PERADILAN INDONESIA

1
PERADILAN INDONESIA

• Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si.
• Staf Pengajar Fakultas Hukum UI/
• / Advokat pada PAHAM Indonesia

2

• MAHKAMAH AGUNG
• PERADILAN UMUM
• PERADILAN MILITER
• PERADILAN TUN
• PERADILAN AGAMA

• MAHKAMAH KONSTITUSI

3

• PERADILAN UMUM
• Pengadilan Umum Pidana/ Perdata
• Pengadilan Anak
• Pengadilan Niaga
• Pengadilan Tipikor
• Pengadilan HAM
• Pengadilan Hubungan Industrial

4
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA YANG LAIN

• Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
• Penyelesaian Sengketa HAKI
• Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
• Badan Arbitrase Nasional Indonesia
• Badan Arbitrase Syariah
• dll

5
STRUKTUR PENGADILAN

• KETUA
• WAKIL KETUA
• SEKRETARIS/ PANITERA
• WAKIL SEKRETARIS/ WAKIL PANITERA
• PARA HAKIM ANGGOTA
• PARA PANITERA MUDA/ PANITERA PENGGANTI
• PARA JURU SITA

6
RUJUKAN UTAMA

• UU NO. 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
• UU NO. 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.
  14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
• UU NO. 8 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.
  2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM

7
UU NO. 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

• ASAS UTAMA KEKUASAAN KEHAKIMAN
• Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang
  merdeka/ mandiri
• Diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah
  Konstitusi.
• Mahkamah Agung membawahi bada peradilan Umum,
  peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan
  TUN.

8
UU NO. 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

• NON DISKRIMINATIF
• PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN
• ASAS LEGALITAS
• PRADUGA TAK BERSALAH
• TERSANGKA/ TERDAKWA/ TERPIDANA BERHAK MENDAPATKAN
  BANTUAN HUKUM

9
ETIKA DALAM PERSIDANGAN

• HAKIM, JAKSA, DAN PANITERA WAJIB MENGUNDURKAN
  DIRI DARI PERSIDANGAN APABILA TERIKAT HUBUNGAN
  KELUARGA SEDARAH ATAU SEMENDA SAMPAI DERAJAT
  KETIGA, ATAU HUBUNGAN SUAMI ATAU ISTRI MESKIPUN
  TELAH BERCERAI, DENGAN PIHAK YANG DIADILI ATAU
  ADVOKAT ATAUPUN MEMILIKI KEPENTINGAN LANGSUNG
  MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERKARA YANG SEDANG
  DIPERIKSA.

10
STATUS MAHKAMAH SYARIYAH NAD

• Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004
• Peradilan Syariah Islam di Provinsi NAD
  merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan
  peradilan agama sepanjang kewenangannya
  menyangkut kewenangan peradilan agama, dan
  merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan
  peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut
  kewenangan peradilan umum.

11
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

• Pasal 36 UU No. 4 Tahun 2004
• Dalam perkara pidana oleh jaksa
• Dalam perkara perdata oleh panitera dan juru sita
  dipimpin oleh ketua pengadilan
• Pengawasan dilakukan oleh ketua pengadilan

12
KEDUDUKAN PANITERA

• Pasal 35 UU No. 4 TAHUN 2004
• Panitera, panitera pengganti, dan juru sita
  adalah pejabat peradilan yang pengangkatan dan
  pemberhentiannya serta tugas pokoknya diatur
  dalam UU.

13
KEPANITERAAN DI MAHKAMAH AGUNG

• Pasal 7
• Kepaniteraan/ Sekjen MA mempunyai tugas
  menyelenggarakan pembinaan administrasi,
  organisasi, dan finansial seluruh lingkungan MA
  dan badan peradilan.

14
UU NO. 2 TAHUN 1986 TENTANG PENGADILAN UMUM

• SUSUNAN PENGADILAN
• Pasal 10
• Susunan PN terdiri atas pimpinan, Hakim Anggota,
  Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita
• Susunan PT terdiri atas pimpinan, hakim anggota,
  panitera, dan sekretaris

15
KEPANITERAAN

• Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera
• Panitera dibantu oleh seorang Wakil Panitera,
  beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang
  Panitera Pengganti, dan beberapa orang Juru Sita

16

• Pasal 36
• Panitera tidak boleh merangkap menjadi wali,
  pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan
  perkara

17
JURU SITA

• TUGAS
• Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh
  ketua sidang
• Menyampaikan pengumuman2, teguran2, protes2, dan
  pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara2
  berdasarkan ketentuan UU
• Membuat berita acara penyitaan yang salinan
  resminya diserahkan kepada pihak2 yang
  berkepentingan

18
SEKRETARIS

• Pasal 44
• Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya
  Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris
  dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris
• Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris
  Pengadilan
• Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan
  administrasi umum Pengadilan

19
TUGAS DAN KEDUDUKAN PANITERA

• Panitera pengadilan bertugas menyelenggarakan
  administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil
  Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti
• Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan
  Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan
  mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
• Dalam perkara perdata, Panitera PN bertugas
  melaksanakan putusan pengadilan.

20
TUGAS DAN KEDUDUKAN PANITERA

• Panitera wajib membuat daftar semua perkara
  perdata dan pidana yang diterima di
  Kepaniteraann.
• Dalam daftar perkara, tiap perkara diberi nomor
  urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya.
• Panitera membuat salinan putusan

21
TUGAS DAN KEDUDUKAN PANITERA

• Panitera bertanggungjawab atas pengurusan berkas
  perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar,
  biaya perkara, uang titipan pihak ketiga,
  surat-surat berharga, barang bukti, dan surat2
  lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
• Semua daftar, catatan, risalah, berita acara,
  serta berkas perkara tidak boleh dibawa keluar
  dari ruang Kepaniteraan kecuali atas ijin ketua
  PN

22
SYARAT2 MENJADI PANITERA PENGADILAN NEGERI

1. WNI
2. Bertakwa kepada Tuhan YME
3. Setia kepada Pancasila dan UUD 45
4. Berijazah minimal sarjana muda hukum
5. Berpengalaman minimal 3 tahun sebagai Wakil
   Panitera, 5 tahun sebagai Panitera Muda PN atau
   menjabat sebagai Wakil PaniteraPT
6. Sehat jasmani dan rohani

23
SYARAT2 MENJADI JURU SITA

1. WNI
2. Bertakwa kepada Tuhan YME
3. Setia kepada Pancasila dan UUD 45
4. Berijazah minimal SMU
5. Berpengalaman minimal 3 tahun sebagai Juru Sita
   Pengganti
6. Sehat jasmani dan rohani