Oleh

1
Pabean dan Bea Cukai

• Oleh
• Rino Desanto W., S.E.

2
Kepabeanan dan Cukai
3
Kepabeanan dan Cukai

• Kementerian Keuangan, (dahulu Departemen
  Keuangan) adalah kementerian dalam Pemerintah
  Indonesia yang membidangi urusan keuangan.
• Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disingkat DJBC
  atau bea cukai adalah nama dari sebuah instansi
  pemerintah yang melayani masyarakat di bidang
  kepabeanan dan cukai.
• Kepabeanan sendiri berarti segala sesuatu yang
  berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas
  barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta
  pemungutan bea masuk dan bea keluar.

4
Kepabeanan dan Cukai

• Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan
  terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai
  sifat dan karakteristik tertentu, yaitu
• Konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya
  perlu diawasi.
• Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif
  bagi masyarakat atau lingkungan hidup.
• Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara
  demi keadilan dan keseimbangan.

5
Kepabeanan dan Cukai

• Barang kena cukai meliputi
• Etil alkohol atau etanol,
• Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar
  berapa pun,
• Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu,
  rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan
  tembakau lainnya,
• Penerimaan Direktorat Jenderal Bea Cukai sampai
  dengan akhir 2011 secara rinci adalah untuk Bea
  Masuk mencapai Rp25,057 triliun atau 116,5 persen
  dari yang ditargetkan, Bea Keluar Rp28,626 (112,5
  persen), Cukai Rp75,663 triliun (111,2 persen).

6
Tugas dan Fungsi DJBC

• Tugas dan fungsi DJBC adalah berkaitan erat
  dengan pengelolaan keuangan negara, antara lain
  memungut bea masuk berikut pajak dalam rangka
  impor (PDRI) meliputi (PPN Impor, PPh Pasal 22,
  PPnBM) dan cukai.
• Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar
  (sering disebut sisi penerimaan) ke dalam kas
  negara adalah dari sektor pajak dan termasuk
  didalamnya adalah bea masuk dan cukai yang
  dikelola oleh DJBC.

7
Tugas dan Fungsi DJBC

• Selain itu, tugas dan fungsi DJBC adalah
  mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi
  peredaran minuman yang mengandung alkohol atau
  etil alkohol, dan peredaran rokok atau barang
  hasil pengolahan tembakau lainnya.
• Seiring perkembangan zaman, DJBC bertambah fungsi
  dan tugasnya sebagai fasilitator perdagangan,
  yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan
  pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu.

8
Pengangkut

• Pengangkut adalah orang, kuasanya, atau yang
  bertanggung jawab atas pengoperasian sarana
  pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang.
• Sarana Pengangkut adalah kendaraan/angkutan
  melalui laut, udara, atau darat yang dipakai
  untuk mengangkut barang dan/atau orang.
• Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP)
  adalah pemberitahuan tentang rencana kedatangan
  sarana pengangkut yang disampaikan oleh
  pengangkut ke suatu Kantor Pabean.
• Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut (JKSP) adalah
  pemberitahuan tentang rencana kedatangan sarana
  pengangkut yang mempunyai jadwal kedatangan
  secara teratur dalam suatu periode tertentu, yang
  disampaikan oleh pengangkut ke suatu Kantor
  Pabean.

9
Kedatangan Sarana Pengangkut

• 1.Kewajiban sarana pengangkut sebelum kedatangan
• Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang
  dari Luar daerah pabean atau Dalam daerah
  pabean yang mengangkut barang impor, barang
  ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang
  diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean
  melalui luar daerah pabean.
• Wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana
  pengangkut (RKSP) ke kantor pabean tujuan sebelum
  kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana
  pengangkut darat.

10
Kedatangan Sarana Pengangkut

• Kewajiban penyerahan RKSP dilakukan
• a. untuk sarana pengangkut melalui laut
• 1) paling lambat 24 (dua puluh empat) jam
  sebelum kedatangan sarana pengangkut, atau
• 2) paling lambat sebelum kedatangan sarana
  pengangkut, dalam hal waktu tempuh kurang dari 24
  jam.
• b. untuk sarana pengangkut melalui udara, paling
  lambat sebelum kedatangan sarana pengangkut.

11
Kedatangan Sarana Pengangkut

• Pengangkut yang sarana pengangkutnya mempunyai
  jadwal kedatangan secara teratur dalam suatu
  periode tertentu, cukup menyerahkan Jadwal
  Kedatangan Sarana Pengangkut (JKSP) kepada
  Pejabat Bea dan Cukai di setiap Kantor Pabean
  yang akan disinggahi paling lambat sebelum
  kedatangan yang pertama dalam jadwal tertentu.
• Pengangkut wajib memberitahukan setiap perubahan
• RKSP, paling lambat pada saat kedatangan sarana
  pengangkut
• JKSP, paling lambat pada saat kedatangan pertama
  sarana pengangkut.
• Pemberitahuan RKSP dan JKSP yang telah diterima
  dan mendapat nomor pendaftaran di Kantor Pabean
  merupakan Pemberitahuan Pabean BC 1.0.

12
Kedatangan Sarana Pengangkut

• 2. Kewajiban sebelum melakukan pembongkaran
  barang
• Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki
  daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan
  berupa Inward Manifest dalam bahasa Indonesia
  atau bahasa Inggris kepada Pejabat di Kantor
  Pabean.
• Penyerahan manifes dilakukan sebelum melakukan
  pembongkaran atau pemuatan barang.
• Inward Manifest adalah daftar cargo yang dibawa
  saat datang/masuk Kawasan Pabean,

13
Kedatangan Sarana Pengangkut

• Dalam hal tidak segera dilakukan
  pembongkaran/pemuatan, kewajiban penyerahan
  dilaksanakan
• Paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak
  kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana
  pengangkut yang melalui laut
• Paling lambat 8 (delapan) jam sejak kedatangan
  sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang
  melalui udara atau
• Pada saat kedatangan sarana pengangkut, untuk
  sarana pengangkut yang melalui darat.

14
Kedatangan Sarana Pengangkut

• Kewajiban penyerahan pemberitahuan dikecualikan
  bagi
• Sarana pengangkut yang tidak melakukan
  pembongkaran dan pemuatan barang dan
• Berlabuh/lego jangkar paling lama 24 (dua puluh
  empat) jam sejak kedatangan untuk sarana
  pengangkut melalui laut dan
• Mendarat paling lama 8 (delapan) jam sejak
  kedatangan untuk sarana pengangkut melalui udara.
• Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari
  luar Daerah Pabean, apabila sarana pengangkutnya
  tidak mengangkut barang sebagaimana dimaksud di
  atas, wajib menyerahkan pemberitahuan nihil.

15
Kedatangan Sarana Pengangkut

• Selain Pemberitahuan berupa IM, paling lambat
  pada saat kedatangan sarana pengangkut,
  pengangkut wajib menyerahkan
• Daftar penumpang dan/atau awak sarana pengangkut
• Daftar bekal sarana pengangkut
• Daftar perlengkapan/ inventaris sarana
  pengangkut
• Stowage Plan atau Bay Plan untuk sarana
  pengangkut melalui laut
• Daftar senjata api dan amunisi dan
• Daftar obat-obatan termasuk narkotika yang
  digunakan untuk kepentingan pengobatan.
• STOWAGE PLAN gambaran informasi kondisi muatan
  yang berada dalam ruang muat baik mengenai Letak,
  Jumlah dan Berat muatan sesuai consignment mark
  (tanda pengapalan) bagi masing-masing pelabuhan
  tujuannya

16
Kedatangan Sarana Pengangkut

• Inward Manifest sebagaimana dimaksud di atas,
  yang telah diterima dan mendapat nomor
  pendaftaran di Kantor Pabean merupakan
  Pemberitahuan Pabean BC 1.1 dan berlaku sebagai
  persetujuan pembongkaran barang.
• 3. Sanksi
• Pengangkut yang tidak melaporkan rencana
  kedatangannya dikenai sanksi administrasi berupa
  denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta
  rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima
  puluh juta rupiah).
• Pengangkut yang tidak memenuhi mencantumkan
  barang yang diangkutnya dan melaporkan
  pembongkarannya dikenai sanksi administrasi
  berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00
  (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak
  Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

17
Keberangkatan Sarana Pengangkut

• Kewajiban sarana pengangkut sebelum
  keberangkatan.
• Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan
  berangkat menuju
• Ke luar Daerah Pabean atau
• Ke dalam Daerah Pabean dengan membawa Barang
  impor, Barang ekspor dan/atau barang asal Daerah
  Pabean yang diangkut ke dalam Daerah Pabean
  lainnya melalui luar Daerah Pabean,
• Wajib menyerahkan pemberitahuan berupa Outward
  Manifest dalam bahasa Indonesia atau bahasa
  Inggris kepada Pejabat di Kantor Pabean.
• Kewajiban menyerahkan pemberitahuan di atas
  dilaksanakan paling lambat sebelum keberangkatan
  sarana pengangkut

18
Registrasi Importir

• Importir adalah orang perseorangan atau badan
  hukum pemilik Angka Pengenal Importir (API) atau
  Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) yang
  mengimpor barang. API diperoleh dari Menteri
  Perdagangan.
• Untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean,
  importir wajib melakukan registrasi importir
• Registrasi importir adalah kegiatan pendaftaran
  yang dilakukan oleh importir dengan mengajukan
  permohonan ke Dirjen Bea dan Cukai untuk
  mendapatkan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)
• NIK adalah nomor identitas yang bersifat pribadi
  yang diberikan oleh Bea dan Cukai kepada importir
  yang telah melakukan registrasi untuk mengakses
  atau berhubungan dengan sistem kepabeanan yang
  menggunakan teknologi informasi maupun secara
  manual

19
Registrasi Importir
20
Registrasi Importir

• Tujuan Registrasi
• Registrasi importir dilakukan dalam rangka tertib
  administrasi untuk menjamin dipenuhinya hak-hak
  negara, karena importir yang melakukan kegiatan
  impor dapat diketahui secara jelas eksistensinya,
  penanggungjawabnya, jenis usahanya, dan
  auditability (kepastian penyelenggaraan
  pembukuan)nya.
• Produk yang dikeluarkan dari Registrasi Importir
  adalah SPR (Surat Pemberitahuan Registrasi) yang
  didalamnya terdapat NIK (Nomor Identitas
  Kepabeanan).
• Importir yang belum mendapatkan NIK, dapat
  dilayani pemenuhan kewajiban kepabeanannya untuk
  1 (satu) kali pemberitahuan pabean impor setelah
  mendapat persetujuan dari kepala kantor pabean

21
Registrasi Importir

• Manfaat Registrasi
• Selain demi tertib adminitrasi, dari registrasi
  Importir juga diharapkan dapat member manfaat
  bagi DJBC, antara lain
• Dapat mengenali importir dengan lebih baik,
  sehingga dapat disusun profil importir dengan
  lebih akurat
• Dapat memberikan tingkat pelayanan dan pengawasan
  yang lebih tepat pada masing-masing importir
• Dapat menjamin pemenuhan hak-hak negara
• Dapat menciptakan iklim perdagangan yang sehat
  (fair trade)

22
Registrasi Importir

• Registrasi Importir tidak diperlukan bagi
• Perwakilan negara asing pejabatnya
• Badan internasional pejabatnya
• Barang pribadi penumpang, awak sarana
  pengangkut,pelintas batas dan barang kiriman
• Barang kiriman hadiah dan hibah
• Barang pindahan
• Barang untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial,
  kebudayaan atau penanggulangan bencana alam
• Barang untuk keperluan pemerintah/lembaga negara
  lainnya yang diimpor sendiri oleh lembaga
  tersebut
• Barang-barang yang mendapat persetujuan impor
  tanpa API/APIT dari Dirjen Kerjasama Perdg Inter.

23
Registrasi Importir

• Pemblokiran NIK
• Direktur Jenderal melakukan pemblokiran NIK
  dengan memberitahukan tindakan pemblokiran kepada
  importir dengan disertai alasan yang jelas, yaitu
  
• Selama 12 bulan berturut-turut tidak melakukan
  kegiatan impor Dari hasil penelitian penilaian
  kembali ditemukan
• Eksistensi tidak sesuai dengan pemberitahuan
• Identitas pengurus dan penanggung jawab tidak
  sesuai pemberitahuan
• API/ APIT habis masa berlakunya dan/ atau
• Tidak menyelenggarakan pembukuan. 

24
Registrasi Importir

• Pencabutan NIK
• Direktur Jenderal dapat melakukan pencabutan NIK
  dengan memberitahukan tindakan pencabutan kepada
  importir disertai alasan yang jelas, yaitu
• Importir melakukan pelanggaran pidana kepabeanan,
  cukai, dan/atau perpajakan dengan kekuatan hukum
  tetap
• Dalam waktu 3 bulan setelah pemblokiran importir
  tidak memperbaiki data/dokumen
• API / APIT dicabut
• Diminta oleh instansi yang menerbitkan API/APIT
• Importir dinyatakan pailit oleh pengadilan
  dan/atau
• Diminta oleh importir yang bersangkutan

25
Bea Masuk

• Import barang dari Luar Negeri bisa melalui
  FEDEX, UPS, POS.
• Perusahaan Jasa Titipan (PJT) adalah perusahaan
  yang memperoleh izin usaha jasa titipan dari
  instansi terkait serta memperoleh persetujuan
  untuk melaksanakan kegiatan kepabeanan dari
  Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan
• Pengertian harga barang cost (C)asuransi
  insurance (I)Ongkos kirim freight (F)

26
Bea Masuk

• 1. untuk barang impor tidak melalui PJT - Bea
  masuk CIF tarif bea masuknya (bisa 0, 5,
  10 dst lihat di BTBMI)- PPN (CIF bea masuk)
  10- PPh (CIF bea masuk) 7.5 (bisa kena
  2,5 bila punya API, atau terkena 15 bila tidak
  punya NPWP)

27
Bea Masuk

• 2. untuk barang impor melalui PJT or kantor
  postata cara perhitungan sama dengan formula
  diatas, hanya sebelumnya CIF 50 USDuntuk
  barang dgn harga dibawah 50 dolar gratis / free
  tidak bayar bea masuk dan pajak- Bea masuk
  (CIF-50) tarif bea masuknya- PPN (CIF-50)
  bea masuk 10- PPh (CIF-50) bea masuk
  7.5

28
Bea Masuk

• contoh harga barang US 223, ongkir 48 gt CIF
  223 48 271, jenis barang handphone (tarif
  bea masuk dlm BTBMI 0)- Bea masuk ( 271
  50) 0 0- PPN ((271-50) 0) 10
  22,1
• - PPh ((271-50) 0) 7,5 16.575 total
  tagihan 22,1 16.575 38.675 9.000,-
  Rp. 348.074,- (pembulatan)Ijin untuk memasukkan
  handphone harus ada sertifikat postel

29
Bea Masuk
30
Pemberitahuan Pabean Ekspor

• Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) adalah
  pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka
  melaksanakan Kewajiban Pabean Ekspor dalam bentuk
  dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang
  Kepabeanan.
• Pemberitahuan Pabean Ekspor terdiri dari
• a.Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan
• b.Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai Ke Luar
  Daerah Pabean

31
Pemberitahuan Pabean Ekspor

• PEB dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di
  atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.
• Formulir PEB ditetapkan dengan kode BC 3.0.
• Formulir Pemberitahuan dibuat dengan ketentuan
• a. Menggunakan kertas berukuran A4 (210 x 297
  mm)
• b. Terdiri atas satu lembar pemberitahuan dan
  dapat disertai lembar lanjutan serta lembar
  lampiran.
• Dibuat rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan
• 1. Kantor Pabean
• 2. Badan Pusat Statistik (BPS)
• 3. Bank Indonesia (BI)

32
Pemberitahuan Pabean Ekspor

• PEB harus diisi secara lengkap dengan menggunakan
  Bahasa Indonesia, huruf latin, dan angka arab.
• Pengisian PEB dapat menggunakan Bahasa Inggris
  dalam hal
• a. Penyebutan nama tempat atau alamat
• b. Penyebutan nama orang atau badan hukum
• c. Penyebutan uraian jenis barang ekspor yang
  tidak ada padanan katanya dalam Bahasa Indonesia
• d. Penyebutan uraian jenis barang ekspor yang ada
  padanan katanya dalam Bahasa Indonesia, tetapi
  perlu menyebutkan istilah teknis dalam Bahasa
  Inggris terkait dengan istila yang dikenal secara
  internasional.

33
Pemberitahuan Pabean Ekspor

• Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai Ke Luar Darah
  Pabean disampaikan dalam bentuk tulisan di atas
  formulir dengan kode BC 3.2.
• Formulir pemberitahuan dibuat dengan ketentuan
• a. Menggunakan kertas berukuran A4 (210 x 297
  mm)
• b. Terdiri dari satu lembar pemberitahuan dan
  dibuat dalam rangkap satu untuk Kantor Pabean.

34
Pemberitahuan Pabean Ekspor

• Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai sebagaimana
  dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus diisi secara
  lengkap dengan menggunakan Bahasa Indonesia,
  huruf latin, dan angka arab.
• Pengisian Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai Ke
  Luar Daerah Pabean dapat menggunakan Bahasa
  Inggris.

35
Bea Keluar

• Cara Perhitungan
• Advalorum (Harga Ekspor)Tarif bea keluar x
  Jumlah Satuan Barang x Harga Ekspor x Nilai tukar
  mata uang
• SpesifikTarif Bea Keluar Per Satuan Barang Dalam
  Satuan Mata Uang Tertentu x Jumlah Satuan Barang
  x Nilai Tukar Mata Uang.

36
Bea Keluar

• Penetapan barang yang dikenai bea keluar dan
  tarifnya, berdasarkan Menteri Keuangan dengan
  pertimbangan menteri yang berkaitan dengan barang
  tersebut (Menteri Perdagangan, Menteri
  Perindustrian, Badan-badan lain).
• Tarif Bea Keluar ditetapkan paling tinggi 60
  (enam puluh persen) dari Harga Ekspor atau
  nominal tertentu yang besarnya equivalen dengan
  60

37
Bea Keluar

• Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan
  Undang- Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap
  barang ekspor.
• Harga Patokan Ekspor yang selanjutnya disingkat
  HPE adalah harga patokan yang ditetapkan secara
  periodik oleh menteri yang tugas dan tanggung
  jawabnya di bidang perdagangan setelah
  berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga
  pemerintah non kementerian/kepala badan teknis
  terkait.
• Harga Ekspor adalah harga yang digunakan untuk
  penghitungan Bea Keluar.

38
Bea Keluar

• Harga Referensi adalah harga rata-rata
  internasional dan/atau harga rata-rata bursa
  komoditi tertentu di dalam negeri untuk penetapan
  tarif Bea Keluar yang ditetapkan secara periodik
  oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di
  bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan
  menteri/kepala lembaga pemerintah non
  departemen/kepala badan teknis
• Untuk Harga Referensi sampai dengan USD 750 per
  ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana Kolom 1
  pada Lampiran I. Peraturan Menteri Keuangan No
  128 Tahun 2011.
• Untuk Harga Referensi lebih dari USD 750 per ton
  sampai dengan USD 800 per ton, tarif pada Kolom
  2.

39
Bea Keluar

• c. Untuk Harga Referensi lebih dari USD 800 per
  ton sampai dengan USD 850 per ton (Kolom 3).
• Untuk Harga Referensi lebih dari USD 850 per ton
  sampai dengan USD 900 per ton (Kolom 4).
• Untuk Harga Referensi lebih dari USD 900 per ton
  sampai dengan USD 950 per ton (Kolom 5).
• Untuk Harga Referensi lebih dari USD 950 per ton
  sampai dengan USD 1,000 per ton (Kolom 6).
• Untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,000 per
  ton sampai dengan USD 1,050 per ton (Kolom 7).
• Untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,050 per
  ton sampai dengan USD 1,100 (Kolom 8).

40
Bea Keluar

• Untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,100 per
  ton sampai dengan USD 1,150 per ton (Kolom 9).
• Untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,150 per
  ton sampai dengan USD 1,200 per ton (Kolom 10).
• Untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,200 per
  ton sampai dengan USD 1,250 per ton (Kolom 11).
• Untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,250 per
  ton (Kolom 12).

41
BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF
BEA KELUAR
K E L NO  JENIS BARANG  TARIF BEA KELUAR () TARIF BEA KELUAR () TARIF BEA KELUAR () TARIF BEA KELUAR () TARIF BEA KELUAR () TARIF BEA KELUAR () TARIF BEA KELUAR () TARIF BEA KELUAR () TARIF BEA KELUAR () TARIF BEA KELUAR () TARIF BEA KELUAR () TARIF BEA KELUAR ()
K E L NO  JENIS BARANG  Kol1 Kol2 Kol3 Kol4 Kol5 Kol6 Kol7 Kol  8 Kol9 Kol10 Kol11 Kol12
I 1.  Buah dan Kernel Kelapa Sawit 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
I 2.  Bungkil Kelapa Sawit 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
II 3.  Crude Palm Oil (CPO) 0 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5
II 4.  Crude Palm Kernel Oil (CPKO) 0 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5
42
BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF
BEA KELUAR
III 5.  Crude Palm Olein 0 3 4 5 6 7 8 9 10,5 12 13,5 15
III 6.  Crude Palm Stearin 0 3 4 5 6 7 8 9 10,5 12 13,5 15
III 7.  Crude Palm Kernel Olein 0 3 4 5 6 7 8 9 10,5 12 13,5 15
III 8.  Crude Palm Kernel Stearin 0 3 4 5 6 7 8 9 10,5 12 13,5 15
III 9.  Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) 0 3 4 5 6 7 8 9 10,5 12 13,5 15
III 10.  Hydrogenated Palm Oil (Bulk) gt20 kg 0 3 4 5 6 7 8 9 10,5 12 13,5 15
III 11.  Hydrogenated Palm Kernel Oil (Bulk) gt20 kg 0 3 4 5 6 7 8 9 10,5 12 13,5 15
III 12.  Hydrogenated Palm Olein (Bulk) gt20 kg 0 3 4 5 6 7 8 9 10,5 12 13,5 15
III 13.  Hydrogenated Palm Kernel Olein (Bulk) gt20 kg 0 3 4 5 6 7 8 9 10,5 12 13,5 15
III 14.  Hydrogenated Palm Kernel Stearin (Bulk) gt20 kg 0 3 4 5 6 7 8 9 10,5 12 13,5 15
III 15.  Hydrogenated Palm Stearin (Bulk) gt20 kg 0 3 4 5 6 7 8 9 10,5 12 13,5 15
43
BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF
BEA KELUAR
IV 16.  RBD Palm Olein 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,5 13
IV 17.  RBD Palm Oil 0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IV 18.  RBD Palm Kernel Oil 0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IV 19.  RBD Palm Kernel Olein 0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IV 20.  RBD Palm Kernel Stearin 0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IV 21.  RBD Palm Stearin 0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IV 22.  Hydrogenated RBD Palm Olein 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,5 13
IV 23.  Hydrogenated RBD Palm Oil 0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IV 24.  Hydrogenated RBD Palm Kernel Oil 0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IV 25.  Hydrogenated RBD Palm Kernel Olein 0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IV 26.  Hydrogenated RBD Palm Kernel Stearin 0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IV 27.  Hydrogenated RBD Palm Stearin 0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10
44
BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF
BEA KELUAR
V 28.  RBD Palm Olein dalam kemasan bermerek 20kg 0 0 0 0 0 2 2 2 3 4 5 6
V 29. Biodiesel dari minyak sawit (Fatty Acid Methyl Esters) 0 0 0 0 0 2 2 2 2 5 5 7,5
V  
45
Pemeriksaan Barang Ekspor

• Latar Belakang
• Penjual dan Pembeli dipisahkan oleh
  jarak, batas Negara serta
  peraturan-peraturan yang menaungi mekanisme
  perdagangannya tidak sama.
• Penjual maupun pembeli tidak langsung melihat
  benda/barang yang akan dipertukarkan.
• Diperlukan pihak yang netral untuk menjembatani
  kepentingan berbagai pihak
• Peran tersebut dilaKsanakan oleh CARGO SURVEYOR
• Salah satu Produk Surveyor tersebut adalah
  Laporan Pemeriksaan Surveyor Ekspor (LPSE)

46
Pemeriksaan Barang Ekspor

• Kegiatan pemeriksaan, penelitian, pengkajian,
  pengujian dan pengawasan atas suatu objek yang
  ditentukan meliputi
• 1. Kondisi luar
• 2. Pembungkus atau kemasan
• 3. Mutu
• 4. Jumlah
• 5. Ukura-ukuran panjang
• 6. Berat maupun isi
• 7. Tanda-tanda pengenal serta
• 8. Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan, yang
  atas hasil kegiatan tersebut diatas dibuktikan
  dengan mengeluarkan laporan survey (survey
  report) dan atau sertifikat pengawasan
  (inspection certificate).

47
Pemeriksaan Barang Ekspor
48
Pemeriksaan Barang Ekspor

• Eksportir/PPJK (Pengusaha Penyelenggara Jasa
  Kepabeanan) menyampaikan PEB disertai dokumen
  pelengkap pabean ke Kantor Pabean di pelabuhan
  muat ekspor.
• 1. Pengecekan dokumen meliputi
• Ada atau tidak blokir eksportir/PPJK
• Dokumen pelengkap pabean
• Kesesuaian PEB dengan dokumen pelengkap, bukti
  bayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), bukti
  bayar Bea Keluar (dalam hal terkena Bea Keluar)
• Jika lengkap dan sesuai dilanjutkan pengecekan
  pemenuhan persyaratan larangan dan/atau
  pembatasan (lartas).

49
Pemeriksaan Barang Ekspor

• Jika tidak lengkap dan tidak sesuai diterbitkan
  Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).
• 2. Pengecekan pemenuhan persyaratan larangan
  dan/atau pembatasan (lartas)
• Jika sudah dipenuhi diterbitkan NPE (Nota
  Pelayanan Ekspor).
• Jika belum dipenuhi diterbitkan Nota
  Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD)
• 3. Pengecekan perlu/tidak dilakukan pemeriksaan
  fisik
• Jika tidak dilakukan pemeriksaan fisik
  diterbitkan NPE
• Jika dilakukan pemeriksaan fisik diterbitkan
  Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB)

50
Pemeriksaan Barang Ekspor

• 4. Pemeriksaan fisik barang ekspor
• Jika sesuai diterbitkan NPE
• Jika tidak sesuai, barang disegel dan diteliti
  lebih lanjut oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen
  Ekspor (PPDE).
• Tahun 2011 ekspor Indonesia mencapai US 203,6
  miliar, atau melampaui target yang telah
  ditetapkan sebelumnya yakni US 200 miliar.
• Tahun 2012 Ekspor Indonesia Ditargetkan US230
  Miliar

51
Kawasan Berikat

• Kawasan berikat (bonded zone) adalah suatu
  kawasan dengan batas-batas tertentu di dalam
  wilayah pabean Indonesia yang di dalamnya
  diberlakukan ketentuan khusus di bidang pabean,
  yaitu terhadap barang yang dimasukkan dari luar
  daerah pabean atau dari dalam daerah pabean
  Indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan
  bea cukai atau pungutan negara lainnya, sampai
  barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor,
  ekspor, atau reekspor (diekspor kembali.

52
Kawasan Berikat

• Fungsi kawasan berikat adalah sebagai tempat
  penyimpanan, penimbunan, pengolahan barang yang
  berasal dari dalam dan luar negeri. Kemudahan
  yang diberikan dalam kawasan berikat, yaitu
  pelayanan dan pengurusan dokumen ekspor dan impor
  berada dalam satu atap (satu kantor).
• Seluruh produksi dari industri yang terdapat di
  dalam kawasan berikat harus ditujukan untuk
  ekspor, kecuali industri tekstil dapat dipasarkan
  di dalam negeri hingga 15 dari seluruh hasil
  produksinya.

53
Kawasan Berikat
54
Kawasan Berikat

• Untuk proses ekspor di Kawasan Berikat urutan
  prosesnya secara singkat adalah Shipping
  Instruction ambil container di depo membayar
  biaya penumpukan kontainer di Bank ambil slip
  job dan nomor seal di Unit Terminal Peti Kemas
  stuffing dokumen Persetujuan Ekspor
  Pemberitahuan Ekspor Barang Fiat di Bea Cukai
  Fiat di Gate In Fiat di Agen Kapal Bank.
• Sedangkan untuk proses impor di Kawasan Berikat
  urutan porosesnya adalah Monitoring di Kawasan
  Berikat Fiat setuju keluar di Bea Cukai Fiat
  hangar di Unit Terminal Peti Kemas Fiat di Gate
  Out Fiat masuk ke Kawasan Berikat.

55
Kawasan Berikat

• Shipping Instruction (SI) adalah perintah/
  instruksi pengapalan/ pengiriman yang dibuat oleh
  eksportir/ pengirim barang kepada perusahaan
  pengangkutan

56
Kawasan Berikat

• Stuffing adalah pengawasan muat barang ekspor.
• Petugas stuffing karyawan yg bertugas mengawasi
  kegiatan muat barang ekspor.
• Pelaksana muat karyawan bagian gudang
  pengiriman.

57
Pungutan Impor

• Ada beberapa pungutan yang ditetapkan dalam
  kegiatan importasi sbb
• 1. Bea Masuk, adalah pungutan yang dibebankan
  terhadap barang impor yang masuk. Nilai CIF x
  tarif BM
• 2. Bea Masuk tambahan, bisa berupa, bea masuk
  anti dumping, bea masuk tindakan pengamanan, bea
  masuk imbalan / pembalasan. Diterbitkan oleh
  Notul PFPD secara manual Tarif BMT x CIF
• 3. Bea Masuk yang berasal dari Surat Perintah
  Membayar. Diperlakukan terhadap barang bantuan
  luar negeri kepada pemerintah Indonesia. Seperti
  Hibah.

58
Pungutan Impor

• 4. Sanksi Administrasi. Denda karena pelanggaran
  terhadap ketentuan UU kepabeanan.
• 5. Cukai, terhadap barang-barang yang terkena
  cukai
• 6. PPn, Pajak Pertambahan Nilai barang. (BMCIF)
  x tarif PPn
• 7. PPh, Pajak penghasilan (BMCIF) x tarif PPh.

59
Pungutan Impor

• Dumping menjual dengan harga yang lebih murah
  secara tidak adil.Jika sebuah perusahaan menjual
  produknya di negara lain lebih murah dari harga
  normal pasar dalam negerinya, maka hal ini
  disebut dumping terhadap produk tersebut.
• Anti-dumping, yaitu tindakan/kebijaksanaan
  pemerintah negara pengimpor terhadap barang
  dumping yang merugikan industri dalam negeri.
  Reaksi terhadap dumping dikarenakan terbukti
  terjadi kerugian (material injury) terhadap
  industri domestic