M. K: Seminar Manajemen Pemasaran

1

• M. K Seminar Manajemen Pemasaran
• Dosen Johannes Simatupang
• Topik Pemulihan Layanan Publik
• Judul Pelayanan Pembuatan KTP di
  Kota Jambi

2

• Nama Kelompok I
• Haryani Nur (EC1B009019)
• Roni Asmilyadi (ERC1B008084)
• Suhari Anton.S (ERC1B008102)
• Ayu Irena (ERC1B008035)
• Desi Susanti (ERC1B008082)
• Muhammad Ridwan (ERC1B008011)

3

• BAB I
• PENDAHULUAN
• Seiring perkembangan jaman, kebutuhan masyarakat
  pun terus berkembang. Dewasa ini masyarakat
  semakin menyadari akan pentingnya waktu yang
  mereka lalui dalam proses menjalani suatu layanan
  disebuah instansi pemerintah (KTP). Sebab
  masyarakat mulai menyadari akan arti pentingnya
  memiliki (KTP). KTP adalah kebutuhan publik bagi
  setiap orang yang sudah memenuhi persyaratan
  tertentu, tanpa KTP seseorang akan mengalami
  kesulitan dalam berurusan dengan orang lain atau
  sebuah institusi.

4

• KTP perlu dikeluarkan oleh lembaga yang
  berwenang yang dibentuk dan ditunjuk oleh negara,
  seperti kelurahan. Proses menerbitkan sebuah KTP
  bagi seseorang anggota masyarakat kita sebut
  sebagai pelayanan publik, yang dapat
  diterjemahkan sebagai segala aktifitas yang
  dilakukan oleh petugas berwenang dalam melayani
  pemenuhan kebutuhan publik anggota masyarakatnya.
• Sebagai sebuah kewajiban, maka sudah semestinya
  setiap aparat negara memberikan pelayanan publik
  yang terbaik.

5

• Pelayanan publik umumnya dibagi dalam 2 kategori
  
• pelayanan publik primer
• 2. pelayanan publik sekunder

6

• Pelayanan publik primer
• merujuk kepada semua jenis layanan dari sebuah
  instansi baik pemerintah maupun swasta untuk
  memenuhi kebutuhan yang bersifat mutlak dari
  seorang warga negara, KTP bersifat mutlak bagi
  setiap negara yang sudah memeliki syarat terutama
  dari segi usia 17 tahun ke atas.
• Palayanan publik sekunder
• merujuk kepada semua layanan yang tidak mutlak
  bagi seorang warga negara misalnya kebutuhan tata
  rias, hiburan dan sejenisnya. Untuk semua
  pelayanan yang bersifat mutlak, negara dan
  aparatur nya berkewajiban untuk menyediakan.

7

• ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
• Rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam
  penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan Melalui
  Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil,
  Pengelolaan Informasi Penduduk serta
  Pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan
  pembangunan sektor lain.

8

• BAB II
• METODE
•   Adapun metode yang digunakan dalam penulisan
  ini adalah sebagai berikut
• Jenis penelitian Penulisan ini
  termasuk jenis penelitian yang bersifat
  deskriptif, menurut soerjono soekanto, penelitian
  deskriptif yaitu suatu penelitian yang
  dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti
  mungkin tentang manusia, keadaan atau
  gejala-gejalanya. Maksudnya adalah mempertegas
  hipotesis, agar dapat membantu di dalam
  memperkuat teori-teori lama atau di dalam
  kerangka menyusun teori-teori baru (soerjono
  soekanto, 1984 10).

9

• 2. Jenis data
• Jenis data yang digunakan yaitu
• a) Data sekunder Data sekunder
  adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka
  atau sumber data sekunder. Data ini berupa
  keterangan dari bahan-bahan kepustakaan dari
  beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel
  dari perundang-undangan, laporan, teori-teori,
  media massa seperti koran, internet dan
  bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan
  dengan permasalahan yang diteliti.

10

• 3. Sumber data
• Sumber data merupakan tempat data diperoleh.
  Sumber data yang digunakan penulis dalam
  penelitian ini adalah
•  
• A) Sumber data sekunder
• Sumber data sekunder lainnya berasal dari
  artikel-artikel dari beberapa jurnal, hasil
  penelitian ilmiah, peraturan perundang-undangan,
  laporan, teori-teori, media massa seperti koran,
  dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang
  berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

11

• BAB III
•  HASIL DAN PEMBAHASAN
• KELUHAN DARI KALANGAN WARGA MASYARAKAT YANG
  MENGAJUKAN PERMOHONAN KTP
• Prosedur pelayanan masih ada yang berbelit-belit,
• Tidak transparan, kurang informativ, kurang
  sportif dan
• Kurang konsisten sehingga tidak menjamin
  kepastian (hukum, waktu dan biaya) seperti masih
  adanya praktek pungutan tidak resmi (pungli) yang
  sangat meresahkan masyarakat, sementara
  masyarakat sudah biasa mendengar informasi
  pengurusan KTP dinyatakan gratis, namun masih
  saja ada beberapa oknum nakal yang berani
  melakukan hal demikian.

12

• BIROKRASI PUBLIK DITUNTUT HARUS DAPAT MENGUBAH
  POSISI DAN PERAN (REVITALISASI) DALAM MEMBERIKAN
  PELAYANAN PUBLIK DIANTARANYA
• Dari yang suka mengatur dan memerintah berubah
  menjadi suka melayani,
• Dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan,
  berubah menjadi suka menolong menuju ke arah yang
  fleksibel kolaboratis dan dialogis dan dari
  cara-cara yang sloganis menuju cara-cara kerja
  yang realistik pragmatis .

13

• LOKASI PELAYANAN
• Kantor Kelurahan
• WAKTU PELAYANAN
• 1 hari (perpanjangan), max. 14 hari

14

• MASA BERLAKU KTP
• KTP berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, kecuali
  manula (berusia di atas 60 tahun), KTP berlaku
  seumur hidup. Berakhirnya masa berlaku KTP,
  sesuai dengan tanggal dan bulan kelahiran yang
  bersangkutan. KTP yang rusak, hilang atau berubah
  data, seperti perubahan alamat, kewarganegaraan,
  nama dan sebagainya harus diganti dengan KTP
  baru.

15

• PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
  KOTA JAMBI
• Adminisrasi Kependudukan adalah
• Rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam
  penerbitan Dokumen dan Daa Kependudukan Melalui
  Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil,
  Pengelolaan Informasi Penduduk sera Pendayagunaan
  hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan
  sektor lain.

16

• DASAR HUKUM
• Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
  Adminisrasi Kependudukan.
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37
  Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.
  23 Tahun 2006.
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25
  Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
  Pendafaran Penduduk dan Pencatatan sipil.
• Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2007
  Tentang Administrasi Kependudukan.

17

• PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
• Penerbitan KTP baru dengan syarat sebagai
  berikut
• Surat Pengantar RT, Phoocopy KK, Telah berumur
  17 Tahun/sudah kawin/pernah kawin
• Mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan
  KTP

18

• SANKSI ADMINISTRATIF
• Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2007
  tentang Administrasi Kependudukan
• Setiap Penduduk melampaui batas waktu pelaporan
  peristiwa kependudukan dikenakan Denda
  Administratif sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima
  puluh ribu rupiah)
• Setiap Orang Asing melampaui batas waku pelaporan
  Perisiwa Kependudukan dikenakan Denda
  Adminisratif sebesar Rp. 250.000 ( dua ratus lima
  puluh ribu rupiah)
• Setiap Penduduk bepergian tidak membawa KTP
  dikenakan denda Adminisratif sebesar Rp. 50.000
  (lima puluh ribu rupiah)

19

• setiap orang asing memiliki izin Tinggal terbatas
  yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan
  Tempa Tinggal KK baru dikenakan denda
  administratif sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu
  rupiah)
• Dalam hal pejabat pada instansi pelaksanaan
  melakukan tindakan atau sengaja melakukan
  tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen
  kependudukan dalam batas waktu yang dientukan
  dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi
  berupa denda sebesar Rp. 1.000.000.000(satu juta
  rupiah)

20

• SANKSI ADMINISTRATIF
• Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
  Administrasi Kependudukan
• Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan
  surat dan/ atau dokumen kepada Instansi Pelaksana
  dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan
  Peristiwa Penting dipidana penjara paling lama 6
  (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.
  50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)
• Setiap penduduk yang dengan sengaja mendafarkan
  diri sebagai kepala keluarga atau anggoa keluarga
  lebih dari satu dipidana dengan penjara paling
  lama 2 (dua) Tahun dan / atau denda paling banyak
  Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
• Setiap orang yang tanpa hak mengakses database
  kependudukan dipidana paling lama 2 (dua) tahun
  dan / atau denda paling banyak Rp.
  25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah)

21

• Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak
  mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan
  blanko Dokumen Kependudukan dipidana dengan
  pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
  denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar
  rupiah)
• Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan
  diri sebagai kepala keluarga atau anggota
  keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki
  KTP lebih dari satu dipidana dengan penjara
  paling lama 2(dua) tahun dan/atau denda paling
  banyak Rp.25.000.000,00(dua puluh lima juta
  rupiah).

22

• TERIMA KASIH