Multikulturalisme dan Demokratisasi di Indonesia

1
Multikulturalisme dan Demokratisasi di Indonesia

• Mohtar Masoed
• Universitas Gadjah Mada

2
Makna Budaya

• Mohtar Masoed
• Universitas Gadjah Mada

3
Budaya (Culture)

• Semua idea, praktik, dan obyek material yang
  diciptakan manusia untuk menangani masalah
  kehidupan nyata.
• Budaya dipelajari, dimiliki bersama, dan
  disebarkan dari satu orang ke orang lain dan
  diwariskan dari satu generasi ke generasi
  berikutnya.
• Budaya adalah hasil konstruksi atau ciptaan dan
  karena itu itu luwes dan berbeda-beda.

4
Sumber Budaya

• Karena mampu menciptakan budaya, manusia mampu
  beradaptasi dengan lingkungannya.
• Manusia berkembang karena mereka bisa
• Menciptakan simbol-simbol
• Membuat alat-perkakas.
• Bekerjasama.

5
Survival Kit Budaya

• Abstraksi Kemampuan menciptakan gagasan umum,
  atau cara berpikir yang terlepas dari sesuatu
  yang khusus
• Simbol memungkinkan kita untuk mengklasifikasi
  pengalaman dan membuat generalisasi mengenai
  pengalaman itu.
• Kerjasama Kemampuan menciptakan kehidupan sosial
  yang kompleks
• Norma Tata-cara yang diterima secara umum
  (aturan atau patokan baku) adat-istiadat
  (folkways) dan aturan moral (mores)
• Nilai (values) Gagasan kolektif dan kriteria.
• Produksi Membuat dan menggunakan alat dan teknik
  yang meningkatkan kemampuan kita untuk
  memanfaatkan sumberdaya alam.
• Buaya material Hanya manusia makhluk pembuat
  alat.

6
Unsur Pembentuk Budaya
KEMAMPUAN MANUSIA KEMAMPUAN MANUSIA KEMAMPUAN MANUSIA
Abstraksi Kerjasama Produksi
Unsur Budaya Idea Norma Budaya Material
KEGIATAN BUDAYA KEGIATAN BUDAYA KEGIATAN BUDAYA
Bidang keilmuan Teori Eksperimen Penerapam ilmu kesehatan
Bidang hukum Nlai Aturan Pengadilan, penjara
Bidang religius Merumuskan sabda Tuhan sehingga dimengerti manusia Tatacara Keagamaan Seni arsitektur rumah ibadah
7
Memahami Budaya

• Suatu budaya mudah dimengerti kalau
• Anda tidak terlalu dalam terlibat di dalam budaya
  itu atau terlalu jauh darinya.
• Untuk memahami budaya jangan
• Memandang budaya sendiri secara
  taken-for-granted dan
• Menilai budaya-budaya lain dengan ukuran-ukuran
  budaya Anda sendiri (Ethnocentrism)

8
Multikulturalisme dan Demokratisasi di Indonesia

• Mohtar Masoed
• Universitas Gadjah Mada

9
Mimpi Buruk bernama Orde Baru

• Nation-building
• Asimilasi ? monisme
• State-building
• Negara intervensionis ? merasuk ke lubuk
  masyarakat paling dalam
• Market-creation
• Akumulasi kapital ? komodifikasi

10
Nation-building?

• Gagasan awal (ideal)
• Bhinneka Tunggal Ika
• Multi-kulturalisme
• Praktik (realpolitik)
• Asimilasi (mayoritas menyerap sisanya)
• Nalar
• Keharusan struktural mendukung akumulasi kapital

11
Menciptakan Satu Identitas

• Asimilasi?
• (Etnik mayoritas menyerap minoritas)
• ATAU
• Multi-kulturalisme
• (Bhineka Tunggal Ika)?
• (Masing-2 kelompok etnik berkembang, tetapi
  diikat oleh ideologi yang sama atau common
  denominator)

12
Modernisasionis Monistik

• Demokrasi tidak mungkin tumbuh tanpa wadah
  nation-state
• Nation-building demi identitas nasional tunggal
  mengatasi identitas primordial.
• Modernisasi kultur politik ? sekularisasi
• Pembangunan ekonomi ? pasar tunggal
• Multi-kulturalisme mengganggu modernisasi politik
  (demokrasi)
• Nation-building Eropa (abad 16-17) dilakukan dg
  penghapusan perbedaan (ethnic cleansing)

13
Asimilasi Kultural
MONISME KULTURAL
TEORI MELTING- POT
Kelompok-2 kecil diserap oleh kelompok terbesar
14
Multi-kulturalisme
PLURALISME KULTURAL
Berbagai kelompok mempertahankan
identitasnya. Dalam berpolitik, semuanya menjadi
Indonesia
15
Multikulturalisme dalam Politik
the politics of recognition and difference

• Mensyaratkan
• Pengakuan tentang makna penting kultur bagi
  penerapakan hak individual.
• Perlindungan terhadap berbagai konsepsi mengenai
  apa yang baik bagi individu maupun bagi kelompok.

16
Multikulturalisme vs. Liberalisme
Multikulturalisme Hak kelompok
Liberalisme Hak individual
17
Indonesia ? Melting Pot

• Indonesia bukan campuran antara berbagai jenis
  orang melebur dalam satu kultur baru.
• Indonesia Multikulturalis.
• Melting pot asimilasi yang dipaksakan.
  Berbagai kelompok etnik di Indonesia tidak di
  Jawa-kan. Masing-2 secara kultural otonom.
• Masyarakat Indonesia pada kenyataannya
  berbeda-beda, multi-etnik, multi-kultural.
• Karena itu, berbagai kelompok etnik atau
  komunitas kultural mesti dipertahankan tanpa
  memaksakan menjadi satu kultur.

18
Multikulturalisme

• Menghargai keanekaragaman etnik dan ras.
• Mengakui bahwa semua kultur memiliki nilai
  setara.
• Mendorong munculnya kebanggaan atau
  kepercayaan-diri (self-esteem) dan keberhasilan
  ekonomi.

19
Mayoritas-MinoritasElite-Massa
Jumlah Kekuasaan
Mayoritas
Elite -
Massa -
Minoritas - -
20
Political Civility Ideal

• Tiga nilai kebebasan, kesetaraan dan toleransi.
  Penjamin anggota masy majemuk berinteraksi tanpa
  dominasi politik (Hefner, 199810).
• Dalam komunitas spt itu orang terlibat aktif
  dalam kegiatan kemasyarakatan bersemangat
  publik ("civic engagement") saling berinteraksi
  sebagai warga yang setara, dengan hak dan
  kewajiban yang sama saling membantu,
  saling-menghormati, saling-percaya, setia-kawan,
  dan saling-toleran dan menggiatkan asosiasi atau
  perkumpulan kemasyarakatan (Putnam, 1993 87-90).

21
Tantangan terhadap Demokrasi Muti-kultural

• Politik identitas?
• Confessional Politics

22
Politik Identitas Realpolitik

• Identitas penduduk semakin beragam masing2
  berhak representasi politik
• Muncul kelompok identitas. Keanggotaan berdasar
  social marker (ras, etnisitas, kelas, sex,
  dsb.). Ada yg dipilih sendiri, ada yg akibat
  sosialisasi atau bawaan.
• Perlu penanganan dg multi-kulturalisme
• Multi-kulturalisme hanya berhasil kalau disertai
  dg toleransi pd perbedaan
• Demokrat tidak bisa hindari persoalan ini.

23
Makna kelompok identitas

• Keterikatan pada tradisi, bahasa dan bentuk2
  kultural lain aspek penting eksistensi sosial.
  Ada yg bersedia mati untuk itu.
• Kelompok tertindas perlu jaminan perwakilan agar
  suara didengar. Kebijakan yg adil perlu
  partisipasi keterlibatan semua kelompok. Ini
  hanya mungkin dg perlakuan khusus.

24
Empat kelompok identitas

• Kelompok kultur
• Asosiasi sukarela
• Kelompok askriptif
• Berdasar unchosen social marker (gender, warna
  kulit, etnisitas, difable)
• Kelompok keagamaan

25
Masyarakat aseli

• Paling dirugikan karena
• Tidak dilibatkan dlm proses kebijakan
• Jumlah sedikit
• Secara kultural sangat berbeda dari kelompok
  mayoritas
• Terisolasi secara geografik
• Ekologi rentan
• Hidup bertentangan dg modernitas

26
Masyarakat aseli (2)

• Identitas kultural ketimpangan resep untuk
  konflik
• Bgmn mengurangi pengucilan politik?
• Bgmn lindungi hak mereka?
• Bgmn tanggapi retorika intoleransi kultural
  anti-asing mereka tanpa melanggar hak mereka
  bersuara dan mempertahankan tradisi?

27
Perlu kebijakan publik

• Penyediaan sumberdaya publik agar mereka bisa
  mengorganisasi diri
• Agar mereka bisa mengusulkan kebijakan
• Wewenang utk veto kebijakan yg langsung
  mengenaikelompok. Misal hak reproduksi bagi
  perempuan.

28
Beri kesempatan pada kelompok identitas yg dukung
demokrasi (1)

• Karena kehidupan asosiasional dlm demokrasi
  liberal atomistik, interest-oriented,
  homogenizing universalist tidak peka kultur.
• Politik identitas (pol of difference) akui
  perbedaan, komunitas peka kultur.
• Pol of difference Perlindungan kultur lokal dari
  ancaman globalisasi.

29
Beri kesempatan pada kelompok identitas yg dukung
demokrasi (2)

• Kelompok yang mana?
• Yang anggotanya bebas memilih
• Tidak melanggar keadilan
• Problem
• Kelompok identitas yg beruntung tidak bersedia
  menantang status quo. Mereka justru
  melanggengkan struktur ketimpangan melindungi
  posisi mereka sendiri.

30
Tantangan bagi pejuang demokrasi

• Bukan hanya merumuskan landasan bagi kesepakatan
  rasional
• TETAPI
• Mengembangkan institusi2 yg secara aktif
  mengelola konflik dan antagonisme yang menyertai
  perbedaan, terutama konflik berbasis identitas.

31
Format demokrasi apa?

• Demokrasi perwakilan dg system pemilihan berdasar
  satu-orang-satu-suara dalam masyarakat
  multi-etnik lebih menguntungkan mayoritas karena
  jumlah mereka.
• Apa yang bisa dilakukan?
• Membatasi kekuasaan legislasi pusat, yang
  didominasi kaum mayoritas, dengan cara
  memindahkan sejumlah kekuasaan kepada badan-badan
  regional (Otonomi Daerah)
• Checks and balances di tingkat pusat demi
  menjamin hak minoritas. (Berbagai cara
  power-sharing di tingkat pusat seperti
  Consociationalism).
• Atau kombinasi diantara kedua metode ini.

32
Tantangan Confessional Politics
33
Empat Isme
CITA-CITA NILAI MEKANISME
KAPITAL- ISME Akumulasi kapital Solidaritas cari-untung Trans- (supra-) nasional
NASIONAL-ISME Penguatan integritas negara-bangsa Ikatan patriotik Nasional
NATIV- ISME Integritas kelestarian etnik/daerah Persaudaraan dalam darah/daerah Sub-nasional (Ethno-politics)
KONFESSIONALISME Integritas keselamatan ummat Persaudaraan dalam iman Trans-nasional (Confessional politics)
34
Mengapa Confessional Politics?

• Pola umum pasca-Perang Dingin.
• Kebangkitan kembali politik berbasis agama.
  Lembaga agama terbukti efektif sbg kerangka
  kerjasama membentuk koalisi politik.
• Revitalisasi identitas politik berdasar agama.
• Menjadi semakin merebak ketika terjadi gelombang
  liberalisasi demokratisasi.
• Tidak jadi soal asal berlangsung dalam kerangka
  civil society yang demokratik.

35
Confessional Politics Otoriterisme?

• Apakah akan berkembang menjadi patologis atau
  tidak tergantung pada pengelola negara.
• Pemerintah yang ambil inisiatif mem-fasilitasi
  perkembangan civil society yang sehat umumnya
  berhasil hindarkan perpolitikan konfessional yang
  menghancurkan demokrasi.
• Yang tidak melakukan itu mendapati perpolitikan
  konfessional yang mendorong otoriterisme.

36
Sementara itu, pemerintah nasional hadapi
tantangan dari dua arah, trans-nasional dan lokal

• Di satu sisi, pemerintah harus menanggapi
  tantangan globalisasi (utk me-fasilitasi
  akumulasi kapital) dg akibat sebagian wewenangnya
  diserahkan pada lembaga internasional.
• Di sisi lain, pemerintah juga harus berbagi
  kekuasaan dengan pemerintah-pemerintah di
  bawahnya (desentralisasi).

37
Kemerosotan kapasitas pemerintah

• Akibatnya, kapasitas pemerintah membuat keputusan
  secara otonom merosot, justru ketika perannya
  sangat diperlukan untuk menggerakkan pembaharuan.
• Ini berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan
  warga thd kemampuan pem menjamin implementasi
  amar konstitusi.
• Sebaliknya, daya tarik isme-ismelain meningkat.