Pembangunan Koperasi antara harapan dan kenyataan

1
Pembangunan Koperasi antara harapan dan kenyataan

• Disusun oleh
• Kartawan

2
Pasal 33 UUD 45 Pelaku Ekonomi
Rumusan Pasal 33 UUD 45
Pelaku Ekonomi

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
   berdasarkan atas asas kekeluargaan
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
   dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
   dikuasai negara
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
   didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
   untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan
   demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan
   ,efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
   lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga kese
   imbangankemajuan dankesatuan ekonomi nasional
   

Koperasi
BUMN
Swasta
3

• Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 disebutkan
  bahwa produksi dilaksanakan oleh semua, untuk
  semua di bawah pimpinan atau pemilikan
  anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran
  masyaratlah yang diutamakan, bukan kemakmuran
  orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun
  sebagai usaha bersama berdasar atas azas
  kekeluargaan. Bangun yang sesuai dengan itu
  adalah koperasi

4
Perbandingan Daya Serap Tenaga Kerja/Unit Usaha
Persentase Jumlah Usaha
Tenaga Kerja/unit Usaha
3,82
96,18
penyerapan
Persentase Jumlah Usaha
5
Definisi Koperasi

• Koperasi adalah badan usaha yang
  beranggotakan orang perorangan atau badan hukum
  koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar-
  kan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan
  ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan
  
• ( UU Perkoperasian No.25 tahun 1992)

6

• Dalam wacana sistem ekonomi dunia, KOPERASI
  disebut juga sebagai the third way, atau "jalan
  ketiga", istilah yang akhir-akhir ini
  dipopulerkan oleh sosiolog Inggris, Anthony
  Giddens, yaitu sebagai "jalan tengah" antara
  kapitalisme dan sosialisme.

7
Koperasi di Luar Negeri

• - Di negara sosialis seperti RRC, koperasi
  adalah counterpart sector negara, yg merupakan
  wadah dari usaha individu dan usaha rumah tangga.
  
• - Di negara-negara kapitalis, baik di Eropa
  Barat, Amerika Utara, dan Australia, koperasi
  juga menjadi wadah usaha kecil dan konsumen
  berpendapatan rendah.
• - Di Jepang, koperasi telah menjadi wadah
  perekonomian pedesaan yang berbasis pertanian.
• - Di Belanda koperasi cukup maju dan menjadi
  bagian perekonomian yang penting .

8
(No Transcript)
9
Prinsip-prinsip Koperasi Indonesia (Pasal 5 UU
Perkoperasian Indonesia No. 25 Tahun 1992)
1. Keanggotaan bersifat sukarela terbuka, 2.
Pengelolaan dilakukan secara demokratis, 3.
Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding
dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
, 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap
modal, 5. Kemandirian 6. Pendidikan
perkoperasian 7. Kerjasama antar koperasi
10
Fakta di Lapangan

• Tidak semua keanggotaan bersifat sukarela
• Kurang terbuka
• 3. Prioritas pelayanan bukan kepada anggota
• 4. Nepotisme
• 5. Tergantung
• 6. Pendidikan rendah
• 7. Kerjasama antar koperasi kurang

11
Tasikmalaya

• Asal para kreditor
• Tempat lahirnya koperasi
• Jiwa entrepreneur
• Koperasi di Tasikmalaya seharusnya lebih maju

12
Jumlah Koperasi tahun 2006

• Nasional Kota
  Tasikmalaya
• Koperasi (unit) 134.963
  467
• Anggota(orang) 27.776.133
  66.233
• Penduduk yang berkoperasi
• - Nasional 12
• - Tasikmalaya 11

13
Pertumbuhan jumlah anggota

• Nasional 0,18
• Tasikmalaya 0,016

14
Pertumbuhan volume usaha

• Nasional 5,70
• Tasikmalaya 3,00

15
Pertumbuhan SHU

• Nasional 10,46
• Tasikmalaya 1,79

16
Hasil Penelitian
17
CAPAIAN KOPERASIDI KOTA TASIKMALAYA
18
(No Transcript)
19
(No Transcript)
20
(No Transcript)
21
(No Transcript)
22
(No Transcript)
23
Growth and Share Jumlah Koperasi dengan Volume
Usaha Koperasi di Kota Tasikmalaya

• Koperasi produksi berada pada daerah dominan,
• Koperasi konsumsi berada pada daerah jenuh

24
Permasalahan Koperasi

• 1. Kesadaran masyarakat berkoperasi rendah
• 2. Kurang pembinaan dari pemerintah
• 3. Penguasaan Teknologi dan akses informasi
  rendah
• 4. Kualitas manajemen rendah
• 5. Jenis usaha belum berorientasi pasar
• 6. Kesulitan mencari mitra usaha
• 7. Kemampuan melayani kebutuhan/kepentingan
  anggota rendah
• 8. Pengambilan keputusan lambat
• 9. Interest pribadi

25
Simpulan

• Sampai berusia 62 tahun Koperasi sebagai pilar
  ekonomi bangsa belum berperan seperti yang
  diharapkan (diamanatkan UUD 1945)
• Perkembangan Koperasi di kota kelahirannya belum
  menggembirakan
• Perlu peningkatan perhatian dari pemerintah dan
  komitmen dari semua pihak dalam rangka pembanunan
  koperasi

26
Rekomendasi

• Perlu sosialisasi dan persuasif akan manfaat
  berkoperasi kepada masyarakat.
• Pembinaan yang terarah sesuai dengan kebutuhan
  koperasi dan tidak tumpang tindih.
• Melakukan pendidikan dan latihan
• Pembentukan koperasi atas dasar kepentingan
  bersama
• Mendorong kemitraan yang saling menguntungkan
• Memberikan pelayanan secara komprehensive atas
  dasar kebutuhan anggota
• Memberikan kewenangan kepada pengurus untuk
  pengambilan keputusan tertentu

27
Rekomendasi (lanjutan)

• 8. Terkait dengan posisi masing-masing jenis
  koperasi pemerintah perlu mengambil peran
• a. Koperasi Produksi dan Koperasi Jasa
  (pertumbuhan tinggi dan share tinggi) perlu terus
  dipertahankan dan dijadikan sebagai koperasi
  unggulan
• b. Koperasi Konsumsi Koperasi Serba Usaha
  (pertumbuhan rendah dan share rendah) perlu
  dilakukan pembinaan program manajerial koperasi
  terpadu (kewirausahaan, keuangan, permodalan,
  sumber daya manusia, produksi, teknologi,
  pemasaran) secara kontinue.

28
SEKIAN
TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA