BAB III. PENDEKATAN EKONOMI TERHADAP HUKUM

1
BAB III. PENDEKATAN EKONOMI TERHADAP HUKUM
PRINSIP-PRINSIP EKONOMI DAPAT MEMBERIKAN CARA
TERBAIK UNTUK MENGURAIKAN (DESKRIPTIF),
MENJELASKAN, DAN MENILAI BERBAGAI ATURAN DARI
SUATU HUKUM POSITIF. DENGAN DEMIKIAN
PRINSIP-PRINSIP EKONOMI DAPAT MEMBERIKAN
DESKRIPSI TENTANG ATURAN-ATURAN HUKUM,
MENJELASKAN MENGAPA MASYARAKAT MEMILIKI PERATURAN
TSB, DAN MENGEVALUASI PERATURAN-PERATURAN ITU DAN
MENENTUKAN PERATURAN MANA YANG HARUS DIMILIKI
OLEH MASYARAKAT.
2
PENDEKATAN EKONOMI TERHADAP HUKUM BERTOLAK DARI
TESIS, BILA TIDAK DALAM KESELURUHAN, SEBAGIAN
BESAR DIPAHAMI SEBAGAI LINGKUP HUKUM YANG
BERKENAAN DENGAN PENINGKATAN EFISIENSI
KESEJAHTERAAN SOSIAL. TESIS INI MENGANDUNG
ASPEK-ASPEK DESKRIPTIF DAN NORMATIF. ASPEK
DESKRIPTIF SEBAGAI CONTOH TERLIHAT DARI ATURAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PERJANJIAN YANG
MENINGKATKAN EFISIENSI. SEDANGKAN ASPEK NORMATIF
SECARA TEORI MEMBENTUK LANDASAN BAGI KRITIK DAN
PENILAIAN TERHADAP ATURAN BARU/UNDANG-UNDANG.
TELAAH HUKUM DIPANDANG DARI SUDUT EKONOMI
DILANDASI PADA REALITA BAHWA TERDAPAT PEMISAHAN
ANTARA EFISIENSI DALAM ARTI KESEJAHTERAAN SOSIAL
DAN KEADILAN SOSIAL.
3
POTENTIAL PARETO IMPROVEMENT/ KALDOR HICKS
EFFICIENCY PADA DASARNYA ADALAH BAGAIMANA CARA
UNTUK MENINGKATKAN HAL-HAL YANG LEBIHBAIK DAN
MENGHILANGKAN HAL-HAL YANG LEBIH BURUK. KRITERIA
POTENTIAL PARETO IMPROVEMENT MENGHENDAKI AGAR
PIHAK YANG MEMPEROLEH KEUNTUNGAN (GAINERS)
MEMBERIKAN KOMPENSASI KEPADA PIHAK YANG MENDERITA
KERUGIAN DALAM HAL TERJADI PERUBAHAN ATURAN.
KOMPENSASI KERUGIAN TIDAK SELALU BERARTI
PEMBAYARAN, TETAPI PIHAK YANG AKAN MENDERITA
KERUGIAN (LOSERS) DAPAT MEMVETO SUATU BENTUK
PERUBAHAN ATURAN YANG MERUGIKAN. ATAU D.P.L. PARA
GAINERS DAN LOVERS HARUS MENYESUAIKAN DIRI DENGAN
PERUBAHAN, UNTUK MEMPEROLEH MANFAAT YANG LEBIH
BAIK, BERDASARAKAN ANALISIS COST AND BENEFIT.
4
KONSEP EFISIENSI ADALAH CARA UNTUK MENCAPAI
KESEJAHTERAAN SECARA MAKSIMAL. KESEJAHTERAAN
DIKATAKAN SUDAH MENCAPAI TINGKAT MAKSIMAL BILA
BARANG DAN JASA YANG DIDISTRIBUSIKAN UNTUK
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SECARA KESELURUHAN (YANG
DIUKUR DENGAN KEMAUAN INDIVIDU UNTUK MEMBAYAR
BARANG DAN JASA), TIDAK DAPAT DITINGKATKAN
LAGI. MENGAPA ASPEK KESEJAHTERAAN SOSIAL SANGAT
PENTING DALAM MENAFSIRKAN HUKUM EKONOMI? HAL INI
HARUS DIHUBUNGKAN DENGAN KETIDAK- ADILAN DALAM
DISTRIBUSI BARANG DAN JASA
5
TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA EFISIENSI PADA SISI
YANG SATU, DENGAN KEADILAN PADA SISI YANG
LAIN. PERSOALAN INI DAPAT DIGAMBARKAN DENGAN
MEMPERLIHATKAN EFISIENSI SEBAGAI BESARNYA UKURAN
KUE YANG AKAN DIBAGI, SEDANGKAN KEADILAN SEBAGAI
CARA BAGAIMANA KUE TERSEBUT DIPOTONG UNTUK
DIBAGI-BAGIKAN.
6
COASE THEOREM ZERO RANSACTION COST YAITU SUATU
KONDISI UNTUK MENDAPATKAN SUATU KEADAAN YANG
EFISIEN, GUNA TERCAPAINYA PENEKANAN BIAYA
SEMINIMAL MUNGKIN DENGAN MENGAMBIL PILIHAN YANG
SAMA. BILA BIAYA TRANSAKSI ADALAH NIHIL, MAKA
EFISIENSI AKAN TERCAPAI TERLEPAS DARI APA PUN
KETENTUAN MENURUT HUKUM. PERLU PILIHAN HUKUM
UNTUK MEMPERBAIKI KETIMPANGAN YANG MUNGKIN TIMBUL
7
DALAM SITUASI KONFLIK ASUMSI ZERO TRANSACTION
COST TIDAK REALISTIS POSITIVE TRANSACTION COST
MEMBERIKAN KONSEKUENSI YANG BERBEDA JIKA BIAYA
TRANSAKSI POSITIF MAKA HASIL YANG EFISIEN TIDAK
TERCAPAI PADA SETIAP ATURAN HUKUM. MAKA ATURAN
HUKUM YANG DIKEHENDAKI ADALAH ATURAN HUKUM YANG
MEMINIMALKAN AKIBAT DARI BIAYA TRANSAKSI. PILIHAN
YANG DIMILIKI PARA PIHAK ADALAH ADALAH KEMBALI
KEPADA PRINSIP DASAR HUKUM MENGENAI HAK DAN
KEWAJIBAN.
8
ENTITLEMENT HAK YANG DIMILIKI SESEORANG
BERDASARKAN HUKUM DALAM MENENTUKAN HAK, MAKA
INTERVENSI DARI PENGUASA SANGAT DIPERLUKAN, YAITU
TIDAK HANYA MEMUTUSKAN SIAPA YANG BERHAK, TETAPI
JUGA MEMUTUSKAN HAK SIAPA, ATAU SIAPA YANG BERHAK
UNTUK DILINDUNGI.
9
KONSEP EFISIENSI DALAM ILMU EKONOMI BERKENAAN
DENGAN COST AND BENEFITS DARI SUATU KEGIATAN,
ATURAN, LEMBAGA ATAU MASYARAKAT SECARA
KESELURUHAN, BUKAN TERHADAP INDIVIDU YANG
SPESIFIK. MASYARAKAT MERUPAKAN PENJUMLAHAN DARI
INDIVIDU YANG MENYUSUN MASYARAKAT ITU. COST
BENEFITS MASYARAKAT ADALAH FUNGSI DARI COST
BENEFITS DARI MASING-MASING INDIVIDU. PERSOALAN
BAGAIMANA COST BENEFITS DARI INDIVIDU YANG
BERBEDA, DIBANDINGKAN DAN DIUKUR SATU SAMA LAIN.
10
PENDEKATAN UTILARIAN EFISIENSI DIHITUNG DARI
SELISIH ANTARA KENIKMATAN YANG DITIMBULKAN OLEH
SUATU ATURAN DAN PENDERITAAN YANG DITIMBULKAN
OLEH ATURAN TERSEBUT. KRITIK KENIKMATAN DAN
PENDERITAAN BERSIFAT SUBYEKTIF TERHADAP TIAP
INDIVIDU, SEHINGGA TIDAK DAPAT DIBANDINGKAN.
11
DUA KONSEP EFISIENSI DARI VILPREDO PARETO PARETO
OPTIMALITY DAN PARETO SUPERIORITY KONSEP INI
MEMUNGKINKAN UNTUK MENGUKUR EFISIENSI DARI
PENGALOKASIAN SUMBER-SUMBER PEMENUHAN KEBUTUHAN
MANUSIA TANPA PERLU MEMAHAMI PIKIRAN DAN
PENGALAMAN YANG SUBYEKTIF DARI TIAP INDIVIDU.
12
ANDAIKAN ALAT PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT
BERADA DALAM SUATU KOTAK, YANG AKAN DIBAGIKAN
KEPADA MASYARAKAT. X MEWAKILI INDIVIDU PENERIMA
ALOKASI SPESIFIK DARI SUMBER PEMENUHAN KEBUTUHAN
MANUSIA. X ADALAH PARETO-OPTIMAL JIKA DAN HANYA
JIKA TIDAK ADA CARA UNTUK MENGUBAH PENGALOKASIAN
TERSEBUT YANG DAPAT MENGAKIBATKAN ORANG LAIN
MENJADI LEBIH BERBAHAGIA TANPA MENJADIKAN ORANG
YANG LAIN MENJADI LEBIH MENDERITA.
13
PARETO SUPERIORITY MENCAKUP SUATU PERBANDINGAN
ANTARA DUA CARA PENGALOKASIAN DARI ALAT PEMENUHAN
KEBUTUHAN YANG SAMA. ANDAIKAN KEDUA CARA ITU
ADALAH X DAN Y. X ADALAH PARETO SUPERIOR TERHADAP
Y, JIKA DAN HANYA JIKA SEKURANG-KURANGNYA SATU
ORANG LEBIH BAIK DENGAN CARA X DARI PADA Y, DAN
TIDAK ADA SEORANG PUN YANG MENJADI LEBIH BURUK
DENGAN CARA X DARI PADA CARA Y. TETAPI BILA
BEBERAPA ORANG MENJADI LEBIH BAIK DENGAN CARA X
DARIPADA CARA Y, DAN BEBERAPA YANG LAIN LEBIH
BURUK DENGAN CARA X DARIPADA Y, MAKA BAIK X
MAUPUN Y BUKANLAH PARETO SUPERIOR. X DAN Y TIDAK
DAPAT DIBANDINGKAN.
14

• KETERBATASAN KONSEP EFISIENSI PARETO
• SUATU PERTUKARAN HAK SECARA EKONOMI ANTARA PARA
  PIHAK DAPAT MENIMBULKAN KEBURUKAN ATAU MERUGIKAN
  PIHAK KETIGA
• HAMPIR SEMUA PERUBAHAN KETENTUAN HUKUM ATAUPUN
  KEBIJAKAN SOSIAL AKAN MENGUNTUNGKAN PIHAK YANG
  SATU DAN MERUGIKAN PIHAK YANG LAIN. HAMPIR PADA
  SETIAP KASUS PERUBAHAN STATUS QUO AKAN ADA PIHAK
  YANG DIRUGIKAN.

15
KRITERIA KALDORHICKS PERUBAHAN ALOKASI X KEPADA
Y, ADALAH SUATU PENINGKATAN EFISIENSI JIKA DAN
HANYA JIKA PIHAK YANG MENERIMA KEUNTUNGAN DARI
PERPINDAHAN MEMPEROLEH CUKUP KEUNTUNGAN UNTUK
MENGKOMPENSASI KERUGIAN YANG TIMBUL PADA PIHAK
LAIN. BILA PADA KONSEP PARETO DIKEHENDAKI
ADANYA PENINGKATAN EFISIENSI PADA BEBERAPA ORANG,
DAN TIDAK ADA YANG DIRUGIKAN. PADA KALDOR HICKS
SECARA UMUM TERJADI PENINGKATAN EFISIENSI , BILA
MENGATASI KERUGIAN YANG TIMBUL, ATAU TOTAL
KENIKMATAN LEBIH BESAR DARI PENDERITAAN YANG
TIMBUL.
16
KONSEP PEMAKSIMALAN KEMAKMURAN DARI
POSNER ALOKASI SUMBER KEBUTUHAN MASYARAKAT
DIBERIKAN KEPADA PIHAK YANG MEMBERIKAN PENILAIAN
TERTINGGI KEPADA ALAT PEMENUHAN KEBUTUHAN
MASYARAKAT ITU, YANG DITENTUKAN BERDASARKAN
BERAPA BESAR PIHAK TERSEBUT MAU DAN DAPAT
MEMBAYAR UNTUK MEMPEROLEH SUMBER-SUMBER PEMENUHAN
KEBUTUHAN ITU BILA IA BELUM MEMILIKINYA, DAN BILA
IA TELAH MEMILIKINYA PADA HARGA BERAPA IA AKAN
MELEPASKANNYA.
17
ENTITLEMENT HAK YANG DIMILIKI INDIVIDU
BERDASARKAN HUKUM PADA TIAP SISTEM HUKUM
TERDAPAT MASALAH YANG BERKENAAN DENGAN
ENTITLEMENT. DALAM MEWUJUDKAN ENTITLEMENT , MAKA
INTERVENSI PENGUASA MUTLAK DIPERLUKAN UNTUK
MENUNJUKKAN KEBERPIHAKANNYA, DI SAMPING UNTUK
MENGHINDARI KEADAAN DIMANA PIHAK YANG KUAT AKAN
MENANG MESKIPUN TIDAK BERHAK.
18

• PERTIMBANGAN KEPADA SIAPA ENTITLEMENT DIBERIKAN,
  DIPENGARUHI TIGA HAL
• EFISIENSI EKONOMIS. PERSOALAN MENGENAI EFISIENSI
  EKONOMI ADALAH MENGENAI PEMILIHAN SEKUMPULAN HAK
  YANG MENGARAH KEPADA ALOKASI SUMBER-SUMBER YANG
  TIDAK DAPAT DITINGKATKAN/DIPERBAHARUI, YANG DALAM
  BEBERAPA HAL PERUBAHAN LEBIH LANJUT TIDAK AKAN
  BANYAK MENINGKATKAN KEUNTUNGAN PIHAK YANG
  MEMPEROLEH KONDISI TERSEBUT, DAN PIHAK YANG
  KEHILANGAN DALAM KONDISI TERSEBUT MEMPEROLEH
  PENGGANTIAN, DAN TETAP LEBIH BAIK DARI
  SEBELUMNYA. HAL INI SERING DISEBUT SEBAGAI
  PENGOPTIMALAN PARETO (OPTAMILITY PARETO)

19
2. TUJUAN/SASARAN PENDISTRIBUSI A. DISTRIBUSI
KEMAKMURAN B. DISTRIBUSI MERIT GOODS TIAP
MASYARAKAT MEMILIKI PREFERENSINYA SENDIRI DALAM
MENDISTRIBUSIKAN KEKAYAAN. PENENTUAN SIAPA YANG
BERHAK MENURUT HUKUM, AKAN MEMBERIKAN PENGARUH
YANG BESAR PADA PENDISTRIBUSIAN KEKAYAAN/
KEMAKMURAN. PELEPASAN HAK ATAU PEROLEHAN HAK
TERGANTUNG DARI APA YANG DIKEHENDAKI OLEH
MASYARAKAT.
20
3. HUKUM KEPEMILIKAN DAN KEWAJIBAN APABILA BIAYA
UNTUK MENENTUKAN NILAI DARI HAK UNTUK PERTAMA
KALI MELALUI NEGOSIASI ADALAH SANGAT BESAR, MAKA
MESKIPUN PERPINDAHAN HAK AKAN MEMBERIKAN
KEUNTUNGAN, PERPINDAHAN HAK TERSEBUT TIDAK AKAN
TERJADI. JIKA TERCAPAI PENILAIAN YANG SAMA, MAKA
PERPINDAHAN HAK YANG MENGUNTUNGKAN AKAN CEPAT
BERLANGSUNG. ATAU DENGAN PERKATAAN LAIN, TRANSFER
HAK BERLANGSUNG SEBAGAI HASIL NEGOSIASI PARA
PIHAK.
21

• PEMAKSIMALAN KEMAKMURAN DILIHAT SEBAGAI KONSEP
  ETIKA
• KEMAKMURAN DAN KEGUNAAN
• MEMAKSIMALKAN KEMAKMURAN, MORAL, DAN KEADILAN.
• PERATURAN HUKUM LEBIH BERPIJAK PADA KAIDAH
  KAIDAH MORAL MASYARAKAT DARI PADA APAKAH SUATU
  PERATURAN HUKUM EFISIEN ATAU TIDAK SECARA
  EKONOMIS. PENDEKATAN TERHADAP HUKUM LEBIH
  DIDASARKAN PADA KESADARAN HUKUM MASYARAKAT (MORAL
  SOCIETY), DARI PADA PENDEKATAN BERDASARKAN
  EFISIENSI, KECUALI YANG TERAKHIR INI MEMILIKI
  ALASAN YANG SANGAT KUAT.

22
PERMASALAHAN KEDILAN PADA DASARNYA BERKAITAN
DENGAN APARAT HUKUM YANG MEMPUNYAI KEKUATAN UNTUK
MEMAKSA PIHAK TERTENTU UNTUK MEMBERIKAN GANTI
RUGI KEPADA PIHAK YANG DIRUGIKAN. KEPUTUSAN YANG
DIAMBIL APARAT HUKUM ITU AKAN MEMPEROLEH
LANDASAN HUKUM BILA MENGADOPSI NILAI MORAL BAKU
YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT. NILAI MORAL
TERSEBUT MEMUAT NILAI , BAHWA ANGGOTA MASYARAKAT
DIHARAPKAN TIDAK MENIMBULKAN KERUGIAN PADA
ANGGOTA MASYARAKAT LAINNYA, DAN SEANDAINYA
MENIMBULKAN KERUGIAN MAKA PIHAK YANG MENIMBULKAN
KERUGIAN HARUS BERTANGGUNG JAWAB DAN MEMBAYAR
GANTI RUGI.
23

• PERSOALAN APAKAH MASYARAKAT WAJIB MEMAKSIMALKAN
  KEMAKMURAN, BERTOLAK DARI DUA PENDAPAT
• MASYARAKAT MEMPUNYAI KEWAJIBAN MORAL UNTUK
  MENDAHULUKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT SECARA
  KESELURUHAN DI DALAM SETIAP TINDAKANNYA, DAN
  MENYESUAIKAN DIRI DENGAN HAK SECARA MORAL,
  DIMANA ORANG LAIN JUGA BERTINDAK YANG SAMA.
• KEPENTINGAN SELURUH MASYARAKAT DIDASARKAN PADA
  KEMAKMURAN MASYARAKAT SECARA KESELURUHAN .
  MASYARAKAT SELALU LEBIH BAIK JIKA MEREKA LEBIH
  KAYA PADA BATAS-BATAS TERTENTU (PENDAPAT INI
  ABSURD).

24
NEGARA MENGINGINKAN ADANYA ATURAN HUKUM YANG
MENCEGAH TERJADINYA PERPINDAHAN HAK MILIK SECARA
PAKSA . NEGARA BERUPAYA MEMAKSIMALKAN KEMAKMURAN
MASYARAKAT SECARA KESELURUHAN , AKAN MENCIPTAKAN
HUKUM YANG MENOLAK MEMBENARKAN PERPINDAHAN HAK
MILIK SECARA PAKSA DALAM HAL NEGOSIASI ADALAH
MUNGKIN. KESIMPULANNYA PENINGKATAN KEMAKMURAN
MASYARAKAT TIDAK SELALU MEMBUAT MASYARAKAT
MENJADI LEBIH BAIK.