1. PERADILAN AGAMA 2. QANUN oleh Tim Hukum Islam

1
1. PERADILAN AGAMA2. QANUNoleh Tim Hukum
Islam
2
PERADILAN AGAMA

• Perbedaan suasana pembentukan, sejarah
  pertumbuhan Perkembangannya menyebabkan Nama
  Kewenangan mengadili berbeda - beda
• Di Jawa Madura ? Pengaruh teori Resepsi. Nama
  Priesterraad,
• Kewenangan Tdk termasuk kewarisan Wakaf. UU
  yg mengatur tahun 1882.
• Di sebgn besar Kalsel Kaltim ? Pengaruh teori
  Resepsi.
• Nama Kerapatan Qadhi,
• Kewenangan Tdk termasuk kewarisan Wakaf. UU
  yg mengatur tahun 1937.
• Di selain kedua tempat tsb
• Nama Mahkamah Syariah,
• Kewenangan Termasuk Kewarisan Wakaf,
• UU yg mengatur Tahun 1957.

3
Kekurangan P.A. saat itu

• Tidak dapat menjalankan keputusannya secara
  mandiri menurut UU 14/1970 karena
• Dalam susunannya tidak terdapat juru sita.
• Putusannya memerlukan pernyataan dapat dijalankan
  (Fiat Eksekusi) dari Pengadilan Negeri ? Masih
  tampak pada Psl 63 (2) UU No.1/1974 tentang
  Perkawinan Putusan PA dikukuhkan oleh Pengadilan
  Umum ? dihapus oleh
• Pasal 107 UU No.7/1989
• Susunan, Kekuasaan Acara PA belum diatur dalam
  UU tersendiri.

4
UU NO. 7/ 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA

• 14 Desember 1989 terjadi Perubahan mendasar pada
  lingkungan Peradilan Agama
• PA telah menjadi Peradilan mandiri, sejajar
  dengan peradilan lainnya.
• Nama, Susunan, Wewenang Hukum Acaranya seragam
  di seluruh Indonesia.
• Perlindungan terhadap wanita lebih ditingkatkan.
• Lbh memantapkan upaya penggalian berbagai asas
  kaidah Hukum Islam sebagai bahan penyusunan
  pembinaan hukum nasional.
• Terwujudnya ketentuan tentang kedudukan susunan,
  kekuasaan Hukum Acara di PA pada UU Pokok
  Kekuasaan Kehakiman.
• Terlaksananya pembangunan hukum nasional
  berwawasan nusantara berbhineka tunggal ika.

5
UU No. 3/ 2006 tentang perubahan atas UU
No.7/1989 tentang Peradilan Agama (1)

• Hal-Hal yang diamandemen
• Pembinaan masalah teknis peradilan, organisasi,
  administrasi, keuangan pengadilan, serta
  pembinaan pengawasan hakim dilakukan oleh MA.
  (Pasal 5 jo Pasal 12).
• Ada Pengadilan Khusus dalam Peradilan Agama yaitu
  Peradilan Syariah Islam yg diatur dalam UU.
  (Tambahan Pasal 3A). Misalnya. Peradilan Syariah
  Islam di Prov. NAD.
• Tugas wewenang PA ditambah kewenangannya di
  bidang infaq, zakat dan ekonomi syariah selain
  Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Shadaqah
  (Pasal 49).
• Asas personalitas termasuk Orang/ Badan Hukum
  yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan
  sukarela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yg
  menjadi kewenangan PA.

6
UU No. 3/ 2006 tentang perubahan atas UU
No.7/1989 tentang Peradilan Agama (2)

• Pasal 50 ?memberi wewenang kepada PA untuk
  sekaligus memutuskan sengketa milik/ keperdataan
  lain yang terkait dengan obyek sengketa yang
  merupakan kewenangan PA bila subyek sengketa
  antara orang-orang yang beragama Islam.
• PA dapat melakukan penangguhan persidangan bila
  obyek sengketa melibatkan pihak yang bukan subyek
  sengketa di PA dengan membuktikan ia telah
  melakukan pendaftaran gugatan di PN.
• Bila di antara obyek sengketa ada yang tidak
  terkait dengan obyek sengketa yang diajukan
  keberatan ke PN, maka PA dapat memutus terhadap
  obyek tersebut.
• PA memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam
  penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.
  (Tambahan Pasal 52A).
• Ketentuan UU No.7/1989 masih berlaku sepanjang
  tidak bertentangan belum diganti berdasarkan UU
  ini.

7
UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

• segala urusan peradilan agama, pengawasan
  tertinggi internal baik teknis yudisial maupun
  non yudisial yaitu urusan organisasi, adm., dan
  finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah
  Agung (MA)
• untuk menjaga dan menegakkan kehormatan,
  keluhuran martabat, serta perilaku hakim maka
  pengawasan ekternal dilakukan oleh Komisi
  Yudisial (KY)

8
Undang Undang RI No 11 Tahun 2006 Tentang
Pemerintahan Aceh.

• Pasal 125 Syariat Islam yang dilaksanakan di
  Aceh meliputi aqidah, syariah dan akhlak, yang
  terdiri dari (diatur lebih lanjut dalam Qanun)
• ibadah,
• ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga)
• jinayah (hukum pidana),
• qadha (peradilan),
• tarbiyah (pendidikan),
• dakwah,
• syiar,
• dan pembelaan Islam.

9
Undang Undang RI No 11 Tahun 2006 Tentang
Pemerintahan Aceh.

• Kewajiban masyarakat di Aceh
• Pasal 126
• Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati
  dan mengamalkan syariat Islam
• Setiap orang yg bertempat tinggal / berada di
  Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam
  

10
Undang Undang RI No 11 Tahun 2006 Tentang
Pemerintahan Aceh.

• Kewajiban Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan
  Kabupaten/Kota
• Pasal 127
• bertanggung jawab atas penyelenggaran pelaksanaan
  syariat Islam
• menjamin kebebasan, membina kerukunan,
  menghormati nilai-nilai agama yg dianut oleh umat
  beragam dan melindungi sesama umat beragama utk
  menjalankan ibadah sesuai dgn agama yg dianutnya.
• mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya utk
  pelaksanaan syariat Islam.
• Pendirian tmpt ibadah di Aceh hrs mendapat ijin
  dr pemerintah Aceh dan/Pem. Kabupaten/kota.

11
Undang Undang RI No 11 Tahun 2006 Tentang
Pemerintahan Aceh.

• Mahkamah Syariyah
• Pasal 128 (1)
• peradilan Syariat Islam di Aceh adalah bagian
• dari sistem peradilan Nasional dlm lingkungan
• Peradilan agama yg dilakukan oleh Mahkamah
• Syariyah yg bebas dr pengaruh pihak
• manapun.
• Pasal 128 (2)
• Mahkamah Syariyah merupakan pengadilan bagi
  setiap orang yg beragama Islam dan berada di
  Aceh.

12
Undang Undang RI No 11 Tahun 2006 Tentang
Pemerintahan Aceh.

• Mahkamah Syariyah
• Pasal 128 (3)
• Mahkamah Syariyah berwenang memeriksa,
  mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yg
  meliputi bidang ahwal alsyakhsyiah
  (hk.keluarga), muamalah (hk. perdata) dan
  jinayah (hk. pidana) yg didasarkan atas syariat
  Islam.
• Pasal 128 (4)
• Ketentuan lbh lanjut mengenai bid. Ahwal al
  syakhsyiah (Hk. Keluarga), muamalah dan jinayah
  diatur dgn Qanun Aceh.

13
QANUN Prov.NAD No.10/2002 tentang Peradilan
Syariat Islam (PSI)

• bahwa Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang
  Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh
  sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
  menetapkan Mahkamah Syar'iyah sebagai Peradilan
• Syariat Islam dengan kompetensi absolut meliputi
  seluruh aspek Syariat Islam yang akan diatur
  dengan qanun.
• Syariat Islam dalam tatanan hukumnya menjangkau
  seluruh aspek Syariat Islam, (hukum publik maupun
  privat). Maka kewenangan atau kekuasaan Peradilan
  Syariat Islam yang akan ditetapkan dengan Qanun
  harus mencakup seluruh aspek hukum yang telah ada
  ketentuannya dalam Syariat Islam.

14
QANUN Prov.NAD No.10/2002 tentang Peradilan
Syariat Islam (PSI)

• Dalam Qanun ini hanya ditentukan secara garis
  -besar bidang-bidang hukum Syariat Islam yang
  menjadi kekuasaan Peradilan Syariat Islam,
  sedangkan rumusannya secara lengkap dan rinci
  akan diatur dalam Qanun tersendiri yang
  menetapkan hukum materil dan hukum formil.
• Agar tidak terjadi kevakuman selama Qanun tentang
  hukum materil dan hukum formil belum diundangkan,
  maka Peradilan Syariat Islam dapat segera
  dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan
  perundang-undangan yang sudah ada dan masih
  berlaku serta tidak bertentangan dengan Syariat
  Islam.

15
QANUN Prov.NAD No.10/2002 tentang Peradilan
Syariat Islam (PSI)

• PSI merupakan bagian dari sistem Peradilan
  Nasional yang dibentuk dengan Qanun. (Pasal 1
  2).
• Agar tidak terjadi dualisme dalam pelaksanaan
  PSI, maka PA yang telah ada di NAD dialihkan
  menjadi lembaga PSI. (Pasal 2 (3) jo Pasal 58
  (1)).
• Hirarki PSI (Pasal 3 jo 4)
• Mahkamah Syariyah ? Kab/Kota
• Mahkamah Syariyah Prov (MSP) ? Ibukota Prov.
• Mahkamah Agung.
• Dimungkinkan adanya hakim ad.hoc. utk
  menyelesaikan kasus yg memerlukan keahlian khusus
  (Pasal 8).
• Hakim ad. Hoc diangkat oleh gubernur dengan
  persetujuan DPRD atas usul MSP (Penj. Pasal 8 (3)
  ).

16
QANUN Prov.NAD No.10/2002 tentang Peradilan
Syariat Islam (PSI)

• Hal-hal yang berbeda dalam Ketentuan Hakim
• Pemberhentian dengan hormat hakim atas permintaan
  sendiri mencakup pengunduran diri dengan alasan
  hakim yang bersangkutan tidak dapat menegakkan
  hukum di rumah tangganya sendiri (Pasal 18).
• Pemberhentian dengan tidak hormat bila melakukan
  kejahatan jinayat minimal 4 bulan kurungan/
  cambuk min.2x / denda 1 jt tanpa memberi
  kesempatan untuk membela diri (Pasal 19).
• Hukum Materil Formil bersumber dari atau
  sesuai dgn syariat Islam yang akan diatur dengan
  Qanun (Pasal 53 jo 54).
• Dalam jangka waktu 5 tahun, MA akan membuka kamar
  khusus di Prov. NAD.

17
Kekuasaan Wewenang PSI(Pasal 49)

• Al Ahwal al Syakhsiyah hukum keluarga.
• Muamalah termasuk perbankan, perburuhan,
  takaful, wakaf, hibah, shadaqah).
• Jinayah
• Hudud Zina, menuduh berzina, mencuri, merampok,
  minuman keras, NAPZA, murtad dan , pemberontakan.
• Qishas/ Diyat Pembunuhan Penganiayaan
• Tazir Hukuman selain Hudud Qishas seperti
  judi, khalwat, meninggalkan sholat fardu puasa
  ramadhan.

18
Qanun No.11 th 2002 ttg Syariat Islam
bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar IslamQanun
No.12 th 2003 ttg Minuman Khamar dan
sejenisnyaQanun No.13 th 2003 ttg Maisir
(Perjudian)Qanun No.14 thn 2003 ttg Khalwat
(Mesum)
19
Sekian Terimakasih