PENGANTAR ILMU KEDOKTERAN FORENSIK

1
PENGANTAR ILMU KEDOKTERAN FORENSIK

• Dr. Adrianto Gazali Mkes.

2
I. PENDAHULUAN

• Dimasyarakat, kerap terjadi pelanggaran hukum
  yang menyangkut tubuh manusia, spt
  penganianyaan, pembunuhan, perkosaan, peracunan
  dll. Untuk menyelesaikan perkara diperlukan
  sistem/cara yang dapat memberikan hukuman yang
  setimpal.
• Dengan Kemajuan Iptek orang mendapatkan
  pembuktian secara ilmiah yang disebut SAKSI DIAM
  (silent witness), sehingga diperlukan peran ahli
  untuk memeriksa BARANG BUKTI (Corpus Delici)
  secara ilmiah.

3
1. PENDAHULUAN. (Lanjutan1)

• Barang bukti dapat berupa orang hidup, mayat,
  darah, semen, rambut, sidik jari, peluru, larve
  lalat, surat, dll.
• Kumpulan pengeth yg memeriksa brg bukti untk
  kepentingan peradilan dikenal sbg Forensic
  Sciences, dibid kedokteran al Kedokt Forensik
  (Forensic Medicine), Odontologi Forensik,
  Psikiatri Forensik, Patologi Forensik,
  Antropologi Forensik.
• Sejarah mencatat Anthitium, seorg dokter dizaman
  Romawi, pd suatu Forum, semacam institusi
  peradilan, mengatakan bhw dari 21 luka yg
  ditemukan dlm tubuh maharaja Julius Caeser, hanya
  satu luka saja yg menembus sela iga ke-2 yg
  merupakan luka yg mematikan. Nama Kedokt Forensik
  dikatakan berasal dari kata Forum ini.

4
2. PENGERTIAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK
Forensic Science
Medicine
Uang Palsu
Kebakaran
Kimia Forensic

• Kebidanan
• Bedah
• Syaraf
• Forensic

• Trace Evident
• - Bercak darah
• - Tulang
• - Identifikasi DNA

5
ILMU KEDOKTERAN FORENSIK

• Semula bernama Medicolegal Science.
• Kemudian berkembang jadi Forensic Medicine.
• - Forensic asal kata Forum, tempat
  berlangsung
• sidang dizaman Romawi
• - Medicine berarti kedokteran.
• Di Indonesia Paska kemerdekaan Medicolegal
  diganti menjadi Ilmu Kedokteran Kehakiman.
• - Sejak awal 1990, dipopulerkan menjadi
• IlmuKedokteran Forensik

6
PENGERTIAN

• Ilmu Kedokteran Forensik
• Cabang ilmu kedokteran yang menggunakan prinsip-
  prinsip dan pengetahuan kedokteran untuk membantu
  proses hukum, baik sipil maupun kriminal
  (Jaising P Modi)
• Penggunaan pengetahuan dan keterampilan dibidang
  kedokteran kepentingan hukum dan peradilan
  (Prof.DR.Amri Amir SpF(K),DFM,SH).

7
3. RUANG LINGKUP

• Ruang lingkup pelayanan ilmu kedokteran Forensik
  meliputi
• Pemeriksaan orang hidup maupun orang mati
• Pemeriksaan bahan yang berasal dari tubuh manusia
  spt. darah, urine, semen, rambut,kuku, dll untuk
  kepentingan penyidikan dan peradilan

8
4.LINTAS DISIPLIN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK
4
Penyidik
Dokter
2
1
3
5
5
Penuntut Umum
korban
7
6
6
Hakim
9
KETERANGAN

• 1 Penyidik menemukan / mendapatkan laporan ada
  korban
• 2 Penyidik mengirim permintaan VeR kepada
  dokter
• 3 Dokter memeriksa korban
• 4 VeR disampaikan kepada penyidik
• 5 Penyidik mengirim berkas pemeriksaan
  termasuk VeR
• kepada jaksa sebagai penuntut umum
• 5 Jaksa mengembalikan berkas kepada penyidik
  untuk
• diperbaiki
• 6 Jaksa menuntut tersangka disidang
  pengadilan
• 6 Hakim meminte jaksa untuk melengkapi berkas
  perkara (termasuk VeR)
• 7 Dokter diminta hadir disidang pengadilan

10
Tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa manusia
Korban----------kasus?
Pelaku
Hidup (konsultasi)
Mati
Sistem peradilan pidana (SPP)
Terpotong2 Bagian tubuh
utuh
penyidik
RSU
-bag. Kedokteran kehakiman -instalasi
penulasaraan jenazah (Depkes)
jaksa
Pem. Forensik ------ lab, dll
hakim
VER
LP
11
5. ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN HUKUM
KESEHATAN

• Hukum kedokteran atau Hukum Kesehatan adalah
  cabang Ilmu yang mengatur tentang ketentuan2
  hukum yang berhubungan dengan pemeliharaan dan
  pelayanan kesehatan.
• Titik berat penerapan ilmu kedokteran
  forensik adalah penegakan hukum Keadilan,
• Titik berat penerapan hukum kesehatan adalah
  kepentingan kesehatan dan pemakai jasa dibidang
  kesehatan, agar pelayanan kesehatan berlangsung
  dengan baik

12
6. KETERANGAN AHLI

• Kewajiban dokter untuk membuat keterangan ahli
  telah
• diatur dalam KUHAP pasal 133 ayat (1)
• Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan
  menangani seorang korban baik luka, penganianyaan
  atau mati diduga karena peristiwa tindak pidana,
  ia berwenang mengajukan permintaan keterangan
  ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli
  lainnya.

13
6. KETERANGAN AHLI (LANJUTAN1)

• Keterangan ahli ini akan dijadikan sebagai alat
  bukti sah dipengadilan , diatur dalam KUHAP
  pasal 184 ayat (1)
• Alat bukti yang syah adalah - Keterangan
  saksi
• 
  - Keterangan ahli
• 
  - Surat
• 
  - Petunjuk
• 
  - Ket. terdakwa

14
6.1. PIHAK YANG BERWENANG MEMINTA
KETERANGAN AHLI

• KUHAP ps 6 ayat(2) jo PP 27 Tahun 1983 ps
  ayat(1), kategori penyidik adalah Pejabat Polisi
  Negara RI yang diberi wewenang khusus oleh UU dgn
  pangkat serendah-rendahnya Pembantu Letnan dua
  (sekarang Ajun Inspektur Dua). Sedangkan penyidik
  pembantu berpangkat serendah-rendahnya Sersan dua
  (sekarang Brigadir dua). Bila suatu Kepolisian
  Sektor tidak ada berpangkat bintara, maka dibawah
  Pembantu letnan dua dikategorikan sebagai
  penyidik.

15
6.2. PIHAK YANG BERWENANG MEMBUAT
KETERANGAN AHLI

• Men. KUHAP ps 133 ayat (1)
• Yang berwenang melakukan pemeriksaan forensik
  yang menyangkut tubuh manusia dan membuat
  keterangan ahli adalah
• - dokter ahli kedokteran kehakiman (forensik)
• - dokter
• - ahli lainnya.
• Dokter ahli forensik ? Keterangan ahli
• Dokter ? Keterangan

16
6.3. PROSEDUR MEMINTA KETERANGAN AHLI

• KUHAP ps 133 ayat (2)
• Permintaan keterangan ahli sbgmana dimaksud ayat
  (1), dilakukan secara tertulis, yang dalam srt
  tsb disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan
  luka atau pemerikasaan mayat atau bedah mayat.
• Ayat (3) Mayat yg dikirim kpd kedokteran
  kehakiman atau dokter harus diperlakukan dengan
  baik dgn penuh penghormatan thd mayat tsb dan
  diberi label, dilak dan dengan diberi cap jabatan
  yg dilekatkan pd ibu jari kaki atau bag lain
  badan mayat.

17
6.4. PENGGUNAAN KETERANGAN AHLI

• Penggunaan keterangan ahli atau dimaksud visum et
  repertum, adalah hanya untuk keperluan peradilan.
  Dengan perkataan lain berkas hanya boleh
  diserahkan kepada penyidik (instansi) yang
  meminta.
• Keluarga korban, pengacaranya, pembela tersangka
  pelaku pidana tidak dapat meminta keterangan ahli
  langsung kpd dokter pemeriksa, melainkan harus
  melalui aparat peradilan (penyidik, jaksa, hakim)

18
Matur Nuwun
Xie Xie
Terima kasih
Arigato Gosaimase