Dana Alokasi Umum

1
Dana Alokasi Umum
(DAU)
2
Pokok Bahasan

• Penjelasan Umum tentang Dana Alokasi Umum
• Landasan Kebijakan
• A. DAU Tahun Anggaran 2001 s.d. TA 2005
• B. DAU Tahun Anggaran 2006

• Variabel Perhitungan DAU
• A. DAU Tahun Anggaran 2001 s.d. TA 2005
• B. DAU Tahun Anggaran 2006

• Sumber Data Variabel DAU
• A. DAU Tahun Anggaran 2001 s.d. TA 2005
• B. DAU Tahun Anggaran 2006

3

• Formula Perhitungan DAU
• A. DAU Tahun Anggaran 2001 s.d. TA 2005
• B. DAU Tahun Anggaran 2006

• Realisasi Penyaluran DAU dari TA 2001 s.d. TA
  2005

4
Penjelasan Umum tentang Dana Alokasi Umum (D A U)

• Merupakan salah satu komponen dari Dana
  Perimbangan APBN, yang pengalokasiannya
  didasarkan atas FORMULA dengan konsep Kesenjangan
  Fiskal atau Celah Fiskal (Fiscal Gap), yaitu
  selisih antara Kebutuhan Fiskal dengan Kapasitas
  Fiskal.

• Sebagai instrumen untuk mengatasi horizontal
  imbalance, yang dialokasikan dengan tujuan
  pemerataaan kemampuan keuangan antar-Daerah
  dimana pengunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh
  Daerah.

• Sebagai equalization grant, yaitu berfungsi untuk
  menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan
  dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi
  Hasil SDA yang diperoleh Daerah.

• Penyaluran DAU dilakukan oleh Menteri Keuangan
  secara berkala setiap bulan sebesar 1/12 dari
  plafon DAU

5
Landasan Kebijakan ( D A U )
A. DAU TA 2001 TA 2005

• UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
  
• UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
  antara Pemerintah Pusat dan Daerah
• ? Plafon DAU sekurang-kurangnya 25 dari PDN
  Netto dalam APBN
• Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang
  Dana Perimbangan, sebagaimana telah diubah dengan
  Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001

6
LanjutanLandasan Kebijakan DAU
B. DAU TA 2006

• UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
• UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
  antara Pemerintah Pusat dan Daerah
• ? Jumlah keseluruhan DAU sampai dengan tahun
  2007 ditetapkan sekurang-kurangnya 25,5 dari
  PDN Netto dalam APBN
• ? mulai tahun 2003 ditetapkan
  sekurang-kurangnya 26 dari PDN Netto yang
  ditetapkan dalam APBN
• RPP Dana Perimbangan yang sampai ini masih dalam
  proses penyelesaian.

7
Variabel perhitungan DAU
A. DAU TA 2001 S.D TA 2005(UU No.25/1999)

• Kebutuhan Fiskal dicerminkan dengan variabel
• Jumlah penduduk
• Luas wilayah
• Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang
  mencerminkan keadaan geografis suatu wilayah, dan
• Indeks Kemiskinan Relatif (IKR) yang mencerminkan
  tingkat pendapatan masyarakat.
• Kapasitas Fiskal dicerminkan dengan variabel
  penerimaan Daerah
• potensi industri PAD, PDRB
• potensi SDA Dana Bagi Hasil SDA
• potensi SDM Dana Bagi Hasil Pajak

8
LanjutanVariabel Perhitungan DAU
B. DAU TA 2006 - (UU No.33/2004)

• Kebutuhan Fiskal dicerminkan dengan variabel
• Jumlah penduduk
• Luas wilayah
• Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
• Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita
  Invers, dan
• Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Invers.
• Kapasitas Fiskal dicerminkan dengan variabel
  penerimaan Daerah
• PAD (Pendapatan Asli Daerah)
• Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor Pajak dan
  Sumber Daya Alam (SDA)

9
Sumber Data Variabel DAU
A. DAU TA 2001 S.D TA 2005(UU No.25/1999)

• Data Kebutuhan Fiskal
• Jumlah penduduk - BPS
• luas wilayah - Depdagri
• Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) - BPS
• Indeks Kemiskinan Relatif (IKR) - BPS
• terdiri dari 2 (dua) data yaitu Jumlah
  Penduduk Miskin dan Poverty Gap Index
• Data Kapasitas Fiskal
• PAD - APBD daerah yang bersangkutan
• PDRB - BPS
• Dana Bagi Hasil SDA - Departemen Teknis
• Dana Bagi Hasil Pajak - Ditjen Pajak, Departemen
  Keuangan

10
LanjutanSumber Data Variabel DAU
B. DAU TA 2006 - (UU No.33/2004)

• Data Kebutuhan Fiskal
• Jumlah penduduk - BPS
• luas wilayah - DEPDAGRI
• Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) - BPS
• PDRB perkapita - BPS
• Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - BPS
• Data Kapasitas Fiskal
• PAD APBD masing-masing daerah
• Dana Bagi Hasil SDA Departemen Teknis
• Dana Bagi Hasil Pajak Ditjen Pajak, Departemen
  Keuangan

11
Formula Perhitungan DAU
A. Formula DAU TA 2001 TA 2005 (UU No.25/1999)
DAU AM Kesenjangan Fiskal (KF) AM
Lumpsum a Gaji KF Kebutuhan Fiskal (KbF)
Kapasitas Fiskal (KpF)
Dimana DAU Dana Alokasi Umum AM
Alokasi Minimum KF Kesenjangan Fiskal a
Gaji Proporsional berdasarkan kebutuhan
Belanja Pegawai.
12
KEBUTUHAN FISKAL (KbF)
KbF TPR (a1IP a2IW a3IKR a4IKK)
Keterangan TPR Total Pengeluaran Rata-rata
dalam APBD IP Indeks Jumlah Penduduk IW
Indeks Wilayah Relatif IKR Indeks Kemiskinan
Relatif IKK Indeks Kemahalan
Konstruksi a Bobot Indeks.
Catatan Bobot a1, a2, a3, dan a4, ditentukan
dengan mempergunakan pertimbangan proporsional
dan uji statistik sederhana
13
KAPASITAS FISKAL (KpF)
KpF PAD (PBB BPHTB PPh SDA)
Keterangan PAD Pendapatan Asli Daerah
Estimasi PBB Pajak Bumi dan Bangunan BPHTB
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan PPh
Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pasal
21 SDA Sumber Daya Alam

• Catatan Nilai estimasi PAD menggunakan model
  ekonometrik sederhana dengan formula

PADt v0 v1 PDRB(t-1) jasa
14
LanjutanFormula Perhitungan DAU
B. Formula DAU TA 2006 - dst (UU No.33/2004)
DAU AD Celah Fiskal (CF) AD Alokasi
Dasar CF Kebutuhan Fiskal (KbF) Kapasitas
Fiskal (KpF)
Dimana DAU Dana Alokasi Umum AD
Alokasi Dasar dihitung berdasarkan gaji PNS
Daerah CF Celah Fiskal
15
KEBUTUHAN FISKAL (KbF)
KbF TBD (a1IP a2IW a3IKK a4IPM¹....
. a5PDRB/cap¹ )
Keterangan TBD Total Belanja Daerah
Rata-rata dalam APBD IP Indeks Jumlah
Penduduk IW Indeks Luas Wilayah IPM¹
Invers Indeks Pembangunan Manusia PDRB/cap¹
Invers Produk Domestik Regional Bruto
perkapita a Bobot Indeks.
Catatan Bobot a1, a2, a3, dan a4, ditentukan
dengan mempergunakan pertimbangan proporsional
dan uji statistik sederhana
16
KAPASITAS FISKAL (KpF)
KpF PAD (PBB BPHTB PPh SDA)
Keterangan PAD Pendapatan Asli Daerah
PBB Pajak Bumi dan Bangunan BPHTB Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan PPh
Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pasal
21 SDA Sumber Daya Alam
17
DAU PROVINSI

• DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah
  provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot
  daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah
  DAU seluruh daerah provinsi

DAU DPropi Bobot DPropi x DAU Prop

• Bobot daerah provinsi merupakan perbandingan
  antara celah fiskal daerah provinsi yang
  bersangkutan dan total celah fiskal seluruh
  daerah provinsi

Bobot DPropi Celah Fiskal DPropi
Total Celah Fiskal Seluruh Daerah Prop
18
DAU KABUPATEN/KOTA

• DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah
  kab/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot
  daerah kab/kota yang bersangkutan dengan jumlah
  DAU seluruh daerah kab/kota

DAU DKab/Kotai Bobot DKab/Kotai x DAU Kab/Kota

• Bobot daerah kab/kota merupakan perbandingan
  antara celah fiskal daerah kab/kota yang
  bersangkutan dan total celah fiskal seluruh
  daerah kab/kota

Bobot DKab/Kotai Celah Fiskal
DKab/Kotai
Total Celah Fiskal Seluruh Daerah Kab/Kota
19
ALOKASI DAU
Contoh 1

• Daerah yang memiliki nilai celah fiskal 0
  (kapasitas fiskal sama dengan kebutuhan fiskal)
  menerima DAU sebesar Alokasi Dasar
• Contoh
• Kebutuhan Fiskal Rp 100 miliar
• Kapasitas Fiskal Rp 100 miliar
• Alokasi Dasar Rp 50 miliar
• Celah Fiskal Kebutuhan Fiskal Kapasitas
  Fiskal
• Rp 100 miliar Rp 100 miliar
• Rp 0
• DAU Alokasi Dasar
• Total DAU Rp 50 miliar

20
ALOKASI DAU
Contoh 2

• Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif
  dan lebih kecil dari Alokasi Dasar, akan menerima
  DAU sebesar Alokasi Dasar setelah diperhitungkan
  dengan nilai celah fiskal
• Contoh
• Kebutuhan Fiskal Rp 100 miliar
• Kapasitas Fiskal Rp 125 miliar
• Alokasi Dasar Rp 50 miliar
• Celah Fiskal Kebutuhan Fiskal Kapasitas
  Fiskal
• Rp 100 miliar Rp 125 miliar
• Rp -25 miliar (negatif)
• DAU Alokasi Dasar Celah Fiskal
• Total DAU 50 miliar (- 25 miliar)
• Rp 25 miliar

21
ALOKASI DAU
Contoh 3

• Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif
  dan nilainya sama atau lebih besar dari Alokasi
  Dasar, tidak menerima DAU
• Contoh
• Kebutuhan Fiskal Rp 100 miliar
• Kapasitas Fiskal Rp 175 miliar
• Alokasi Dasar Rp 50 miliar
• Celah Fiskal Kebutuhan Fiskal Kapasitas
  Fiskal
• Rp 100 miliar Rp 175 miliar
• Rp -75 miliar (negatif)
• DAU Alokasi Dasar Celah Fiskal
• Total DAU 50 miliar (-75 miliar)
• Rp -25 miliar, disesuaikan menjadi Rp 0

22
PERBANDINGAN Perhitungan DAU TA 2001-2005
Uraian DAU TA 2001 DAU TA 2002 DAU TA 2003 DAU TA 2004 DAU TA 2005
Komponen DAU FP KF AM KF AM KF AM KF AM KF
FP/AM DRD DPD TA 2000 Lumpsum a Gaji Lumpsum a Gaji Lumpsum a Gaji Lumpsum a Gaji
Cvariasi Indeks Will 0,49 0,63 0,45 0,62 0,44 0,61 0,48 0,63 0,47 0,63
Komposisi FP/AM dan KF 20 KF 80 FP Propinsi 20 Lumpsum 30 a Gaji 50 KF 75 BHSDA 100 PAD Est Kab/Kota 10 Lumpsum 50 a Gaji 40 KF 75 BHSDA 100 PAD Est Propinsi 10 Lumpsum 30 a Gaji 60 KF 75 BHSDA 50 PAD Est Kab/Kota 5 Lumpsum 45 a Gaji 50 KF 75 BHSDA 50 PAD Est Propinsi 5 Lumpsum 30 a Gaji 65 KF 100 BHSDA 50 PAD Est Kab/Kota 5 Lumpsum 40 a Gaji 55 KF 100 BHSDA 50 PAD Est Propinsi 5 Lumpsum 30 a Gaji 65 KF 100 BHSDA 50 PAD Est Kab/Kota 5 Lumpsum 40 a Gaji 55 KF 100 BHSDA 50 PAD Est
23
Pengaruh Penambahan Daerah Terhadap Rata-Rata
Penerimaan DAU Kabupaten / Kota
Tahun DAU Nasional DAU Kab/Kota (90 DAU nasional) Kenaikan DAU Jml Kab/Kota Penerimaan Kenaikan Jml Daerah Rata-Rata Penerimaan DAU Kenaikan (Penurunan) Rata-Rata
2001 60.516,70 54.465,03 - 336 - 162,10 -
2002 69.114,10 62.202,69 14,21 348 3,57 178,74 16,65
2003 76.978,00 69.280,20 11,38 370 6,32 187,24 8,50
2004 82.130,94 73.917,85 6,69 410 10,81 180,29 (6,96)
2005 88.765,60 79.889,04 8,08 434 5,85 184,08 3,79