KODE ETIK BAGI PEJABAT KEUANGAN PUBLIK

1
KODE ETIK BAGI PEJABAT KEUANGAN PUBLIK
http//contoh.in

• Sri Rahayu, SE, M.Si

2
Pendahuluan
http//contoh.in

• Dewasa ini setelah era reformasi, makin banyak
  bermunculan organisasi profesi dari kelompok
  profesi sejenis, contoh IAI untuk para akuntan,
  IDI untuk para dokter, dan PGRI untuk para guru,
  dan wadah organisasi untuk pejabat keuangan
  publik (pemerintah/negara) adalah Departemen
  Keuangan RI. Setiap organisasi tersebut makin
  menyadari perlunya membuat kode etik untuk
  menjadi pedoman perilaku bagi para anggotanya,
  tujuan khususnya adalah untuk mengembangkan
  kompetensi secara berkelanjutan sekaligus untuk
  melakukan pengendalian perilaku para anggotanya.

3
Kode Etik Pejabat Keuangan
Publik
http//contoh.in

• Dimaksudkan untuk menegakkan dan
  memelihara standar aturan tingkah laku
  profesional yang tinggi sebagai pedoman atau
  kerangka acuan bagi para pegawai/pejabat di
  lingkungan organisasi.

4
Tujuan Kode Etik Pejabat Keuangan Publik
http//contoh.in

• Agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang
  sehat dan terlaksananya pengendalian pekerjaan,
  baik pekerjaan audit maupun non audit sehingga
  dapat terwujud kinerja yang tinggi dalam
  pelaksanaan tugas pokok

5
Kode Etik Pejabat Keuangan Publik
http//contoh.in
6
Nilai Nilai Dasar Pribadi

• Independen, tidak terpengaruh bersikap netral.
• Terbuka, transparan dalam melaksanakan tugas.
• Jujur, dapat dipercaya dalam perkataan dan
  tindakan.
• Berani, bersikap tegas dan rasional dalam membuat
  keputusan.
• Berintegritas, mewujudkan perilaku yang
  bermartabat bertanggung jawab.
• Tangguh, tegar dalam menghadapi godaan, hambatan,
  tantangan, ancaman dan intimidasi.
• Profesional, menjalankan keahlian profesi
  mencegah benturan kepentingan.
• Kompeten, meningkatkan mengembangkan
  pengetahuan keahlian.
• Sederhana, bersikap sopan dalam penampilan.

7
Standar Perilaku

• Kepastian hukum, mengutamakan landasan peraturan
  perundang-undangan,
• Keterbukaan, membuka diri memberi akses kpd
  masyarakat untuk memperoleh informasi yang
  jujur, benar tidak diskriminatif.
• Akuntabilitas, hasil akhir kegiatan organisasi
  harus dapat dipertanggungjawabkan kpd pimpinan
  masyarakat.
• Kepentingan umum, mendahulukan kepentingan umum
  daripada kepentingan pribadi.
• Proporsionalitas, mengutamakan kepentingan tugas
  tanggung jawab organisasi dg kepentingan lain
  yang sah secara seimbang.

8
Kewajiban Setiap anggota wajib bersikap
berperilaku

• Menghormati agama kepercayaan orang lain.
• Mentaati norma-norma hukum dan moral.
• Bersikap independen dalam melaksanakan tugas.
• Menghindari setiap perilaku pelanggaran hukum.
• Menjaga kerahasiaan data informasi milik
  organisasi.
• Meningkatkan kualitas kerja secara terus menerus.
• Mengikuti pelatihan kode etik.
• Membatasi pertemuan diluar kedinasan dengan
  pihak-pihak yang dapat menimbulkan benturan
  kepentingan.

9
Larangan,Setiap anggota dilarang bertindak
perilaku

• Menggunakan wewenangnya, untuk kepentingan
  pribadi/golongan.
• Menghilangkan asset dan dokumen milik negara.
• Meminta/menerima pemberian dari siapapun dalam
  bentuk apapun yang bertentangan dengan
  undang-undang.
• Membuat, mengkonsumsi memperdagangkan segala
  bentuk narkotika.
• Melakukan perbuatan immoral.
• Tanpa otorisasi membuat komitmen yang dapat
  mengikat organisasi.

10
Standar Pelaksanaan

• Nilai-nilai dasar pribadi dan standar perilaku
  dilaksanakan dalam bentuk ucapan, sikap dan
  tindakan.
• Wajib menjaga kewenangan yang dimilikinya dengan
  berperilaku sesuai dengan kode etik baik dalam
  ucapan, sikap maupun tindakan.
• Wajib menempatkan loyalitas kepada hukum, norma,
  etika dan moral di atas kepentingan pribadi dan
  atau golongan dalam pelaksanaan tugasnya.
• Kode Etik diterapkan dengan tegas, dan mengandung
  sanksi profesi dan penjatuhan hukuman disiplin
  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
  berlaku bagi pejabat yang melanggarnya.

11

• Setelah mempelajari masing-masing kode etik
  profesi baik profesi akuntan maupun profesi
  pejabat keuangan publik, dapat diketahui bahwa
• (1) Tidak ada sistematika baku dalam penulisan
  kode etik
• (2)Terdapat banyak istilah konsep yang sama,
  tetapi pemaknaan istilah atau konsep tsb bisa
  jadi berbeda.
• (3) Banyak istilah konsep yang maknanya tumpah
  tindih.
• Mengingat adanya perbedaan dalam sitematika,
  substansi, konsep istilah yang dipergunakan,
  maka untuk lebih memudahkan pemahaman atas
  masing-masing kode etik profesi dapat digunakan
  model penalaran kode etik berdasarkan acuan pada
  unsur-unsur pokok suatu profesi.

12
Model Penalaran Kode Etik Profesi
13
Keterangan Model Penalaran Kode Etik Profesi
http//contoh.in

• Semua profesi berdampak atau bermanfaat bagi
  kepentingan umum, meskipun arti umum mempunyai
  tingkat keluasan yang berbeda. Contoh pengertian
  umum untuk
• Auditor internal manajemen
  suatu entitas.
• Akuntan publik para
  steakholder.
• Pejabat keuangan publik
  masyarakat/seluruh rakyat.
• Setiap kegiatan harus dapat dipertanggung
  jawabkan kepada pimpinan dan masyarakat.
• Untuk menjaga kepercayaan publik, perlu
  memelihara kompetensi tinggi secara berkelanjutan
  yang mencakup pengetahuan melalui pendidikan
  formal, ketrampilan teknis, dan sikap perilaku.

14
Kesimpulan

• Pejabat keuangan publik dituntut untuk
  meningkatkan kinerjanya secara sungguh-sungguh
  dalam memberikan pelayanan publik yang
  berkualitas, dalam hal
• - Daya tanggap (responsiveness) terhadap
  tuntutan publik,
• - Menterjemahkan dalam bentuk perencanaan dan
  pelaksanaan,
• - Evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan
  (accountability)

15
http//contoh.in

• Bila seorang profesional benar-benar menghayati
  profesinya dan mau mematuhi kode etik yang
  ditetapkan atas dasar kesadaran diri dalam
  melaksanakan profesinya, maka sebenarnya ia telah
  menjalani kehidupan sesuai dengan hakikat manusia
  seutuhnya, yaitu hidup dengan menyeimbangkan
  pemenuhan PQ, IQ, EQ dan SQ.