ASPEK HUKUM PROFESI APOTEKER DALAM PELAYANAN KEFARMASIAN

1

• ASPEK HUKUM PROFESI APOTEKER DALAM PELAYANAN
  KEFARMASIAN

2
SUMPAH/JANJI APOTEKER PP No. 20 tahun 1962

• Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan
  perikemanusiaan terutama dalam bidang kesehatan
• Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya
  ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya
  sebagai apoteker
• Sekalipun diancam, saya tidak akan menggunakan
  pengetahuan kefarmasian saya untuk sesuatu yang
  bertentangan dengan hukum perikemanusiaan
• Saya akan menjalankan tugas saya dengan
  sebaik-baiknya sesuai tradisi luhur jabatan
  kefarmasian
• Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan
  berikhtiyar dengan sungguh-sungguh supaya tidak
  terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebang
  saan, kesukuan, politik kepartaian/ kedudukan
  sosial.
• Saya ikrarkan Sumpah/Janji ini dengan
  sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyafan.

3
PERAN APOTEKER DALAM PELAYANAN KESEHATAN

• ?

4
HUKUM KEDOKTERAN
HUKUM FARMASI
HUKUM KEPERAWATAN
HUKUM RUMAH SAKIT
HUKUM KESEHATAN LINGKUNGAN
5
PSK APOTEKER
Sumpah Kode etik
Peraturan
Apoteker

Aparat hukum
Cultur
Pasien masyarakat
Oriented
6
Tanggungjawab apoteker dalam upaya pelayanan
kefarmasian

• Tanggungjawab Etik kode etik
  Kewajiban Umum
• Kewajiban thd penderita
• Kewajiban thd sejawat
• Kewajiban thd sejawat kes lain
• Apoteker Tanggungjawab Profesi Pendidikan,pengalam
  an,kualifikasi lain
• Derajad resiko
  pelayanan kefarmasian
• Kompetensi
• Apoteker bijaksana Tanggungjawab hukum
  Hukum perdata
• landasan - transaksi
• - Kewajiban memberi
  informasi
• Jenis tanggung jawab
• 1. Niat yg tulus murni
  - Dasar UU perbuatan melanggar hukun
  Pasal 1365 2. kesungguhan kerja
  - Dasar hak
  kewajiban dlm perjanjian(wanprestasi)
• 3. Kerendahan hati
• 4. Integritas ilmiah dan Hukum Pidana
• Sosial yg tdk diragukan
  Landasan - perilaku yg bertanggungjawab
• - Melanggar UU

7

• KETENTUAN PERALIHAN
• Pasal 102
• Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan
  peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 9
  Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara
  Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
  Nomor 3086) pada saat Undang-undang ini
  diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak
  bertentangan dan/atau belum diganti dengan
  peraturan baru berdasarkan Undang-undang ini.

8

• KETENTUAN PENUTUP
• Pasal 103
• Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka
  Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang
  Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36,
  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) dinyatakan
  tidak berlaku.

9

• Contoh.
• Pasal 22 Kepmenkes No. 900/Menkes/SK/VII/2002
  ttg Registrasi Praktik Bidan.
• Bidan dlm melakukan praktik perorangan hrs
  memenuhi persyaratan yg meliputi tempat ruang
  praktik, tempat tidur, peralatan, obat2an dan
  kelengkapan administrasi.
• Obat2an yg boleh diserahkan seorang bidan
  melebihi kewenangan yg dimiliki seorang
  apoteker, karena dlm tabel obat tsb ada
  antibiotik, psikotropik ttt dll.

10

• Kepmenkes tsb bertentangan dg Pasal 82 UU
  No. 23 tahun 1992 ttg Kesehatan
• Barangsiapa tanpa keahlian dan kewenangan dg
  sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian spt
  pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan
  sediaan farmasi tanpa mempunyai keahlian
  kewenangan untuk itu dipidana dg pidana penjara
  paling lama 5 (lima) tahun pidana denda paling
  banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

11

• Pasal 35 butir I dan j UU RI No 29/2004 ttg
  praktik kedokteran dokter atau dokter gigi yg
  telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai
  wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dn
  pendidikan dan kompetensi yg dimiliki, dpt
  menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yg
  diizinkan, dan meracik dan menyerahkan obat
  kepada pasien, bagi yang praktik di daerah
  terpencil yang tidak ada apotik.

12
.
Maturnuwun
Maturnuwun