UU REPUBLIK INDONESIA NO. 7 TAHUN 1996

1
UU REPUBLIK INDONESIA NO. 7 TAHUN 1996

• tentang PANGAN

2

• Apakah yang ada dalam pikiran Saudara terkait
  dengan PANGAN
• Berikanlah gambaran umum, masalah-masalah apa
  saja yang dihadapi terkait dengan pangan sehingga
  perlu dibuat suatu undang-undang khusus tentang
  PANGAN

3
UU REPUBLIK INDONESIA NO. 7 TAHUN 1996tentang
PANGAN

• Menimbang
• Kebutuhan dasar manusia ? meningkatkan kualitas
  SDM
• Perlindungan kepentingan kesehatan ? kemakmuran,
  sejahtera
• Komoditas ? pertumbuhan ekonomi nasional
• Perlu system pengaturan, pembinaan, pengawasan
  yang efektif
• Pembangunan pangan ? kebutuhan dasar manusia,
  bermanfaat, adil, merata, kemandirian, tak
  bertentangan dengan keyakinan masyarakat.
• Tujuan pengaturan, pembinaan, pengawasan
• Tersedianya pangan, aman dan berkualitas
• Perdagangan yang jujur, bertanggungjawab
• Terwujudnya kecukupan pangan, wajar, terjangkau
  masyarakat
•  

4
KETENTUAN UMUM

• Pangan , segala sesuatu yang berasal dari sumber
  hayati, air, baik yang diolah/tidak,
  makanan/minuman, tambahan, bahan baku
• Sistem pangan ,pengaturan, pembinaan, pengawasan
  mulai proses produksi dikonsumsi manusia
• Keamanan pangan , upaya mencegah pangan dari
  cemaran bilogis, kimia, bahan lain yang dapat
  mengganggu kesehatan manusia
• Produksi pangan , kegiatan menghasilkan,
  menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan,
  mengemas, mengemas kembali, mengubah bentuk
  pangan
• Kemasan pangan , wadah/bungkus yang bersentukan
• Label pangan , keterangan gambar tulisan pada
  kemasan
• Ketahanan pangan , kondisi terpenuhinya pangan
  rumahtangga yang cukup, kualitas/kuantitas, aman.

5
KEAMANAN PANGAN

• Pemerintah menetapkan persyaratan sanitasi
• b. Penetapan larangan pemakaian bahan tambahan
  (melampaui ambang batas )
• c. Rekayasa genetika dan iradiasi pangan ? ada
  izin pemerintah, tidak membahayakan
• Kemasan pangan tidak berbahaya, tidak boleh
  dibuka dan dikemas kembali
• e. Jaminan mutu pangan, wajib pemeriksaan di
  lab. yang ditunjuk pemerintah
• Pangan tercemar, dilarang untuk digunakan dalam
  proses produksi
• Pemerintah mengatur ambang batas, persyaratan,
  cara, metode, dan proses produksi
•  

6
MUTU DAN GIZI PANGAN

• Pemerintah menetapkan
• Standar mutu pangan, sertifikasi (untuk yang
  diperdagangkan)
• Larangan perdagangan pangan tidak sesuai standar
  mutu/sertifikasi
• Kebijakan gizi, komposisi pangan, perbaiki gizi
• Pangan yang diperdagangkan ? memenuhi syarat gizi
• LABEL DAN IKLAN PANGAN
• Pangan impor pakai label (nama produk, daftar
  bahan, isi bersih, produsen/importir, keterangan
  halal, tanggal kadaluwarsa)
• Label jelas/mudah dibaca, jujur dan tidak
  menyesatkan
• Keterangan-keterangan lain yang diperlukan
• PANGAN IMPOR
• Melalui ketentuan UU, telah diuji di negara asal
  dan di Indonesia, aman dan berkualitas

7
KETAHANAN PANGAN

• Pemerintah dan masyarakat ?mewujudkan ketahanan
  pangan
• Pemerintah mengatur cadangan pangan nasional,
  kebutuhan, antisipasi kekurangan pangan
• Mengembangkan, membina, kesempatan seluas-luasnya
  bagi masyarakat
• Penyediaan, penyaluran, dan penganekaragaman
  pangan
• Mencegah gejala kekurangan pangan, keadaan
  darurat, spekulasi, manipulasi
• Mengendalikan harga pasar
• Pembinaan SDM
• Meningkatkan peran serta masyarakat, asosiasi
  (keterampilan, penyuluhan, penganekaragaman)
• Mendorong/menunjang penelitian/pengembangan
  teknologi
• Penyebarluasan pengetahuan/penyuluhan
• Kerjasama internasional ? kepentingan nasional

8

• TANGGUNGJAWAB INDUSTRI
• Aman
• Wajib membayar ganti rugi gugatan atas kesalahan/
  kerugian konsumen
• Tanggungjawab industri, produsen, pengedar.
• PENGAWASAN
• Pemerintah berwenang melakukan pemeriksaan
  (tempat produksi, sarana angkutan, membuka
  kemasan, buku/dokumen, izin usaha)
• Pemerintah berwenang melakukan tindakan
  administrasi tertulis (larangan pengedaran
  barang, pemusnahan, penghentian produksi, denda,
  izin usaha).
•