BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI BALI

1
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
E-GOVERNMENT DI PEMERINTAH PROVINSI
BALI
BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI BALI PEMERINTAH
PROVINSI BALI
DENPASAR, OKTOBER 2009
2

• RENCANA KEGIATAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
  PROVINSI BALI TA. 2010
• VISI Berdasarkan kondisi, potensi dan
  permasalahan, tantangan dan peluang yang
  dihadapi Provinsi Bali, serta mengantisipasi
  perubahan yang sangat cepat di masa depan
  dengan mempertimbangkan kearifan lokal, maka
  visi yang hendak dicapai periode Rencana
  Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
  Provinsi Bali adalah TERWUJUDNYA BALI YANG
  MAJU , AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA . GAMBARAN
  UMUM PEMERINTAH PROVINSI BALI

3

• MISI
• Mewujudkan Bali yang Berbudaya, Metaksu, Dinamis,
  Maju dan Modern
• Mewujudkan Bali yang Aman,Damai tertib, Harmonis
  serta Bebas dari berbagai Ancaman.
• Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta Lahir
  dan Bathin.

4

• PROGRAM UNGGULAN
• Program Penanggulangan Kemiskinan
• Program Mengatasi Angka Pengangguran
• Program Meningkatkan Kualitas Pendidikan
• Program Meningkatkat Derajat Kesehatan Masyarakat
• Program Meningkatkan Sarana dan Prasarana
  (Infrastruktur)
• Program Mewujudkan Pemerintahan yang baik
  berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance dan
  Clean Governance
• Program Meningkatkan kualitas pelayanan publik

5

• Good Governance dan Clean Government
• 1. Penerapan Manajemen Pemerintahan Berbasis
  Kinerja (SIKPD/Sistem Informasi Keuangan
  Pemerintah Daerah)
• 2. Reformasi Pelayanan Publik
• 3. Pencegahan Korupsi pada Proses Pengadaan
  Barang dan Jasa Publik
• 4. Peningkatan Kesadaran Anti Korupsi pada
  Aparatur dan Masyarakat
• 5. Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat
• 6. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur
• 7. Peningkatan Kapasitas Daerah melalui Perbaikan
  dan Penyempurnaan Kelembagaan, Tata Laksana dan
  Peningkatan Kesejahteraan Apataur

6

• Dalam rangka mewujudkan salah satu program
  unggulan khususnya program mewujudkan tata kelola
  pemerintahan yang baik (Good Governance) dan
  pemerintahan yang bersih (Clean Government), Biro
  Pemerintahan Setda Provinsi Bali merencanakan
  kegiatan yang dapat menunjang prinsip-prinsip
  Good Government dan Clean Government melalui
  pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
  dalam mendukung berbagai kegiatan pemerintahan
  yaitu dengan mengembangkan E-Government dalam
  rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas
  kegiatan pelayanan publik dan pemerintahan agar
  tercipta pelayanan yang cepat,efektif dan efesien
  yang merupakan kebutuhan mendasar sehingga
  dibutuhkan pengembanagan system dan perangkat
  (Hardware) dan Sofware guna menunjang seluruh
  kegiatan pelayana publik tersebut diatas.

7

• Definisi E-Government
• E-Government adalah merupakan penggunaan TI
  (Teknologi Informasi) dan komunikasi untuk
  mewujudkan praktik pemerintahan yang lebih
  efisien dan efektif, pelayanan yang lebih
  terjangkau dan memperluas akses publik untuk
  memperoleh informasi sehingga akuntabilitas
  meningkat.

8

• Kerangka Arsitektur Pengembangan
• E-Government
• Akses
• Portal pelayanan publik
• Organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi
• Infrastruktur dan aplikasi dasar

9

• Dasar Hukum
• Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang
  Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan
  E-Government. Dimana didalamnya telah diamanatkan
  kepada setiap Gubernur dan Bupati/Walikota untuk
  mengambil langkah-langkah konkret yang diperlukan
  sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya
  masing-masing guna terlaksananya pengembangan
• E-Government secara nasional.

10

• Tujuan Dan Sasaran Pembangunan
  E-Government
• Tujuan
• Meningkatkan mutu layanan publik melalui
  pemanfaatan TI (Teknologi Informasi) dan
  komunikasi dalam proses penyelenggaraan
  pemerintahan.
• Terbentuknya kepemerintahan yang bersih,
  transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan
  secara efektif.
• Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan
  proses kerja kepemerintahan.

11

• Sasaran Pembangunan E-Government
• Pembentukan jaringan informasi dan transaksi
  pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau
• Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia
  usaha untuk meningkatkan dan memperkuat
  kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan
  persaingan perdagangan internasional
• Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga
  pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi
  partisipasi msayarakat dalam proses
  kepemerintahan
• Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja
  yang transparan dan efisien serta memperlancar
  transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah.

12

• Manfaat Pembangunan E-Government
• Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada
  masyarakat
• Memeperbaikai proses transparansi dan
  akuntabilitas di kalangan penyelenggara
  pemerintahan
• Mereduksi biaya transaksi, komunikasi, dan
  interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan
• Menciptakan masyarakat berbasis komunitas
  informasi yang lebih berkualitas

13
Konsep e-Government
ACUAN PENTAHAPAN
Sumber Inpres No. 3 Th 2003
13
14
Konsep e-Government
ACUAN JENIS LAYANAN
Governments Shared Services Fund
Transfers JARKOMPUSDA
Citizens Taxes Regulation SIAK
G2G
G2C
Government
G2E
G2B
Employees Benefits Opportunities SIMPEG
Business Taxes Supplier Offerings E-Procurement
14
15
Plan Network Pemprov Bali
Kotamadya
Dinas
PEMPROV BALI
Kabupaten
Badan
Instansi Lainnya
Unit Lainnya
KONSEP WAN PEMPROV BALI
16

• Pengembangan E-Government Saat Ini di
  Provinsi Bali
• Dinas Perhubungan, Informasi dan Telekomunikasi
  Provinsi Bali pada tahun anggaran 2009 akan
  membangun jaringan berupa pemasangan fiber optic
  yang hanya menghubungkan Dinas Perhubungan,
  Informasi dan Telekomunikasi Provinsi Bali dengan
  Kantor Gubernur Bali.
• Dinas Perhubungan, Informasi dan Telekomunikasi
  Provinsi Bali pada tahun 2009 ini juga akan
  membuat aplikasi-aplikasi untuk pengembangan
  E-Government antara lain
• a. Aplikasi manajemen Pegawai untuk mencatat dan
  menyimpan data pegawai secara otomatis,
  sehingga mudah penemuan kembali jika diperlukan.
• b. Aplikasi Manajemen Surat untuk pendataan
  surat yang masuk dan keluar.
• c. Aplikasi Pendukung yaitu aplikasi pencatatan
  perawatan dinas elektronik.Aplikasi ini
  dibutuhkan dipusat kendali jaringan Network
  Operation Center (NOC) gunanya untuk mencatat
  keluhan atau komplain yang masuk dari SKPD, staf
  teknis yang bertugas memelihara jaringan akan
  melihat keluhan yang masuk dan kemudian
  memberikan servis pemeliharaan sesuai dengan
  keluhan.

17

• Pengembangan E-Government Tahun 2010 yang
  direncanakan
• 1.Pengkajian dan Pengembangan E-Government
  Provinsi Bali yang meliputi sub kegiatan antara
  lain
• a.Seminar Pengembangan E-Government.
  b.Penyusunan Rencana Strategis Pengembangan
  E Government Provinsi Bali (sesuai dengan
  amanat Inpres No 3 Tahun 2003 tentang
  Pengkajian dan Pengembangan E-Government
  Pemerintah Daerah).
• c. Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemanfaatan Situs
  Web Provinsi Bali.

18

• d.Pemeliharaan Server Web baliprov.go.id dan
  penyewaan co-location sebagi penempatan server
  pada salah satu provider. Pemeliharaan server
  web ini dimaksudkan untuk tetap mengaktifkan
  situs web Provinsi Bali saat ini
  (baliprov.gi.id) dan melakukan up-date data
  secara berkala sepanjang belum diselesaikannya
  pembangunan portal web Provinsi Bali yang baru.
  Hal ini dimaksudkan agar situs resmi pemerintah
  Provinsi Bali tersebut tetap aktif dan dapat
  diakses oleh seluruh masyarakat.
• e.Pembangunan Portal Web Provinsi Bali yang
  terintegrasi dengan seluruh SKPD (sebagai sub
  domain) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

19

• 2. Kegiatan Pengembangan Jaringan Virtual Private
  Network dan aplikasi pendukung E-Government
  dengan sub kegatan diantaranya
• a. Pembangunan dan pengembangan sarana
  jaringan serat optik Virtual Private Network
  yang menghubungkan antara SKPD
  dilingkungan Pemda Provinsi Bali.
• b. Pembangunan VPN ini juga akan disertai
  dengan pembangunan beberapa aplikasi
  pendukung pengembangan E-Government seperti
  Sistem Pendataan Surat Berbasis elektronik,
  Sistem Pendataan Aset SKPD Berbasis
  Elektronik, Sistem Komunikasi Digital,
  Sistem Pendataan Pegawai Berbasis Elektronik,
  LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik),
  Aplikasi Layanan Kesehatan, dsb.

20

• c. Melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek)
  Pemanfaatan dan Pengoperasian
  aplikasi- aplikasi pendukung E-Government.
• d. Penyewaan Bandwicth sebagai sarana akses
  internet yang mendukung operasional
  pengembangan E- Government Provinsi Bali

21

• Hambatan dalam mengimplementasikan E-Government
• Langkanya SDM yang handal
• Infrastruktur yang belum memadai dan mahal
• Kultur berbagi /sharring informasi belum ada
  dan kultur mempermudah urusan belum membudaya
• Tempat akses informasi jumlahnya masih terbatas

22
Pemeringkatan EGovernment Indonesia(PEGI)
tahun 2008 - 18 Propinsi
Peringkat Provinsi Dimensi Dimensi Dimensi Dimensi Dimensi Rata-rata per Provinsi Kategori
Peringkat Provinsi Kebijakan Kelembagaan Infrastruktur Aplikasi Perencanaan Rata-rata per Provinsi Kategori
1 JATIM 3.54 3.20 3.05 3.22 3.50 3.30 Baik
2 DIY 3.29 3.07 2.57 3.26 2.83 3.00 Baik
3 JABAR 2.58 3.13 3.24 3.22 2.83 3.00 Baik
4 DKI 2.75 2.87 3.10 2.59 3.08 2.88 Baik
5 BANTEN 2.75 2.67 2.43 3.11 2.42 2.68 Baik
6 SUMSEL 2.50 2.33 3.00 2.52 2.83 2.64 Baik
7 NTT 2.79 2.60 2.48 2.59 2.25 2.54 Baik
8 JATENG 2.54 2.27 2.76 2.48 2.58 2.53 Baik
9 RIAU 2.29 2.40 2.10 2.48 2.25 2.30 Kurang
10 LAMPUNG 1.96 2.47 1.71 2.37 1.50 2.00 Kurang
11 SUMBAR 2.13 2.20 1.67 2.70 1.00 1.94 Kurang
12 JAMBI 2.38 2.33 1.81 2.04 1.00 1.91 Kurang
13 SUMUT 1.71 1.93 2.14 2.19 1.08 1.81 Kurang
14 NTB 1.92 1.87 1.86 1.70 1.00 1.67 Kurang
15 NAD 1.58 1.20 1.67 1.56 1.83 1.57 Kurang
16 BENGKULU 1.13 1.80 1.52 1.89 1.00 1.47 Sangat Kurang
17 KEPRI 1.42 1.27 1.38 1.59 1.25 1.38 Sangat Kurang
18 BABEL 1.08 1.00 1.57 1.56 1.08 1.26 Sangat Kurang
Rata-rata 2.24 2.26 2.23 2.39 1.96 2.22  
22
23

• Peringkat Pengembangan E-Government Dunia
• 1. Amerika Serikat
• 2. Inggris
• 3. Swedia
• 4. Jerman
• 5. Italy
• 6. Istonia
• 7. Yordania
• 8. Australia
• 9. Cina
• 10.India

Peringkat Pengembangan E-Government di Asia
Tenggara 1. Singapura (Pendekatan Teknologi
Informasi Terintegrasi) 2. Thailand
(Kebijakan Stategis Teknologi
Informasi 3. Brunei (Menuju Masyarakat Berbasis
Elektronik) 4. Malaysia (Multimedia Super
Koridor)
24
Konsep e-Government
ACUAN PENGEMBANGAN APLIKASI (1)
24
25
Konsep e-Government
ACUAN PENGEMBANGAN APLIKASI (2)
25
26
SEKIAN DAN TERIMAKASIH