KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP

1
KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP

• Bambang Satrijadi, S.H., M.Si
• Asisten Deputi Urusan Wilayah Sulawesi, Maluku
  dan Papua

2
PENDAHULUAN
1
3
STATUS PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

• Status dan kecenderungan kualitas LH dan SDA
  dalam keadaan buruk dan terus menerus menurun
• prinsip-prinsip pelestarian LH hidup tidak
  mendapat tempat yg layak.
• Kelembagaan pelestarian LH belum   mampu untuk
  menghadapi tantangan yang dihadapi.
• Kesadaran lingkungan masih bersifat pasif
• Adanya multi krisis, otonomi daerah dan munculnya
  masalah lingkungan baru.

4
KEBIJAKAN NASIONAL PLH
2
5
Kebijakan Negara (Public Policy)

• Serangkaian tindakan yang ditetapkan dan
  dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh
  pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi
  kepentingan seluruh masyarakat (Islami, 2003).
• Pembentukan kebijakan dilakukan dengan pemilihan
  alternatif-alternatif yang bersifat terus menerus
  dan tidak pernah selesai, atau dengan kata lain
  meliputi banyak pengambilan keputusan
  (Tjokroamidjojo, 1981)
• Mencakup peraturan perundangan,
  konvensi-konvensi, rencana aksi, program dan
  kegiatan (Nugroho, 2002).

6
Kebijakan Nasional PLH

• UUD 1945, pasal 33 ayat 4
• UU (No 23/1997, 32/2004, dll)
• Peraturan2 pemerintah
• Keputusan2 Presiden, dan
• Rencana aksi, program dan kegiatan KLH

7
Kebijakan NasionalPelestarian LH

1. Pelestarian LH dilaksanakan berdasarkan konsep
   Pembangunan Berkelanjutan
2. Fungsi lingkungan perlu dilestarikan demi
   kepentingan manusia baik dalam jangka pendek,
   menengah ataupun jangka panjang
3. Pemanfaatan sda tak terpulihkan perlu
   memperhatikan kebutuhan antar generasi. Bagi
   pemanfaatan sda terpulihkan, daya pulihnya perlu
   dilestarikan
4. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lh
   yang baik dan sehat
5. Usaha pencegahan lebih diutamakan daripada usaha
   penanggulangan dan pemulihan
6. Kualitas lingkungan dipertahankan sesuai
   fungsinya.
7. Pelestarian lingkungan dilaksanakan melalui
   pendekatan manajemen yang accountable

8
Pokok2 kebijakanpengelolaan sda dan lh bidang
air

• 1.  Kebijakan sub sistem Produksi Air (1)
  Konservasi ekosistem DAS dan sumber air untuk
  menjamin pasokan air (2) Mencegah dan
  memulihkan kerusakan lingkungan terutama pada
  ekosistem DAS, (3) Mengendalikan pencemaran
  untuk menjaga dan meningkatkan mutu air (4)
  Optimalisasi pemanfaatan air hujan.
• 2.  Kebijakan sub sistem distribusi air (1)
  merencanakan peruntukan air permukaan dan air
  tanah (2) meningkatkan infrastruktur yang
  memadai.
• 4.   Kebijakan konsumsi air yang hemat dan
  efisien
• 5. Kebijakan penataan ruang (1) Menetapkan
  rencana tata ruang sesuai daya dukung dan daya
  tampung lingkungan (2) Konsistensi pemanfaatan
  ruang (3) pengawasan penataan ruang, (4)
  Meningkatkan akses informasi
• 6. Kebijakan kelembagaan (1) membentuk lembaga
  pengelola air, (2) mekanisme penyelesaian
  sengketa air (3) Valuasi ekonomi, (4) insentif
  ekonomi.

9
Pokok2 kebijakanSDA dan LH di bidang energi

• 1.  Kebijakan pencegahan pencemaran BML Cair
  penambangan batu bara, BM kualitas udara ambient
  dan emisi gas buang kendaraan bermotor, dan
  pelaksanaan AMDAL pada setiap kegiatan
  penambangan
• 2. Kebijakan produksi dan penyediaan energi yang
  ramah lingkungan
• 3.  Kebijakan penguatan security of supply,
  dengan upaya penyediaan bahan bakar campuran BBM
  seperti gahosol, biodisel, dll.
• 4.  Kebijakan pemanfaatan energi yang ramah
  lingkungan
• 5.  Kebijakan pemanfaatan energi tak terbarukan
  dengan efisien dan hemat
• 6. Kebijakan pemenfaatan energi terbarukan,
  dengan dorongan investasi dan inovasi
  teknologi.

10
Rencana PembangunanJangka Menengah (RPJM) 2004 -
2009SDA dan LH

• Tujuan mencapai keseimbangan antara aspek
  pemanfaatan sda dengan perlindungan lh
• Pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip-prinsip
  pembangunan berkelanjutan di di seluruh sektor,
  di pusat dan daerah
• Keseimbangan menguntungkan secara ekonomi
  (economically viable), diterima secara sosial
  (sociallly acceptable) dan ramah lingkungan
  (environmentally sound)

11
Keseimbangan 3 Pilar Pembangunan
12
Sasaran Pembangunan LH(RPJM 2004 - 2009)

1. Meningkatnya kualitas air sungai di seluruh DAS
   kritis
2. Terjaganya danau dan situ
3. Berkurangnya pencemaran air dan tanah di kota
   besar
4. Terkendalinya kualitas air laut
5. Membaiknya kualitas udara perkotaan
6. Berkurangnya pengunaan bahan perusak ozon (ODS)
7. Berkembangnya kemampuan adaptasi terhadap
   perubahan iklim global
8. Pemanfaatan keanekaragaman hayati secara
   berkelanjutan

13
Sasaran Pembangunan LH(RPJM 2004 - 2009)

• 9. Meningkatnya upaya 3R (Reduce, reuse,
  recycle)
• 10. Regionalisasi TPA secara profesional
• 11. Mengupayakan berdirinya fasilitas B3
• 12. Tersusunnya aturan pendanaan lingkungan yang
  inovatif
• 13. Sosialisasi berbagai perjanjian internasional
• 14. Membaiknya sistem perwakilan Indonesia dalam
  konvensi internasional
• 15. Meningkatnya kesadaran masyarakat

14
Pembangunan Lingkungan Hidup diarahkan untuk

• Mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip
  pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang
  pembangunan
• Koordinasi plh di tingkat nasional dan daerah
• Meningkatnya upaya penegakan hukum
• Meningkatnya kapasitas lembaga plh yang baik
• Membangun kesadaran masyarakat

15
Program2 pembangunan sda dan lh,RPJM 2004 - 2009

• Program Pemantapan dan Pemanfaatan Potensi Sumber
  daya Hutan
• Program Pengelolaan Sumber daya Kelautan
• Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas
• Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan
  Batu Bara
• Program Perlindungan dan Konservasi SDA
• Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA
• Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA
  dan LH
• Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
  SDA dan LH
• Program Pengendalian Pencemaran LH

16
PRINSIP-PRINSIPPEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
3
17
Pembangunan Berkelanjutan

• Lima Tujuan Pokok
• Membantu kaum miskin ? orang miskin tak punya
  pilihan lain utk merusak lingkungan
• Pembangunan atas kekuatan sendiri, yg dipagarari
  daya dukung lh
• Pembangunan dengan biaya efektif
• Perbaikan lingkungan kesehatan
• Pembangunan yang bersifat pada inisiatif rakyat

18
Prinsip-prinsipPembangunan Berkelanjutan

• Prinsip keadilan inter dan antar generasi
• Prinsip kehati-hatian
• Prinsip internalisasi dampak lingkungan eksternal
  yang ditimbulkan
• Prinsip keberlanjutan pemanfaatan
• Prinsip pencemar membayar

19
PENGELOLAAN LH DAN OTODA
4
20
Perubahan

• UU 22/99 ? UU 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah
• Semasa UU 22/99 terjadi fenomena kebablasan
  dalam plh lh ? PAD
• UU 32/2004 memberikan keseimbangan vertikal
  sistem pemerintahan ? provinsi sebagai
  koordinator

21
Urusan wajib/kewenangan Provinsi(pasal 13 UU
32/2004)

• Perencanaan dan pengendalian pembangunan
• Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata
  ruang
• Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
  masyarakat
• Penyediaan sarana dan prasarana umum
• Penanganan bidang kesehatan
• Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sdm
  potensial
• Penanggulangan masalah sosial lintas
  kabupaten/kota
• Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kab/kota
• Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil,
  dan menengah termasuk lintas kab/kota
• Pengendalian lingkungan hidup
• Pelayanan pertanahan termasuk lintas kab/kota
• Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
• Pelayanan administrasi umum pemerintahan
• Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk
  lintas kab/kota

22
Urusan wajib/kewenangan Kab/Kota(pasal 14 UU
32/2004)

• Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemda untuk
  kab/kota merupakan urusan yang berskala kab/kota,
  dengan komponen yang sama.

23
Standar Pelayanan Minimal(SPM)

• 1.    Pelayanan perlindungan sumber air
• a.  Jumlah sumber air di hutan yang dilindungi
  (100)
• b. Jumlah mata air di luar hutan lindung yang
  dilindungi (100)
• c. Jumlah kawasan tertentu yang ditetapkan
  sebagai kawasan penyangga (1 kawasan)
• 2.    Pelayanan pencegahan pencemaran air
• Jumlah usaha dan atau kegiatan mentaati
  persyaratan administrasi dan teknis pengendalian
  pencemaran air (100)
• 3.    Pelayanan pemulihan pencemaran air pada
  sumber air
• Jumlah sumber air yang telah dipulihkan akibat
  pencemaran air (50)

24
Standar Pelayanan Minimal(SPM)

• Pelayanan pencegahan pencemaran udara
• A)  10 RTH di lokasi pemukiman, industri,
  pusat perdagangan dan lokasi padat lalu lintas
  (100)
• B) Jumlah kendaraan wajib yang secara
  administrasi terdaftar di Kabupaten /Kota yang
  bersangkutan dipantau emisinya (100)
• C) Jumlah kendaraan tidak wajib uji yang secara
  administrasi terdaftar di Kabupeten/Kota yang
  bersangkutan dipantau emisinya (5)
• D) Jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak
  bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi
  dan teknis pengendalian pencemaran udara (100)
• E)  Kualitas udara yang memenuhi baku mutu udara
  ambient sesuai peraturan perundang-undangan
  yang berlaku (100).

25
Standar Pelayanan Minimal(SPM)

• 5. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
  dampak lingkungan akibat sampah
• Jumlah TPS dan TPA dioperasikan sesuai
  persyaratan teknis dan lingkungan (100)

26
PENUTUP
5
27
Kebijakan sbg sistem hukum, harus didukung 3
unsur pokok

• Isi naskah (content)
• ? uraian tertulis suatu kebijakan
• Tata Laksana (structure)
• ? perangkat kelembagaan dan aparat penegak hukum
• Budaya (culture)
• ? persepsi, pemahaman, sikap penerimaan, dan
  praktek pelaksanaan di masyarakat