SIATEM PENDIDIKAN NASIONAL

1
SIATEM PENDIDIKAN NASIONAL
Oleh Azizah Choirunnisa (20100720024) Eka
Kurniawati (20100720078) Rini Nurul
Islami (20100720020) Tia FH (20100720088) Umi
Hanisa (20100720016) Wahyu Prastiyani (2010072
0022)
2

• Sistem pendidikan nasional setiap bangsa
  berdasarkan pada dan dijiwai oleh kebudayaan
  masing-masing bangsa yang sarat dengan
  nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang melalui
  sejarah.

3

• Sistem pendidikan nasional Indonesia disusun
  belandaskan pada kebudayaan bangsa Indonesia,
  Pancasila, dan UUD 1945 sebagai kristalisasi
  nilai-nilai hidup bangsa Indonesia.

4

• Pendidikan nasional adalah pendidikan yang
  berakar pada kebudayaan Indonesia dan berdasar
  kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional
  Indonesia.
• Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan
  komponen pendidikan yang saling terkait secara
  terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan
  nasional. (Sisdiknas No. 20 Th. 2003)

5

• Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional
  dilaksanakan melalui bentuk-bentuk kelembagaan
  beserta program-programnya.

6

• Kelembagaan Pendidikan
• Jalur Pendidikan
• Jalur Pendidikan Sekolah,
• Jalur Pendidikan Luar Sekolah.
• Jenjang Pendidikan
• Jenjang Pendidikan Dasar
• Jenjang Pendidikan Menengah
• Jenjang Pendidikan Tinggi

7
Program Pendidikan Nasional

• Jenis Program Pendidikan Nasional
• Pendidikan Umum,
• Pendidikan Kejuruan,
• Pendidikan Luar Biasa,
• Pendidikan Kedinasan,
• Pendidikan Keagamaan.

8

• Kurikulum Program Pendidikan
• Dalam hubungan dengan pembangunan nasional,
  kurikulum pendidikan nasional mengisi upaya
  pembentukan SDM untuk pembangunan. Dalam kaitan
  ini, kurikulum mengandung dua aspek (UU RI No. 20
  Tahun 2003 Pasal 36 Ayat 1 dan 2), yaitu
• aspek kesatuan nasional
• aspek lokal
• Kurikulum Nasional
• Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 36 Ayat 3
  menyatakan bahwa kurikulum disusun dengan
  memperhatikan
• peningkatan iman dan takwa
• peningkatan akhlak mulia
• peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat
  peserta didik
• keragaman potensi daerah dan lingkungan
• tuntutan pembangunan daerah dan nasional 
• tuntutan dunia kerja
• perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan
  seni 
• agama
• dinamika perkembangan global dan
• persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

9

• Kurikulum menjembatani tujuan pendidikan nasional
  dengan tujuan satuan pendidikan yang dapat
  dilakukan dengan praktek belajar riil di
  lapangan/sekolah. Dalam hubungan ini Soedijarto
  (Soedijarto, 1991 145) merinci kurikulum atas
  lima tingkata, yaitu
• Tujuan institusional, yang menggambarkan berbagai
  kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik
  dari suatu satuan pendidikan.
• Kerangka materi yang memberikan gambaran tentang
  bidang-bidang pelajaran yang perlu dipelajari
  peserta didik untuk menguasai serangkaian
  kemampuan yang disebut struktur program
  kurikulum.
• Garis besar materi dari suatu bidang pelajaran
  yang telah dipilih, biasa disebut GBPP atau
  silabi.
• Panduan dan buku-buku pelajaran yang disusun
  untuk menunjang terjadinya proses pembelajaran.
• Bentuk dan jenis kegiatan pembelajaran yang
  dialami oleh peserta didik, yaitu strategi
  mengajar.

10

• Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 37 Ayat 1
  menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan
  menengah wajib memuat
• pendidikan agama
• pendidikan kewarganegaraan
• bahasa
• matematika
• ilmu pengetahuan alam
• ilmu pengetahuan sosial
• seni dan budaya
• pendidikan jasmani dan  olahraga 
• keterampilan/kejuruan dan
• muatan lokal.
• Ayat 2 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan
  tinggi wajib memuat
• pendidikan agama
• pendidikan kewarganegaraan dan
• bahasa.

11
Ciri-ciri kurikulum nasional

1. Diberlakukan sama pada setiap macam satuan
   pendidikan di seluruh Indonesia.
2. Ditetapkan oleh pemerintah.
3. Tujuannya untuk menggalang kesatuan nasional dan
   pengendalalian mutu pendidikan secara nasional.

12

• Kurikulum Muatan Lokal
• Latar belakang
• Kenyataan menunjukkan bahwa setiap daerah
  Indonesia memiliki ciri khas mengenai adat
  istiadat, tata cara dan tata krama pergaulan,
  kesenian, bahasa (lisan maupun tulisan),
  kerajinan, dan nilai-nilai kehidupannya
  masing-masing. Oleh karena itu, keanekaragaman
  ciri khas daerah perlu dilestarikan dan
  dikembangkan melalui upaya pendidikan yang
  nantinya akan memelihara jalinan antara sekolah
  dengan lingkungannya. Dan dalam pengembangan
  kurikulum sekolah, daerah perlu dilibatkan, agar
  sekolah berkesempatan menyusun program muatan
  lokal yang sesuai untuk lingkungannya.
• Kesungguhan pemerintah dalam merealisasikan
  pemikiran mengenai muatan lokal tersebut, yang
  dimulai pada sekolah dasar, diwujudkan dalam
  Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
  No. 0412/U/1987 Tanggal 11 Juli 1987 tentang
  Penerapan Muatan Lokal Sekolah Dasar. Kemudian
  disusul dengan penjabaran pelaksanaanya dalam
  keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
  Menengah No. 173/C/Kep/87 Tanggal 7 Oktober 1987.

13

• Pengertian muatan lokal
• Muatan lokal yaitu program pendidikan yang isi
  dan media penyampaiannya dikaitkan dengan
  lingkungan alam, lingkungan sosial, dan
  lingkungan budaya serta kebutuhan daerah. Isi dan
  media penyampaian muatan lokal diambil dari dan
  menggunakan sumber lingkungan yang dekat dengan
  kehidupan peserta didik.
• Tujuan muatan lokal
• Dalam hubungannya dengan kepentingan nasional,
  muatan lokal dapat
• Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang
  khas daerah.
• Mengubah nilai dan sikap masyarakat terhadap
  lingkungan ke arah yang positif.
• Dari sudut kepentingan peserta didik, muatan
  lokal dapat
• Mengakrabkan dan meningkatkan pemahaman peserta
  didik terhadap lingkungannya sehingga mereka
  tidak asing dengan lingkungannya.
• Menerapkan pengetahuan dan ketrampilan yang
  dipelajari untuk memecahkan masalah yang
  ditemukan di lingkungan sekitarnya.
• Memanfaatkan sumber belajar yang kaya yang
  terdapat di lingkungannya.
• Mempermudah peserta didik menyerap materi
  pelajaran.

14

• Faktor Penghambat Pelaksanaan Muatan Lokal
• Sifat dari pelajaran Muatan Lokal itu sendiri
  sebagian besar memberi tekanan pada pembinaan
  tingkah laku afektif dan psikomotor.
• Dilihat dari segi ketenagaan, pelaksanaan Muatan
  Lokal memerlukan pengorganisasian secara khusus
  karena melibatkan pihak-pihak lainselain sekolah.
  Untuk itu mungkin team teaching sebagai suatu
  alternatif dapat dipikirkan pengembangannya. Di
  samping cara-cara mengajar yang rutin oleh guru
  kelas, harus ada kerjasama yang terpadu antara
  pembina, pelaksana lapangan, dan nara sumber.
  Padahal penggunaan team teaching belum
  memasyarakat di dalam tradisi pelajaran di
  sekolah.
• Dilihat dari proses belajar mengajar, masih
  banyak guru-guru yang belum akrab dengan
  pendekatan keterampilan proses dan CBSA sehingga
  menghambat kelancaran implementasi Muatan Lokal.
• Sistem ujian akhir dan ijazah yang
  diselenggarakan di sekolah-sekolah umumnya
  menciptakan iklim pengajaran yang memberikan
  tekanan lebih pada mata pelajaran akademik
  sehingga akan berdampak negatif pada pelaksanaan
  Muatan Lokal.
• Penunjang pelaksanaan Muatan Lokal kebanyakan
  tidak dimiliki sekolah, dan mungkin juga tidak
  tersedia di masyarakat.

15

• Faktor Penunjang Pelaksanaan Muatan Lokal
• Adanya keinginan dari kebanyakan peserta didik
  untuk cepat memperoleh bekal kerja apapun yang
  membawa hasil.
• Materi Muatan Lokal yang dapat dijadikan sasaran
  belajar cukup banyak tersedia, baik macamnya
  maupun penyebarannya di semua daerah, sehingga
  penentu daerah perintis tidak sulit.
• Adanya materi Muatan Lokal yang sudah tercantum
  sebagai materi kurikulum dan sudah dilaksanakan
  secara rutin, hanya tinggal pembenahan
  efektifitas yang perlu ditingkatkan (misalnya
  pelajaran bahasa daerah).
• Media massa khususnya TV sudah tidak sulit untuk
  dimanfaatkan guna penyebaran informasi berupa
  contoh-contoh model pelaksanaan Muatan Lokal yang
  berhasil, dengan demikian ide tentang Muatan
  Lokal lebih cepat memasyarakat.

16

• Upaya Pembangunan Pendidikan Nasional
• 1. Jenis Upaya Pembaruan Pendidikan
• Pembaruan Landasa Yuridis
• Pembaruan Kurikulum
• Pembaruan Pola Masa Studi
• Pembaruan Tenaga Kependidikan

17

• 2. Dasar dan Aspek Legal Pembangunan Pendidikan
  Nasional
• UUD 1945 sebagai landasan yuridis merupakan
  hokum tertinggi dari organisasi kenegaraan yang
  memuat garis besar, dasar, dan tujuan Negara.
  Sifatnya lestari, dalam arti menjadi petunjuk
  untuk hidup bangsa dalam jangka waktu relati
  panjang dan bahkan jika memungkinkan selama
  Negara berdiri. Dasar dan aspek legal pembangunan
  pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan
  yuridis yang menjadi dasar, acuan, serta mengatur
  penyelenggaraan sistem pendidikan nasional,
  seperti Pancasila, UUD 1945, peraturan
  pemerintah, dan lain-lain.
• Pancasila seperti yang tercantum dalam
  pembukaan UUD 1945 merupakan kepribadian, tujuan,
  dan pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu,
  sistem pendidikan nasional yang mempunyai misi
  mencerdaskan kehidupan bangsa agar tercipta
  kesejahteraan umum, dan dapat ikut melaksanakan
  ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
  perdamaian abadi, dan keadilan sosial,
  sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945,
  berlandaskan Pancasila dan berdasar pada UUD 1945.

18

• Pendidikan nasional Indonesia memiliki cirri
  khas sehingga berbeda dengan sistem pendidikan
  nasional bangsa lain. Kekhasan ciri sistem
  pendidikan nasional Indonesia tersebut tampak
  pada landasan, dasar penyelenggaraan, dan
  perkembangannya. Landasan dan dasarnya menjiwai
  sistem pendidikan. Sedangkan pola penyelenggaraan
  dan perkembangannya member warna atau corak.
  Penyelenggaraan terwujud pada jalur, jenjang, dan
  jenis pendidikan. Karena pendidikan berfungsi
  menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan,
  sedangkan pembangunan sendiri mengalami
  perkembangan maka system pendidikan nasional juga
  selalu dikembangkan. Pengembangan system
  pendidikan nasional pasti berdasar pada aspek
  legal.