PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1

• PERADILAN TATA USAHA NEGARA
• Abdullah Tri Wahyudi
• DIKLAT KHUSUS PROFESI ADVOKAT
• KONGRES ADVOKAT INDONESIA

2

• PERADILAN TATA USAHA NEGARA
• UU NO. 5 TAHUN 1986
• Jo.
• UU NO. 9 TAHUN 2004

3

• Tata Usaha Negara (TUN)
• (Pasal 1 angka 1)
• Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi
  untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik
  di pusat maupun di daerah
• Badan atau Pejabat TUN
• (Pasal 1 angka 2)
• Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan
  pemerintahan berdasarkan peraturan
  perundang-undangan yang berlaku

4

• Keputusan TUN
• (Pasal 1 angka 3)
• suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh
  Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum
  TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
  yang berlaku, yang bersifat
• konkret,
• individual,
• dan final, yang menimbulkan akibat
• hukum bagi seseorang atau badan
• hukum perdata

5

• Tertulis
• Menunjuk pada isi bukan bentuk, nota atau memo
  dapat memenuhi syarat tertulis apabila jelas
• Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan
• maksud serta mengenai hal apa isi tulisan
• itu
• kepada siapa tulisan ditujukan dan apa
• yang ditetapkan di dalamnya.

6

• Konkret
• Objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN tidak
  abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat
  ditentukan, seperti Keputusan tentang
  pemberhentian si A.
• Individual
• Keputusan TUN tidak ditujukan untuk umum tetapi
  tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.
  Kalau yang dituju lebih dari seorang maka
  tiap-tiap nama disebutkan, misalnya Keputusan
  tentang pelebaran jalan dengan lampiran yang
  menyebutkan nama-nama yang terkena pelebaran.

7

• Final
• Sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat
  hukum. Keputusan yang masih memerlukan
  persetujuan atasan atau instansi lain belum
  bersifat final karenanya belum menimbulkan hak
  dan kewajiban, misalnya Keputusan pengangkatan
  Pegawai Negeri yang masih memerlukan persetujuan
  dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

8

• Disamakan dengan Keputusan TUN
• (Pasal 3)
• Apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan
  keputusan, sedangkan hal itu menjadi
  kewajibannya.
• Badan atau Pejabat TUN dianggap telah menolak
  mengeluarkan keputusan apabila jangka waktu
  sebagaimana ditentukan peraturan
  perundang-undangan dimaksud telah lewat atau
  apabila peraturan perundang-undangan tidak
  menentukan jangka waktu, maka setelah lewat waktu
  empat bulan.

9

• Tidak termasuk Keputusan TUN
• (Pasal 2)
• Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum
  perdata mis. Jual beli antara instansi
  pemerintah dengan perseorangan
• Keputusan TUN yang merupakan pengaturan yang
  bersifat umum mis. Keputusan TUN yang mengatur
  dan mengikat secara umum
• Keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan
  mis. Keputusan yang berlaku setelah ada
  persetujuan dari atasan/instansi lain

10

1. Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan
   ketentuan KUHP atau KUHAP atau peraturan
   per-UU-an lain yang bersifat hukum pidana mis.
   Surat Perintah Penahanan, dll
2. Keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil
   pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan
   peraturan per-UU-an yang berlaku mis. Keputusan
   TUN berdasarkan Putusan pengadilan

11

• Keputusan TUN mengenai tata usaha Tentara
  Nasional Indonesia
• Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat
  maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

12

• Sengketa TUN
• (pasal 1 angka 4)
• Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha
  Negara antara orang atau badan hukum perdata
  dengan Badan atau Pejabat TUN, baik di pusat
  maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya
  Keputusan TUN.

13

• Pengadilan
• (Pasal 1 angka 7, pasal 6)
• Pengadilan tingkat I
• PENGADILAN TUN (PTUN)
• Berkedudukan di Kota/Kabupaten
• Pengadilan tingkat banding
• PENGADILAN TINGGI TUN (PTTUN)
• Berkedudukan di Propinsi

14

• Kekuasaan Pengadilan
• Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,
  memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN. (Pasal
  47)
• Apabila menurut UU Badan/Pejabat TUN diberikan
  wewenang untuk menyelesaikan dengan upaya
  administratif maka harus ditempuh dulu upaya
  administratif sebelum mengajukan gugatan ke
  Pengadilan. (Pasal 48)

15

• Pengadilan tidak berwenang memeriksa,
• memutus, dan menyelesaikan sengketa
• TUN tertentu dalam hal keputusan yang
• disengketakan itu dikeluarkan
• - dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan
  bencana alam, atau keadaan luar biasa yang
  membahayakan, berdasarkan peraturan
  perundang-undangan yang berlaku
• - dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum
  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
  berlaku. (Pasal 49)

16

• PENGADILAN TUN (PTUN)
• Bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan
  mengadili sengketa TUN di tingkat pertama (Pasal
  50)
• PENGADILAN TINGGI TUN (PTTUN)
• memeriksa dan memutus sengketa TUN
• tingkat banding
• di tingkat pertama dan terakhir sengketa
• kewenangan mengadili antara PTUN di
• dalam daerah hukumnya
• di tingkat pertama sengketa TUN
• sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
• (Pasal 51)

17

• Gugatan TUN
• (Pasal 1 angka 5)
• Permohonan tertulis kepada pengadilan yang berisi
  tuntutan agar Keputusan TUN dinyatakan batal atau
  tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan
  ganti rugi dan/atau rehabilitasi

18

• PIHAK DALAM PTUN
• (Pasal 1 angka 6)
• Penggugat
• Orang atau badan hukum perdata
• Tergugat
• Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan
• OBYEK GUGATAN PTUN
• Keputusan TUN

19

• Alasan gugatan TUN
• Pasal 53 ayat (2)
• Keputusan TUN bertentangan dengan peraturan
  perundang-undangan yang berlaku
• Keputusan TUN bertentangan dengan asas-asas umum
  pemerintahan yang baik

20

• Asas-asas pemerintahan yang baik
• Kepastian hukum
• Tertib penyelenggaraan Negara
• Keterbukaan
• Proporsionalitas
• Profesionalitas
• Akuntabilitas.
• (UU NO. 28/1999)

21

• Kompetensi Relatif PTUN
• (Pasal 54)
• Gugatan sengketa TUN diajukan di Pengadilan
  tempat kedudukan tergugat.
• Apabila tergugat lebih dari satu Badan/Pejabat
  TUN gugatan diajukan kepada Pengadilan tempat
  kedudukan salah satu Badan/Pejabat TUN.

22

• Kompetensi Relatif PTUN
• Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada
  dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman
  penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke
  Pengadilan tempat kediaman penggugat untuk
  selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang
  bersangkutan.

23

• Kompetensi Relatif PTUN
• Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat
  sengketa TUN yang bersangkutan yang diatur dengan
  Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan
  kepada Pengadilan tempat kediaman penggugat.
• Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau
  berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada
  Pengadilan di Jakarta.

24

• Kompetensi Relatif PTUN
• Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan
  penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada
  Pengadilan di tempat kedudukan tergugat.

25

• Tenggang waktu mengajukan gugatan
• Gugatan dapat diajukan hanya dalam
• tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari
• terhitung sejak saat diterimanya atau
• diumumkannya Keputusan Badan atau
• Pejabat TUN. (Pasal 55)

26

• Isi gugatan TUN
• Pasal 56
• Identitas Penggugat
• (nama, kewarganegaraan, tempat tinggal,
  pekerjaan)
• Identitas Tergugat
• (nama, jabatan, tempat tempat kedudukan)
• Posita
• Petitum
• Gugatan sedapat mungkin disertai Keputusan TUN
  yang disengketakan

27

• Isi gugatan TUN
• Dalam gugatan dapat diajukan permohonan
  pemeriksaan acara cepat
• Dalam gugatan dapat diajukan permohonan
  Schoorsing/Penundaan/ Penangguhan Keputusan TUN

28

• Permohonan Penundaan
• Keputusan TUN
• Permohonan Penundaan Keputusan diajukan bersama
  gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari
  pokok sengketanya.
• Permohonan Penundaan dapat diajukan sekaligus
  dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu
  dari pokok sengketanya.

29

• Alasan dikabulkannya penundaan Keputusan TUN
• apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak
  yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat
  dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang
  digugat itu tetap dilaksanakan
• tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum
  dalam rangka pembangunan mengharuskan
  dilaksanakannya keputusan tersebut.

30

• Sistematika gugatan TUN
• Nama kota dan tanggal dibuat gugatan
• Alamat Ketua Pengadilan yang berwenang memeriksa
  perkara
• Identitas para pihak disertai penegasan kedudukan
  para pihak, sebagai Penggugat atau Tergugat
• Posita
• Petitum

31

• Kuasa
• Pasal 57
• Para pihak yang bersengketa masing-masing
  dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau
  beberapa orang kuasa.
• Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan
  surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara
• lisan di persidangan.
• Surat kuasa yang dibuat di luar negeri
  bentuknya harus memenuhi persyaratan di negara
  yang bersangkutan dan diketahui oleh Perwakilan
  Republik Indonesia di negara tersebut, serta
  kemudian diterjemaahkan ke dalam bahasa Indonesia
  oleh penerjemah resmi.

32

• Isi Surat Kuasa
• Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa (nama,
  kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan)
• Hal yang dikuasakan (disebutkan hal apa yang
  dikuasakan, kedudukan para pihak sebagai
  Penggugat/Tergugat, nomor perkara, pengadilan
  yang memeriksa)
• Hak yang diberikan kepada Penerima Kuasa
• Hak Subtitusi dan/atau hak retensi
• Tempat dan tanggal surat dibuat
• Tanda tangan pemberi kuasa dan penerima kuasa

33

• Cara Mengajukan Gugatan TUN
• Pasal 59
• Untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang
  muka biaya perkara, yang besarnya ditaksir oleh
  Panitera Pengadilan.
• Setelah penggugat membayar uang muka biaya
  perkara, gugatan dicatat dalam daftar perkara
  oleh Panitera Pengadilan.
• Selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga puluh
  hari sesudah gugatan dicatat, Hakim menentukan
  hari, jam, dan tempat persidangan, dan menyuruh
  memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada
  waktu dan tempat yang ditentukan.
• Surat panggilan kepada tergugat disertai sehelai
  salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa
  gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis.

34

• PEMANGGILAN SIDANG
• Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang
  tidak boleh kurang dari 6 (enam) hari, kecuali
  dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa
  dengan acara cepat
• Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan
  dianggap sah, apabila masing-masing telah
  menerima surat panggilan yang dikirimkan dengan
  surat tercatat.

35

• PEMANGGILAN SIDANG
• Apabila salah satu pihak berkedudukan atau berada
  di luar wilayah Republik Indonesia, panggilan
  dilampiri salinan gugatan diteruskan kepada
  Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
• Departemen Luar Negeri segera menyampaikan
  melalui Perwakilan Republik Indonesia di luar
  negeri dalain wilayah tempat yang bersangkutan
  berkedudukan atau berada.
• Petugas Perwakilan Republik Indonesia dalam
  jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dilakukan
  pemanggilan tersebut, wajib memberi laporan
  kepada Pengadilan yang bersangkutan.

36

• Rapat Permusyawaratan/
• DISMISSAL PROCESS
• Ketua Pengadilan berwenang memutuskan
• dengan suatu penetapan yang dilengkapi
• dengan pertimbangan-pertimbangan
• bahwa gugatan yang diajukan itu
• dinyatakan tidak diterima atau tidak
• berdasar

37

• Alasan-alasan yang dapat
• dijadikan dasar dalam DISMISSAL PROCESS
• Pasal 62
• pokok gugatan tidak termasuk dalam wewenang
  Pengadilan
• syarat-syarat gugatan tidak dipenuhi sekalipun
  PENGGUGAT telah diberi tahu dan diperingatkan
• gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang
  layak
• apa yang dituntut dalam gugatan sudah terpenuhi
  oleh Keputusan TUN yang digugat
• gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah
  lewat waktunya.

38

• Upaya hukum PERLAWANAN atas
• penetapan DISMISSAL PROCESS
• Pasal 62
• Penggugat dapat mengajukan atas penetapan
  Dismissal Proses
• Tenggang waktu 14 hari setelah penetapan
  diucapkan
• Perlawanan diperiksa dengan acara singkat.
• Apabila perlawanan dibenarkan maka penetapan
  gugur demi hukum dan gugatan akan diperiksadengan
  acara biasa.
• Atas putusan mengenai perlawanan tidak ada upaya
  hukum.

39

• PEMERIKSAAN PERKARA TUN
• PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT
• Perkara Gugatan ? Hakim Tunggal
• 2. PEMERIKSAAN DENGAN ACARA BIASA
• Perkara Gugatan ? Majelis Hakim

40

• PEMERIKSAAN DENGAN ACARA BIASA
• PEMERIKSAAN PERSIAPAN
• pemeriksaan tertutup untuk umum
• Penggugat berhak mendapat nasehat
• guna melengkapi gugatan
• hakim dapat meminta penjelasan dan
• data-data yang diperlukan kpd Tergugat
• dalam jangka waktu 30 hari Penggugat
  harus
• melengkapi gugatan apabila tidak
  dilengkapi
• gugatan dinyatakan tidak dapat diterima
  (NO)
• terhadap putusan tsb tidak ada upaya
  hukum
• tapi bisa diajukan gugatan baru

41

• PEMERIKSAAN DENGAN ACARA BIASA
• PEMERIKSAAN di PERSIDANGAN
• pemeriksaan terbuka untuk umum
• Pembacaan gugatan
• Jawab jinawab
• Pemeriksaan bukti surat
• Pemeriksaan bukti saksi
• Kesimpulan
• Putusan

42

• PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT
• Ada kepentingan penggugat yang cukup mendesak,
  mis. Pembongkaran rumah
• Hakim Tunggal
• Di ruang sidang terbuka untuk umum
• Tanpa dilakukan Pemeriksaan Persiapan
• Proses jawab jinawab
• Pemeriksaan bukti surat
• Pemeriksaan bukti saksi-saksi
• Putusan
• Proses acara cepat maksimal 30 (tiga puluh) hari

43

• MASUKNYA PIHAK KETIGA
• (INTERVENSI)
• Dalam pemeriksaan perkara yang sedang berjalan,
  dimungkinkan masuknya Pihak Ketiga yang
  berkepentingan
• Kedudukan pihak ketiga bisa sebagai Penggugat
  Intervensi atau Tergugat II Intervensi

44

• PEMBUKTIAN
• Alat Bukti
• Surat atau tulisan
• Keterangan ahli
• Keterangan saksi
• Pengakuan para pihak
• Pengetahuan hakim

45

• PENGADILAN TINGGI TUN
• SEBAGAI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
• Dalam perkara yang harus ditempuh melalui upaya
  banding administratif, gugatan diajukan ke
  Pengadilan Tinggi TUN sebagai pengadilan tingkat
  pertama.
• Contoh Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian
  berdasarkan PP No. 30/1980 tentang Peraturan
  Disiplin Pegawai Negeri.

46

• UPAYA HUKUM
• Atas putusan pengadilan tingkat pertama (PTUN)
  para pihak dapat mengajukan upaya hukum BANDING
  ke Pengadilan Tinggi TUN
• Selanjutnya upaya hukum KASASI dan PENINJAUAN
  KEMBALI ke MAHKAMAH AGUNG

47

• TIDAK SEMUA PUTUSAN DAPAT DIAJUKAN KASASI
• Perkara tata usaha negara yang objek gugatannya
  berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan
  keputusannya berlaku di wilayah daerah yang
  bersangkutan tidak dapat diajukan KASASI.

48

• PELAKSANAAN PUTUSAN
• (EKSEKUSI)
• HANYA putusan yang TELAH mempunyai kekuatan hukum
  yang dapat dieksekusi

49

• PROSEDUR EKSEKUSI
• Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan
  hukum tetap dikirim kepada para pihak dalam
  jangka waktu 14 (empat belas) hari
• Dalam hal Tergugat harus mencabut objek sengketa,
  apabila empat bulan setelah putusan dikirimkan
  Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya SK objek
  sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum lagi

50

• Dalam hal Tergugat harus mencabut dan menerbitkan
  SK baru atau menerbitkan SK dari keputusan fiktif
  negatif, setelah 3 (tiga) bulan tidak
  dilaksanakan, Penggugat mohon agar Ketua PTUN
  memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan
• Apabila telah diperintahkan Tergugat tidak
  melaksanakan putusan akan dikenakan uang paksa
  (dwangsom) dan/atau sanksi administratif
• Tergugat tidak mau melaksanakan putusan
  pengadilan dapat diumumkan melalui media massa
  setempat oleh Panitera.