AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

1
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

• Osman Syarif, Ak. MBA

2
Overviu

• Mengapa perlu mempelajari akuntansi sektor publik
• Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik
• Perbedaan lingkungan yang menyebabkan akuntansi
  sektor publik berbeda dari akuntansi
  bisnis/swasta
• Badan-badan penetap standar akuntansi sektor
  publik
• Sistem Akuntansi

3
Ruang Lingkup dan Definisi Akuntansi Sektor
Publik

• Tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk
  transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga
  sektor publik
• Lembaga-lembaga pemerintah (pusat daerah)
• Perusahaan milik negara dan daerah (BUMN BUMD)
• Organisasi publik yayasan, organisasi
  politik/masa, LSM, universitas
• ..mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang
  diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di
  lembaga-lembaga tinggi negara dan
  departemen-departemen di bawahnya, pemerintah
  daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial,
  maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik
  dan swasta (Dr Indra Bastian)

4
Differences in the GNP Environment

• Absence of individuals with legal claim to the
  excess of revenues over expenses
• Generating net income is not the main goal
• Formal and restrictive budgets
• Resource providers (taxpayers or donors) may not
  receive equivalent value in return for the
  resources given
• Resources often have restrictions as to how or
  when they may be used

5
Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi
Sektor Publik dengan Sektor Swasta
Perbedaan Sektor Publik Sektor Swasta
Tujuan Organisasi Nonprofit motif Profit motif
Sumber pendanaan Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara, dsb. Pembiayaan internal Modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva Pembiayaan eksternal Utang bank,obligasi, penerbitan saham
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban kepada masyarakat(publik) dan parlemen (DPR/DPRD) Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor 
6
Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi
Sektor Publik dengan Sektor Swasta
Perbedaan Sektor Publik Sektor swasta
Struktur Organisasi Birokratis, kaku, dan hierarkis Fleksibel datar, piramid, lintas fungsional, dsb.
Karakteristik anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik
Sistem akuntansi Cash Accounting Accrual Accounting
7
U.S. STANDARD SETTERS

• Federal level
• FASAB - Federal Accounting Standards Advisory
  Board
• GAO - General Accounting Office
• U.S. Treasury Department
• OMB - Office of Management and Budget
• State and Local Government (SLG)
• GASB - Governmental Accounting Standards Board
• Not-for-profits
• FASB - Financial Accounting Standards Board

8
STANDARD SETTERS Contd

• State and Local - GASB formed in 1984
• Covers basic governments and entities owned or
  controlled by governments
• Not-for-profits - FASB formed in 1973
• Covers not-for-profits not related to government
  entities private nonprofit hospitals, colleges,
  museums, etc.

9
Badan yang Terkait Akuntansi Sektor Publik di
Indonesia

• Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN)
• Kompartemen Akuntan Sektor Publik (KASP) yang
  berada di bawah IAI

10
Sistem Akuntansi Single Entry

• Sistem akuntansi yang telah berjalan selama ini
  pembukuan hanya dilakukan secara single entry,
  dan diselenggarakan oleh instansi-instansi secara
  terpisah-pisah,

11
Kelemahan Sistem Single Entry

• Proses penyusunan lambat, disusun dari sub sistem
  yang terpisah-pisah dan tidak terpadu.
• Memakai sistem single entry accounting yang tidak
  lagi memadai untuk menampung kompleksitas
  transaksi-transaksi keuangan pemerintah.
• Sulit dilakukan rekonsiliasi antar sub sistem.
• Tidak mendasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan
  Pemerintah.
• Tidak dapat menghasilkan neraca pemerintah.

12
Basis Akuntansi

• Sesuai amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
  Tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1
  Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara,
  pemerintah diwajibkan menerapkan basis akuntansi
  akrual secara penuh atas pengakuan dan pengukuran
  pendapatan dan belanja negara paling lambat tahun
  anggaran 2008. Sedangkan basis akuntansi yang
  sekarang ini diterapkan oleh pemerintah dalam
  pembuatan laporan keuangan pemerintah sesuai
  dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
  dalam Standar Akuntansi Pemerintahan adalah dual
  basis. Yang dimaksud dengan dual basis adalah
  pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan
  dalam Laporan Realisasi Anggaran menggunakan
  basis kas, sedangkan untuk pengakuan aktiva,
  kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca menggunakan
  basis akrual.

13
Basis Akuntansi

• Penggunaan dual basis tersebut didasarkan pada
  kenyataan bahwa pemerintah diwajibkan membuat
  neraca yang hanya dapat dibuat dengan akuntansi
  berbasis akrual, sedangkan di sisi lain juga
  wajib membuat laporan realisasi anggaran atau
  yang dulu di kenal dengan nama Perhitungan
  Anggaran Negara (PAN) yang dibuat dengan
  akuntansi berbasis kas.

14
Produk dan Usaha yang Dilaksanakan

• BAKUN
• Sejak tahun 1982 telah berupaya membuat Sistem
  Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)
• SAPP yang dibuat oleh BAKUN terdiri dari dua
  sistem utama yang terpadu, yaitu
• Sistem Akuntansi Pusat (SAP) yang diselenggarakan
  oleh BAKUN
• Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang
  diselenggarakan oleh Departemen/Lembaga
  Pemerintah Non Departemen.
• Single entry ? double entry
• Bisa membuat neraca

15
Produk dan Usaha yang Dilaksanakan

• Untuk menyeragamkan akuntansi pemerintah yang
  dipakai baik oleh pusat maupun daerah agar nanti
  dapat dibuat neraca konsolidasi, BAKUN juga telah
  menyusun eksposure draft Standar Akuntansi
  Keuangan Pemerintah (SAKP).

16
Produk dan Usaha yang Dilaksanakan

• Kompartemen Akuntan Sektor Publik
• KASP juga telah menyusun draft standar akuntansi
  untuk sektor publik/pemerintah yaitu Standar
  Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun hingga saat
  ini draft tersebut masih diperdebatkan, karena
  BAKUN merasa memiliki wewenang untuk membuat
  standar akuntansi tersebut

17
Concluding Comments

• In this course you will become familiar with
  current GASB, FASB, and FASAB, SAKP, SAP
• Accounting and reporting for governmental and
  not-for-profit entities differ from those of
  for-profit entities because each type of entity
  has different purposes and reporting objectives.