DEFINISI ILMU POLITIK

1
DEFINISI ILMU POLITIK

• BERBAGAI DEFINISI POLITIK DAN ILMU POLITIK
• DEFINISI GOLONGAN PERTAMA
• POLITIK ADALAH SEGALA SESUATU YANG BERHUBUNGAN
  DENGAN HAL -HAL KENEGARAAN BESERTA BAGIAN -
  BAGIANNYA. JADI ILMU POLITIK SAMA DENGAN ILMU
  NEGARA
• DARI DEFINISI INI TIMBUL PERSOALAN APA NEGARA
  ITU? ARTI DARI NEGARA YAITU ORGANISASI
  TERBESAR DARI SUATU BANGSA YANG MEMPUNYAI RAKYAT,
  DAERAH, DAN KEDAULATAN KE LUAR DAN KE DALAM. DI
  SAMPING ITU DIPERLUKAN JUGA PENGAKUAN DARI DUNIA
  LUAR WALAUPUN SIFATNYA TIDAK MUTLAK
• DEFINISI ILMU POLITIK SEBAGAI TERSEBUT DI ATAS
  DISEBUT DEFINISI YANG BERSIFAT INSTITUSIONAL,
  KARENA DEFINISI INI MEMANDANG KEHIDUPAN POLITIK
  DARI INSTITUSI - INSTITUSI KENEGARAAN, PADAHAL
  NEGARA ADALAH SUATU GEJALA ATAU FENOMENA POLITIK
  
• KELEMAHAN DEFINISI GOLONGAN PERTAMA
• KONSEPSI ATAU PENGERTIAN NEGARA YANG DIAJUKAN
  OLEH GOLONGAN INI MERUPAKAN PENGERTIAN YANG
  TERIKAT OLEH WAKTU
• TAHUN 1648, DI EROPA TERJADI PERJANJIAN
  WESTPHALIA YAITU PERJANJIAN YANG MENGAKHIRI
  PERANG AGAMA TIGA PULUH TAHUN DI EROPA YANG
  MENUNTUT ADANYA NEGARA BERDASARKAN NATION STATE
  (NEGARA KEBANGSAAN)

2
DEFINISI ILMU POLITIK (1)

1. DISINILAH PERMULAAN ADANYA NEGARA BERDASARKAN
   PENGERTIAN NATION STATE SEPERTI YANG DIMAKSUDKAN
   DALAM DEFINISI GOLONGAN PERTAMA YAITU MULAI
   ADANYA TUNTUTAN BATAS-BATAS NEGARA YANG JELAS
2. JADI DEFINISI INI HANYA BERLAKU ANTARA TAHUN 1648
   HINGGA KINI SAJA DAN BAGAIMANA PENGERTIAN ILMU
   POLITIK SEBAGAI ILMU NEGARA SEBELUM TAHUN 1648,
   KARENA PENGERTIAN NEGARA SEBELUM TAHUN 1648 BELUM
   MEMILIKI BATAS-BATAS WILAYAH YANG JELAS. TIDAKKAH
   FEODALISME MENJADI OBYEK ATAU PERHATIAN DARI
   ILMU POLITIK?
3. KONSEPSI NEGARA BERSIFAT PARTIKULARISTIK DALAM
   ARTI PENGERTIAN YANG BERSIFAT SEBAGIAN KARENA
   SEBELUM TAHUN 1648 DEFINISI TADI BELUM BERLAKU.
   SIFAT PARTIKULARISTIK BERARTI TIDAK BERSIFAT
   UNIVERSAL, SEHINGGA DEFINISI INI KURANG MEMENUHI
   PERSYARATAN YANG DITUNTUT OLEH SETIAP ILMU
   PENGETAHUAN YAITU SIFAT GENERAL ATAU UNIVERSAL
4. OBYEK ILMU POLITIK YANG DIDEFINISIKAN OLEH
   GOLONGAN PERTAMA BERSIFAT YURIDIS INSTITUSIONAL
   DALAM ARTI BAHWA PENYELIDIKAN INSTITUSI-INSTITUSI
   KENEGARAAN DILAKUKAN SECARA HUKUM. KITA SADARI
   BAHWA HUKUM MEMANG PERLU UNTUK ILMU POLITIK,
   TETAPI BUKANLAH HAL ITU YANG TERPENTING

3
DEFINISI ILMU POLITIK (2)

1. KONSEPSI NEGARA BERSIFAT PARTIKULARISTIK DALAM
   ARTI PENGERTIAN YANG BERSIFAT SEBAGIAN KARENA
   SEBELUM TAHUN 1648 DEFINISI TADI BELUM BERLAKU.
   SIFAT PARTIKULARISTIK BERARTI TIDAK BERSIFAT
   UNIVERSAL, SEHINGGA DEFINISI INI KURANG MEMENUHI
   PERSYARATAN YANG DITUNTUT OLEH SETIAP ILMU
   PENGETAHUAN YAITU SIFAT GENERAL ATAU UNIVERSAL
2. OBYEK ILMU POLITIK YANG DIDEFINISIKAN OLEH
   GOLONGAN PERTAMA BERSIFAT YURIDIS INSTITUSIONAL
   DALAM ARTI BAHWA PENYELIDIKAN INSTITUSI-INSTITUSI
   KENEGARAAN DILAKUKAN SECARA HUKUM. KITA SADARI
   BAHWA HUKUM MEMANG PERLU UNTUK ILMU POLITIK,
   TETAPI BUKANLAH HAL ITU YANG TERPENTING

4
DEFINISI ILMU POLITIK (3)

• PENYELIDIKAN SECARA YURIDIS - INSTITUSIONAL
  MENGANDUNG BANYAK KELEMAHAN.
  
  
  CONTOH
• INDONESIA SEMASA DEMOKRASI TERPIMPIN DI BAWAH
  PRESIDEN SOEKARNO. MENURUT UUD 1945 BENTUK NEGARA
  ADALAH NEGARA KESATUAN. KEPALA NEGARA / PRESIDEN
  DIPILIH OLEH MPR DAN DALAM MASA JABATAN TERTENTU,
  WALAUPUN SETELAH HABIS MASA JABATANNYA DAPAT
  DIPILIH KEMBALI. TETAPI APAKAH YANG TERTULIS
  DALAM UUD 1945 SAMA DENGAN KENYATAAN? DEMIKIAN
  PULA DALAM MASA ORDE BARU, PRESIDEN SOEHARTO
  MENJABAT SEBAGAI PRESIDEN UNTUK MASA WAKTU TUJUH
  KALI JABATAN PRESIDEN
• DEMIKIAN PULA DI BEKAS NEGARA UNI SOVIET, MENURUT
  KONSTITUSI KEKUASAAN TERTINGGI ADA PADA
  PRESIDIUM, TETAPI KENYATAANNYA SERING PERDANA
  MENTERI PEMEGANG PERANAN UTAMA ATAU KADANG-KADANG
  SEKRETARIS JENDERAL PARTAI KOMUNIS UNI SOVIET.
  SEHINGGA SECARA HUKUM SAJA KITA TIDAK DAPAT
  MENGETAHUI GEJALA NEGARA YANG SEBENARNYA
• ILMU POLITIK APABILA DISAMAKAN DENGAN ILMU
  NEGARA, PENGERTIANNYA MENJADI STATIS, PADAHAL
  ILMU POLITIK SIFATNYA DINAMIS. JADI DALAM ILMU
  POLITIK ADA PENGARUH FAKTOR-FAKTOR YURIDIS,
  TETAPI JUGA ADA YANG NON YURIDIS
• CATATAN HINGGA KINI PENGARUH
  PANDANGAN YURIDIS INSTITUSIONAL MASIH BERPENGARUH
  DI NEGARA - NEGARA EROPA KONTINENTAL SEBAGAI
  PENGARUH DARI ROMAWI KUNO. HAL INI BERBEDA
  DENGAN PANDANGAN ANGLO SAXON DAN ANGLO AMERICA
  YANG BANYAK TERPENGARUH PANDANGAN YUNANI KUNO

5
DEFINISI ILMU POLITIK (4)

• DEFINISI GOLONGAN KEDUA
• DEFINISI GOLONGAN KEDUA INI LEBIH BERSIFAT
  KONSEPTUAL (CONCEPTUAL). GOLONGAN INI LEBIH
  MENITIKBERATKAN PADA KONSEP TERTENTU YAITU GEJALA
  YANG SANGAT MENYOLOK DALAM KEHIDUPAN POLITIK.
  YANG MENYOLOK (SALIENT FEATURE) DALAM KEHIDUPAN
  POLITIK SALAH SATU GEJALANYA YAITU MASALAH
  KEKUASAAN (POWER). DENGAN DEMIKIAN MENURUT
  GOLONGAN INI ILMU POLITIK
  ADALAH ILMU TENTANG KEKUASAAN
• BIASANYA MEREKA MENGIDENTIKKAN KEKUASAAN SEBAGAI
  PENGUASAAN DARI SESEORANG ATAS PIKIRAN DAN
  TINDAKAN ORANG LAIN (POWER IS MANS CONTROL OVER
  THE OTHER MIND AND ACTION)
• DI INDONESIA, NEGARAWAN DAN POLITISI PENGANUT
  TEORI KEKUASAN ANTARA LAIN BUNG KARNO, RUSLAN
  ABDULGANI, SOEHARTO DAN BEBERAPA LAINNYA. RUSLAN
  ABDULGANI DALAM BUKUNYA ILMU POLITIK A.L.
  MENYATAKAN BAHWA AHLI ILMU POLITIK MEMPELAJARI
  DAN MENGANALISIS KONSENTRASI DAN DISTRIBUSI
  KEKUASAAN DALAM MASYARAKAT. ILMU POLITIK
  MEMUSATKAN TUJUANNYA PADA MASALAH KEKUASAAN DAN
  BAGAIMANA JALANNYA PADA MASYARAKAT DAN BAGAIMANA
  SUSUNAN KEKUASAAN ITU
• V.O.KEY JR BERPENDAPAT THE SPHERE OF POLITICS
  MAY BE CHARACTERIZED PRIMARILY TO EXAMINATION OF
  THOSE POWER OR POWER RELATIONSHIP. JADI LINGKUP
  PENYELIDIKAN POIITIK AKAN BERKISAR UTAMANYA PADA
  MASALAH KEKUASAAN DAN HUBUNGAN KEKUASAAN ITU
  SENDIRI

6
DEFINISI ILMU POLITIK (5)

• BEBERAPA KRITIK TERHADAP PENDAPAT GOLONGAN KEDUA
  
• DEFINISI TERLALU LUAS MAKSUDNYA, KEKUASAAN
  MERUPAKAN GEJALA HIDUP YANG ADA DIMANA-MANA
  (STRUGGLE FOR POWER). DALAM RUMAH TANGGAPUN
  MISALNYA TERDAPAT JUGA GEJALA KEKUASAAN. APAKAH
  INI TERMASUK PULA PENYELIDIKAN ILMU POLITIK?
• KEKUASAAN (ORANG ATAU PARTAI POLITIK) MEMANG
  PENTING, TETAPI SOAL KEKUASAAN BUKANLAH
  SATU-SATUNYA DALAM KEHIDUPAN POLITIK, BANYAK
  UNSUR-UNSUR LAINNYA
• DI SAMPING ITU SOAL MENCAPAI ATAU CARA MEMPEROLEH
  KEKUASAAN KADANG-KADANG MENINGGALKAN MORALITAS.
  BAGAIMANA CARA MEMPEROLEHNYA, HARAM ATAU HALAL,
  ETIS ATAU TIDAK ETIS, BUKAN MENJADI SOAL, KALAU
  PERLU DENGAN CARA MEMBUNUH KAWAN ATAU LAWAN DAPAT
  DILAKUKAN
• INILAH YANG MENJADI KRITIK PALING KERAS YAITU
  SIFAT A MORALITAS DARI TEORI KEKUASAAN SEBAGAI
  UNSUR UTAMA DALAM POLITIK
• CATATAN
• PANDANGAN GOLONGAN PERTAMA ADALAH PANDANGAN
  EROPA KONTINENTAL (DARATAN), SEDANGKAN PANDANGAN
  GOLONGAN KEDUA ADALAH PANDANGAN ANGLO AMERICA
• PANDANGAN GOLONGAN PERTAMA MENGIDENTIKKAN ILMU
  POLITIK SAMA DENGAN ILMU NEGARA. HAL INI TERJADI
  KARENA SEJARAH DAN LINGKUNGAN EROPA KONTINENTAL
  MENDORONG ORANG UNTUK BERPIKIR DEMIKIAN

7
DEFINISI ILMU POLITIK (6)

1. ILMU POLITIK DI EROPA MENDAPATKAN PENGARUH KUAT
   DARI BUDAYA ROMAWI (JULIUS CAESAR) YANG
   PANDANGANNYA SANGAT YURIDIS INSTITUSIONAL
2. KECUALI DI EROPA, PENGARUH DI LUAR EROPA A.L. DI
   INDONESIA KARENA DIBAWA OLEH PEMERINTAH KOLONIAL
   BELANDA. DI EROPA, ILMU POLITIK DIAJARKAN KEPADA
   PARA PEGAWAI NEGERI
3. PENDAPAT GOLONGAN KEDUA ADALAH KARENA PENGARUH
   SEJARAH, LINGKUNGAN DAN TRADISI DI AMERIKA
   SERIKAT YANG SANGAT BERLAINAN KEADAANNYA.
   PENGARUH KEBUDAYAAN TERBESAR DI AMERIKA SERIKAT
   DATANG DARI INGGRIS. INGGRIS HANYA SEDIKIT SEKALI
   MENDAPAT PENGARUH DARI EROPA KONTINENTAL (ROMAWI)
   
4. DI AMERIKA SERIKAT, ILMU POLITIK KECUALI
   DIAJARKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI, DIAJARKAN PULA
   UNTUK KEPENTINGAN PRAKTIS BAGI ANGGOTA-ANGGOTA
   PARTAI-PARTAI POLITIK, SEHINGGA PARA SARJANA DI
   AMERIKA SERIKAT TERLIBAT DALAM POLITIK PRAKTIS

8
DEFINISI ILMU POLITIK (7)

• DEFINISI GOLONGAN KETIGA
• SETELAH PERANG DUNIA II (PD-II), TIMBUL PENDAPAT
  DARI PARA SARJANA POLITIK YANG DALAM HAL INI
  DAPAT KITA MASUKKAN KE DALAM DEFINISI GOLONGAN
  KETIGA. MENURUT GOLONGAN INI DEFINISI ILMU
  POLITIK ADALAH ILMU TENTANG SISTEM POLITIK
  (POLITICAL SYSTEM)
• SISTEM POLITIK DISINI YAITU SISTEM ATAU
  MEKANISME PEMBUATAN KEPUTUSAN BAGI SUATU
  MASYARAKAT TERTENTU. PENGERTIAN MEKANISME
  DISINI SEBENARNYA ISTILAH YANG DIPINJAM DARI
  MECHANICAL ENGINEERING (TEKNIK MESIN)
• MESIN MOBIL MISALNYA, TERDIRI DARI RATUSAN JENIS
  ONDERDIL. TIAP ONDERDIL (SPARE PARTS) MERUPAKAN
  BAGIAN TERTENTU DARI MESIN DAN SELURUHNYA
  MERUPAKAN SUATU KESATUAN UTUH. ANDAIKATA
  BAGIAN-BAGIAN TERTENTU DARI ONDERDIL ITU BAIK
  JALANNYA DAN KOMPAK SERTA BERFUNGSI SEBAGAIMANA
  SEHARUSNYA, MAKA SECARA KESELURUHAN MESIN AKAN
  BERJALAN DENGAN BAIK. TETAPI APABILA ADA ONDERDIL
  YANG KURANG ATAU TIDAK BERFUNGSI, MAKA AKAN
  TERJADI SEBALIKNYA JALANNYA MENJADI PINCANG ATAU
  TERSENDAT-SENDAT. ANALOGI INI DIPAKAI JUGA DALAM
  POLITIK SEBAGAI MEKANISME PEMBUATAN KEPUTUSAN.
  BAGAIMANA STRUKTUR TIAP-TIAP BAGIAN BEKERJA DALAM
  SUSUNANNYA, APA FUNGSI MASING-MASING BAGIAN ATAU
  ONDERDIL DAN BAGAIMANA CARA KERJANYA SECARA
  KESELURUHAN, HAL INI DAPAT KITA LIHAT DALAM BAGAN
  MEKANISME SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DARI SUATU
  PEMERINTAHAN

9
BAGAN MECHANISM OF DECISION MAKING IN THE
POLITICAL SYSTEM
LEGISLATIF
PARTAI-PARTAI POLITIK
STRUKTUR SOSIAL DAN KEBUDAYAAN (SUSUNAN
KELAS) GOLONGAN EKONOMI GOLONGAN ETNIK DAN
SUKU-SUKU GOLONGAN KEAGAMAAN
EKSEKUTIF
GOLONGAN - GOLONGAN (INTEREST GROUPS)
K E P U T U S A N
P E M E R I N T A H A N
JUDIKATIF
ORGANISASI- ORGANISASI LAIN
BIROKRASI
LINGKUNGAN
10
DEFINISI ILMU POLITIK (8)

• KETERANGAN BAGAN
• SISTEM POLITIK YAITU HUBUNGAN SALING PENGARUH
  MEMPENGARUHI / TIMBAL BALIK ANTARA
  LEMBAGA-LEMBAGA (ONDERDIL-ONDERDIL) DI ATAS DI
  DALAM SISTEM KEPERCAYAAN ANTARA PEMERINTAH DAN
  STRUKTUR SOSIAL DAN KEBUDAYAAN
• GOLONGAN-GOLONGAN YAITU GOLONGAN-GOLONGAN YANG
  MEMPUNYAI KEPENTINGAN YANG SAMA YANG SECARA AKTIF
  BERUSAHA MEMPENGARUHI BAGAIMANA SUATU KEPUTUSAN
  ITU DIBUAT DAN DISELENGGARAKAN. GOLONGAN-GOLONGAN
  INI SERING DISEBUT SEBAGAI INTEREST GROUPS
• PEMERINTAH DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN TIDAK DAPAT
  LEPAS DARI STRUKTUR SOSIAL DAN KEBUDAYAAN
  MASYARAKAT YANG ADA, SEBAB ANDAIKATA PEMERINTAH
  MENGABAIKAN HAL INI, KEPUTUSAN TERSEBUT AKAN
  DITENTANG OLEH SEBAGIAN ANGGOTA ATAU SELURUH
  ANGGOTA MASYARAKAT

11
DEFINISI ILMU POLITIK (9)

1. ILMU POLITIK YANG DIDEFINISIKAN OLEH GOLONGAN
   KETIGA INI ADALAH ILMU POLITIK YANG MEMPUNYAI
   CABANG ILMU PERBANDINGAN PEMERINTAHAN ATAU
   ILMU PERBANDINGAN SISTEM POLITIK YANG
   MEMPERBANDINGKAN SISTEM POLITIK YANG SATU DENGAN
   SISTEM POLITIK YANG LAIN
2. UNTUK BEBERAPA SARJANA POLITIK LAINNYA,
   PENGERTIAN POLITIK DARI GOLONGAN KETIGA INI ADA
   JUGA YANG MENYEBUT SEBAGAI PENGAMBILAN
   KEPUTUSAN (DECISION MAKING PROCESS), SEPERTI
   HALNYA YANG DIAJUKAN OLEH KARL W.DEUTCH YANG
   MENYATAKAN BAHWA POLITIK ADALAH PENGAMBILAN
   KEPUTUSAN MELALUI SARANA UMUM (POLITICS IS
   THE MAKING OF DECISION BY PUBLIC MEANS)
3. KEPUTUSAN-KEPUTUSAN INI MERUPAKAN SEKTOR UMUM
   ATAU SEKTOR PUBLIK (PUBLIC SECTOR) DARI SUATU
   NEGARA, KEPUTUSAN YANG DIMAKSUD ADALAH KEPUTUSAN
   MENGENAI TINDAKAN UMUM ATAU NILAI-NILAI UMUM
   (PUBLIC GOODS) YAITU MENGENAI APA YANG AKAN
   DILAKUKAN DAN SIAPA MENDAPAT APA. DALAM ARTI INI
   POLITIK TERUTAMA MENYANGKUT KEGIATAN PEMERINTAH .
   OLEH DEUTCH, NEGARA DIANGGAP SEBAGAI KAPAL,
   SEDANGKAN PEMERINTAH BERTINDAK SEBAGAI NAKODANYA.
   PENDEKATAN INI BERDASARKAN CYBERNETICA (ILMU
   KOMUNIKASI) DAN PENGENDALIAN (CONTROL)

12
DEFINISI ILMU POLITIK (10)

• DEFINISI GOLONGAN KE-EMPAT
• GOLONGAN INI BERPENDAPAT BAHWA ILMU POLITIK
  ADALAH HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN
  KEBIJAKSANAAN UMUM (PUBLIC POLICY).
  KEBIJAKSANAAN (POLICY) ADALAH SUATU KUMPULAN
  KEPUTUSAN YANG DIAMBIL OLEH SEORANG PELAKU ATAU
  OLEH KELOMPOK POLITIK DALAM USAHA MEMILIH
  TUJUAN-TUJUAN DAN CARA-CARA UNTUK MENCAPAI
  TUJUAN-TUJUAN ITU. PADA PRINSIPNYA PIHAK YANG
  MEMBUAT KEBIJAKSANAAN ITU MEMPUNYAI KEKUASAAN
  UNTUK MELAKSANAKANNYA
• MENURUT GOLONGAN INI, SETIAP MASYARAKAT MEMPUNYAI
  TUJUAN BERSAMA YANG AKAN DICAPAI MELALUI USAHA
  BERSAMA DAN UNTUK ITU PERLU DIRENCANAKAN HAL-HAL
  YANG MENINGKAT YANG DITUANG DALAM
  KEBIJAKSANAAN-KEBIJAKSANAAN OLEH PIHAK BERWENANG
  DALAM HAL INI PEMERINTAH
• MENURUT HOOGERWERF OBYEK DARI ILMU POLITIK
  ADALAH KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH, PROSES
  TERBENTUKNYA, SERTA AKIBAT-AKIBATNYA. YANG
  DIMAKSUDKAN KEBIJAKSANAAN UMUM (PUBLIC POLICY)
  DISINI MENURUTNYA YAITU MEMBANGUN MASYARAKAT
  SECARA TERARAH MELALUI PEMAKAIAN KEKUASAAN

13
DEFINISI ILMU POLITIK (11)

1. PENDAPAT DAVID EASTON ILMU POLITIK ADALAH STUDI
   MENGENAI TERBENTUKNYA KEBIJAKSANAAN UMUM (STUDY
   OF THE MAKING OF PUBLIC POLICY)
2. MENURUT DAVID EASTON DALAM BUKUNYA THE POLITICAL
   SYSTEM, KEHIDUPAN POLITIK MENCAKUP
   BERMACAM-MACAM KEGIATAN YANG MEMPENGARUHI
   KEBIJAKSANAAN DARI PIHAK YANG BERWENANG YANG
   DITERIMA UNTUK SUATU MASYARAKAT DAN YANG
   MEMPENGARUHI CARA UNTUK MELAKSANAKAN
   KEBIJAKSANAAN ITU. KITA BERPARTISIPASI DALAM
   KEHIDUPAN POLITIK, JIKA AKTIVITAS KITA ADA
   HUBUNGANNYA DENGAN PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN
   KEBIJAKSANAAN UNTUK SUATU MASYARAKAT

14
DEFINISI ILMU POLITIK (12)

• DEFINISI GOLONGAN KELIMA
• GOLONGAN INI BERPENDAPAT BAHWA ILMU POLITIK
  ADALAH ILMU YANG MEMPELAJARI TENTANG PEMBAGIAN
  (DISTRIBUTION) DAN PENJATAHAN ATAU ALOKASI
  (ALLOCATION) DARI NILAI-NILAI (VALUES) DALAM
  MASYARAKAT. POLITIK ADALAH MEMBAGIKAN DAN
  MENGALOKASIKAN NILAI-NILAI SECARA MENGIKAT
• PEMBAGIAN INI SERING TIDAK MERATA, SEHINGGA
  MENYEBABKAN KONFLIK. MASALAH TIDAK MERATANYA
  PEMBAGIAN NILAI-NILAI PERLU DITELITI DALAM
  HUBUNGANNYA DENGAN KEKUASAAN DAN KEBIJAKSANAAN
  PEMERINTAH.
• DALAM ILMU SOSIAL SUATU NILAI (VALUE) ADALAH
  SESUATU YANG DIANGGAP BAIK ATAU BENAR,
  SESUATU YANG DIINGINKAN, SESUATU YANG PUNYA HARGA
  DAN KARENA ITU DIANGGAP BAIK DAN BENAR, SESUATU
  YANG INGIN DIMILIKI OLEH MANUSIA
• NILAI INI DAPAT BERSIFAT ABSTRAK SEPERTI
  PENILAIAN (JUDGEMENT) ATAU SUATU AZAS SEPERTI
  MISALNYA KEJUJURAN, KEBEBASAN BERPENDAPAT,
  KEBEBASAN MIMBAR, DSB. DAPAT JUGA NILAI
  BERSIFAT KONGKRIT (MATERIAL) SEPERTI RUMAH,
  TANAH, KEKAYAAN, DSB

15
DEFINISI ILMU POLITIK (13)

• HAROLD LASWELL DALAM BUKUNYA WHO GETS WHAT, WHEN
  AND HOW MENYATAKAN BAHWA POLITIK ADALAH MASALAH
  SIAPA MENDAPAT APA, KAPAN DAN BAGAIMANA
• DAVID EASTON DALAM BUKUNYA A SYSTEM ANALYSIS OF
  POLITICAL LIFE MENYATAKAN BAHWA SISTEM POLITIK
  ADALAH KESELURUHAN DARI INTERAKSI-INTERAKSI YANG
  MENGATUR PEMBAGIAN NILAI-NILAI SECARA OTORITATIF
  (BERDASARKAN WEWENANG) UNTUK DAN ATAS NAMA
  MASYARAKAT
• PENGERTIAN ILMU POLITIK SECARA CONVERGENT
• SETELAH KITA MEMPELAJARI DARI BERBAGAI PENGERTIAN
  TENTANG POLITIK DAN ILMU POLITIK DARI BERBAGAI
  GOLONGAN PENDAPAT, MAKA ILMU POLITIK ADALAH
  ILMU YANG MEMPELAJARI TENTANG NEGARA, TENTANG
  KEKUASAAN, TENTANG SISTEM POLITIK (PENGAMBILAN
  KEPUTUSAN), TENTANG KEBIJAKSANAAN UMUM, TENTANG
  PEMBAGIAN DAN PENJATAHAN NILAI-NILAI DALAM
  MASYARAKAT
• SEHINGGA PENGERTIAN PENGANTAR ILMU POLITIK
  ADALAH MATAKULIAH YANG MEMBERIKAN PANDANGAN UMUM
  ATAU DASAR-DASAR ATAU PENGENALAN SECARA RINGKAS
  SEBAGAI PENDAHULUAN TENTANG HAL-HAL TERSEBUT DI
  ATAS