KOMPETENSI DASAR

1
APBN DAN APBD
KELAS XI Semester 1
DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
Editor Iqbal Fauzi Rakhmat Sri Nur Mulyati
2
MENU UTAMA

• STANDAR KOMPETENSI
• KOMPETENSI DASAR
• INDIKATOR
• MATERI

3
Standar Kompetensi
Memahami APBN dan APBD
DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
4
Kompetensi Dasar

• Menjelaskan pengertian, fungsi, tujuan APBN dan
  APBD
• Mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan
  pemerintah pusat dan pemerintah daerah

DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
5
INDIKATOR

• Menguraikan arti, fungsi dan tujuan APBN dan
  APBD.
• Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan negara
  dan daerah.
• Menguraikan pengaruh APBN dan APBD terhadap
  perekonomian

6

APBN? APBD?
Tujuan APBN
Asas anggaran
Format APBN
DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
7
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

• Adalah daftar sistematis yang memuat rencana
  penerimaan dan pengeluaran negara dalam satu tahun

8
Fungsi APBN

• Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara
  harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan
  pemborosan sumber daya serta meningkatkan
  efesiensi dan efektivitas perekonomian.
• Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan
  anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan
  dan kepatutan
• Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran
  pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan
  mengupayakan keseimbangan fundamental
  perekonomian.

9
Lanjutan.

• Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran
  negara menjadi dasar untuk melaksanakan
  pendapatan dan belanja pada tahun yang
  bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau
  pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada
  rakyat.
• Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa
  anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara
  untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut.
• Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus
  menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan
  penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan
  ketentuan yang telah ditetapkan.

10
DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
11
Penerimaan dari Pajak
Penerimaan Dalam Negeri
Penerimaan Bukan Pajak
DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DCCEPOK
12
DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
13
Tujuan APBN

• Penyusunan APBN ditujukan untuk mengatur
  penerimaan dan pengeluaran negara agar
  pemanfaatan keuangan negara dapat mencapai
  sasaran yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  APBN juga bertujuan memudahkan pengambilan
  keputusan mengenai pengeluaran tahunan

14
Asas anggaran

• Asas anggaran surplus pemerintah memberlakukan
  anggaran dengan pendapatan lebih besar dari
  belanja negara
• Asas anggaran defisit pemerintah memberlakukan
  anggaran dengan pendapatan lebih kecil dari
  belanja negara
• Asas anggaran berimbang pemerintah memberlakukan
  anggaran dengan pendapatan sama dengan belanja
  negara

15
FORMAT APBN
URAIAN APBN 2004 ( dalam rupiah ) APBN 2005 (dalam rupiah )
Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negri II. Hibah Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat II. Belanja Daerah Keseimbangan Primer Surplus / Defisit Anggaran ( A B ) Pembiayaan I. Pembiayaan Dalam Negeri II. Pembiayaan Luar Negeri 403.769,6 403.031,8 737,7 430.041,2 300.036,2 130.005,0 36.956,1 (26.271,6) 26.271,6 50.050,5 (23.778,9) 380.771,1 379.627,1 750,0 397.769,3 266.220,3 131.549,1 46.744,6 (17.392,2) 17.392,2 37.585,8 (20.193,6)
DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
16
Data Pendapatan dan Pengeluaran Negara X Tahun
2004 (miliar rupiah)
No Uraian Dalam Jutaan Rupiah
1. 2. Pendapatan Negara Penerimaan dalam negeri Hibah Belanja Negara Belanja Pemerintah Pusat Anggaran Belanja Untuk Daerah 300,19 210,5 0,30 327,86 229,34 98,52
DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
17
Pengaruh APBN terhadap perekonomian

• Kebijakan defisit cenderung mendorong terjadinya
  kenaikan harga (inflasi)
• Kebijakan surplus cenderung mendorong terjadinya
  penurunan harga (deflasi)

18
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

• Adalah daftar sistematis yang memuat rencana
  penerimaan dan pengeluaran daerah dalam satu tahun

19
Anggaran pendapatan daerah

• Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak
  daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
  kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain
• Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi
  Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi
  Khusus
• Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah
  atau dana darurat.

20
Anggaran pengeluaran daerah

• Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan
  penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
• Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu
  dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
  diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
  bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
  berikutnya.

21
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang
dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom
(provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap
tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan
salah satu komponen belanja pada APBN, dan
menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD.
Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan
keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan
Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.
22
Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada
provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan
untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan
prioritas nasional.DAK termasuk Dana
Perimbangan, di samping Dana Alokasi Umum (DAU).
23
BANGUNAN DIATAS YANG MERUPAKAN FASILITAS UMUM
DIBANGUN DENGAN UANG DARI PAJAK
DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
24
TERIMA KASIH
DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK