Perdamaian dan Keadilan Dalam Kehidupan Kita

1
Perdamaian dan Keadilan Dalam Kehidupan Kita

• Zuly Qodir
• (Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

2
Perdamaian dan Keadilan

• Mengikuti perspektif human security, maka dalam
  menciptakan keadilan dan perdamaian mewajibkan
  melakukan hal-hal seperti
• Menciptakan rasa aman dalam aspek akses ekonomi
  untuk semua orang, tanpa pandang kelas sosial
• Menciptakan rasa aman dalam akses pada kesehatan
  masyarakat (pembelian obat dan periksa) untuk
  penyakit-penyakit menular dan berbahaya
• Menciptakan rasa aman dalam bidang pendidikan,
  pendidikan untuk semua kalangan masyarakat
  minimal dari dasar sampai menengah dijamin oleh
  negara
• Menciptakan rasa aman dalam aspek kultural,
  seperti aspek untuk mengekspresikan
  perbedaan-perbedaan kultural sekaligus
  identitas-indentitas yang berbeda
• Menciptakan rasa aman dalam bidang politik,
  kebebasan berpolitik, termasuk berasosiasi,
  berpartai dan mengontrol pemerintahan dengan
  cara-cara yang beradab
• Menciptakan rasa aman dalam ruang publik seperti
  keselamatan dalam terminal, dijalan raya, di
  kereta, dalam pesawat dan seterusnyas

3
Tantangan Perdamaian

• Sekala kekerasan dari bersifat kecil menjadi
  sangat besar, seperti kekerasan antar kelompok
  (suku) yang semula indivudal. Contoh kekerasan
  Tarakan-antara suku Tidung dan Bugis (2010),
  Ampera-antarpreman Flores dan Ambon (2010) dan
  Bogor-seorang Ahmadiyah versus non Ahmadiyah
  (2010)
• Terorisme yang dilakukan oleh kelompok masyarakat
  (beragama) atas masyarakat lainnya dengan
  menggunakan modus-modus baru dalam menyebarkan
  kekerasan. Dari teror sms bom sampai perampokan
  bersenjata sehingga menyebabkan adanya gerakan
  kekerasan dalam masyarakat
• Konflik individual (Bogor), konflik antar militer
  (seperti di Israel-Palestina), konflik Tarakan,
  dan Ampera Jakarta bergerak dalam bingkai lebel
  konflik angama dan etnis.
• Munculnya gerakan kekerasan yang mendapatkan
  justifikasi dari aspek religius dan etnis,
  sehingga merasa menjaid martir dalam aktivitas
  gerakan kekerasan
• Ketidakadilan, ketidakpastian hukum,
  ketidakpastian politik, ekonomi dan kultural
  sehingga memunculkan diskriminasi dan kekerasan
  kolektif

4
Membumikan Perdamaian

• Memulai dengan hal-hal yang sifatnya
  (cronological manner) menguraikan kronologi
  kejadian konflik kekerasan, dengan memulai dari
  kondisi pra konflik, aktivitas perdamaian
  (peacemaking dan peace building) dengan negosiasi
  dan mediasi, serta aktivitas pasca konflik dengan
  intervensi kemanusiaan dan pendidikan perdamaian.
  Perseptktif historis-cronologis
• Mengerjakan aktivitas perdamaian mendasarkan pada
  kekayaan-kekayaan kultural (local wisdom) seperti
  untuk kasus-kasus di Ambon, Poso, Tarakan dan
  seterusnya. Persepktive kultural didahulukan
• Mengerjakan aktivitas perdamaian yang berhubungan
  dengan persoalan-persoalan pemerintahan. Seperti
  memperbaiki tata kelola dan kinerja pemerintahan
  yang buruk (tidak efektif dan efisien), membuat
  keberlangsungan pemerintahan yang bersih dan
  transparan, jujur dan bertanggung jawab, sehingga
  masyarakat mengakui kinerja pemerintahan yang
  baik (good governance). Perspektif pemerintahan
  yang baik
• Melibatkan para aktor-aktor pemimpin agama,
  pemimpin adat (tokoh adat), selain aktor-aktor
  pemerintah seperti Kepala Daerah (I, II, ataupun
  Menteri). Dengan demikian mempertimbangkan
  perspektif religius
• Melibatkan perempuan dalam proses perdamaian
  karena banyak perempuan memiliki potensi
  membangun perdamaian tetapi tidak dilibatkan,
  perspektif perempuan

5
Menciptakan Keadilan

• Mengikuti perspektif human security, maka dalam
  menciptakan keadilan dan perdamaian mewajibkan
  melakukan hal-hal seperti
• Menciptakan rasa aman dalam aspek akses ekonomi
  untuk semua orang, tanpa pandang kelas sosial
• Menciptakan rasa aman dalam akses pada kesehatan
  masyarakat (pembelian obat dan periksa) untuk
  penyakit-penyakit menular dan berbahaya
• Menciptakan rasa aman dalam bidang pendidikan,
  pendidikan untuk semua kalangan masyarakat
  minimal dari dasar sampai menengah dijamin oleh
  negara
• Menciptakan rasa aman dalam aspek kultural,
  seperti aspek untuk mengekspresikan
  perbedaan-perbedaan kultural sekaligus
  identitas-indentitas yang berbeda
• Menciptakan rasa aman dalam bidang politik,
  kebebasan berpolitik, termasuk berasosiasi,
  berpartai dan mengontrol pemerintahan dengan
  cara-cara yang beradab
• Menciptakan rasa aman dalam ruang publik seperti
  keselamatan dalam terminal, dijalan raya, di
  kereta, dalam pesawat dan seterusnyas

6
Agenda Bersama

• Melakukan aktivitas bersama dari level yang
  paling kecil dan terdnedah sekalipun terkait
  dengan meminimalisasi kekerasan yang bersifat
  membahayakan kemanusiaan (human security, seperti
  counter of terrorism, radikalisme dan kekerasan
  antar kelompok (komunalisme)
• Membuat pendidikan perdamaian sebagai basis dalam
  mengajarkan nilai-nilai universal dalam
  masyarakat. Seperti pengajaran dan pembiasaan
  tentang kejujuran, keadilan, dan semangat
  menghargai liyan
• Memikirakn dan melakukan aktivitas yang berbasis
  pada memanusiakan manusia, tidak memandang basis
  agama, etnis, dan sukuisme. Aktivitas berdasarkan
  pada kehendak untuk menolong masyarakat yang
  membutuhkan
• Mendorong negara untuk menciptakan pemerintahan
  yang baik dalam pelayanan publik, seperti
  menghentikan perlakuan diskriminasi dalam
  pelayanan, meningkatkan mutu pendidikan dasar
  sampai menengah, pelayanan kesehatan dan
  kesejahteraan ekonomi
• Mendorong negara dan masyarakat umum (publik)
  untuk menghentikan tindakan-tindakan korup,
  seperti melakukan korupsi, pungutan liar
  (pungli), ingn menang sendiri (egoisme kelompok)
  dan arogan karena dorongan chauvinisme etnis dan
  suku.

7
Bacaan

• John Burton, (ed) Conflict Resolution and
  Prevention, St. Martins Press, New York, 1990
• Gerrie ter Haar, (ed) Religion and Society,
  Brill, Leiden, 2007
• Helen james (ed), Civil Society, Religion and
  Global Governance, Roudledge, San Franscisco,
  2007
• Jefrey Haynes (ed), Religion and Politics,
  Roudledge Handbooks, Madison, 2009