Intensive Course Human Resources Development Management

1
Intensive Course Human Resources Development
Management

• Industrial Relations in Indonesia
• Delivered by
• Dr.Ir.J.F.X.Susanto.S.MBA.,MM

2
Industrial RelationsUntuk Kesejahteraan
Karyawan Industrial Peace
3
Overview on Industrail Relations today

• Sejak reformasi, IR bergeser dari kedudukannya
  semula.
• Kebebasan dalam berbagai aspek.
• UU 21/2000 Tentang Serikat Pekerja, Multi Unions
  System.
• Conflict Management Antara kepentingan
  pengusaha dan kepentingan karyawan.
• UU 13/2003 Ketenagakerjaan dan UU 2/2004 PPHI.

4
Apa Hubungan Industrial Itu ?

• Industrial Relations adalah bentuk hubungan yang
  terjadi dalam pekerjaan antara kelompok karyawan
  dengan perusahaan.

5
Pengertian

• Suatu hubungan yang terbentuk antara
• pelaku proses produksi barang atau jasa
• yaitu pekerja, pengusaha dan pemerintah yang
• didasarkan atas nilai-nilai dan merupakan
• manisfestasi dari keseluruhan sila-sila
• Pancasila dan UUD 1945

6
Human Resources Management Industrial Relations
Management

• HRM mengurusi hal-hal yang terkait dalam hubungan
  kerja antara karyawan sebagai individu dengan
  perusahaan.
• IRM mengurusi hal-hal yang terkait dalam hubungan
  kerja antara kelompok karyawan dengan perusahaan.

7
Tujuan

• Mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
• yaitu masyarakat adil makmur, melalui penciptaan
  ketenangan kerja dan usaha, ketertiban dan rasa
• aman serta kegairahan kerja.

8
Azas-azas

• Azas mufakat
• Azas usaha bersama dan kekeluargaan
• Azas demokrasi
• Azas adil dan merata
• Azas peri kehidupan dalam keseimbangan
• Azas kesadaran hukum
• Azas kepercayaan pada diri sendiri

9
Dua Azas Yang Sangat Penting

• Dalam pelaksanaan HIP, dua azas yang
• sangat penting adalah
• Azas kekeluargaan dan gotong royong
• Azas musyawarah dan mufakat

10
3 Azas Kerjasama

• Sebagai manisfestasi dari kedua azas itu
• HIP mendasarkan diri pada 3 azas kerjasama
• Sebagai teman seperjuangan.
• Distribusi hasil usaha secara adil dan layak,
  serasi dan sesuai dengan prestasi kerja.
• Sama-sama bertanggung jawab.

11
Ciri-ciri

• Bekerja adalah pengabdian kepada Tuhan, sesama
  manusia, masyarakat, bangsa dan negara.
• Pekerja dianggap sebagai manusia pribadi dengan
  segala harkat dan martabatnya
• Mengutamakan kepentingan bersama, yaitu
  keselarasan usaha.
• Musyawarah mufakat untuk menyelesaikan perbedaan
  pendapat (kepentingan).
• Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

12
Sikap

• Sikap sosial, mengutamakan dan mencerminkan
  kesatuan dan persatuan nasional, tenggang rasa,
  gotong royong, terbuka, bantu-membantu.
• Sikap mental, dimana para pelaku dianggap sebagai
  teman seperjuangan, saling hormat menghormati,
  mengerti kedudukan dan peranannya, serta memahami
  hak dan kewajiban keseluruhan proses produksi.

13
Sarana

• Lembaga kerjasama Bipartit
• Lembaga kerjasama Tripartit.
• Perjanjian Kerja Bersama (KKB)
• Perundang-undangan ketenagakerjaan
• Lembaga P4D, P4P ? Setelah Januari 2005 PPHI
  
• Pendidikan dan penyuluhan HIP
• Organisasi ketenagakerjaan
• Kelembagaan lainnya

14
Lembaga Kerjasama Bipartit

• Lembaga kerjasama Bipartit
• Unsur Wakil Management Wakil Karyawan
• Sebagai forum komunikasi
• Menghasilkan rekomendasi kepada Management
• Tidak mengambil keputusan, tapi hanya memberikan
  saran-saran.
• Dapat bekerjasama dengan lembaga lain diluar
  perusahaan.
• Lebih konsentrasi kepada kesempatan pengembangan
  SDM.

15
Lembaga Kerjasama Tripartit.

• Terdiri dari Dept. / Dinas Ketenagakerjaan,
  Serikat Pekerja dan Assosiasi Pengusaha (APINDO).
• Belakangan jarang kedengaran kegiatan lembaga
  ini.
• Bersifat nasional dan ada juga ditingkat daerah.

16
Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

• Hasil rundingan antara Management dan PUK Serikat
  Pekerja.
• Sebagai pengganti Peraturan Perusahaan.
• Berlaku 2 tahun dan dapat diperpanjang.
• Sebagai kejelasan penjabaran hak dan kewajiban
  dari masing-masing Pihak.
• Outline PKB digariskan oleh Depnaker.
• Haruslah berfungsi sebagai dokumen legal yang
  tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak.
• Kedua belah pihak harus konsekwen dengan isinya.

17
Perundang-undangan ketenagakerjaan

• Undang-undang
• Kepmen

18
Lembaga P4D, P4P

• Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
  Daerah / Pusat.
• Panitia Daerah / Panitia Pusat
• Labor Court dalam bentuk lain di Indonesia.
• Ada 3 unsur Tripartit didalamnya
• Dinas Tenaga Kerja
• APINDO
• SPSI
• Keputusan mengikat.
• Veto Menteri

19
Pengadilan PPHI (Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial)

• Berdasarkan UU 02/2004
• Berada di Pengadilan Tinggi.
• Melalui lembaga / sistim
• Bipartite Body
• Mediator
• Consiliator
• Arbitrator

20
Pendidikan dan penyuluhan HIP

• Kursus HIP (Hubungan Industrial Pancasila), yang
  kemudian diganti dengan HII (Hubungan Industrial
  Indonesia).
• IWLTKP (Iuran Wajib Latih Tenaga Kerja
  Perusahaan), kemudian diganti dengan DPKK (Dana
  Pendidikan Keterampilan Kerja) merupakan dana
  yang harus dibayar oleh Tenaga Kerja Asing setiap
  tahun.
• Kerjasama DEPNAKER, APINDO SPSI.

21
Organisasi ketenagakerjaan

• SPTP (Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan)
• Serikat Pekerja Lapangan Pekerjaan (SPLP)
• SPSI
• FPSI
• Federasi Confederasi

22
Serikat Pekerja Tujuannya

• Menciptakan kehidupan dan penghidupan perburuhan
  yang selaras dan serasi dengan jalan membela dan
  mempertahankan kepentingan kaum Buruh menuju
  kearah terwujudnya tertib sosial, tertib hukum
  dan tertib demokrasi.
• Meningkatkan kesejahteraan kaum Buruh serta
  memperjuangkan nasib, syarat-syarat kerja
  penghidupan yang layak sesusai dengan kemanusiaan
  yang adil dan beradab.

23
Tujuan Dan Fungsi Lembaga Bipartit

• Mewujudkan ketenangan kerja, menegakkan disiplin
  dan menciptakan ketenangan kerja.
• Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan
  pengembangannya serta menjaga kelangsungan hidup
  perusahaan.
• Mengembangkan motivasi dan partisipasi pekerja
  sebagai partner didalam perusahaan.

24
Tujuan Dan Fungsi Lembaga Bipartit (Lanjutan)

• Menampung, menanggapi dan memecahkan
  masalah-masalah ketenagakerjaan serta menghidari
  secara dini kemungkinan timbulnya kesalahpahaman
  atau perbedaan pendapat yang menyangkut
  kepentingan bersama.
• Menunjang terciptanya disiplin dan gairah kerja.
• Menegakkan eksistensi dan peranan lembaga-lembaga
  yang berkaitan dengan kepentingan ketenagakerjaan.

25
Kepengurusan Lembaga Kerjasama Bipartit

• Bersifat kolektif
• Pengurus terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan
  Sekretaris yang semuanya merangkap sebagai
  anggota, dan tiga orang anggota.
• Jabatan Ketua dijabat secara tetap dan periodik.
• Pengurus dipilih secara musyawarah dan mufakat
  oleh dan dari anggota.
• Pengurus menetapkan jadwal serta waktu rapat dan
  acara sidang.

26
Ruang Lingkup Mekanisme Kerja Bipartit

• Waktu, acara dan materi sidang dapat diusulkan
  oleh pengusaha, Serikat Pekerja atau oleh LKS
  Bipartit sendiri.
• Merupakan lembaga tersendiri dan bekerjasama
  dengan P2K3 atau SPSI.
• Hubungan dengan lembaga lain bersifat kordinatif.
  konsulatitif dan komunikatif.
• Tidak mengambil alih tugas-tugas Serikat Pekerja
  ataupun Management perusahaan.
• Hasil konsultasi dan komunikasi hanya merupakan
  saran, rekomendasi dan memorandum bagi Management
  dan pekerja secara intern.

27
Kewenangan Bipartit

• Saran merupakan kesepakatan kedua belah pihak
  yang tidak mengikat.
• Rekomendasi merupakan kesepakatan bersama yang
  mempunyai bobot yang urgent untuk diperhatikan
  sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan.
• Memorandum merupakan hasil kesepakatan yang sudah
  pernah diajukan kepada kedua belah pihak atau
  ketentuan-ketentuan lain yang sudah disepakati
  oleh masing-masing pihak tetapi belum terealisir
  atau dilaksanakan.

28
Visi Karyawan Terhadap Perusahaan

• Mengerti tujuan perusahaan
• Mengerti tugas pokok fungsi jabatan (job
  function)
• Mengerti tanggung jawab dan job masing-masing
• Mengerti peranan dalam organisasi perusahaan
• Mengerti mengenai kewajiban hak

29
Misi Tanggung Jawab Perusahaan

• Mencari keuntungan / laba
• Tanggung jawab kepada pemegang saham
• Memenuhi kewajiban kepada pemerintah (pajak,
  devisa, pad)
• Penyerapan tenaga kerja
• Meningkatkan kesejahteraan karyawan
• Tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat.

30
Bagaimana Karyawan Menjadi Produktif (1)

1. Adanya pelatihan yang memadai
2. Penghargaan untuk suatu pekerjaan yang
   dilaksanakan dengan baik
3. Lingkungan kerja yang sesuai
4. Fasilitas dan bahan-bahan yang memadai
5. Dukungan supervisor
6. Management yang partisipatif
7. Pengawasan yang konsisten
8. Prioritas pekerjaan yang jelas

31
Bagaimana Karyawan Menjadi Produktif (2)

1. Tekanan pekerjaan minimal
2. Evaluasi yang terus menerus atas tugas-tugas
   pekerjaan
3. Kepemimpinan yang cakap dan berpengetahuan luas
4. Lingkungan fisik yang menyenangkan
5. Kesempatan untuk ber-inisiatif dan bereaksi
6. Kepercayaan
7. Pemakaian saran-saran yang membangun

32
Usaha Alternative Meningkatkan Produktivitas

• Jam kerja dikurangi
• Cuti lebih panjang
• Kenaikan gaji
• Profit sharing (bonus)
• Olah raga rekreasi
• Pelatihan
• Human relations
• Kepekaan
• Leadership
• Analisa kerja, perencanaan pengendalian

33
Semoga Bermanfaat Bagi Pekerjaan Karir Anda