Wawasan Nusantara

1
Wawasan Nusantara
2
Wawasan Nusantara

• TIK
• Setelah pertemuan ini, mahasiswa diharapkan
  dapat
• Memahami dan menjelaskan pengertian dan hakekat
  wawasan Nusantara sebagai konsep geo politik
  Indonesia
• Memahami dan menjelaskan mengenai dasar pemikiran
  dan implementasi Wawasabn Nusantara

3
Pengertian Wawasan Nusantara

• Secara etimologi
• Perkataan wawasan Nusantara berasal dari dua suku
  kata, yakni Wawasan (berasal dari bahasa Jawa)
  dari akar kata wawasyang berarti pandangan,
  tinjauan, penglihatan atau tanggap indrawi
  (Inggris vision).

4

• Nusantara berasal dari kata
• nusa yang artinya negara kepulauan (archipelago
  state), suatu kesatuan wilayah laut yang ditaburi
  oleh gugusan pulau-pulau
• antara yang artinya pembatas.
• Dengan demikian, Nusantara dapat diartikan
  dengan suatu negara kepulauan yg terletak
  (dibatasi) antara/oleh dua benua besar, yakni
  benua Asia dan Australia dan dua samudera, yakni
  s. Hindia dan Pasifik.

5
Apa konsekuensi dari letak wilayah RI pada posisi
silang dunia?

• Konsekuensi logisnya adalah menyebabkan bangsa
  Indonesia menjadi bangsa yang heterogen
  (majemuk), baik secara agama, suku, bahasa,
  budaya daerah, dll.
• Karena itu, kemajemukan (pluralisme) bangsa
  Indonesia haruslah dipandang sebagai suatu
  realita alamiah yang merupakan anugrah Allah SWT
  yang perlu disyukuri dan dihadapi dengan sikap
  yang bijak dan benar

6
Secara terminologi

• Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa
  Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai
  ideologi nasionalnya yaitu pancasila dan UUD
  1945, sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka,
  berdaulat dan bermartabat ditengah-tengah
  lingkungannya yang menjiwai tindak
  kebijaksanaandalam mencapai tujuan perjuangan
  bangsa (Modul UT, 19853)

7
Hakekat Wawasan Nusantara

• Berkaitan dengan upaya bangsa Indonesia dalam
  mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya
  sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan UUD
  1945
• Cita-cita nasional Indonesia (alinea 2 pembukaan
  UUD 1945), yaitu mewujudkan negara Indonesia yang
  merdeka, bersatu,berdaulat, adil dan makmur.
• Tujuan nasional (alinea ke 4 Pemb. UUD 1945),
  yakni Melindungi segenap bangsa dan seluruh tmpah
  darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
  mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mewujudkan
  perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
  perdamaian abadi dan keadilan sosial.

8
Faktor-faktor yang berpengaruh

• Setidaknya ada 3 faktor penting yang dapat
  mempengaruhi upaya bangsa Indonesia mewujudkan
  cita-cita dan tujuan nasionalnya
• faktor geografis negara luas wilayah RI 8,5 jt
  km2, terdiri atas ribuan pulau dan dikelilingi
  oleh lautan dan benua-benua (faktor ini
  berpotensi jadi modal tapi dapat pula menjadi
  ancaman),

9

1. faktor manusia penduduknya 235 jt terdiri dari
   bermacam-macam suku bangsa yang adat
   istiadat/agamanya berbeda-beda,
2. faktor lingkungan wilayah Indonesia dikelilingi
   oleh lautan (perairan yang luas) yang dapat
   menjadi titik rawan terutama ditinjau dari aspek
   sosial budaya dan hankam.

10

• Sehubungan dengan kondisi sebagaimana
  digambarkan di atas, maka bangsa Indonesia harus
  memiliki suatu wawasan yang tegas disebut dengan
  Wawasan Nusantara yang dapat dijadikan sebagai
  landasan dan pedoman dalam mewujudkan cita-cita
  dan tujuan masionalnya.
• Berdasarkan uraian dapat ditegaskan bahwa pada
  dasarnya Wawasan Nusantara merupakan perwujudan
  dari Pancasila yang mengandung arti suatu
  kesatuan yang bulat dan utuh dan faham
  keseimbangan.

11
Tujuan Wawasan Nusantara

• Dapat dibedakan sbb
• Ke dalam untuk mewujudkan kesatuan dan keutuhan
  (integrasi) dalam semua aspek kehidupan bangsa
  dan negara, baik itu dalam aspek alamiah begitu
  juga dalam Aspek sosial.
• Aspek alamiah mencakup(tri gatra)
• Gatra (aspek) geografis (posisi wilayah)
• gatra keadaan dan kekayaan alam
• gatra keadaan dan kemampuan penduduk

12

• Aspek sosial , yang mencakup (panca gatra)
• Gatra ideologi
• Gatra politik
• Gatra ekonomi
• Gatra sosial budaya, dan
• Gatra hankam.
• Tujuan keluar turut serta mewujudkan
  kebahagiaan, ketertiban dan perdamaian bagi
  seluruh umat manusia.

13
Wawasan Nusantara dalam Peraturan
Per-Undangundangan RI

• Jiwa dan semangat (spirit) Wawasan Nusantara
  sesungguhnya telah dimiliki bangsa Indonesia
  sejak dahulu kala (Sumpah Palapa, Bersatu teguh,
  Bercerai runtuh).
• Tentu saja saat itu belum dirumuskan dan belum
  dimuat dalam peraturan per-undang-undangan RI.

14
Sejak kapan konsep Wawasan Nusantara mulai
dirumuskan?

• Konsep Wawasan Nusantara mulai dirumuskan dan
  dimuat dalam peraturan perundang-undangan RI
  sejak tahun 1973, yakni dengan dimuatnya dalam
  GBHN saat itu.
• Dalam TAP MPR No. IV/MPR/1978, yo TAP MPR No.
  II/MPR/1983, yo TAP MPR No, II/MPR 1988, yo TAP
  MPR No. No. II/MPR No. 1993, yo TAP MPR No.
  II/MPR 1998 ditegaskan bahwa Wawasan dalam
  mencapai tujuan pembangunan nasional adalah
  Wawasan Nusantara.

15

• Wawasan dlm pembangunan nasional adalah Wawasan
  Nusantara, yang mencakup sbb
• Perwujudan Kepulauan Wawasan Nusantara sebagai
  satu kesatuan politik, dalam arti menginginkan
  terwujudnya integrasi (kesatuan/keadilan)
  politik.
• Perwujudan Kepulauan Wawasan Nusantara sebagai
  satu kesatuan ekonomi, dalam arti menginginkan
  terwujudnya integrasi (kesatuan/keadilan) ekonomi.

16

• Perwujudan Kepulauan wawasan Nusantara sebagai
  satu kesatuan sosial budaya, dalam arti
  menginginkan terwujudnya kesatuan integrasi
  (kesatuan/keadilan) di bidang sosbud.
• Perwujudan Kepuluan Wawasan Nusantara sebagai
  satu kesatuan hankam, dalam arti menginginkan
  terwujudnya integrasi di bidang hankam
• Dengan dimuatnya rumusan Wawasan Nusantara dalam
  GBHN, maka berati sejak 1973 tersebut, konsep
  rumusan dan subtansi Wawasan Nusantara telah
  menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia
  yang mengikat baik pemerintah begitu juga segenap
  rakyat Indonesia.

17
Dasar pemikiran Wawasan Nusantara

• Dasar geografis
• Secara geografis (keadaan wilayah), Indonesia
  merupakan negara terbesar di Asia Tenggara,
  bahkan secara demografis merupakan negara dengan
  junlah pendduk terbesar nomor 4 di dunia saat
  ini. Sedangkan hal-hal lain dari aspek geografis
  ini dapat dijelaskan sbb
• panjang wilayah mencakup 1/8 khatulistiwa
• Jumlah penduduk saat ini mendekati angka 220 jt
  jiwa.

18

• Jumlah pulau 13.667 pulau
• Luas lautan merupakan 2/3 dari seluruh wilayah
• Tanahnya mengandung sumber kekayaan alam yang
  melimpah yang umumnya masih potensial,
  diantaranya merupakan bahan-bahan vital dan
  strategis
• Penduduknya cukup padat (sekitar 220 jt jiwa)
  dengan distribusi yang belum merata.

19

• Dasar geostrategis
• Geo wilayah. Strategis strategi hankam.
  Dengan demikian Geo Strategi dimaksudkan
  strategi hankam suatu negara yang disesuaikan
  dengan kondisi wilayah negara ybs.
• Geostrategi(strategi hankam) Indoneia disesuaikan
  dengan kondisi wilayah RI yang terletak pada
  posisi silang dunia yang di satu pihak memberikan
  pengaruh menguntungkan, tetapi dapat pula
  mengundang ancaman. Namun dalam merancang
  strategi hankam negara, kita tentu lebih fokus
  pada sisi negatif dari letak wilayah tersebut.

20

• Dilihat lebih jauh, ternyata letak wilayah RI
  pada posisi silang dunia tidak hanya mengenai
  aspek geografis saja, melainkan juga mengenai
  aspek-aspek sosial lainnya,yakni
• Demografis (kependudukan) antara negara dengan
  penduduk padat di utara (RRC) dan negara dengan
  penduduk lengang di selatan (Australia).
• Ideologis antara negara dengan ideologi Komunis
  di utara dan liberal di selatan.
• Politik antara demokrasi rakyat di utara dengan
  demokrasi liberal di selatan.

21

• Budaya dengan budaya timur di utara
  (Budha/Konghuchu) dan budaya barat di selatan.
• Hankam antara sistem pertahnan kontinental di
  utara dengan sistem pertahanan maritim di
  selatan.

22
Geostrategi lanjutan ..

• Posisi Indonesia seperti digambarkan di atas,
  memaksa Indonesia untuk memilih salah satu dari
  dua pilihan
• Pertama membiarkan dirinya terus menerus
  terombang ambing oleh pengaruh rivalitas dua
  kekuatan besar (utara-selatan)
• Kedua Turut serta mengatur lalu lintas pengaruh
  lingkungan dengan berperan sebagai subjek.

23

• Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang
  mengharuskan Indonesia menganut sistem polugri
  bebas aktif, maka Indonesia harus mengambil
  pilihan kedua (berperan sebagai subjek).
• Namun untuk dapat berperan sebagai subjek,
  Indonesia harus kuat dan hal itu menuntutnya
  untuk mampu mengubah pengaruh dan kekuatan dari
  luar menjadi kekuatan nasional yang dikendalikan
  sebagai kekuatan sentrifugal.

24
2. Dasar pemikiran historis dan yuridis formal

• Historis dan yuridis formal berarti dasar
  pemikiran dilihat dari sejarah (historis) dan
  peraturan perundang-undangan (yuridis formal)
  yang pernah berlaku di Indonesia.
• Setelah Indonesia merdeka 17-8-1945, ternyata
  UUD-1945 tidak secara tegas mengatur tentang
  batas wilyayah RI sebagaimana yang diharuskan
  oleh Hukum Internasional (Konvensi Montevideo,
  1933).
• Karena itu, berdasarkan ketentuan pasal aturan
  peralihan, di Indonesia otomatis berlaku
  peraturan yang telah ada sebelumnya, yakni
  Ordonansi Belanda tahun 1939 yang menegaskan
  bahwa batas wilayah Hindia Belanda adalah 3 mil
  (laut) dari pantai diukur waktu pasang surut.

25
Dasar Pemikiran historis...

• Penggunaan aturan kolonial tsb jelas sangat
  merugikan kepentingan nas. Indonesia, karena
  menyebabkan wil.RI antara satu pulau dgn pulau
  lain dibatasi oleh laut bebas, krn Ordonansi 1939
  menganut azas pulau demi pulau
• Krn itu, Tgl. 13 Desember 1957 Pem. RI
  mengeluarkan peraturan pemerintah yg dikenal dgn
  Deklarasi Djuanda 1957yg mnrapkan asas Nusantara.

26
Deklarasi Djuanda

• Berdasarkan aturan ini, maka laut bebas diantara
  pulau-pulau sbg akibat dari pengguinaan Ordonansi
  1939 dgn sendirinya batal. Deklarasi Djuanda
  menegaskan bahwa batas wil. RI adalah 12 mil
  (laut) dari garis dasar yg menghubungkan
  titik-titik ujung terluar dari pulau-pulau
  Indonesia terluar (pulau yg terletak paling
  pinggir).

27
Landas Kontinen

• Tahun 1969, Pem. RI mengeluarkan pengumuman ttg.
  Landas Kontinen Indonesia yg isinya al.
  Menegaskan bahwa dasar laut dan tanah di bawahnya
  di luar perairan RI sp dgn kedalaman 200 meter
  adalah hak milik ekslusif negara RI. Tuntutan
  melalui pengumuman ttg. Landas Kontinen ini di
  samping merupakan pelaksanaan dari pasal. 31 ayat
  (3) UUD-1945 juga merupakan respon thd.
  perkembangan kemajuan tekonologi saat itu,
  terutama teknologi eksplorasi minyak lepas pantai.

28
ZEE

• Selanjutnya tahun 1980, pemerintah RI kembali
  mengeluarkan peraturan tentang batas wilayah RI
  yang dikenal dengan Peraturan tentang Zona
  Ekonomi Ekslusif Indonesia
• ZEEI yang isinya menegaskan bahwa wilayah laut
  selebar 200 mil dari garis garis dasar merupakan
  hak milik Indonesia ekslusif (khusus) secara
  ekonomi.
• Berdasarkan aturan ZEE ini, maka luas wilayah
  laut Indonesia terutama ke arah laut bebas
  bertambah secara signifikan.

29
3 .Dasar Pemikiran Kepentingan Nasional

• Kepentingan nasional diartikan dengan
  nilai-nilai (material dan inmaterial) yang
  dipandang berharga (terbaik) oleh suatu bangsa
  dan karena itu mereka ingin mempertahankannya.
• Bagi bangsa Indonesia sesuai dengan kondisi
  masyarakatnya yang sangat heterogen, maka
  kepentingan nasionalnya yang paling utama adalah
  mempertahankan kelangsungan hidup (survival)
  NKRI.
• Kepentingan nasional lainnya yang sifatnya
  relatif dinamis adalah menjaga kesinambungan
  pelaksanaan pembangunan nasional dalam pengertian
  yang seluas-luasnya.

30
Implementasi Wawasan Nusantara

• Sebagai cara pandang dan visi nasional bangsa
  Indonesia, maka Wawasan Nusantara harus dijadikan
  arahan, acuan dan tuntunan bagi setiap individu
  bangsa dan pemerintah Indonesia terutama dalam
  pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang
  serta dalam menjaga NKRI.
• Secara ringkas, implementasi Wawasan Nusantara
  adalah bagaimana setiap gerak pembangunan di
  Indonesia harus selalu berorientasi pada
  kepentingan rakyat dan pada upaya integrasi
  wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh yang
  pelaksanaannya per bidang dapat dijelaskan sbb

31

• Dalam bidang politik, berorientasi pada upaya
  menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang
  sehat dan dinamis yang perwujdannya nampak dalam
  wujud pemerimtahan yang kuat dan legitimet
  sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat
• Dalam bidang ekonomi, diorientasikan pada upaya
  menciptakan integrasi ekonomi nasional yang
  perwujudannya nampak pada terjaminnya pemenuhan
  dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara adil
  dan merata.

32

• Dalam bidang sosial budaya, diorientasikan pada
  upaya membangun sikap batiniah dan lahiriah yang
  mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk
  perbedaabn sebagai kenyataan hidup sekaligus
  kurnia Allah SWT yang pada gilirannya akan
  tercipta suasana kehidupan bangsa yang harmonis,
  rukun dan bersatu dalam keberagaman yang dinamis.
• Dalam bidang hankam, diorientasikan pada upaya
  menumbuhkembangkan kesadaran cinta tanah air dan
  bangsa, yang pada gilirannya akan membentuk sikap
  bela negara pada setiap bangsa Indonesia dalam
  arti yang seluas-luasnya.