Bab.1. HUKUM KETENAGAKERJAAN

1
Bab.1. HUKUM KETENAGAKERJAAN HUKUM KERJA
Materi Kuliah K3HK
2
Istilah pengertian
Sejak Istilah buruh diganti dengan istilah
pekerja/buruh maka istilah hukum perbuhan jadi
tak sesuai lagi. . Buruh lebih sempit yaitu
seorang yang berkerja pada majikan, hal hal yang
diatur hanya menyangkut buruh saja. Obyek hukum
ketenagakerjaan sangat luas, meliputi
3
Istilah pengertian

• . Pekerja/Buruh
• Jaman Feodal/penjajahan Belanda
• Buruh kuli, mandor, tukang dll ( blue
  callor/berkerah biru),
• Pegawai administrasi (white collar) orang
  bangsawan, Orang Belanda dan Timur Asing lainnya.
  
• Keduanya diperlkuan berbeda oleh
  Belanda. BC harus tunduk dan hormat pada WC (
  politik pecah belah).
• 1974, pada SEMINAR HUBUNGAN PERBURUHAN PANCASILA,
  istilah buruh direkomendasikan jadi pekerja.
• Dalam UU no.13 tahun 2003 Tentang
  Ketenagakerjaan
• istilah pekerja diganti buruh shingga menjadi
  istilah pekerja/buruh.
• (dalam hal lain pengertian
  pekerja/buruh diperluas. Sperti dalam jamsostek
  tentang kecelakaan kerja.)
• Asal kata Ketenagakerjaan adalah tenaga kerja
  artinya
• segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja
  pada waktu sebelum, selama dan
• sesudah masa kerja. ( Ps.
  huruf UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga
  kerjaan)
• Hukum Kerja adalah
• Serangkaian peraturan yang
  mengatur segala kejadian yang berkaiatan dengan
  bekerjanya
• seseorang pada orang lain
  dengan menerima upah.

4
Istilah pengertian
5
Istilah pengertian
6
Istilah pengertian
7
Istilah pengertian
8
Serangkaian Hukum Ketenagakerjaan
Sumber hukum kerja tidak hanya dalam kitab UU
Hukum Perdata, tapi tersebar dalam
perundang-undangan, yaitu

• UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat
  Pekerja.Buruh
• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
  perselisihan hubungan industrial.
• UU No. 12 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja
• UU No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan sosial
• Selain itu ada sumber hukum tertulis yang
  merupakan ciri khas dari hukum kerja
• Peraturan perusahaan
• Perjanjian kerja
• Perjanjian kerja bersama

• Peraturan peraturan tersebut mengatur kejadian
  al
• yang bersangkutan sakit
• hamil/beralangan
• kecelakaan
• menjaga keselamatan dan kesehatan kerja
• cuti
• diputuskan hubungan kerja
• adanya orang bekerja pada pihak lain
• adanya upah

9
Kedudukan ( Status) Hukum Kerja

• 1. Sebelum Kemrdekaan
• Kedudukan Hukum kerja sebelum kemerdekaan
  memprehatinkan. Jenis hukum kerjanya adalah
  perbudakan, rodi(kerja paksa), Poenale sanksi
  yang hampir terjadi secara bersamaan.
• 2. Setelah Kemerdekaan
• Awal kemerdekaan Kedudukan Hukum kerja tidak
  begitu berarti meski sudah jelas terdapat dalam
  UUD 45 pasal 27 ayat 2
• Tiap tiap warga negara
  berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
  bagi kemanusiaan.
• Baru tahun 1948 pemerintah mulai memperhatikan
  masalah tenaga kerja dengan mengeluarkan
  peraturan sbb.
• UU No. 33 tahun 1947 jo. UU No. 2 tahun 1951
  tentang Kecelakaan
• UU No. 12 tahun 1948 jo. UU No. 1 tahun 1951
  tentang Kerja
• UU No. 23 tahun 1948 jo. UU No. 3 tahun 1951
  tentang Pengawasan Perburuhan
• UU No. 23 tahun 1951 tentang Kewajiban melaporkan
  Perusahaan
• UU No. 21 tahun 1954 tentang perjanjian
  perburuhan antara serikat buruh dengan pengusaha
• UU No. 12 tahun 1957 tentang Perselisihan
  Perburuhan
• UU No. 12 tahun 1964 tentang Pemutusan hubungan
  Kerja pada perusahaan swasta
• UU No. 14 tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok
  Mengenai tenaga kerja
• UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
• UU No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek
• Kemudian era tahun 2000an sebagian besar UU ini
  dicabut dan diganti
• UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat
  Pekerja/ Serikat Buruh
• UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

10
Hakekat dan Sifat Hukum Kerja

• Ambil Contoh
• Anda lihat perbedaan antara hubungan
  pekerja/buruh dengan pengusaha , dan
• 
  hubungan penjual dan pembeli.
• Hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha
  secara yuridis adalah bebas, seseorang tidak
  boleh diperbudak, diperulur maupun diperhambat
  karena bertentangan dengan UUD 45 dan Pancasila.
  Tapi secara sosialogis pekerja/buruh tidaklah
  bebas, terlebih lapangan kerja lt kebutuhan kerja.
  Sehingga pekerja/buruh selalu mengikuti tenaganya
  ke tempat dimana dipekerjakan, dan pengusaha
  kadangkala seenaknya memutuskan hubungan kerja
  karena tenaganya sudah tidak diperlukan lagi.
• Karena itu pemerintah mengeluarkan
  peraturan perUUan guna turut serta melindungi
  pihak yang lemah ( pekerja/buruh) dari kekuasaan
  pengusaha, guna menempatkan pada kedudukan yang
  layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
• Maka pada hakekatnya hukum kerja dengan semua
  peraturan perUUan bertujuan
• Melakasanakan
  keadilan sosial dengan jalan memberikan
• perlindungan pada
  pekerja/buruh terhadap kekuasaan pengusaha.
• Tujuan ini akan berhasil jika
• Pemerintah
  mengeluarkan perUUan yang bersifat memaksa dan
  memberi sanksi tegas pada yng
• melanggarnya.
• Hal ini menyebabkan
  peraturan perUUan pemerintah menjadi hukum publik
  sekaligu hukum privat.
• .

11
Sekian Sampai Jumpa
Asal kata Ketenagakerjaan adalah tenaga kerja
artinya segala hal yang berhubungan dengan tenaga
kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa
kerja. ( Psal 1 huruf UU. No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenaga kerjaan) Hukum Kerja
adalah Serangkaian peraturan yang mengatur
segala kejadian yang berkaiatan dengan bekerjanya
seseorang pada orang lain dengan menerima upah.