DASAR-DASAR KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

1
DASAR-DASAR KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
SUMARNI TJOKROMIDJOYO WIDYAISWARA MADYA PPMKP
CIAWI-BOGOR
2
TIK
Setelah selesai berlatih peserta mampu memahami
dan menjelaskan

1. Latar belakang dan perkembangan interaksi sosial
   politik antara pemerintah dan masyarakat.
2. Pengertian dan prinsip-prinsip kepemerintahan
   sebagai wujud pergeseran paradigma Pemerintah
   menjadi paradigma Kepemerintahan.
3. Pengertian dan karakteristik GG sebagai paradigma
   administrasi publik baru dan berkembang dewasa
   ini.
4. Implikasi dan penerapan konsep GG di Indonesia
   khususnya di unit kerja peserta.

3
PENDAHULUAN

• Tuntutan good governance menjadi salah satu isu
  penting di Indonesia sejak krisis finansial pd th
  1997-1998 yg meluas menjadi krisis multi dimensi
• Krisis mendorong arus balik adanya tuntutan
  reformasi dlm penyelenggaraan negara termasuk
  pemerintahannya
• Penyebab krisis karena buruknya /salah kelola
  dalam penyelenggaraan tata pemerintahan (poor
  governance), a.l. (1) dimensi kekuasaan oleh 1
  pihak terhadap pihak2 lainnya, shg pengawasan
  jadi sulit dilakukan (2) terjadinya tindakan
  KKN (3) rendahnya kinerja aparatur termasuk
  dalam pelayanan kpd publik atau masyarakat di
  berbagai bidang.

4
Lanjutan

• Pihak-pihak yg dituntut utk melakukan reformasi
  tdk hanya negara saja, tapi juga dunia usaha
  (corporate) dan masyarakat luas (civil society)
• Secara umum tuntutan reformasi berupa penciptaan
  good corporate governance di sektor swasta, good
  public governance dalam penyelenggaraan
  pemerintahan negara, dan pembentukan good civil
  society atau masyarakat luas yg mampu mendukung
  terwujudnya good governance

5
Lanjutan

• Dalam governance terdapat 3 pilar yg terlibat
• Pertama, public governance yg merujuk pada
  lembaga pemerintahan, sehingga dapat diartikan
  sebagai tata kepemerintahan yg baik di
  lembaga-lembaga pemerintahan
• Kedua, corporate governance yg merujuk pd dunia
  usaha, sehingga dapat diartikan sebagai tata
  kelola perusahaan yg baik
• Ketiga, civil society atau masyarakat luas.

6
GOVERNMENT

• Pemerintah yaitu lembaga beserta aparaturnya
  yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus
  negara dan menjalankan kehendak rakyat

7
GOVERNANCE

• Seluruh rangkaian proses pembuatan
  keputusan/kebijakan dan seluruh rangkaian proses
  untuk implementasi atau tidak
• UN Commission on Human Settlements (1996)
  menjelaskan governance adalah kumpulan dari
  berbagai cara yang diterapkan oleh individu warga
  negara dan para lembaga baik pemerintah maupun
  swasta dalam menangani kepentingan-kepentingan
  umum mereka

8
GOVERNANCE

• Mustopadidjaja (2003), Governance sebagai (1)
  kepemerintahan (2) pengelolaan pemerintahan (3)
  penyelenggaraan pemerintahan (4) penyelenggaraan
  negara dan (5) administrasi negara
• Istilah governance lebih kompleks karena
  melibatkan 3 komponen stakeholders, yakni
  pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam posisi
  yang sejajar dan saling kontrol
• Hubungan ketiganya harus dalam posisi yang
  seimbang dan saling kontrol (checks and
  balances), utk menghindari penguasaan atau
  eksploitasi oleh satu komponen terhadap
  komponen yang lainnya
• Bila salah satu komponen lebih tinggi dari yang
  lain, yang terjadi adalah dimensi kekuasaan atas
  dua komponen lainnya.

9
GOVERNANCE (WORLD BANK) KEPEMERINTAHAN ADALAH
CARA BAGAIMANA KEKUASAAN NEGARA DIGUNAKAN UNTUK
MENGELOLA SUMBERDAYA EKONOMI DAN SOSIAL GUNA
PEM- BANGUNAN MASYARAKAT
GOVERNANCE (UNDP) PELAKSANAAN KEWENANGAN
POLITIK, EKONOMI DAN ADMINIS TRATIF UNTUK
MENGELOLA MASALAH-MASALAH NASIONAL PA- DA SEMUA
TINGKATAN
10
GOOD PUBLIC GOVERNANCE

• Mengandung makna tata kepemerintahan yang baik,
  pengelolaan pemerintahan yang baik, dapat pula
  sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
  penyelenggaraan negara yang baik atau
  administrasi negara yang baik
• Merupakan konsep tentang penyelenggaraan
  pemerintahan yang bersih, demokratis, efektif,
  juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk
  mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia
  usaha, dan masyarakat.

11
GOOD PUBLIC GOVERNANCE

• Penerapan prinsip transparansi, partisipasi dan
  akuntabilitas diakui sebagai landasan arah bagi
  terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara
  umum
• Merupakan gagasan dan nilai untuk mengatur pola
  hubungan antara pemerintah, dunia usaha dan
  masyarakat.

12
MENGAPA INDONESIA BELUM MAMPU WEWUJUDKAN GOOD
GOVERNANCE
13
AWAS !!!Negara-negara ini akan sulit untuk
maju(Dadang Solichin,2007)

• 1. Pernah dijajah bangsa lain (Taylor dan
  Hudson 1972, Bertocchi,1996, Mauro 1997, Todaro,
  2002).
• 2. Memiliki banyak etnis (Shleifer dan Vishny
  1993, Mauro 1994, Todaro,2002)
• 3. Yang memiliki SDA yang melimpah (Warner
  2001, Hodler,2004)
• Yang tengah mengalami masa transisi dari
  pemerintahan otoriter kepada demokrasi dan
  ekonomi pasar (Patrick Glynn Stephen J Kobrin dan
  Moizes Naim 1999).
• Yang berlokasi disekitar garis khatulistiwa
  (Todaro,2002).

14
Perkembangan interaksi sosial politik antara
pemerintah dan masyarakat

• Adanya pergeseran SOSPOL dimana peran swasta dan
  LSM meningkat, sebelumnya peran pemerintah lebih
  dominan.

2. Kondisi makin sulit, kompleks, dinamis,
beraneka ragam, sesuai perkembangan kebutuhan
manusia.
3. Keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah
mengakomo-dasikan kondisi diatas.
15
Lanjutan

• Adanya kolaborasi antara Pemerintah, Swasta,
  Masyarakat.
• Globalisasi, perkemb iptek, dan liberalisasi ?
  persaingan bebas kompetensi meningkat
• IPTEK merubah manajemen sektor publik bisnis ?
  arus informasi menembus batas ruang waktu
• Demokratisasi, HAM, pelestarian lingkungan hidup
  jadi tuntutan dunia yg mendesak

16
Internal Indonesia 1. Krisis multidimensi
(situasi politik tak stabil, ancaman
disintegrasi, kepercayaan masyarakat menurun,
penegakan hukum lemah, penanganan KKN lemah,
pemulihan ekonomi lambat, pengangguran dan
kemiskinan meningkat, daya saing turun. 2.
Gerakan mahasiswa ? kekuatan reformasi ? ORBA
tumbang 3 Multipartai menjelang Pemilu 1999 4.
Perlu memahami jenis interaksi sosial-politik
a)interferences (gangguan/saling pengaruhi)
b) interplays (keterlibatan) intervensions
(campur tangan).
PERLU STRATEGI BARU
17

• Sebagai warga dunia, Indonesia tidak dapat
  menghindar dari perubahan yang bersifat global.
  Tuntutan penegakan demokrasi, HAM serta
  pelestarian lingkungan menjadi sangat kuat,

Harapan masyarakat adanya tata kepemerintahan
yang baik dalam pemerintahan dan pembangunan
tidak dapat dielakkan lagi.
Tidak ditegakkannya GG akan terlihat dari
kinerja yang rendah, tidak adanya transparansi
dan akuntabilitas, korupsi yang merajalela serta
tidak terciptanya kepastian hukum.
18
BENTUK PENYALAHGUNAAN YANG BANYAK TERJADI
19
Sebab terjadinya KKN padaproses pengadaan
pemerintahakibat dari terjadinya 10 Tindak
Korupsi (PBB)
20
Salah satu akibat kebocoran bagiMasyarakat
Pembangunan
21
Keppres 18/2000 sudah adatetapi, Prakteknya
ini yang sering terjadi !
22
(No Transcript)
23
Lanjutan

• Tingginya perilaku menyimpang di lingkungan
  aparatur (pusat / daerah), akibat
• - lemahnya penerapan fungsi manajemen secara
  
• konsisten bertanggungjawab,
• - rendahnya disiplin dan kinerja SDM
  aparatur, dan
• lemahnya fungsi pengawasan thd kinerja,
• - sistem karier berdasarkan prestasi kerja
  juga belum
• sepenuhnya diterapkan,
• - gaji belum memadai untuk hidup layak,
• - dan lemahnya sistem pertanggungjawaban
  publik
• berakibat rendahnya kualitas pembangunan.
• Permasalahan ini saling terkait dan mempengaruhi
  satu sama lain.

24
Visi Indonesia 2025INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU,
ADIL DAN MAKMUR

• Mandiri Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan
  sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan
  pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
• Maju Diukur dari kualitas SDM, tingkat
  kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan
  politik dan hukum.
• Adil Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun,
  baik antarindividu, gender, maupun wilayah.
• Makmur Diukur dari tingkat pemenuhan seluruh
  kebutuhan hidup

25
Paradigma Baru Pemerintahan 1. Hubungan antara
pemerintah dgn masyarakat bersifat sangat
dinamis, bergerak seperti pendulum antara kutub
sangat berkuasa ke kutub yang sangat lemah. 2.
Fungsi utama pemerintah adalah melayani
masyarakat. 3. Dalam perjalanan waktu,
pemerintah menjadi sangat berkuasa dan menelan
masyarakat (studi kasus sebelum abad 19
pemerintahan kolonialisme /monarkhi absolut).
26

• Lanjutan
• Munculnya paham demokrasi (pemerintahan dari,
  oleh dan untuk rakyat) pada awal abad 20,
  masyarakat menuntut hak untuk lebih banyak
  memegang peran dalam pembuatan kebijakan publik,
  walaupun banyak menemui hambatan.
• 5. Hambatan hambatan pelaksanaan proses
  demokrasi
• Pimpinan politik pemerintah yang dipilih
  rakyat
• seringkali menyalahgunakan kepercayaan,
  sehingga
• menimbulkan ketidakpercayaan (distrust).
  Menurut
• Fukuyama, untuk membangun bangsa diperlukan
• kondisi high trust.

27
KONSEPSI GOOD GOVERNANCE

• Pemerintahan dibentuk dgn maksud utk membangun
  peradaban dan utk menjaga suatu sistem ketertiban
  sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan
  secara wajar
• Dalam perkembangannya, pemerintahan mengalami
  transformasi paradigma yg kesemuanya dimaksudkan
  utk membangun peradaban suatu bangsa

28
Lanjutan

• Transformasi paradigma pemerintahan meliputi
  a.l. perubahan paradigma manajemen pemerintahan
  dari yg serba negara ke orientasi pasar (market
  or public interest), perubahan paradigma dari
  pemerintahan yg kuat, besar dan otoritarian ke
  orientasi small and less government, egalitarian
  dan demokratis, dan perubahan paradigma sistem
  pemerintahan dari yg sentralistis ke
  desentralistis pengelolaan pemerintahan
• Perkembangan paradigma pemerintahan memasuki
  paradigma tata kepemerintahan yg baik, utk dpt
  memahaminya dgn segala dimensinya.

29
Menurut World Bank, Governance diartikan sebagai
the way state power is used in managing economic
and social resources for development society.
Dengan demikian, governance adalah cara, yaitu
cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk
mengelola sumberdaya2 ekonomi dan sosial guna
pembangunan masyarakat.
UNDP, mengartikan governance sebagai the
exercise of political,economic, and
administrative authority to manage a nations
affair at all levels. Kata governance,
diartikan sbg penggunaan/ pelaksanaan, yakni
penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan
administratif untuk mengelola masalah2 nasional
pada semua tingkatan.
30
Governance memiliki 3 domain 1.
Negara/pemerintahan Sebagai pembuat
kebijakan, pengendali pengawas 2.
Swasta/Dunia usaha Sebagai penggerak
aktivitas bidang ekonomi 3. Masyarakat
Sebagai subyek dan obyek dari sektor
pemerintah dan swasta.
31
Posisi 3 domain dalam konsep good governance
yang bersifat heterararkhis

a. Pegawai Negeri Sipil b. Anggota Tentara
Nasional Indonesia c. Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia
PEMERINTAH
SWASTA
MASYARAKAT
Mencakup masyarakat sipil

• Mencakup media, instansi non pemerintah

32
Governance didukung oleh 3 elemen 1.
Politik Proses pembuatan keputusan utk formulasi
kebijakan publik, yang dilakukan oleh birokrasi
bersama dengan politisi. 2. Ekonomi Proses
pembuatan keputusan utk memfasilitasi aktivitas
ekonomi di dalam negeri interaksi diantara
penyelenggara ekonomi. 3. Administrasi Implementa
si proses kebijakan yang telah diputuskan oleh
institusi politik.
33
Perbandingan Istilah Government dengan Governance
NO UNSUR PERBANDINGAN GOVERNMENT GOVERNANCE
1. Pengertian Dapat berarti badan/ Lemba-ga/ fungsi yg dijalankan oleh suatu organ tertinggi dlm suatu negara Dapat berarti cara penggunaan atau pelaksanaan
2. Sifat Hubungan Hirarkhis, dlm arti yg memerintah berada di atas,sedangkan warga negara yg diperintah ada di bawah Heterarkhis, dlm arti ada kesetaraan kedudukan dan hanya berbeda dlm fungsi
3. Komponen Yang Terlibat Sebagai subjek hanya ada satu yaitu institut pemerintah Ada tiga komponen yg terlibat 1. Sektor publik 2. Sektor swasta 3. Sektor masyarakat
4. Pemegang Peran Dominan Sektor pemerintah Semua memegang peran sesuai dgn fungsinya masing-masing
5 Efek Yang Diharapkan Kepatuhan warga negara Partisipasi warga negara
6. Hasil Akhir Yang Diharapkan Pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga negara Pencapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat mll partisipasi sbg warga negara maupun sebagai warga masyarakat
34
GOOD GOVERNANCE ?

• Suatu proses interaksi antara pemerintah,
  dunia usaha swasta, dan masyarakat yang
  bersendikan transparansi, akuntabilitas,
  partisipatif dsb.

Tenaga Kerja
Kontrol
Kontrol
Dunia Usaha swasta
Masyarakat
Pemerintah

Redistribusi
Nilai
Pertumbuhan
Melalui pelayanan
Pasar
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka
governance akan good.
35
1. Pemerintah
Pilar-pilar Good governance

• Komitmen menciptakan kondisi politik, ekonomi dan
  sosial yang stabil
• Membuat kebijakan yang efektif, berkeadilan dan
  transparans
• Menyediakan public service yang efektif dan
  accountable
• Menegakkan HAM
• Melindungi lingkungan hidup
• Mengurus standar kesehatan, pendidikan dan
  keselamatan publik

36
2. Sektor Swasta

• Menjalankan usaha secara sehat
• Menciptakan lapangan kerja
• Menyediakan insentif bagi karyawan
• Meningkatkan standar hidup masyarakat
• Memelihara lingkungan hidup
• Mentaati peraturan
• Transfer ilmu pengetahuan dan tehnologi kepada
  masyarakat
• Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM

37
3. Masyarakat Madani

• Menjaga hak-hak rakyat agar terjamin
• Mempengaruhi kebijakan publik melalui partisipasi
  aktif rakyat, baik secara perorangan maupun
  kelembagaan
• Mengawasi jalannya kebijakan pemerintah melalui
  lembaga pemantau independen
• Menciptakan budaya anti korupsi di kalangan
  masyarakat
• Mengembangkan SDM
• Memperjuangkan Kebebasan pers
• Menyalurkan aspirasi politik secara benar melalui
  organisasi atau partai

38
Ciri ciri Tata Pemerintahan yang Baik

• Mengikutsertakan semua
• Transparan dan bertanggung jawab
• Efektif dan adil
• Menjamin adanya supremasi hukum
• Menjamin bahwa prioritas2 politik, sosial dan
• ekonomi didasarkan pada konsensus
  masyarakat
• 6. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling
  miskin lemah dlm proses pengambilan keputusan
  menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

39
KONDISI SUBYEKTIF YANG HARUS DAPAT DIMUNCULKAN
DALAM DIRI SETIAP AKTOR YANG TERLIBAT DALAM
RANGKA PENGEMBANGAN KONSEP KEPEMERINTAHAN

• Derajat tertentu dalam sikap saling mempercayai /
  
• saling memahami (mutual trust/ understanding)

• Kesiapan untuk memikul tanggung jawab bersama

• Derajat tertentu keterlibatan politik dan
  dukungan
• sosial masyarakat

40
KOORDINATIF DALAM MENGHADAPI KOMPLEKSITAS
POLA PEMERINTAHAN
MENGATUR//MENGENDALIKAN DALAM MENGHADAPI DINAMIKA
MENGATUR, MENGINTEGRASIKAN, MENCIPTAKAN
KETERPADUAN DALAM MENGHADAPI KEANEKARAGAMAN
41
GOOD dlm GOOD GOVERNANCE
B. ASPEK-ASPEK FUNGSIONAL PEMERINTAHAN
YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN
A. NILAI-NILAI YANG DIJUNJUMG TINGGI
KEMANDIRIAN
KEINGINAN/ KEHENDAK RAKYAT
PENINGKATAN KEMAMPUAN RAKYAT YANG BERTUJUAN NASION
AL UNTUK
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
KEADILAN SOSIAL
42
ORIENTASI GOOD GOVERNANCE
LEGITIMACY
PENCAPAIAN TUJUAN NASIONAL MENGACU PADA
DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DENGAN
ELEMEN ELEMEN SBB.
ACCOUNTABILITY
SECURING OF HUMAN RIGHTS
AUTONOMY DEVOLUTION OF POWER
PELAKSANAAN FUNGSI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
DALAM MENCAPAI TUJUAN NASIONAL
ASSURANCE OF CIVIL CONTROL
43
Bagaimana dengan good governance?

• Birokrasi harus bekerja dengan prinsip-2
• Akuntabilitas
• Transparansi
• Keterbukaan
• Peduli pada stakeholder
• Kesetaraan
• Efektivitas dan efisiensi
• Visi Strategis

44
Dasar hukum Good Governance di Indonesia

• Keputusan Menpan no 81/Kep/M.Pan/7/1993 tentang
  pedoman umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
• Instruksi Presiden RI tahun 1995 tanggal 6 Maret
  1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu
  Pelayanan Aparatur kepada Masyarakat
• Instruksi Menteri Dalam Negeri No 25 tahun 1998
  tentang Pelayanan Perijinan satu atap di daerah.
• Keputusan Menko Was Bang Pan No 56/MK/WASPAN/6/98
  tanggal 1 Juni 1998 tentang Langkah Nyata
  Memperbaiki Pelayanan Masyarakat Sesuai dengan
  Aspirasi Reformasi
• UU no 25 tahun 2000 tentang Propenas yang
  mempertegas
• bahwa pelayanan publik sbg salah satu
  program nasional yang harus dilaksanakan tahun
  2000-2004
• 6. UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
  Daerah

45
PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE

• Partisipasi masyarakat

Tegaknya supremasi hukum
PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE
Transparansi
Keadilan
Efektifitas efisiensi
Visi Strategis
Saling Keterkaitan
46
KRITERIA GOOD GOVERNANCE

• LEGITIMASI dari pemerintahan ( menyangkut tingkat
  derajat demokratisasi)

AKUNTABILITAS dari elemen-elemen politik
pejabat pemerintahan (menyangkut pula kebebasan
media, transparansi dalam pembuatan/ pengambilan
keputusan, mekanisme akuntabilitas.
KOMPETENSI pemerintah dalam memformulasikan
kebijakan dan memberikan pelayanan.
PENGHORMATAN terhadap HAM hukum yang berlaku
(Hak-hak individu kelompok, keamanan, kerangka
hukum untuk aktifitas sosial dan ekonomi,
partisipasi.
47
CIRI-CIRI KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

• PROFESIONALITAS
• AKUNTABILITAS
• TRANSPARANSI
• PELAYANAN PRIMA
• DEMOKRASI
• EFISIENSI
• EFEKTIFITAS
• SUPREMASI HUKUM

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah No 101 tahun
2000.
48
UNSUR UTAMA ADMINISTRASI PUBLIK YANG BERCIRIKAN
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
UNSUR UTAMA ADMINISTRASI PUBLIK

• Akuntabilitas

Transparansi
Keterbukaan
Aturan Hukum
49
Ditujukan pada per lindungan kebebas an sosial,
politik dan ekonomi
HUKUM/ KEBIJAKAN
ASPEK GOOD GOVERNANCE
ADMINISTRATIVE COMPUTANCE TRANSPARANCY
Kemampuan mem buat perencanaan melakukan
implemen tasi scr efisien
Desentralisasi regio- nal dekonsentrasi didalam
departemen
DESENTRALISASI
Penyempurnaan me kanisme pasar kontrol thd
makro ekonomi
PENCIPTAAN PA- SAR YG KOMPETITIF
50
UNDP mengemukakan prinsip 2 yg harus dianut dan
dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik
Partisipasi Aturan hukum Transparan Daya tanggap Orientasi konsensus Berkeadilan Efektif efisiensi Akuntabilitas Bervisi strategis Saling keterkaitan miliki hak suara yg sama. aturan hukum yg berkeadilan. dibangun dlm kerangka keterbukaan diarahkan pd upaya melayani kesepakatan bersama kesempatan yang sama sesuai dengan kebutuhan miliki pertanggung jawaban pd masy perspektif yg luas dlm penyelengga- raan governance Koordinasi (tak brdiri sendiri)
51
KEPASTIAN HUKUM
ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN
TERTIB PENYELENGGARA NEGARA
KEPENTINGAN UMUM
KETERBUKAAN
PROPORSIONALITAS
PROFESIONALITAS
AKUNTABILITAS
52
14 INDIKATOR KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (Hasil
kajian Bappenas,2006)

• Wawasan Kedepan
• Keterbukaan dan Transparansi
• Partisipasi Masyarakat
• Tanggung Gugat
• Supremasi Hukum
• Demokrasi.
• Profesionalisme dan Kompetensi
• Daya tanggap.
• Keefisienan dan Keefektifan
• Desentralisasi
• Kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat
• Komitmen pada pengurangan kesenjangan
• Komitmen pada lingkungan hidup
• Komitmen pada pasar yang fair.

53
DIAGRAM EMPAT BELAS (14) PRINSIP TATA
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
19/21
54
TUGAS KELOMPOK

• Langkah-langkah apa saja yang perlu saudara
  lakukan selaku pejabat eselon IV untuk mendukung
  terwujudnya good governance di Instansi saudara
  berdasarkan atas Azas-azas Umum Penyelenggara
  Negara/ Pemerintahan.
• Kaitkan dengan fungsi saudara selaku aparatur
  yaitu sebagai
• 1. Pelayanan (Service), internal dan
  eksternal.
• 2. Pemberdayaan masyarakat (Empowerment).
• 3. Pembangunan fisik (Development).

55
PERMASALAHAN MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG
BAIK

• 1. Prinsip2 GG tdk mendapatkan perhatian sbgm
  mestinya dr penyelenggara neg, baik di
  legislatif,eksekutif maupun yudikatif, di
  pusat/daerah.
• 2. KKN sudah merambah ke semua sektor
  penyelenggaraan
• neg tdk/blm diselesaikan sbgm mestinya,
  bahkan masih
• berlanjut terus.
• 3. Kerugian negara sbg akibat korupsi juga
  tdk/blm dapat terselesaikan sbgmn mestinya
• 4. Berfikir parsial, linier, sukuisme, kedaerahan
  dsb sulit
• dirubah menjadi berfikir sistem
• 5. Kurangnya teladan pimpinan di berbagai jenis
  tingkatan

56

• 6. Penegakan hukum di semua sektor tdk
  terlaksana sbgm mestinya
• 7. Kepercayaan sebagian masy kpd pemerintah
  semakin rendah
• 8. Moral/ etika sbgn aparat/angg legislatif,
  eksekutif yudikatif,
• swasta masy di pusat/daerah tdk kondusif
  dlm mewujudkan
• GG di bidangnya masing2.
• 9. Realitas pelayanan kpd masy, jangankan
  maksimal/prima,
• minimalpun banyak yg belum dirasakan masy,
  baik di bidang
• kesehatan, pendidikan, perijinan dsb.

57
PENERAPAN GOOD GOVERNANCE

• Salah satu upaya utk mewujudkan pelaksanaan good
  governance adalah reformasi birokrasi
• Birokrasi sebagai organisasi formal memiliki
  kedudukan dan cara kerja yang terikat dgn
  peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan
  pekerjaan, memiliki semangat pelayanan publik,
  pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan
  individu, serta sumber daya organisasi yang tidak
  bebas dari pengawasan eksternal
• Upaya mewujudkan good governance hanya dapat
  dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran
  ketiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha
  (swsta), masyarakat
• Pemerintah memainkan peran menjalankan dan
  menciptakan lingkungan politik dan hukum yang
  kondusif bagi unsur-unsur governance Dunia usaha
  swasta dalam penciptaan lapangan kerja dan
  pendapatan Masyarakat berperan dalam penciptaan
  interaksi sosial, ekonomi, dan politik.

58
SASARAN AGENDA PENCIPTAAN GOOD GOVERNANCE

1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di
   birokrasi, mulai dari jajaran pejabat paling
   atas
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan
   ketatalaksanaan pemerintahan yang efisien,
   efektif, profesional, transparan, dan akuntabel
3. Terhapusnya peraturan dan praktik yang bersifat
   diskriminatif terhadap WN
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
   pengambilan kebijakan publik
5. Terjaminnya konsistensi seluruh paraturan pusat
   dan daerah.

59

• KESIMPULAN
• GG ADALAH KONSEP, JUGA TEORI KARENA MEMILIKI
  ASAS/PRINSIP2 (RAMBU2) YANG HARUS TERPENUHI.
• GG BUKAN INPUT DAN PROCESS
• GG ADALAH OUTPUT, TOLOK UKURNYA
• gt PELAYANAN YG PRIMA (EFISIEN, EFEKTIF DAN
• PRODUKTIF)
• gt PEM YG ANTI KKN (NOT CORRUPTIVE BEHAVIOR)
• gt PEM YG PUNYA KODE ETIK
• 4. OUTCOMES GG ADALAH PEM YANG AMANAH DAN
  DIPERCAYA WARGA MASYARAKAT.

Note UKURAN KEBERHASILAN PEMERINTAH
PENINGKATAN HDI, YG T/D. 3 VARIABLES
TKT PENDAPATA PERKAPITA, TKT
PENDIDIKAN DAN TKT KESEHATAN MASY.
60
KUNCI SUKSES REFORMASI BIROKRASI

• POLITICAL WILL ATAU KOMITMEN YG KUAT DITINGKAT
  PIMPINAN
• FORMULASIKAN STRATEGI YG PAS UNTUK MASING-MASING
  SEKTOR.
• ACTION PLAN YANG JELAS DAN TERUKUR
• TERSEDIANYA 3M (MAN, MONEY AND MATERIAL) YANG
  MEMADAI
• MELAKUKAN DEREGULASI PERAT YG BERAKIBAT HIGH
  COST ECONOMY DAN PERAT2 YG BERPELUANG TERJADINYA
  KKN DAN MENGHALANGI INVESTASI.
• 6. LAKUKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SECARA BERKALA.

• PEMERINTAHAN YG BAIK (GG) ADALAH
• PEM YG MENEPATI JANJINYA
• PEM YG AMANAH ATAU DIPERCAYA RAKYAT
• PEM YG BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEGALA PERBUATAN
  DAN TINDAKANNYA KEPADA PUBLIKNYA DAN KEPADA TUHAN
  YME.

61
(No Transcript)