Mata Pelajaran: Ekonomi

1
KEBIJAKAN EKONOMI DI INDONESIA

• Mata Pelajaran Ekonomi
• Kelas XI Semester 1
• Sekolah SMA Negeri 1 Jaya
• Provinsi Aceh
• Penulis Herry Oktoriza, S.Pd

2
KOMPETENSI DASAR

• Kemampuan memahami kebijakan pemerintah di
  bidang fiskal dan moneter, serta pengaruhnya
  terhadap perekonomian

3
FISKAL

• Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah
  dibidang ekonomi yang bertujuan untuk mengatur
  pendapatan dan pengeluaran negara guna mencapai
  kestabilan ekonomi sehingga dapat meningkatkan
  kesejahteraan umum
• Instrumen kebijakan ada 2
• 1. peraturan mengenai pajak
• 2. Kebijakan pengeluaran Negara

4
PAJAK

• Pajak Pajak merupakan
• - Iuran wajib kepada Negara
• - Berdasarkan Undang-undang
• - Tanpa Imbalan secara langsung
• Macam Pajak berdasarkan sistem Pemungutan
• 1.Pajak Langsung
• -Pajak Penghasilan
• -Pajak Kekayaan (PBB dan Lain-lain)
• -Pajak Perseroan
• -Pajak atas Bunga, deviden, dan royalti

5

• 2. Pajak tidak Langsung
• - Pajak penjualan
• - pajak pertambahan nilai
• - bea materai
• - bea lelang
• Berdasarkan lembaga pemungutannya
• 1. Pajak Pusat
• - Pajak penghasilan
• - Pajak kekayaan
• - Pajak pertambahan nilai
• - Bea Materai
• - Pajak minyak bumi
• - Pajak ekpsor

6

• 2. Pajak daerah
• - Pajak kendaraan bermotor
• - Pajak reklame
• - Pajak tontonan
• - Pajak radio
• - bea balik nama

7
MONETER

• Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah
  dibidang keuangan dalam hal mengatur jumlag uang
  yang beredar
• 2. Instrumen kebijakannya
• a. Kebijakan Diskonto (Politik Diskonto)
• b. Kebijakan Operasi Pasar Terbuka (Open Market
  Operation)
• c. Kebijakan Rasio Kas (Cadangan Minimum)
• d. Pengawasan Kredit

8

• a. Kebijakan Diskonto merupakan kebijakan
  pemerintah dibidang keuangan dengan cara
  menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga
• b. Kebijakan Operasi Pasar Terbuka adalah
  Kebijakan pemerintah menjual ataupun membeli
  obligasi ke pasar bebas dengan tujuan
  mengendalikan jumlah uang yang beredar.

9

• c. Kebijakan Rasio Kas merupakan Kebijakan
  Pemerintah dengan cara mengubah cadangan kas
  minimum.
• d. Pengawasan Kredit merupakan kebijakan ini
  bertujuan agar Bank yang memberikan kredit dan
  melakukan investasi harus sesuai dengan yang
  diinginkan pemerintah

10
SEKIAN DAN TERIMA KASIH