Nasakh/???

1

Efektivitas Kebijakan Perundang-undangan thd
Pencapaian Swasembada Pangan

• Oleh Dedi Junaedi
• Tenaga Ahli Mentan
• Bidang Informasi dan Komunikasi

Bogor, 24 Agustus 2011
26 Mei 2011
2

• Definisi
• Pengalaman Swasembada
• Target Swasembada
• Swasembada Beras I II
• Kebijakan Perundangan
• Analisisis Efektivitas Kebijakan

3
DEFINISI

• Perundang-undangan
• Segala bentuk peraturan mulai dari UU, PP,
  Kepres, Inpres, Permen yang mengatur tentang
  kebijakan pangan dan budidaya tanaman
  pangan/pertanian

• Swasembada Pangan
• Kondisi ketahanan pangan dimana sebuah negara
  mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan
  warganya dengan pasokan minimal 90 berasal dari
  kemampuan produksi dalam negeri (FAO).

4
Pengalaman Swasembada
5
Target Swasembada 2014

• Swasembada Beras Berkelanjutan
• (Surplus 10 juta ton, Cad 3,5 juta ton)
• Swasembada Jagung
• Swasembada Gula
• Swasembada Kedelai
• Swasembada Daging Sapi

6
 Swasembada Beras

• Swasembada I (1984-1985)
• Kebijakan Ektensifikasi dan Intensiifikasi
  melalui Program Bimas dan Insus berhasil
  melejitkan produksi padi dari 21 juta ton GKG
  (1973) menjadi sekitar 40 juta ton GKG (1984)
  sehingga tahun 1985 Indonesia mendapat
  penghargaan FAO. Sejatinya, saat itu masih ada
  impor beras sekitar 400.000 ton dan ekspor
  60.000 ton ke negara rawan pangan.
• Swasembada II (2008-2011)
• Kebijakan P2BN (bantuan benih dan pupuk, SL-PTT)
  dimulai tahun 2006 berhasil meningkatkan produksi
  dan produktivitas hingga swasembada kembali
  tercapai. Produksi gabah 2008 mencapai lebih 60
  juta ton GKG, surplus 5 juta ton beras.

7
Kebijakan Perundangan
8
Kebijakan Perundangan (1969-1984)
UU No 5/1960 Pokok Agraria
Amanat Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, pasal
33 Undang-undang Dasar dan Manifesto Politik RI,
yang mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan
tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua
tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat, baik secara perseorangan maupun secara
gotong-royong.
9
Kepres da PPBadan Urusan Logistik (BULOG)

• Sejarah Bulog
• Voeding Middelen Fonds (VMF) berdiri 1939
  tugasnya membeli, menjual dan mengadakan
  persediaan bahan makanan.
• 1942-1945 VMF dibekukan dan diganti dengan
  "Sangyobu Nanyo Kohatsu Kaisha".
• 1945-1950, Jawatan Pengawasan Makanan Rakyat
  (PMR) dan 1947/48 dibentuk Kementrian Persediaan
  Makanan Rakyat

10
Sejarah Bulog

• 1950 Yayasan Bahan Makanan (BAMA)
• 1952 Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM)
• 1958 selain YUBM (ditugaskan untuk impor) ada
  pula YBPP (Yayasan Badan Pembelian Padi)
• 1964 YUBM dan YBPP dilebur menjadi BPUP (Badan
  Pelaksana Urusan Pangan) (1964-1966).
• 1966 BPUP dilebur menjadi Kolognas (Komando
  Logistik Nasional) (1966-1967).
• 1967 KOLOGNAS diganti dengan BULOG (Badan Urusan
  Logistik) (1967-1969) melalui Keppres No.
  114/1967.

11
Sejarah Bulog

• Berdasarkan KEPPRES RI No. 272/1967, BULOG
  menjadi "Single Purchasing Agency" dan Bank
  Indonesia sebagai Single Financing Agency (Inpres
  No. 1/1968).
• 1969 Bulog direorganisasi dengan Keppres 11/1969.
  Tugasnya membantu Pemerintah untuk menstabilkan
  harga pangan khususnya 9 bahan pokok.
• BULOG terus disempurnakan melalui Keppres No.
  39/1978, 50/1995, 45/1997, 19/1998, 29/2000,
  166/2000,103/2001, dan akhirnya menjadi Perum
  Bulog berdasar PP No 7/2003 dan direvisi lagi PP
  No 61/2003

12
Kepres No 36/1980 tentang Intensifikasi Khusus
(Insus)

• Pemberian premi Rp 3/kg GKG yang menjual gabah
  kepada pemerintah (sampai 50 hasil Insus per
  Poktan)
• Berlaku mulai musim tanam 1980 dari dana subsidi
  pangan
• Pembayaran satu bulan sebelum tanam atau
  selambat-lambatnya dua pekan sebelum tanam musim
  berikutnya.
• Pembayaran melalui BRI kepada Poktan peserta Insus

13
Kepres No 9/1982 Tunjangan Pangan
14
Bimas dan Badan Pengendalian Bimas

• Dasar Kepres No 6/1979 (Bimas) dan Kepres No 62
  (BP Bimas)
• Bimas perangkat terpadu dari kegiatan
  penyuluhan, disertai penyediaan paket saprotan
  dan kredit, untuk peningkatan produksi pertanian
  melalui intensifikasi tanaman padi, palawija,
  hortikultura, peternakan, perikanan, dan
  perkebunan, dalam rangka peningkatan
  kesejahteraan petani, peternak, nelayan dan
  keluarganya