PERLINDUNGAN HAKI

1
PERLINDUNGAN HAKI
PENDAHULUAN Hak kekayaan intelektual (HAKI)
merupakan salah satu agenda dari konser
liberalisasi perdagangan bebas yang tertuang
dalam Agreement Establishing Word Trade
Organization. Dari sejumlah kesepakatan yang
dicapai dalam pertemuan di Maroko (Marrakesh
Agreement) pada tanggal 15 April Tahun 1994,
mengagendakan TRIPs (Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights). Adapun tujuan
utama dari agenda tersebut untuk melindungi hak
kekayaan intelektual dari pembajakan atas suatu
karya inovatif, baik dibidang sastra, seni,
teknologi, dan karya ilmiah.
2
Sungguh kompleks dan perlu adaptasi secara
terus-menerus untuk mengikuti dinamika
perkembangan teknologi serta perangkat hukum yang
mengatur permasalahan baru yang sebelumnya belum
diatur dalam hukum nasional. Tidak mengherankan
apabila undang-undang yang mengatur tentang hak
cipta, merek, dan paten selalu mengalami revisi
berulang-ulang. Persoalan perdagangan bebas bagi
negara berkembang, seperti halnya Indonesia,
cukup menyulitkan dan dilematis walaupun dalam
hal-hal tertentu terdapat peluang dan tantangan.
Semakin membanjirnya investor asing di Indonesia,
membawa konsekuensi terhadap pembangunan hukum,
khusus bagaimana melakukan harmonisasi ketentuan
konvensi internasional dalam hukum nasional.
Persoalan lebih berat lagi bagaimana pemerintah
mensosialisasikan undang-undang tersebut sehingga
menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk
mendaftarkan karya inovatif dan kreativitasnya
disentra-sentra HAKI yang ditunjuk serta
membangun kesadaran untuk tidak melakukan
pembajakan.
3
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KONVENSI
INTERNASIONAL

• Kewajiban Indonesia untuk menegakkan hukum atas
  perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan
  konsekuensi Indonesia yang telah meratifikasi
  ketentuan World Trade Organization (WTO) melalui
  UU No. 7 Tahun 1994. Dalam struktur WTO
  ditegaskan dewan untuk aspek agang yang terkait
  dengan hak atas kekayaan intelektual. Dalam Pasal
  TRIPs dijabarkan tujuan dari perlindungan dan
  penegakkan HAKI, yaitu sebagai berikut.
• Perlindungan dan penegakkan hukum HAKI
  bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi,
  pengalihan, dan penyebaran teknologi dan
  diperoleh manfaat bersama antara penghasilan dan
  pengguna pengetahuan teknologi, menciptakan
  kesejahteraan sosial dan ekonomi serta
  keseimbangan antara hak dan kewajiban.

4
HUKUM NASIONAL

• Sebagai langkah konkret dalam implementasi
  penegakan dan perlindungan hak-hak atas kekayaan
  intelektual, pemerintah RI bersama DPR telah
  mengeluarkan beberapa undang-undang, yaitu
  sebagai berikut
• UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor
  6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaiman telah
  diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987
  (UU Hak Cipta).
• Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 tentang perubahan
  Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Hak Paten.
• Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang perubahan
  Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek (UU
  Merek).
• Keppres Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan
  Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya
  Kesusastraan dan Karya Artistik.
• Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang
  Pengesahan WIPO Treaty.
• Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang
  Perubahan Keppres No. 24 Tahun 1979 tentang
  Pengesahan Paris Convention for the Protection of
  Industrial Property dan Convention Establishing
  The World Intellectual Property Organization.
• Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1988 tentang
  Pengesahan Perjanjian Bilateral Hak Cipta tentang
  Rekaman Suara dengan Masyarakat Ekonomi Eropa.
• Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1989 Tentang
  Ratifikasi Perjanjian Bilateral Hak Cipta dengan
  Amerika Serikat.
• Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1986 tentang
  Dewan Hak Cipta.
• Peraturan Menteri Kehakiman No. M.01-HC.03.01
  Tahun 1987 tentang Pendaftaran Hak Cipta.
• Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 tentang
  Penerjemahan dan atau Perbanyakan Hak Ciptaan
  untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan,
  dan Pengembangan (Lembaran Negara 1989 No. 1990
  No. 48).
• Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1991 tentang
  Pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1990
  tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
• Kecuali perundang-undangan di atas, telah
  disiapkan pula tentang Rancangan UU Desain
  Industri, RUU Desain Tata letak Sirkuit Terpadu.
  Dan RUU Rahasia Dagang. Keempat RUU tersebut
  telah diundangkan menjadi Undang-Undang pada
  akhir Desember tahun 2000.

5
UNDANG-UNDANG DESAIN INDUSTRI

• Pemerintah Indonesia secara konsekuen mengikuti
  aturan main dalam era perdagangan bebas di mana
  salah satunya adalah merespon kebutuhan atas
  perlindungan desain industri. Dalam mengakomodasi
  kepentingan tersebut beberapa ketentuan yang
  berlaku pada UU Desain Industri telah dirumuskan
  sebagai berikut
• Sesuai dengan Pasal 25 persetujuan TRIPs, UU
  Desain Industri mengatur perihal perlindungan
  suatu kreasi, bentuk, konfigurasi, atau komposisi
  garis atau warna atau garis dan warna atau
  gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi
  atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk
  menghasilkan suatu produk, barang, atau komoditi
  industri dan kerajinan tangan.
• Dalam hal desain tekstil, perlindungan desain
  industri maupun perlindungan hak cipta dapat
  mengakomodasikan perlindungan kreasi di bidang
  tekstil. Hal sejalan dengan Pasal 25 ayat (2)
  persetujuan TRIPs.
• Sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) persetujuan
  TRIPs, pemilik hak desain industri mempunyai hak
  untuk melarang orang lain yang tanpa hak dengan
  sengaja membuat, menjual, menyewakan,
  menyerahkan, memakai desain industri, atau
  mengimport barang-barang yang dihasilkan dari
  desain industri yang dilindungi apabila
  tindakan-tindakan tersebut dilakukan secara
  komersial.

6
BEBERAPA KETENTUAN DALAM DESAIN INDUSTRI

• Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Desain
  Industri, beberapa ketentuan pokok dapat
  dijelaskan berikut ini
• Hak atas desain industri harus diajukan atas
  dasar adanya permohonan (Pasal 10 RUU Desain
  Industri).
• Desain indusri hanya diajukan untuk satu
  permohonan pendaftaran desain industri (Pasal
  13).
• Permohonan desain industri harus memenuhi
  persyaratan formalitas sesuai dengan
  ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11 sampai dengan
  Pasal 15, dan tidak mencakup Pasal 14, yaitu
  bertentangan ddenganperaturan perundang-undangan,
  ketertiban umum, atau kesusilaan.
• Desain industri harus memenuhi persyaratan dasar,
  yaitu mengandung nilai estetika, kebaruan, dan
  dapat diterapkan dalam indutri atau kerajinan
  tangan (Pasal 1 butir 1 dan Pasal 2 ayat (2).
• Jangka waktu perlindungan desain industri
  diberikan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung
  sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran
  desain industri (Pasal 5 ayat (1)).
• Sertifikat desain industri mulai berlaku
  terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan
  desain industri (Pasal 5 ayat (1)).
• Hak untuk melaksanakan desain industri yang telah
  terdaftar berlaku sejak tanggal diberikan
  sertifikat desain industri (Pasal 29 ayat (1)).
• Hak untuk melakukan somasi terhadap orang lain
  yang melaksanakan desain industri tanpa
  persetujuan pemegang hak dapat tertunda apabila
  orang lain, termasuk yang dilarang melaksanakan
  desain industri tersebut, mengajukan gugatan
  pembatalan pendaftaran desian industri karena
  tidak sesuai dengan Pasal 2 atau 4 melalui
  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan
  Negeri lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan
  perundang-undangan (Pasal 39 ayat (1)).
• Penyelesaian sengketa apabila terjadi perbuatan
  tanpa hak dan disengaja yang dianggap melanggar
  hak sesuai Pasal 9 UU Desain Industri dapat
  dilakukan melalui
• a. Gugatan ganti rugi,
• b. Penghentian semua perbuatan yang melanggar
  hak pemegang desain industri,
• c. Atau dapat menyelesaikan sengketa tersebut
  melalui alternatif penyelesaian sengketa.

7
BEBERAPA PERISTILAHAN DALAM TRIPs

• INVENTION
• Property industri secara prinsip meliputi
  perlindungan atas penemuan merek, dapat berupa
  merek dagang dan jasa dan desain industri serta
  percegahan persaingan tidak sehat. Dunia
  teknologi memang sangat erat kaitannya dengan
  penemuan untuk meningkatkan daya guna serta
  kecanggihan dalam pengoperasiannya. Namun, perlu
  dicatat bahwa tidak semua penemuan dapat
  dikategorikan suatu inovasi.
• Penemuan ini harus memenuhi persyaratan sebagai
  berikut
• Ide tersebut agar dilindungi hukum yang baru,
  dalam arti belum pernah dipublikasikan dan
  dipergunakan secara umum.
• Tidak mudah dikenal, dalam arti tidak melibatkan
  langkah-langkah inventif.
• Harus dapat dipakai dan bagus dalam dunia
  industri dan manufaktur

8

• PATENT
• Selain Invention, HAKI mengatur tentang paten
  yang dilindungi oleh hukum di nama setiap orang
  atau perusahaan dilarang membajak paten atau
  suatu penemuan. Perlindungan hak paten dari suatu
  penemuan berakhir sampai dengan 20 tahun sejak
  pendaftaran.
• MARKS
• Mark atau merek dapat berupa kata-kata, huruf,
  nomor, gambar atau lukisan, emblem, warna atau
  kombinasi warna atau juga suatu yang tiga
  dimensi, penggunaan hak atas merek berlaku tanpa
  batas waktu dan biasanya diperpanjang setiap 10
  tahun.

9

• INDUSTRIAL DESIGNS
• Sejalan dengan diberlakukannya TRIPs (Trade
  Related Aspects of Interlletual Property Rights)
  pada tanggal 1 Januari 2000, maka Indonesia tidak
  hanya cukup mengadopsi dan mengimplementasikan
  hukum nasional, tetapi Indonesia terikat dengan
  perjanjian internasional tentang TRIPs.
• Untuk merespons dan menyambut TRIPs dengan
  kinerja yang lebih baik serta mengatur beberapa
  hal baru, khususnya di bidang trade secreet dan
  industrial designs, maka dirjen HAKI tengah
  mempersiapkan pengajuan UU baru untuk melakukan
  review atas kekurangan-kekurangan yang ada dalam
  Undang-undang Nomor 12, 13, dan 14 tahun 1997,
  serta perlu diundangkan UU desain Industri, UU
  Desain tata letak sirkit terpadu, dan UU rahasia
  dagang yang kesemuanya telah menjadi
  undang-undang pada bulan Desember tahun 2000.
• Secara garis besar mencakup beberapa isu penting
  yaitu sebagai berikut
• a. Hak cipta dan sejenisnya.
• b. Merk dagang.
• c. Indikasi geografi.
• d. Desain industri.
• e. Paten.
• f. Denah, tata letak atau desain terpadu.
• g. Perlindungan atas informasi rahasia bisnis

10

• PERSAINGAN TIDAK SEHAT (Unfair Competition)
• Persiangan tidak sehat dalam praktik bisnis atau
  perdagangan ialah suatu praktik yang tidak jujur.
• PERLINDUNGAN ATAS COPY RIGHT DAN HAK-HAK
  SEJENISNYA
• Subjek dari copy right adalah meliputi barang
  cetakan dan karya artistik yang merupakan hasil
  dari suatu kreasi yang asli dalam bidang
  tersebut.
• Di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 26
  UU No. 12 Tahun 1997, hak cipta dapat digolongkan
  antara lain sebagai berikut
• Ciptaan lagu, musik, karawitan
• Drama, tari, wayangan, pantomin
• Karya pertunjukan
• Karya siaran
• Jangka waktu perlindungan ialah
• 50 tahun untuk pelaku karya pertunjukan,
• 50 tahun untuk produser rekaman suara,
• 20 tahun untuk lembaga penyiaran.

11
CARA MEMPEROLEH COPY RIGHTS DAN JANGKA WAKTU
MENIKMATI

• Setiap negara memiliki undang-undang yang
  mengatur bagaiman caranya mempatenkan hasil
  karyanya di lembaga terkait, di mana perlindungan
  hak cipta akan berlaku segera setelah suatu karya
  diregister. Adapun mengenai jangka waktu
  menikmati suatu hasil karya dibeberapa negara
  selama lima puluh tahun dan beberapa negara
  lainnya selama 70 tahun setelah penciptanya
  meninggal.

12
PERBANDINGAN HUKUM HAK CIPTA

• Ketentuan tersebut juga tertuang dalam Berne
  Convention Pasal 2 yang menyebutkan,Ekspresi
  kesusastraan dan karya artistik meliputi setiap
  produksi di dalam kesusastraan, dominan ilmiah
  dan artistik, baik dalam bentuk apapun ekspresi,
  apakah dalam bentuk buku, pamflet dan karya tulis
  lain, kuliah.

13
CIPTAAN, HAK CIPTA, DAN PEMEGANG HAK CIPTA

• Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997,
  pengertian ciptaan dirumuskan bahwa setiap karya
  pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukan
  keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan,
  seni, dan sastra (Pasal 1 ayat (2).
• Pemegang hak cipta adalah
• Pencipta sebagai pemilik hak cipta atau
• Orang yang menerima hak tersebut dari pencipta
  atau
• Orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari
  orang tersebut di atas.
• Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997
  dinyatakan bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi
  pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak
  ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan
  tidak mengurangi pembatasan menurut
  undang-undang.
• Selain beberapa karya cipta yang ada pemegang
  hak ciptaan serta dilindungi oleh hukum, ada
  beberapa hal yang diklasifikasikan ciptaan yang
  tidak ada hak ciptanya. Ciptaan tersebut adalah
• Hasil rapat terbuka lembaga tinggi negara serta
  lembaga konstitusional
• Peraturan perundang-undangan
• Putusan pengadilan dan penetapan hakim
• Pidato kenegaraan dan pidato pejabat pemerintah
• Keputusan badan arbitrase.

14
KENDALA PERLINDUNGAN HAKI

• Apabila ditelaah mengenai kendala dalam
  penegakan perlindungan HAKI dapat disebabkan
  berbagai aspek yang multi-dimensional dalam
  masyarakat. Bagaimana menumbuhkan kesadaran untuk
  mempatenkan hasil suatu penemuan masih jauh
  memadai. Hal ini dapat disebabkan tidak adanya
  dana untuk mempatenkan suatu hasil penelitian,
  bahkan relatif cukup mahal.