Intensive Course Human Resources Development Management

1
Intensive Course Human Resources Development
Management

• Management Trainee Program
• Delivered by
• Dr.Ir.J.F.X.Susanto.S.MBA.,MM

2
Management Trainee (MT) program adalah upaya
mencari dan memilih calon executive muda yang
potential secara sistimatis, dengan waktu yang
cukup, tepat dan berorientasi pada konsep
pemagangan dan On the Job Training
3
Overview

• Mengapa diperlukan MT Program.
• Hubungan kerja
• Lama program
• Sistim mentoring
• Rotation assignment
• Sistim yang makin populer dalam mencari tenaga
  executive
• Banyaknya perusahaan yang gagal dan tutup karena
  succession planningnya tidak jalan.
• Hidup perusahaan seumur pendirinya.

4
Alasan mengapa diadakan MT Program

• Perusahaan butuh tenaga executive muda yang
  potential.
• Adanya perkembangan perusahaan yang terencana
  dengan time frame yang jelas.
• Mendapatkan executive berpengalaman dan siap
  pakai sangat costly (mahal).
• Mempunyai cukup waktu untuk mencari pengganti
  executive yang akan pensiun.
• Untuk menilai calon executive yang handal butuh
  waktu lama.
• Sistim recruitment yang ketat tidak menjamin
  mendapatkan executive muda yang baik.
• Bisa lebih flexible dalam menyusun program
  traning sesuai kebutuhan perusahaan bagi calon
  executive.

5
Alasan mengapa diadakan MT Program

• Mencari tenaga executive muda yang potential
  untuk dikembangkan dan dipersiapkan menjadi team
  Management perusahaan.
• Mempersiapkan pengganti para executives yang akan
  pensiun atau resign.
• Memastikan succession plan tidak terganggu karena
  kekurangan potential candidates dari staff yang
  ada.
• MT akan lebih mendalami pola kerja diperusahaan,
  coping with the corporate culture.
• Akan lebih mengenal operational perusahaan secara
  detailed.
• Work attitude MT mudah dibentuk untuk menjadi
  executive professional.

6
Sistim Pemagangan dalam UU 13/2003

• Dalam UU 13/2003 Program Management Trainee ini
  tercantum pada Bab V mengenai PELATIHAN KERJA,
  yang terdapat pada Pasal 21 s/d. Pasal 27 sebagai
  Pemagangan.
• Berikut adalah isi dari pasal-pasal tersebut
  sebagai pedoman membuat program MT.

7
Sistim Pemagangan dalam UU 13/2003

• Pasal 21
• Pelatihan Kerja dapat diselenggarakan dengan
  sistim pemagangan.

8
Sistim Pemagangan dalam UU 13/2003

• Pasal 22
• Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian
  pemagangan antara peserta dengan pengusaha yan
  dibuat secara tertulis.
• Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada
  ayat (1), sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak
  dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka
  waktu pemagangan. Hak peserta pemagangan antara
  lain memperoleh uang saku dan/atau uang transpor,
  memperoleh jaminan sosial tenaga kerja,
  memperoleh setifikat apabila lulus diakhir
  program. Hak pengusaha antara lain berhak atas
  hasil/jasa peserta pemagangan, merekrut pemagang
  sebagai pekerja/buruh bila memenuhi persyaratan.
  Kewajiban peserta pemagangan antara lain menaati
  perjanjian pemagangan, dan mengikuti tata tertib
  perusahaan. Adapun kewajiban pengusaha antara
  lain menyediakan uang saku dan/atau uang transpor
  bagi peserta pemagangan, menyediakan fasilitas
  pelatihan, menyediakan instruktur, dan
  pelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja.
  Jangka waktu pemagangan bervariasi sesuai dengan
  jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai
  standar kompetensi yang ditetapkan dalam program
  pelatihan pemagangan.

9
Sistim Pemagangan dalam UU 13/2003

• Pasal 22
• Pemagangan yang disertakan tidak melalui
  perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada
  ayat (1), dianggap tidak sah dan status peserta
  berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang
  bersangkutan. Dengan status sebagai pekerja/buruh
  diperusahaan yang bersangkutan, maka berhak atas
  segala hal yang diatur dalam peraturan perusahaan
  atau perjanjian kerja bersama.

10
Sistim Pemagangan dalam UU 13/2003

• Pasal 23
• Tenaga kerja yang telah mengikuti program
  pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi
  kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga
  sertifikasi. Sertifikasi dapat dilakukan oleh
  lembaga sertifikasi yang dibentuk dan/atau
  diakreditasi oleh pemerintah bila programnya
  bersifat umum, atau dilakukan oleh perusahaan
  yang bersangkutan bila programnya bersifat khusus.

11
Sistim Pemagangan dalam UU 13/2003

• Pasal 24
• Pemagangan dapat dilaksanakan diperusahaan
  sendiri atau ditempat penyelenggaraan pelatihan
  kerja, atau perusahaan lain, baik didalam maupun
  diluar wilayah Indonesia.
• Sanksi administratif (diatur lebih lanjut oleh
  Menteri).

12
Sistim Pemagangan dalam UU 13/2003

• Pasal 25
• Pemagangan yang dilakukan diluar wilayah
  Indonesia wajib mendapat izin dari Menteri atau
  pejabat yang ditunjuk.
• Untuk memperoleh izin sebagaimana yang dimaksud
  pada ayat (1), penyelenggara pemagangan harus
  berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan
  ketentuan peraturan perundang-undangan yang
  berlaku.
• Ketentuan mengenai tata cara perizinan pemagangan
  diluar wilyah Indonesia sebagaimana dimaksud
  pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan
  Keputusan Menteri.
• Sanksi administratif (diatur lebih lanjut oleh
  Menteri).

13
Sistim Pemagangan dalam UU 13/2003

• Pasal 26
• Penyelenggaraan pemagangan diluar wilayah
  Indonesia harus memperhatikan
• Harkat dan martabat bangsa Indonesia.
• Penguasaan kompetensi yang lebih tinggi dan
• Perlindungan dan kesejahteraan peserta
  pemagangan, termasuk pelaksanaan ibadahnya.
• Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat
  menghentikan pelaksanaan pemagangan diluar
  wilayah Indonesia apabila didalam pelaksanaannya
  ternyata tidak sesuai dengan ketentuan
  sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

14
Sistim Pemagangan dalam UU 13/2003

• Pasal 27
• Menteri dapat mewajibkan kepada perusahaan yang
  memenuhi persyaratan untuk melaksanakan program
  pemagangan.
• Dalam menetapkan persyaratan sebagaimana dimaksud
  pada ayat (1), Menteri harus memperhatikan
  kepentingan perusahaan, masyarakat, dan negara.
• Yang dimaksud dengan kepentingan perusahaan
  dalam ayat ini adalah agar terjamin tersedianya
  tenaga kerja terampil dan ahli pada tingkat
  kompetensi tertentu seperti juru las spesialis
  dalam air. Yang dimaksud dengan kepentingan
  masyarakat misalnya untuk membuka kesempatan bagi
  masyarakat memanfaatkan industri yang bersifat
  spesifik seperti teknologi budidaya tanaman
  dengan kultur jaringan. Yang dimaksud dengan
  kepentingan negara misalnya untuk menghemat
  devisa negara, maka perusahaan diharuskan
  melaksanakan program pemagangan seperti keahlian
  membuat alat-alat pertanian modern.

15
Sistim Pemagangan dalam UU 13/2003

• Pasal 28
• Untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam
  penetapan kebijakan serta melakukan koordinasi
  pelatihan kerja dan pemagangan dibentuk lembaga
  koordinasi pelatihan kerja nasional.
• Pembentukan, keanggotaan, dan tata cara lembaga
  koordinasi pelatihan kerja sebagaimana dimaksud
  pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

16
Sistim Pemagangan dalam UU 13/2003

• Pasal 29
• Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
  melakukan pembinaan pelatihan kerja pemagangan.
• Pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan yang
  ditujukan ke arah peningkatan relevansi,
  kualitas, dan effisiensi penyelenggaraan
  pelatihan kerja dan produktivitas.
• Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud
  pada ayat (2), dilakukan melalui pengembangan
  budaya produktif, etos kerja, teknologi, dan
  effisiensi kegiatan ekonomi, menuju terwujudnya
  produktivitas nasional.

17
Sistim Pemagangan dalam UU 13/2003

• Pasal 30
• Untuk meningkatkan produktivitas sebagaimana
  dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dibentuk lembaga
  produktivitas yang bersifat nasional.
• Lembaga produktivitas sebagaimana dimaksud pada
  ayat (1) berbentuk jejaring kelembagaan pelayanan
  peningkatan produktivitas, yang bersifat lintas
  sektor maupun daerah.
• Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga
  produktivitas nasional sebagaimana dimaksud pada
  ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

18
MT Program - Schedule
Recruitment selection Fresh graduate through University, advertisement. Interview Selection, Medical Test, Psychological Assessment (optional). Month 1
Signing MT Contract PKWT, 6 months, 1 or 2 years as Trainee. Trainees will be evaluated on monthly basis by the respective mentor and subject to contract discontinuation. Month 1
Training program Corporate induction, Policy Procedure, Supervisory Managerial skill, technical skills, Executive Development Training, Project Assignment. Month 1 6
Rotating Assignment / OJT _at_ 3 months in each department, max 6 months. Dept. Heads will submit report and evaluation. Month 1 24
Final Evaluation By Management team, coordinated by HRD Mgr. Each Trainee will conduct a presentation to the Management Team. See Sistim Penilaian MT. Month 24
Appointment for placement At the most suitable area based on the requirement and potential of the Trainee. Month 24
19
Compensation

• Tidak disebut sebagai gaji, tapi sebagai honor,
  uang saku, uang transport, tunjangan trainee,
  dll.
• Rate khusus dalam struktur dan skala penggajian
  perusahaan.
• Diberikan secara bulanan, tanpa uang lembur.

20
Content of Agreement

• Tanggal perjanjian
• Komparasi / para pihak
• Scope perjanjian
• Jangka waktu perjanjian
• Jam kerja
• Kewajiban para pihak
• Kompensasi
• Evaluasi berkala
• Evaluasi terakhir
• Penempatan
• Medical chek up
• Kerahasiaan perusahaan

21
Keuntungan Kerugian
KEUNTUNGAN ANTARA LAIN KERUGIAN ANTARA LAIN
Lebih mudah menseleksi Trainee. Risiko biaya yang telah dikeluarkan kalau trainee tidak jadi diangkat.
Bisa menempatkan calon sesuai dengan kompetensinya (Job Fits Person). Trainee mengundurkan diri dengan alasan tidak mampu.
Persiapan succession plan akan lebih baik. Sering menghadapi sikap yang tidak menerima dari karyawan lama karena takut tersaingi.
Mudah menilai Trainee karena ada program training dan assignment yang harus dilakukan. Para mentor kurang serius memberikan bimbingan.
Trainee membawa keahlian akademis yang berguna diperusahaan. Porsi dikelas lebih banyak dari actual work, sehingga terlihat kurang produktif.
22
Performance Evaluation

• Evaluasi dilakukan on monthly basis, oleh mentor
  yang bertanggung jawab.
• Trainee yang tidak perform segera diputus
  kontraknya, tidak harus menunggu sampai akhir
  kontrak.
• Selain monthly evaluation juga di-evaluate pada
  saat Trainee melakukan presentasi akhir.

23
Contoh Evaluation Form MTpada presentasi akhir
24
Contoh Evaluation Form MToleh Mentor
25
Semoga Bermanfaat