusif
SDM aparatur yang berintegritas, netral,
kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi
dan sejahtera
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja
birokrasi
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan
masyarakat
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang
tinggi
8
Area Perubahan/ Program RB
No Area Perubahan Kegiatan
1. Manajemen Perubahan Pembentukan tim, strategi, sosialisasi manajemen perubahan
2 Peraturan Perundang-undangan Inventarisasi peraturan perundang-undangan dan yang disharmonis/ tidak sinkron
3 Penataan Penguatan Organisasi Restrukturisasi penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat jumlah
4. Penataan Tata Laksana Penyusunan SOP, e-government
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Sistem rekrutmen, Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan, standar kompetensi, asesmen pegawai, sistem penilaian kinerja, diklat berbasis kompetensi, database pegawai
9
Area Perubahan/ Program RB
No Area Perubahan Kegiatan
6. Penguatan Pengawasan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Peningkatan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja/ LAKIP, Sistem manajemen kinerja organisasi, pengembangan IKU/ KPI kementerian/ lembaga
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Penerapan standar pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat
9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Laporan monitoring dan evaluasi
10
POLA KARIER/CARIER ROADMAP
No Jenjang karier Roadmap karir dan masa jabatan Persyaratan Persyaratan Persyaratan Persyaratan Job prising Jenjang fungsional
No Jenjang karier Roadmap karir dan masa jabatan Masa jabatan Pangkat Awal-tinggi Nilai prestasi Grading Job prising Jenjang fungsional
1 Eselon II.b 47-54 IV/b-IV/c 4,21 5,0 Istimewa Ahli Madya
2 Eselon III.a 42-47 tahun 2-5 thn IV/a-IV/b 3,41-4,20 (memuaskan) Ahli madya
3 Eselon III.b 37-42 2-5 thn III/d-IV/a 3,00 3,40 (baik) Ahli Madya
4 Eselon IV.a 32-37 2-5 thn III/c-III/d 2,71 3,00 (Baik) Penyelia/ahli muda
5 Eselon IV.b 27- 32 2-5 thn III/b-III/c 2,61 - 2,70 (baik) Pelaksana lanjutan/ahli pratama
6 Awal karier/staf Usia 23 tahun 4 thn III/a 2,61 (Baik) Pelaksana/pelaksana pemula
15
11
MUTASI JABATAN
Alur peningkatan karier Horizontal, Vertikal
dan diagonal
Promosi Rotasi Demosi
mutasi antar unit kerja
mutasi antar wilayah kerja.

• Mutasi jabatan bagi Pejabat Struktural dapat
  dilaksanakan sekurang-kurangnya telah menduduki
  jabatan selama 2 (dua) tahun.
• 2. Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud diatas
  dikecualikan jika
• a. terjadi perubahan organisasidan/atau
• b. pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil,
  dan/atau
• c. Tidak memenuhi kinerja yang baik
• d. Prestasi luar biasa
• e. Kebutuhan Organisasi
• Mutasi Jabatan sebagaimana huruf (d) dan (e)
  dapat dilakukan paling sedikit telah memiliki
  masa jabatan 1 tahun sejak menduduki jabatan
  terakhir
• Demosi disebabkan tidak memenuhi prestasi
  kerja dan atau mendapat hukuman Disiplin
• Pengangkatan pejabat eselon II yang akan
  diperpanjang batas usia pensiunnya, ditetapkan
  sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum yang
  bersangkutan memasuki batas usia pensiun.

12
PENILAIAN KINERJA
Key Performance Indicator 60
Sikap Kerja 30
Penugasan khusus 10
13
  Penilaian Kinerja    1. Penilaian dilakukan
secara periodik yaitu setiap 6 (enam) bulan sejak
mulai tanggal pelantikan dalam jabatan.    3.
Penilaian Kinerja meliputi   a. Penilaian
Key Performance Indicator (KPI) dengan bobot 60
Penilaian Key Performance Indicator (KPI)
yaitu penilaian atas pencapaian hasil kerja
meliputi indikator kunci kinerja ( Output,
Outcome, impact) dari sasaran/program/kegiatan
yang berdasarkan visi dan misi LPP RRI.   b.
Sikap Kerja ( bobot 30 ) Yaitu penilaian
terhadap Unsur-unsur meliputi Kompetensi inti
dan manajerial Competensi   c. Penilaian
Penugasan khusus (10 )  
14
Penegakan Disiplin Pegawai(PERATURAN DISIPLIN)
ROLE MODEL (Sebuah Peraturan)
15
EVALUASI DAN PROGRAM PENGELOLAAN ASET
PENGELOLAAN ASET GCG
High Performance Tata kelola Yang baik (GCG)

• 1. Pencatatan dan Pelaporan
• 2. Pengamanan dan Pemeliharaan
• 3.Penyelesaian kasus aset
• 4. Pembuatan Sistim Informasi
• Manajemen aset
• 5. Pengkajian pemanfaatan aset
• 6. Pembentukan ULP

Empowering Aset
2014
2015
2013
Akselerasi Pengelolaan aset secara profesional
Revitalisasi Sistem Pengelolaan Aset

• 1. Tertib Pencatatan dan Pelaporan
• dan akuntabilitas
• 2. Pengamanan dan Pemeliharaan
• 3.Penyelesaian kasus aset
• 4.Pengelolaan SIM Aset
• 5. Optimalisasi Pemanfaatan aset

2012
2011
Penataan Aset
8
16
Kenapa Disclaimer ..?
Opini BPK

• Kompetensi Pengelola Keuangan dan BMN lemah
• Inventarisasi BMN belum sesuai dengan
  SIMAK-BMN
• Neraca Aset pada LK belum mencerminkan nilai
  wajar

• Penyusunan LK tidak berjenjang
• Perbedaan signifikan SAK dan SIMAK BMN
• Penyajian hampir seluruh akun neraca tidak
  dapat diyakini kewajaranannya
• CaLK belum mengungkapkan informasi penting
  terkait LK atau belum disaji-
• kan secara full disclosur (pengungkapan
  sejelas jelasnya)

17
(EMPAT) KRITERIA DALAM PENENTUAN OPINI WTP
1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP). 2. Efektivitas pengendalian
intern (SPI) 3. Kepatuhan terhadap ketentuan
perundang-undangan 4. Pengungkapan yang memadai
dalam CaLK dan CRBMN
18
Pemahaman SDM/Petugas BMN tentang Akuntansi BMN
masih belum optimal (tidak semua berlatar
belakang pendidikan Akuntansi)
Masih terdapat selisih nilai neraca aset tetap
antara SAK SIMAK-BMN
Penyajian Laporan Persediaan tidak valid karena
semua persediaan belum tercatat serta tidak
didukung BA Opname Fisik
Masih terdapat selisih antara Hasil IP dari KPKNL
dengan Hasil Updating IP dalam SIMAK-BMN
KOKDISI YANG SERING TERJADI DALAM EVALUASI
LAPORAN BMN
Masih tersaji BMN rusak berat dalam aset tetap
yang belum direklasifikasi ke aset
lain-lainnya/yang diberhentikan dari penggunaan
Masih terdapat BMN rusak berat dalam Laporan BMN
yang belum ditindaklanjuti dengan proses
penghapusan
19
TERIMA KASIH
Direktur SDM dan UMUM Drs. DADI SUMIHARDI. M.AP
16