REKRUTMEN PEGAWAI

1
REKRUTMEN PEGAWAI
S i s w i d i y a n t o
2
LATAR BELAKANG

1. Keberhasilan beberapa negara (Korea dan China)
   terletak pada usaha sistematis dan
   sungguh-sungguh untuk memperbaiki sistem
   kepegawaian negara
2. Kepegawaian negara merupakan faktor dinamis
   birokrasi yang memegang peranan penting dalam
   semua aspek pelayanan publik dan penyelenggaraan
   pemerintahan

3
Lanjutan . . . . .

• 3. Perubahan Sistem Pemerintahan dari
  Sentralistik menjadi Desentralistik diikuti
  dengan perubahan di Bidang Kepegawaian ( UU
  No.8/1974 UU No.43/1999 ).
• 4. Kebijakan Kepegawaian dari Unified Personal
  System menjadi Separated Personal System
• 5. Perubahan Sistem Kepegawaian dalam
  Implementasinya telah dan akan menimbulkan
  berbagai permasalahan,al
• Masing-masing daerah membuat aturannya sendiri,
  sehingga menimbulkan kesimpangsiuran info dan
  ketidakpastian
• Terjadi Mutasi, Promosi, Rotasi, dan Demosi
  secara besar-besaran, kurang memperhatikan MSDM
  scr komprehensif

4

• Lanjutan . . .
• Kurang adanya jaminan karir bagi pejabat puncak
  birokrasi daerah (krn kental dengan muatan
  politis), pada sisi yg lain jumlah dan jenjang
  eselon daerah yg ada tdk ideal untuk
  mengembangkan karir scr berjenjang dan
  berkelanjutan (krn jml eselon puncak sangat
  terbatas dibandingkan dengan jml eselon
  dibawahnya yg relatif besar)
• Birokrasi daerah sangat mungkin akan terjebak
  pada pandangan yg sempit (sindroma myopia) yg
  diwarnai oleh sentimen promodialisme/kedaerahan/ke
  sukuan
• Kecenderungan campur tangan parpol dlm penunjukan
  seseorang dalam suatu jabatan publik, sehingga
  birokrasi menjadi kendaraan politik bg
  parpol-parpol daerah? mempersulit koordinasi di
  dlm organisasi.
• Terjadi ketimpangan distribusi lokasi dan
  keahlian antar daerah? SDA tdk dpt digunakan scr
  optimal sesuai dengan potensi dan kompetensinya.

5
MASALAH-MASALAH KEPEGAWAIAN NEGARA DI INDONESIA

• Eko Prasojo
• Rekrutmen
• Penggajian dan Reward
• Pengukuran Kinerja
• Promosi Jabatan
• Pengawasan

• Deputy Menag PAN
• Jumlah Pegawai
• Distribusi Pegawai
• Kualitas Profesionalisme
• Komposisi Pegawai
• Kesejahteraan

6
JENIS PEGAWAI NEGERI

• Pegawai Negeri Terdiri dari
• Pegawai Negeri Sipil
• Anggota Tentara Nasional Indonesia dan
• Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
• Pegawai Negeri Sipil Terdiri dari
• Pegawai Negeri Sipil Pusat, dan
• Pegawai Negeri sipil Daerah

7
POLA REKRUTMEN DAN PENEMPATAN PNS

• Pengertian Rekrutmen
• Pengerahan untuk mendapatkan calon pegawai
• Menarik orang utk menjadi karyawan
• Mencari dan mendapatkan calon pegawai utk mengisi
  jabatan yang lowong/ kosong
• Pengadaan pegawai
• Mencari dan menemukan calon pelamar yang memiliki
  motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan
  yang diperlukan organisasi yang telah
  teridentifikasi dalam perencanaan kepegawaian

8

• TUJUAN REKRUTMEN
• Untuk Mendapatkan sebanyak Mungkin Calon-Calon
  Pelamar, Sehingga Organisasi akan Mempunyai
  Kesempatan yang Lebih Besar untuk Melakukan
  Pilihan terhadap Calon Pekerja yang Dianggap
  Memenuhi Standard Kualifikasi Organisasi

9
ALASAN DASAR REKRUTMEN

1. Berdirinya Organisasi Baru
2. Adanya Perluasan Kegiatan Organisasi
3. Terciptanya Pekerjaan dan Kegiatan Baru
4. Adanya Pekerja yang pindah
5. Adanya pekerja yang berhenti
6. Adanya pekerja yang meninggal dunia

10
PROSES REKRUTMEN
JOB ANALYSYS
JOB DESCRIPTION
ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI
FORMASI
REKRUTMEN
11

• Pelaksana Rekrutmen
• Bagian Personalia
• Tenaga Spesialis Proses Penarikan (RECRUITERS)

• Proses Rekrutmen harus ada kerjasama antara lini
  staff.
• Alasan Bag.Personalia yg merekrut melakukan
  penyaringan jarang merupakan bagian yang
  bertanggung jawab untuk menyelia prestasinya.
• OKI Harus diketahui gambaran yang jelas tentang
  pekerjaan yang akan diisi, yaitu dengan mengajak
  berbicara dengan para supervisor.

12
SEMUA WARGA NEGARA MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM YANG
SAMA (PP No.98/2000 pasal 3)
BERDASARKAN SYARAT- SYARAT OBYEKTIF (PP No.II Th
2002 pasal 6)
PRINSIP REKRUTMEN
TIDAK BERDASARKAN GOLONGAN, AGAMA ATAU RAS ( UU
No.43/1999 pasal 17 ayat 2 )
13
SYARAT-SYARAT OBYEKTIF

1. Warga Negara Indonesia
2. Usia Minimal 18 tahun, maksimal 35 tahun
3. Tdk pernah dihukum penjara atau kurungan
   berdasarkan putusan pengadilan yg sudah mempunyai
   kekuatan hukum yg tetap, krn melakukan suatu
   tindak pidana kejahatan
4. Tdk pernah diberhentikan dengan hormat tdk atas
   permintaan sendiri atau tdk dengan hormat sbg PNS
   atau diberhentikan tdk dengan hormat sbg pegawai
   swasta
5. Tdk berkedudukan sbg calon/Pegawai Negeri
6. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan
   ketrampilan yang diperlukan
7. Berkelakuan baik
8. Sehat Jasmani dan Rohani
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wil.Neg.RI atau
   neg.lain yg ditentukan oleh pemerintah,dan
10. Syarat lain yg ditentukan dlm persyaratan jabatan

14
SISTEM REKRUTMEN ? TIGA SISTEM

1. SENTRALISASI? pelaksanaan rekrutmen dipusatkan
   /terpusat pada pemerintah pusat saja
2. DESENTRALISASI ? pelaksanaan rekrutmen sepenuhnya
   diserahkan kepada masing-masing daerah, baik
   propinsi maupun kabupaten/kota
3. PERPADUAN antara SENTRALISASI dan DESENTRALISASI
   ? ada pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan
   rekrutmen antara pusat dan daerah

15
PERGESERAN SISTEM REKRUTMEN DI INDONESIA

• MASA ORDE BARU
• Sistem Rekrutmen dilaksanakan dengan sistem
  perpaduan antara sentralisasi dan desentralisasi?
  pengangkatan pegawai pd golongan tertentu menjadi
  kewenangan Pemerintah Pusat (Presiden), sedang
  untuk penerimaan pegawai pd golongan dibawahnya
  menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian
  Daerah (Gubernur)
• 2. MASA REFORMASI
• Sistem Rekrutmen yg digunakan adalah
  desentralisasi? penerimaan dan pengangkatan
  pegawai diserahkan kpd masing-masing Pejabat
  Pembina Kepegawaian baik yg ada di Pusat maupun
  yg ada di Daerah Prop, Kab dan Kota

16
F O R M A S I

• Pengertian
• Jumlah pegawai yang dibutuhkan
• Susunan dan pangkat pegawai yang dibutuhkan
• Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat untk
  masing-masing satuan organisasi Pem.Pusat tiap
  tahun anggaran ditetapkan oleh Menpan, setelah
  mendapat pertimbangan Ka BKN berdasarkan usul dr
  Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
• Formasi PNS Daerah utk masing-masing SKPD setiap
  tahun anggaran ditetapkan oleh KDh
• ( PP No.97/2000 pasal 3 )

17
PENENTUAN FORMASI HARUS MEMPERTIMBANGKAN

1. Jenis Pekerjaan
2. Sifat Pekerjaan
3. Perkiraan beban kerja dan perkiraan kapasitas
   seorang pegawai dlm jangka waktu tertentu
4. Perkiraan kapasitas pegawai
5. Kebijakan pelaksanaan pekerjaan
6. Jenjang serta jumlah jabatan dan pangkat
7. Peralatan yang tersedia
8. Kemampuan keuangan negara/ daerah

18
S E L E K S I
A d a l a h Serangkaian Langkah Kegiatan yang
Dilaksanakan Untuk Memutuskan Apakah Seseorang
Pelamar Diterima atau Ditolak, dalam suatu
Instansi tertentu setelah Menjalani Serangkaian
Tes yang Dilaksanakan (Tes Kompetensi dan
Psikotes)
19
Metode/Sistem Seleksi

• Succesive Hurdles
• Compensatory

20
Kualifikasi Dasar Dalam Seleksi

1. Keahlian (Technical Skill, Human Skill,
   Conceptual Skill)
2. Pengalaman
3. Umur
4. Jenis Kelamin
5. Pendidikan
6. Keadaan Fisik (sehat jasmani rohani, postur
   tubuh
7. Tampang (Personal appearance)
8. Bakat
9. Temperamen (periang, tenang, pemarah, pemurung,
   dsb)

21
W A W A N C A R A
A d a l a h Suatu Langkah Penting yang
Diselenggarakan oleh Suatu Instansi dalam
Mengadakan Seleksi Calon Pegawai Untuk Melihat
Kemampuan dan Kecakapan Pegawai Melalui Wawancara
Terhadap pelamar
22
Manfaat Wawancara

1. Kesan Kuat Tentang Akseptabilitas Pelamar untuk
   Bekerja di Organisasi ybs.
2. Mengenal Pelamar dengan lebih baik.
3. Perolehan Jawaban yang agak pasti Tetang
   Kemampuan Pelamar

23
Tipe-Tipe Wawancara

1. Tidak Terstruktur
2. Terstruktur
3. Gabungan
4. Pemecahan Masalah
5. Wawancara dalam Situasi Stres

24
Proses Wawancara

1. Persiapan Petugas
2. Menciptakan Keserasian Hubungan
3. Tukar Menukar Informasi
4. Mengakhiri wawancara
5. Tinjauan Hasil Wawancara

25
PROSES PENERIMAAN PEGAWAI
Pengumuman Penerimaan Peg.
Syarat yg hrs dipenuhi
Paling lambat 15 hr sebelum penerimaan lamaran
(ps 5ayat1dan2 PP98/2000)
Seleksi Lamaran
Tes Kompetensi
LULUS
Dimintakan NIP ke BKN
C P N S
26
PENEMPATAN

• Adalah Suatu Kebijakan yang diambil oleh
  pimpinan suatu instansi atau Bagian Kepegawaian
  sesuai dengan formasi yang diperuntukkan pada
  seseorang dengan memperhatikan pendidikan dan
  pengalaman yang dimilikinya
• Prinsip The Right Man in the Right Place ?
  A Square Peg in Arround Hole ,

27
Hari-Hari Pertama Seseorang Bekerja Menentukan
Perjalanan Selanjutnya Dalam Meniti Karier Dalam
Organisasi ? Banyak Pertanyaan yang Muncul, al

1. Apakah Organisasi ini Benar-benar Cocok bagi
   Pengembangan Kariernya?
2. Apakah Pegawai ybs Mampu Melaksanakan Tugas
   dengan Baik?
3. Apakah Teman-teman Kerja yg lain dapat Menerima
   kehadiranya?

28
DITERIMA MENJADI CPNS
DIGAJI 80
MELALUI MASA PERCOBAAN 1 s/d 2 TAHUN
W N I
HRS MENGIKUTI LATIHAN PRAJAB. MAKSIMAL 2 KALI?
TDK LULUS DIBERHENTIKAN
SELAMA CPNS DINILAI TDK BAIK, DIBERHENTIKAN
HUKUM PUBLIK
29
S E K I A N TERIMA KASIH