Ekonomi Indonesia di Masa Mendatang

1

• Ekonomi Indonesia di Masa Mendatang
• Saya terima palu pimpinan rapat ini dari Menteri
  Kemakmuran. Dan sebelum saya membuka rapat ini,
  izinkanlah saya melahirkan pandangan dengan
  sepatah kata tentang Ekonomi Indonesia di masa
  datang.
• Dalam saat yang sesingkat ini tentu tak dapat
  saya merancangkan susunan ekonomi Indonesia yang
  selengkapnya bagi masa datang. Hanya beberapa
  garis yang besar-besar saja dapat dikemukakan di
  sini. Dasar politik perekonomian Republik
  Indonesia terpancang dalam undang-undang dasar
  kita, dalam bab Kesejahteraan Sosial, pasal 33,
  yang begini bunyinya.
• (1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
  berdasar atas asas kekeluargaan.
• (2). Cabang-cabang yang penting bagi negara dan
  yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai
  oleh negara.
• (3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang
  terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
  dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
  rakyat.
• Dasar-dasar inilah yang menjadi pokok pemandangan
  yang akan saya uraikan di muka rapat ini.
• Perekonomian sesuatu negeri pada umumnya
  ditentukan oleh tiga hal. Pertama, kekayaan
  tanahnya. Kedua, kedudukannya terhadap negeri
  lain dalam lingkungan internasional. Ketiga,
  sifat dan kecakapan rakyatnya serta cita-citanya.
• Terhadap Indonesia harus ditambah satu pasal
  lagi yaitu sejarahnya sebagai tanah jajahan.
  Oleh karena Indonesia meringkuk dalam penjajahan
  Belanda, lebih dari tiga abad lamanya, maka
  keadaan perekonomiannya seluruhnya tidak
  sebagaimana mestinya menurut faktor-faktor yang
  tersebut di atas. Indonesia tanahnya kaya,
  menghasilkan bagi dunia luaran beratus juta saban
  tahun. Tetapi rakyat Indonesia sendiri hidup
  miskin dan sengsara di tengah-tengah kekayaannya
  yang melimpah.
• Kedudukannya di tengah-tengah jalan perhubungan
  di muka daratan besar Asia dan diapit pula oleh
  dua lautan besar, Lautan Hindia dan Lautan Teduh,
  sebetulnya memperkuat hubungan ekonominya dengan
  negeri-negeri di Asia Timur dan sekitar Pasifik.
  Tetapi penjajahan Belanda membelokkan perhubungan
  Indonesia ke Barat yang lebih jauh, dan
  dikungkung oleh kepentingan perekonomian
  Nederlan.
• Sebagai penduduk pulau-pulau yang tersusun di
  tengah-tengah jalan perhubungan pelayaran,
  sepatutnya orang Indonesia menjadi bangsa pelajar
  yang kuat bertindak dan kuat merantau. Memang
  begitu sifatnya di masa dahulu kala, sebelum
  orang Belanda datang menjajah. Tetapi penjajahan
  Belanda, yang bermula dengan menanam kekuasaan
  monopoli dalam segala rupa, memusnahkan segala
  aktivitas orang Indonesia. Rakyat Indonesia
  tertunda hidupnya ke desa, hidup dengan segala
  genap. Rakyat Indonesia kehilangan sifatnya yang
  sediakala. Hanya cita-cita untuk menjadi bangsa
  yang merdeka kembali berdasarkan segala bangsa,
  tetap ada padanya. Fiil tuan rumah yang baik hati
  dan halus budi tidak lenyap dari kebudayaan
  Indonesia.
• Ujud penjajahan Belanda tidak lain melainkan
  menjadikan Indonesia sebagai sumber keuntungan
  semata-mata. Dahulu sumber itu dikuasai dengan
  sistem monopoli. VOC dan cultuurstelsel. Sejak
  munculnya kapitalisme liberal sesudah tahun 1870
  Indonesia dipandang semata-mata sebagai suatu
  onderneming besar, untuk menghasilkan
  barang-barang bagi pasar dunia. Dasar ekonominya
  ialah export-economie. Pasar di dalam negeri
  diabaikan semata-mata, sebab tidak mendatangkan
  keuntungan yang sebesar-besarnya.
• Oleh karena Indonesia dipandang sebagai suatu
  onderneming besar, maka masyarakat Indonesia
  dipandang semata-mata sebagai daerah persediaan
  buruh yang murah. Soal menimbulkan tenaga pembeli
  rakyat dengan sendirinya tersingkir dari
  perhitungan. Ini kelanjutan dari sistem
  kapitalisme, yang mendasarkan perekonomian
  Indonesia kepada export-economie.
• Sistem ini memutar ujung jadi pangkal. Dasar
  tiap-tiap perekonomian ialah mencapai keperluan
  hidup rakyat. Mana yang tidak dapat dihasilkan
  sendiri, didatangkan dari luar negeri, diimpor.
  Barulah datang ekspor untuk pembayar impor tadi.
• Sebaliknya yang kita dapati di Indonesia, beratus
  tahun lamanya. Ekspor diutamakan, barulah datang
  impor sebagai tukaran ekspor tadi. Impor itu
  sebagian besar mengandung barang keperluan
  perusahaan-perusahaan besar dan orang-orang barat
  yang ada di sini. Keperluan rakyat yang diimpor
  terutama pakaian. Oleh karena impor ini adalah
  bayaran ekspor sebagian, maka di Indonesia sampai
  waktu yang akhir tidak boleh diadakan pabrik
  kain.
• Kita tahu, bahwa politik export-economie itu
  kandas takkala kapitalisme liberal berangsur
  lenyap dan aliran neo-mercantilisme bertambah
  kuat. Tetapi segala perubahan hanya merugikan
  bagi Indonesia. Muslihat perekonomian yang
  dirancang oleh pemerintah Nederlan dengan
  semboyan kerja bersama dalam perekonomian
  antara Nederlan dan Indonesia sebagai daerah
  ekonomi industri negerinya.
• Demikianlah faktor-faktor yang harus menentukan
  perekonomian Indonesia, tidak bisa bekerja atas
  pengaruh penjajahan Belanda. Tetapi faktor-faktor
  itu masih ada hanya faktor yang ketiga yaitu
  kecakapan rakyat serta cita-citanya yang lemah
  duduknya karena penindasan yang tiga abad
  lamanya. Manakala kita pandai memimpin kemauan
  rakyat yang meluap-luap di waktu sekarang untuk
  mengekalkan Indonesia merdeka, ke jalan
  pembangunan masyarakat yang teratur, kita pasti
  akan sanggup menghidupkan tenaga produktif
  rakyat, yang terpendam sekian lama dalam sejarah.
• Menurut arahnya, dasar perekonomian di masa
  datang akan semakin jauh dari dasar
  individualisme, dan semakin dekat kepada
  kolektivisme, yaitu sama sejahtera. Memang
  kolektivismelah yang sesuai dengan cita-cita
  hidup Indonesia. Sudah dari dahulu kala
  masyarakat Indonesia seperti juga dengan
  masyarakat Asia lainnya berdasar kepada
  kolektivisme itu, yang terkenal sebagai dasar
  tolong-menolong. Pun dalam hukum adat Indonesia
  tidak ada perpisahan yang tepat seperti dalam
  hukum Barat antara yang disebut publiek recht dan
  privaat recht. Berbagai hal yang disebut dalam
  hukum barat masuk bagian hukum prive, di
  Indonesia sering diurus oleh desa.
• Pembangunan ekonomi Indonesia sesudah perang
  haruslah didasarkan kepada cita-cita
  tolong-menolong itu. Sudah tentu pada tingkatan
  yang lebih tinggi dan lebih teratur, dengan
  mempergunakan hasil kemajuan teknik modern!

2

• Kalau diperhatikan benar-benar, ada tiga soal
  yang bersangkut dengan pembangunan perekonomian
  Indonesia yang kita hadapi sekarang.
• 1. Soal ideologi. Bagaimana mengadakan susunan
  ekonomi yang sesuai dengan cita-cita
  tolong-menolong?
• 2. Soal praktek. Politik perekonomian apakah yang
  praktis dan perlu dijalankan dengan segera di
  masa yang akan datang ini?
• 3. Soal koordinasi. Bagaimanakah mengatur
  pembangunan perekonomian Indonesia, supaya
  pembangunan itu sejalan dan bersambung dengan
  pembangunan di seluruh dunia?
• I. Dasar perekonomian yang sesuai dengan
  cita-cita tolong-menolong ialah kooperasi.
  Seluruh perekonomian rakyat harus berdasar
  kooperasi. Kooperasi mendahulukan keperluan
  bersama dan membelakangkan kepentingan
  orang-seorang. Seterusnya kooperasi mengandung
  dasar pendidikan kepada anggotanya bersama. Di
  atas bangunan-bangunan kooperasi itu diadakan
  pimpinan dari pemerintah, untuk mengkoordinir
  segala usaha produktif bagi keselamatan
  masyarakat.
• Kalau kita hendak membangunkan perekonomian
  rakyat di atas kooperasi, dari semulanya
  hendaknya terang bagi kita, daerah manakah dalam
  perekonomian yang boleh diselenggarakan oleh
  orang-seorang dan manakah yang harus diusahakan
  oleh badan-badan kolektif. Pada umumnya segala
  usaha yang hanya dapat dikerjakan bersama-sama
  oleh orang banyak, mestinya memakai bangun
  kooperasi. Jika tidak, tentu lambat laun timbul
  juga semangat kapitalisme dengan akibat pemerasan
  dan penindasan orang banyak yang lemah oleh satu
  golongan kecil yang cerdik dan bermodal.
• Tetapi tidak segala usaha harus dilakukan secara
  kooperasi. Usaha-usaha yang dapat dikerjakan oleh
  orang-seorang dengan tiada menguasai hidup orang
  banyak bolehlah terus dikerjakan oleh
  orang-seorang itu. Kecuali kalau kepentingannya
  sendiri menghendaki perikatan dalam satu badan
  dengan orang lain yang serupa persoalannya.
  Perusahaan kecil sebagai tukang membetulkan yang
  rusak, dagang kecil seperti kelontong yang masuk
  kampung keluar kampung memikul barang
  dagangannya, warung yang dikemudikan sendiri
  dengan bantuan keluarga saja, pada dasarnya
  dibolehkan berdiri sebagai usaha sendiri. Paksaan
  berkooperasi kepada perusahaan-perusahaan kecil
  yang tersebar letaknya tidak pada tempatnya,
  malahan melanggar dasar kooperasi. Oleh karena
  masyarakat Indonesia pusatnya di desa, maka
  bangunan kooperasi model baru hendaklah dimulai
  di desa pula. Tiap-tiap desa hendaknya merupakan
  satu susunan kooperasi! Kalau dasarnya sudah
  kokoh, maka susunan kooperasi ke atas bisa
  teratur baik.
• Berhubung dengan ini, timbul pertanyaan.
• Mungkinkah industri disusun sebagai kooperasi?
• Jawab saya mungkin, dan keterangan yang luas
  telah saya berikan dalam buku saya Beberapa
  Fasal Ekonomi halaman 40 dan seterusnya.
• Bagi siapa yang sanggup melepaskan pandangan dari
  dasar individualisme dan liberalisme, soal
  mendirikan industri dengan bangun kooperasi
  tinggal lagi sebagai soal didikan dan bantuan
  pemerintah. Yang terutama bagi industri ialah
  pimpinan yang cakap, yang penuh rasa tanggung
  jawab. Kecakapan itu bergantung kepada orangnya,
  tidak kepada stelsel perekonomiannya. Apabila
  terdapat orang yang cakap memimpin, yang besar
  pula minatnya kepada kooperasi, maka kooperasi
  industri itu akan hidup dan maju jalannya.
  Malahan lebih baik jalannya daripada industri
  kapitalis biasa, oleh karena orang yang bekerja
  di dalamnya semuanya mempunyai perhatian kepada
  industrinya. Perusahaan itu mereka yang punya.
  Dalam bekerja kaum buruh adalah buruh, yang harus
  tunduk kepada disiplin bekerja. Tetapi di luar
  pekerjaan ia orang yang ikut mempunyai perusahaan
  tersebut.
• Yang susah untuk membangunkan industri secara
  kooperasi ialah perkara kapital. Kaum buruh yang
  akan serta jadi yang empunya tidak mempunyai
  modal. Dari mereka tidak dapat diharapkan kapital
  perusahaan. Dalam hal ini pemerintahlah yang
  harus memberi uang muka sebagai pinjaman, yang
  dapat diangsur berdikit-dikit oleh perusahaan
  tadi. Angsuran itu dapat dilakukan dengan modal
  yang didapat dari cicilan uang andil yang dibeli
  oleh kaum buruhnya dan dari keuntungan habis
  tahun. Pemerintah daerah sendiri pun bisa serta
  sebagian pada kapital kooperasi industri itu.
• Pendek kata, industri mungkin didasarkan kepada
  kooperasi, malahan lebih baik. Kesukaran yang
  dihadapi bukanlah soal dasar, soal prinsipil,
  malahan soal praktis, yaitu soal memperoleh
  kapital permulaan.
• Kalau diperhatikan, bahwa onderneming besar-besar
  itu sudah merupai masyarakat sendiri, beribu-ribu
  orang menggantungkan nasibnya dan nafkah hidunya,
  maka tak pantas lagi buruk-baiknya diputuskan
  oleh beberapa orang partikulir saja, yang
  berpedoman kepada keuntungan semata-mata. Dalam
  hal ini pemerintah harus menjadi pengawas dan
  pengatur, dengan berpedoman kepada keselamatan
  masyarakat. Bangunan kooperasi dengan diawasi dan
  juga disertai oleh pemerintah adalah bangunan
  yang sebaik-baiknya bagi onderneming besar-besar.
  Semakin besar perusahaannya dan semakin banyak
  jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya
  ke sana, semangkin besar mestinya pesertaan
  pemerintah. Dengan sendirinya perusahaan
  besar-besar itu merupai bangunan kooperasi
  publik! Itu tidak berarti, bahwa pimpinannya
  harus bersifat birokrasi. Perusahaan dan
  birokrasi adalah dua hal yang bertentangan. Soal
  yang istimewa bagi Indonesia ialah soal milik
  tanah. Kalau masyarakat didasarkan kolektif,
  kembali pada sifatnya bermula, maka ada akibatnya
  terhadap milik orang-seorang yang sudah terjadi
  selama penjajahan Belanda.
• Indonesia adalah negeri agraria, oleh karena itu
  tanah adalah faktor produksi yang terutama. Buruk
  baik penghidupan rakyat bergantung kepada keadaan
  milik tanah. Sebab itu tanah tidak boleh menjadi
  alat kekuasaan orang-seorang untuk menindas dan
  memeras hidup orang banyak. Dan sebab itu pula
  dalam perusahaan besar, yang berpengaruh atas
  penghidupan orang banyak, tanah itu tidak boleh
  miliknya orang-seorang, tetapi mestilah di bawah
  kekuasaan pemerintah. Hak milik orang-seorang
  atas tanah yang luas, yang diusahakan oleh orang
  banyak sebagai buruh saja, adalah pembawaan dasar
  individualisme, dan bertentangan dengan dasar
  perekonomian yang adil. Perusahaan semacam itu
  sebaik-baiknya diatur sebagai kooperasi di bawah
  penilikan pemerintah.
• Hal ini terutama mengenai kebun-kebun besar.
  Dalam hal ini barangkali ada sedikit kesukaran.
  Ini tidak bisa dibereskan dengan main sita saja,
  tetapi hendaklah diselesaikan menurut dasar yang
  fundamental. Hak milik bangsa asing atas
  kebun-kebun itu mengenai hak kapital. Yang akan
  mengusahakannya yang terbanyak adalah tenaga
  orang Indonesia. Kalau kita tidak mau

3

• lagi memakai dasar kapitalisme, maka dasar
  perusahaan kebun-kebun itu bisa diatur secara
  kooperasi dengan patokan istimewa. Usaha bersama
  antara kapital bangsa asing dengan tenaga
  Indonesia, di bawah penilikan pemerintah.
  Sebagian dari kapitalnya yang ada di tengah
  orang-orang asing hendaklah ditetapkan kembali
  besarnya, satu persatu. Banyak yang telah tandas,
  sebab itu harus diketahui berapa penghargaan
  tukarnya sekarang. Sebagian lagi dari kapitalnya
  adalah pembawaan dari buruh-buruh kebun itu
  sendiri, yang menjadi ahli kooperasinya. Kebun
  buruh yang akan menjadi peserta kooperasi, boleh
  mencicil uang pesertaannya berangsur-angsur
  dengan potongan upahnya. Pimpinan perusahaan
  kebun itu
• diletakkan di tangan orang-orang cakap, dengan
  tiada memandang bangsa. Yang dipentingkan ialah
  kesetiaannya kepada kooperasi dan pandainya
  bergaul sebagai saudara dengan buruh sekerja,
  serta rasa tanggung jawabnya kepada pemerintah
  dan masyarakat).
• Tentang hal milik tanah, tidak lagi menimbulkan
  kesukaran, jika soal-soal perusahaan kebun
  besar-besar dibereskan seperti tersebut. Pada
  dasarnya, menurut hukum adat Indonesia
• ) Demikian juga tentang perusahaan industri alat
  dan lain-lainnya kepunyaan bangsa asing. Bukan
  dengan jalan menyita dibereskan hal ini,
  melainkan diselesaikan manurut asas fundamental
  tadi.
• Yang asli, tanah adalah kepunyaan masyarakat.
  Orang seorang berhak memakainya sebanyak yang
  perlu baginya serta keluarganya. Hanya menjual ia
  tak boleh. Kalau tanah itu tidak dikerjakan lagi,
  ia jatuh kembali kepada masyarakat, lahirnya
  desa, dan desa itu boleh membagikannya kepada
  orang lain. Tanah yang dipakai oleh kebun
  besar-besar pada dasarnya kepunyaan masyarakat.
  Kooperasi yang tersebut di atas boleh
  memperusahakannya selama perlu baginya. Hanya
  memindahkan hak berusaha ia tak boleh. Perusahaan
  di atas tanah adalah kepunyaan kooperasi yang
  tersusun dari kapital asing dan kapital rakyat
  dan tenaga Indonesia. Tetapi tanahnya adalah
  milik masyarakat yang dipinjamkan kepada
  kooperasi tersebut.
• Nyatalah, bahwa tak ada soal yang sukar, jika
  dibereskan dari dasarnya.
• Sesuai dengan keterangan di atas tentang batas
  perusahaan kooperasi dan perusahaan
  orang-seorang, maka perusahaan di atas tanah yang
  tidak begitu luas dan dapat dikerjakan sendiri
  boleh menjadi kepunyaan orang-seorang.
  Orang-seorang menurut hukum adat Indonesia, boleh
  memakai tanah sebanyak yang perlu baginya serta
  keluarganya. Hak milik atas kebun yang diusahakan
  sendiri boleh tetap sebagai sekarang. Hanya,
  apabila yang empunya berkepentingan untuk
  menggabungkan dirinya ke dalam kooperasi, ia
  menjadi anggota kooperasi dengan tanahnya sebagai
  pembawaannya. Demikian juga sawah yang sudah
  menjadi milik sendiri, boleh tetap di tangan yang
  empunya. Kooperasi pertanian, yang menyusun
  seluruh orang tani di desa dalam satu badan
  kooperasi, tidak mengusik hak milik yang sudah
  ada itu.
• Apabila tanah dipandang sebagai faktor produksi
  yang terutama pemakaian tanah selain daripada
  pekarangan tempat kediaman hanya boleh sebagai
  faktor produksi pula. Tanah tidak boleh lagi
  menjadi obyek perniagaan, yang diperjual-belikan
  semata-mata untuk mencari keuntungan.
• Sekarang timbul lagi pertanyaan bagaimana
  duduknya tanah kosong yang terletak di luar desa?
• Dahulu soal ini menimbulkan pertentangan yang
  hebat. Desa jugalah yang empunya tanah itu atau
  negarakah? Kalau tanah kosong itu jatuh jadi
  kepunyaan negara, maka negara berhak
  menyewakannya kepada barang siapa juga yang akan
  mempergunakannya. Inilah dasar teori yang
  terkenal sebagai domeinverklaring.
• Soal ini tidak penting lagi sekarang. Soal ini
  hanya tajam dalam stelsel individualisme, yang
  mengadakan pertentangan antara masyarakat dan
  negara dan orang seorang. Dalam tanah jajahan
  kedudukan negara tidak lain daripada penjaga
  keselamatan orang-orang bangsa yang menjajah.
• Dalam paham kolektivisme, tidak ada pertentangan
  antara masyarakat dengan negara. Negara adalah
  alat masyarakat untuk menyempurnakan keselamatan
  umum. Oleh karena tanah kepunyaan masyarakat,
  maka dengan sendirinya pemerintah menjadi juru
  kuasa yang mengurusnya dan mempergunakannya untuk
  keselamatan umum. Negara harus berusaha, supaya
  tanah kosong dan lainnya itu diusahakan menjadi
  sumber kemakmuran rakyat. Dalam hal ini negara
  dapat mendasarkan segala politiknya terhadap
  tanah sebagai faktor produksi yang terutama.
• Perusahaan tambang misalnya harus dijalankan
  sebagai usaha negara, sebab ia dikerjakan oleh
  orang banyak dan cara mengusahakannya mempunyai
  akibat terhadap kemakmuran rakyat. Dan tanahnya
  serta isinya negara yang empunya. Tetapi cara
  menjalankan eksploatasi itu bisa diserahkan
  kepada badan yang bertanggung jawab kepada
  pemerintah, menurut peraturan yang ditetapkan.
  Ini terjadi, apabila usaha negara sendiri, karena
  berbagai hal, tidak dapat dilangsungkan.
• Selanjutnya, segala perusahaan penting, yang
  menjadi pokok atau kunci hidup bagi perusahaan
  lain, harus menjadi usaha negara. Misalnya kereta
  api, industri pembangun tenaga (listrik dan
  lain-lain) industri bahan penting, serta industri
  yang mengusahakan pokok penghidupan rakyat,
  sebagai penggilingan dan lain-lain.
• II. Politik Perekonomian yang praktis dan perlu
  dijalankan di masa datang untuk menimbulkan
  kemakmuran rakyat ialah membarui tenaga
  produktif. Pekerjaan ini berat dan sukar, tetapi
  wajib didahulukan dari segala-galanya. Karena
  pembaruan tenaga produktif itulah dasar
  pembangunan ekonomi Indonesia.
• Kerja ini berat dan sukar, karena tenaga
  produktif rakyat selama kekuasaan Jepang banyak
  terpakai dan banyak yang tandas. Rakyat di bawah
  perintah Jepang banyak sekali mengeluarkan tenaga
  yang luar biasa, dan pula sangat menderita segala
  rupa, sehingga tubuhnya sangat lemah. Rakyat
  negeri lain juga menderita selama perang, akan
  tetapi penderitaan yang serupa dirasakan lebih
  berat oleh rakyat Indonesia. Sebabnya karena
  sebelum perang rakyat Indonesia tidak mempunyai
  cadangan tenaga. Berabad-abad lamanya ia ditindas
  dan diperas dengan berbagai jalan. Sistem
  penghasilan paksa oleh VOC, cultuurstelsel oleh
  pemerintah Hindia Belanda yang berlaku sebagai
  saudagar monopoli, dan akhirnya tenaganya dihisap
  oleh kapitalisme liberal sampai sehabis-habisnya.
  Dalam keadaan tenaga yang begitu lemah, rakyat
  Indonesia dipaksa bekerja sehabis-habisnya oleh
  pemerintah militer Jepang untuk membangunkan
  berbagai usaha pertahanan negeri serta
  melipat-gandakan hasil bumi. Karena itu berpuluh
  ribu yang tewas dalam pekerjaan dan dalam
  penderitaan yang tidak ada bandingannya dalam
  sejarah Indonesia. Berjuta-juta yang mati
  kelaparan, yang sekarang merupakan tenaga
  produktif yang hilang sama sekali.

4

• Betapa sukarnya membangunkan kembali tenaga
  produktif rakyat. Yang telah berabad-abad lamanya
  dimusnahkan, dinyatakan seterang-terangnya oleh
  Alfred Marshall dalam bukunya Principles of
  Economics bab VI. Tenaga manusia yang terlalu
  diperas, katanya, melahirkan turunan yang
  semangkin lemah. Akibat pemerasan tenaga itu
  bersifat kumulatif, yaitu berganda. Kerusakan
  yang ditimbulkan dalam satu turunan masyarakat
  melemahkan masyarakat itu sampai beberapa
  turunan. Dan pembaruan tenaga masyarakat itu
  tidak dapat ditimbulkan dalam satu turunan,
  melainkan hanya dapat dicapai dengan
  berangsur-angsur dalam beberapa turunan. Merusak
  tenaga dan moral manusia mudah. Tetapi
  menimbulkan perbaikan adalah sukar dan lama.
• Tetapi betapa juga berat dan sukar pekerjaan
  membarui tenaga produktif yang rusak dan tandas,
  ia harus dikerjakan menurut plan yang teratur.
• Yang pertama sekali harus dikerjakan ialah
  menyempurnakan makanan rakyat serta dengan
  mencocokkan upah dengan keperluan hidup yang
  lebih atas dari dasar minimum. Dasar penghidupan
  mesti dipertinggi dan tenaga pembeli rakyat mesti
  ditimbulkan. Karena itulah sendi yang pertama
  untuk membangunkan kemakmuran.
• Sejalan dengan itu harus diperbaiki kesehatan
  rakyat dengan ongkos apa pun juga. Di masa yang
  lalu kesehatan rakyat tidak terpelihara sama
  sekali. Sudahlah miskin hidupnya dan kurang
  makanannya senantiasa, kesehatannya pun
  diabaikan. Sebab itu, usaha menjaga dan
  memperbaiki kesehatan rakyat mesti diutamakan.
• Sebenarnya pasal makanan dan kesehatan tidak
  dapat dipisah dalam hal membarui tenaga produktif
  rakyat. Kesehatan tidak akan tercapai, kalau
  rakyat kurang makan.
• Satu pasal yang terpenting dalam hal memperbaiki
  kesehatan rakyat ialah soal tempat kediaman.
  Tempat kediaman tidak saja mengenai soal
  kesehatan, tetapi besar sekali pengaruhnya atas
  jiwa manusia. Hidup dalam segala primitif
  memperkuat semangat menerima, dan menahan segala
  aktivitas. Sebab itu, kalau kita hendak
  membangunkan rasa percaya akan diri dan
  kesanggupan sendiri, kita harus merobohkan
  pondok-pondok yang lebih merupai kandang sapi
  daripada merupai tempat kediaman manusia. Bakar
  habis-habis semuanya, hingga mati kuman-kuman
  penyakit yang bersarang di dalamnya dan hilang
  semangat primitif yang tersimpan di dalamnya,
  yang menjadi pupuk semangat menerima. Di atas
  pembakaran itu didirikan dengan jalan kerja sama,
  tolong-menolong, bangunan baru yang berlainan
  sekali dengan yang lama, dan sebab itu
  menimbulkan pengharapan akan masa datang dan akan
  kesanggupan manusia memperbaiki hidupnya.
• Usaha membarui tempat kediaman menjadi tempat
  hidup yang bersinar bagi seluruh rakyat adalah
  usaha yang berat sekali dan tidak sedikit
  ongkosnya. Berjuta-juta rumah yang harus dirombak
  atau dibakar dan diganti dengan yang baru yang
  mengandung di dalamnya benih kesenangan. Dalam
  rumah Indonesia mestilah ada tertanam dasar untuk
  menghargai kebudayaan. Membangunkan berjuta-juta
  rumah semacam itu tidak sedikit ongkosnya dan
  memakai tempo yang lama. Tetapi juga berat
  kerjanya, mestilah dikerjakan dan dapat
  dikerjakan dengan plan yang teratur. Usaha ini
  tidak dapat diserahkan kepada orang partikulir
  yang berpedoman dengan keuntungan, tetapi
  mestilah usaha negara dengan bagian-bagiannya.
  Dengan secara begitu dapat diharapkan dapat
  diharapkan di desa pekerjaan rakyat dengan cara
  tolong-menolong. Untuk belanja kapitalnya ada
  baiknya jika didirikan oleh negeri atau bagiannya
  di tiap-tiap keresidenan suatu Bank Industri
  Rumah. Bank ini memberi uang muka, yang dapat
  diangsur dari sedikit ke sedikit oleh rakyat yang
  tertolong dengan rumah baru. Pada hakikatnya
  ongkos sebuah rumah di desa tidak begitu besar,
  oleh karena kerjanya dilakukan secara
  tolong-menolong.
• Pasal yang perlu dan praktis pula dalam politik
  perekonomian ialah memajukan pendidikan dengan
  secepat-cepatnya. Bukan saja memperbanyak sekolah
  untuk menambah kecerdasan rakyat, akan tetapi
  juga mementingkan didikan kooperasi. Kooperasi
  tiang perekonomian Indonesia di masa datang. Oleh
  karena itu didikan dan latihan pemimpinnya mesti
  diperhebat. Tiap-tiap desa mesti mempunyai
  beberapa pemimpin dan pengurus kooperasi yang
  cakap, barulah subur hidup kooperasi seluruhnya.
• Untuk mencapai maksud itu, hendaklah ditiap-tiap
  ibu kota kabupaten diadakan kursus latihan
  pemimpin kooperasi. Dan untuk mengadakan pusat
  latihan yang begitu banyak, perlu dilatih lebih
  dahulu guru-guru yang akan menjadi pelatih di
  tiap-tiap kabupaten. Latihan guru kooperasi itu
  dapat diselenggarakan Jakarta ).
• Politik perekonomian yang positif menuju
  kemakmuran rakyat ialah mengadakan secara
  besar-besaran transmigrasi, yaitu pemindahan
  penduduk dari tanah Jawa ke tanah seberang, yang
  disertai sekali dengan politik industrialisasi.
  Transmigrasi gunanya untuk mengadakan koreksi
  dalam hal persebaran penduduk. Persebaran
  penduduk yang sangat timpang seperti sekarang ini
  sebagai akibat dari politik kolonial Belanda
  menjadi halangan besar untuk memajukan
  industrialisasi sebagai politik kemakmuran bagi
  rakyat. Dengan penduduk yang terlalu rapat, yaitu
  360 orang per km persegi, yang tidak mempunyai
  tenaga pembeli tidak dapat dibangunkan di Jawa
  berbagai macam industri yang akan menjadi tiang
  kemakmuran rakyat. Tanah seberang penduduknya
  terlalu jarang, yaitu, 12 orang per km persegi,
  sehingga tak mungkin diadakan industri di sana.
  Sebab itu diadakan lebih dahulu perbaikan dalam
  hal persebaran penduduk, dengan jalan
  transmigrasi besar-besaran.
• Disebut secara besar-besaran, sebab penduduk yang
  dipindahkan itu mestilah
• dipindahkan secara masyarakat kecil yang lengkap
  susunannya, dan diperlengkapi pula dengan
• ) Sementara waktu di kota lain.
• alat kerja yang modern. Jadinya bukan memindahkan
  orang banyak sebagai orang-seorang. Bangun
  pemindahan itu ialah kooperasi atau barangkali
  lebih benar korporasi. Mereka yang dipindahkan
  itu mestilah dapat bekerja dengan serentak,
  setelah mereka sampai di tempat yang dituju. Di
  antara mereka ada yang membabat hutan. Yang lain
  membikin sawah dan ladang pada tempat yang dibuka
  itu. Yang lainlagi mengerjakan pertukangan
  berbagai rupa, misalnya membuat papan dari kayu
  yang ditebang, membuat perkakas rumah
  lain-lainnya. Satu golongan lagi kerjanya tak
  lain daripada memperbuat rumah bagi semuanya.
  Demikianlah seterusnya. Pembagian diatur dengan
  sebaik-baiknya dalam pemboyongan yang bersifat
  kooperatif itu.
• Nyatalah, bahwa pemindahan penduduk dengan secara
  besar-besaran itu hanya dapat dilakukan dengan
  bantuan tenaga teknik yang sempurna. Alat kerja
  yang modern mesti lengkap, istimewa pada
  permulaannya. Apa lagi karena mereka yang membuka
  jalan pertama itu sangat berat perjuangannya
  dengan alam yang masih buas.

5

• Perjuangan itu harus diringankan dengan alat-alat
  kerja yang modern. Tenaga manusia harus
  terpelihara, dengan bantuan teknik!
• Sejalan dengan pemindahan penduduk seperti itu,
  maka dapat dimajukan industri berangsur-angsur
  menurut plan yang teratur. Di Jawa maupun di
  daerah-daerah baru itu. Apabila persebaran
  penduduk sudah lebih baik, maka dasar penghidupan
  di tanah Jawa bertambah baik pula, tenaga pembeli
  rakyat bertambah besar. Di tanah seberang di
  tempat-tempat yang di buka itu timbul tenaga
  pembeli baru. Dengan bertambahnya tenaga pembeli
  rakyat dapatlah didirikan berbagai macam
  industri, yang pada gilirannya nanti memperbesar
  pula tenaga pembeli yang ada.
• Tentang industri dan transmigrasi di Indonesia
  lebih lanjut diterangkan dalam buku karangan saya
  Beberapa Fasal Ekonomi bagian VI, sehingga tak
  perlu diuraikan dengan panjang lebar di sini.
  Yang di atas ini cukuplah untuk menyatakan
  pokoknya!
• III. Dengan uraian di atas nyatalah, bahwa
  Indonesia berangsur-angsur mesti menempuh jalan
  industrialisasi. Tetapi Indonesia tak boleh
  mengabaikan dasarnya yang asli, yaitu negeri
  agraria. Penghidupan rakyatnya mestinya terutama
  pertanian. Dalam hal pokok hidup yang terutama
  ini ia tidak boleh menggantungkan hidupnya kepada
  negeri lain. Apa lagi karena
• tanahnya amat luas. Dalam soal makanan Indonesia
  harus mencukupi keperluan rakyatnya, sekalipun
  jiwanya nanti bertambah sampai 100 juta atau
  lebih. Tetapi disebelah pertanian mestilah ada
  industri yang sempurna. Pendek kata, Indonesia
  mesti menjadi negeri separo pertanian dan separo
  industri.
• Segala alat dan mesin yang perlu untuk
  menjalankan industrialisasi dapat diimpor dari
  luar negeri. Untuk lembarannya harus disediakan
  barang-barang ekspor yang dihasilkan oleh bumi
  Indonesia karet, kapok, kina, minyak, timah,
  berbagai barang hutan dan banyak lagi lainnya.
• Jika benar, bahwa dunia baru sesudah perang yang
  baru lalu ini akan menyelenggarakan cita-cita
  ekonomi, yang disebut oleh Roosevelt freedom from
  want, yaitu bebas dari kemelaratan hidup, maka
  perlulah perekonomian dunia diatur dengan
  cita-cita kemakmuran bersama bagi seluruh bangsa
  di dunia.
• Jalan yang ditempuh oleh Indonesia untuk
  memperbesar kemakmuran rakyatnya mestilah pula
  ditempuh oleh negeri-negeri lain yang selama ini
  tertindas ekonominya. Istimewa negeri-negeri yang
  luas tanahnya mestilah bersifat separo industri.
  Untuk menjalankan industrialisasi di sana perlu
  mesin-mesin yang dihasilkan oleh negara-negara
  industri berat. Berhubung dengan itu perlu diatur
  pertukaran internasional menurut dasar normatif,
  dasar yang telah dirancang lebih dahulu. Ini
  hanya bisa diselenggarakan oleh konferensi
  perekonomian internasional!
• Dengan jalan mengadakan industrialisasi seluruh
  Asia Timur saja menurut plan yang teratur, maka
  negeri-negeri industri berat tukang membuat
  mesin-mesin besar segala rupa, akan memperoleh
  pekerjaan yang cukup banyaknya, sehingga kaum
  buruh mereka akan terlepas dari bahaya
  pengangguran, yang sekarang senantiasa mengancam.
• Untuk mengatur susunan perekonomian dunia,
  perlulah negeri-negeri di dunia disusun dalam
  beberapa lingkungan kesatuan ekonomi. Umpamanya
  Asia Timur dengan Australia dapat dibentuk jadi
  satu lingkungan. Maupun kedudukan geografinya,
  maupun struktur perekonomiannya menghendaki
  daerah ini dijadikan suatu lingkungan kemakmuran
  bersama.
• Lingkungan ini bisa menjadi satu satuan ekonomi
  dalam ekonomi dunia yang tersusun dalam berbagai
  golongan. Di sebelah golongan Asia Timur dan
  Australia serta kepulauan sekitarnya hendaklah
  ada golongan Asia Barat, golongan Sovyet-Rusia
  yang merupai benua sendiri dalam bangunan dan
  ekonominya, golongan Eropa, golongan Laut Tengah,
  golongan Afrika Selatan, golongan Amerika Utara
  dan Tengah, golongan Amerika Selatan. Diantara
  berbagai golongan itu, yang satu-satunya menjadi
  satu satuan ekonomi dapat diadakan pertukaran
  barang yang lebih mudah daripada yang terjadi
  dalam stelsel perekonomian dunia yang tidak
  teratur, kerja bersama antara berbagai golongan
  ekonomi untuk mencapai kemakmuran bersama lebih
  mudah dan teratur. Dan dengan cara begitu akan
  tercapai ketentraman dan kesejahteraan dalam
  perekonomian dunia. Oleh karena itu terjamin pula
  perdamaian yang kekal.
• Hukum kemajuan perekonomian mendorong ke jurusan
  itu. Apakah cita-cita yang tersebut di atas
  tercapai di masa yang akan datang ini, itu sukar
  mengadimkannya. Kapitalisme memang semakin
  berubah sifatnya, dan tampak arahnya akan
  digantikan oleh perekonomian kolektif. Akan
  tetapi, selama kapitalisme belum lenyap sama
  sekali sifat individualisme masih ada, dan yang
  diuraikan di atas tidak akan tercapai dengan
  begitu saja.
• Dengan uraian ini teranglah, bahwa soal ekonomi
  Indonesia di masa datang ialah pembangunan ke
  dalam yang berarti menimbulkan kemakmuran rakyat
  dan pembangunan ke luar yang berarti mengadakan
  koordinasi dalam pembangunan perekonomian seluruh
  dunis.
• Sekian tentang asas dan garis besar dari politik
  perekonomian Indonesia di masa datang.
• Tetapi sebelum kita dapat melangkah ke jurusan
  penyelenggaraan asas politik perekonomian kita,
  perlulah lebih dahulu diselesaikan soal-soal
  hidup yang mendesak pada waktu ini. Inilah yang
  akan menjadi acara permusyawaratan ekonomi, yang
  dimulai hari ini.
• Kesulitan ekonomi Indonesia tidak akan beres
  kalau tidak dimulai dengan melikuidasi politik
  perekonomian militer Jepang, yang berdasarkan
  kepada regionalisme, yaitu sistem blok-blokkan.
  Dalam sistem itu tiap-tiap daerah disuruh
  berusaha untuk mencukupi sendiri segala keperluan
  hidupnya. Akibat dari sistem itu ialah pembagian
  keperluan hidup yang tidak rata. Barang yang
  berlebih pada satu daerah tidak dikirimkan kepada
  daerah yang berkekurangan. Tiap-tiap daerah
  mempunyai kelebihan satu macam barang di sebelah
  kekurangan akan barang-barang lain. Tetapi
  tindakan tukar-menukar kelebihan barang tidak
  dapat dilangsungkan, karena tiap-tiap daerah
  mulai mengutamakan kepentingan daerahnya sendiri.
  Barang masuk dibolehkan, barang keluar dicegah.
  Karena itu dagang gelap jadi meraja-lela.
• Maksud sistem ini ialah, supaya tiap-tiap daerah
  berusaha dengan segiat-giatnya untuk menghasilkan
  seberapa dapat segala barang keperluan hidup
  rakyatnya. Muslihat itu diadakan berhubung dengan
  keadaan perang. Dalam peperangan mungkin jalan
  perhubungan dirusak dan diputus oleh musuh dengan
  bom. Kalau yang demikian terjadi, maka satu
  daerah jadi

6

• terpencil dari daerah yang lain. Oleh karena itu,
  diusahakan supaya, tiap-tiap daerah belajar
  mencukupi sendiri akan keperluan rakyatnya.
• Akan tetapi muslihat seperti itu tidak berarti,
  bahwa barang penghasilan yang berlebih pada satu
  daerah tidak boleh dikeluarkan untuk daerah lain.
  Sungguhpun begitu, orang salah raba. Pengeluaran
  barang dari satu daerah untuk daerah lain
  dipersukar, sehingga seluruh ekonomi jadi
  timpang.
• Oleh karena itu sistem regionalisme Jepang itu,
  yang membawa kerugian ekonomi pada segala tempat
  harus dibongkar selekas-lekasnya, dicabut dengan
  akar-akarnya. Republik Indonesia yang mengenal
  rakyat Indonesia seluruhnya, tidak mengakui pada
  dasarnya sistem yang didasarkan kepada
  kepentingan golongan. Tujuan Republik Indonesia
  ialah meratakan pembagian barang-barang keperluan
  hidup kepada seluruh rakyat. Daerah yang
  berkelebihan akan sesuatu barang, istimewa beras,
  harus membantu daerah yang berkekurangan akan
  barang itu. Badan-badan pemerintah hendaklah
  mengusahakan, supaya barang yang mengalir dari
  tempat yang berkelebihan itu ada tukarnya yang
  pantas dan sepadan. Maupun dengan uang ataupun
  dengan barang lain.
• Satu akibat lagi dari peperangan atas ekonomi
  Indonesia ialah bahwa pertukaran barang yang
  dengan perantaraan uang jadi terganggu. Orang
  tani yang menghasilkan barang makanan, suka
  menerima uang sebagai tukaran barangnya, asal ia
  dapat membeli barang pakaian dengan uang yang
  diterimanya itu. Akan tetapi kita tahu, bahwa
  pakaian yang dibutuhkan oleh orang tani hampir
  tak ada di jual. Oleh karena itu buat apa uang
  baginya? Sering ia tak mau menerima uang sebagai
  tukaran padi atau berasnya. Uang diterimanya juga
  sekedar untuk pembeli barang
• keperluan hidup lainnya, yang tidak dihasilkannya
  sendiri. Tetapi dalam praktek hidup sekarang,
  sering juga ia tidak dapat membeli barang-barang
  yang lain itu yang tidak berasal dari pertanian.
• Orang tani ingin mendapat garam, gula, ikan asin,
  rokok, minyak tanah untuk mencukupi keperluan
  hidupnya. Tetapi, betapakah sukarnya bagi mereka
  untuk memperoleh semuanya itu dan betapa pula
  mahal harganya?
• Lebih sukar lagi hidup orang kota, yang sebagan
  besar terdiri dari pegawai dan buruh, yang tidak
  langsung menghasilkan barang-barang keperluan
  hidup. Barang penghasilannya ialah jasa yang
  diberikan kepada badan-badan pemerintah atau
  majikan, dan tukaran jasanya diterimanya dengan
  uang. Dan dengan uang yang diperoleh sebagai gaji
  dan upah tidak selamanya dia dapat menukari
  barang-barang keperluan hidupnya. Kita yang
  pernah hidup di kota-kota besar tahu, bahwa
  tukang sayur, tukang jual telur dan ayam atau
  orang yang menjual beras sering-sering tidak mau
  menerima beli barangnya dengan uang. Ia meminta
  barang sebagai tukarnya. Terutama ia meminta
  pakaian, kadang-kadang rokok, kooa diterimanya
  juga. Tetapi nyatalah, bahwa pertukaran langsung
  barang dengan barang tidak dapat dipenuhi oleh
  orang kota dengan terus-menerus. Pada suatu
  ketika dan ketika itu cepat datangnya
  persediaan pakaiannya mulai tipis, dan tinggallah
  keperluan minimum bagi dia sendiri. Dari mulai
  itu ia tidak dapat lagi melakukan pertukaran
  langsung.
• Dengan bukti-bukti ini yang dapat kita alami
  setiap hari, nyatalah bahwa tindakan memutar
  ekonomi perang jadi ekonomi biasa tidak tercapai
  dengan merombak saja pagar-pagar perekonomian
  antara daerah dengan daerah yang diperbuat oleh
  Jepang. Pertukaran merdeka tidak dapat
  dilangsungkan, sebab mesti kandas jalannya.
• Ketimpangan yang timbul dalam perekonomian
  sekarang ialah, karena pertukaran yang seimbang
  antara kota dan desa tidak ada lagi. Di masa
  damai kota hidupnya dari industri dan dagang itu
  dipertukarkan dengan orang desa, yang
  menghasilkan barang makanan. Selama perang,
  industri dan dagang di kota sangat mundur, dan
  bagian-bagiannya ada yang mati sama sekali. Dan
  kerajinan yang dahulu banyak bertempat di kota,
  pindah ke desa, sebab bahan-bahannya ada di desa.
  Orang tani seberapa dapat membuat pakaiannya
  sendiri dari kapas dan kapok atau serat yang
  ditanamnya sendiri. Dan ada kalanya orang kota
  datang ke desa untuk membeli pakaian yang perlu
  dipakainya. Karena itu pertukaran antara kota dan
  desa tidak seimbang lagi. Aliran barang tertuju
  ke satu jurusan saja, dari desa ke kota, tidak
  lagi timbal-balik. Dan oleh karena itu uang
  mengalir ke desa dengan tiada dapat dipergunakan
  oleh orang tani. Lalu masyarakat menghadapi
  kesukaran pembagian yang berpengaruh atas
  keinsafan produksi.
• Sebelum perhubungan impor-impor dengan luar
  negeri berjalan normal, ekonomi kota akan terus
  menghadapi kesukaran. Hidupnya industri dalam
  kota banyak bergantung dari impor bahan dan
  mesin.
• Oleh karena itu pasal yang terutama yang harus
  dibereskan dengan segera ialah
• a). Cara bagaimana mengatur pembagian
  barang-barang keperluan hidup yang terbatas
  jumlahnya itu, dengan jalan sebaik-baiknya,
  sehingga dalam garis kemungkinan yang ada
  tercapai kemakmuran sebesar-besarnya bagi segala
  penduduk.
• b). Dengan alat yang jauh dari pada cukup dan
  sempurna, bagaimana mengatur organisasi produksi
  dengan mengindahkan tuntutan motif ekonomi
  mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan
  tenaga yang sedikit-dikitnya? Bulatnya kita harus
  menyusun tenaga dan alat yang ada sedemikian
  rupa, sehingga tercapai penghasilan yang
  sebaik-baiknya.
• Kedua hal ini bersangkut-paut, dan kesempurnaan
  kedua-dua usaha itu sangat bergantung kepada alat
  pengangkutan. Sebab itu pokok segala soal
  produksi dan pembagian ialah memperbanyak alat
  perhubungan kereta api dan oto-gerobak. Antara
  jalan kereta api dan jalan oto-gerobak mestilah
  ada koordinasi. Oleh karena itu jawatan kereta
  api dan jawatan oto-gerobak mestilah berpusat
  pada satu tangan yaitu kementrian perhubungan.
  Kalau perhubungan tidak beres, jalan pembagian
  barang tidak beres pula.
• Kita semuanya tahu, bahwa alat pengangkutan
  sekarang sangat kurang. Jalan kereta api banyak
  yang dirombak oleh Jepang relnya dibawa ke Birma
  untuk membuat jalan kereta api di sana. Demikian
  juga lebih dari 40 dari alat pengangkutan kereta
  api, lokomotof dan wagon diangkut keluar. Dan
  yang diangkut itu adalah yang terbaik, sehingga
  kapasitas pengangkutan kereta kurang dengan 60.
  Alat pengangkutan atau gerobak hampir habis sama
  sekali. Di sini boleh dikatakan terdapat
  kemunduran yang hampir 100.
• Kalau kita dapat mengadakan perhubungan
  tukar-menukar dengan dunia luaran, yang terutama
  sekali yang harus didatangkan ialah alat
  pengangkutan sebanyak-banyaknya.

7

• Untuk menyelenggarakan keintensifan dan
  koordinasi produksi serta mencapai pembagian
  barang kepada seluruh rakyat dengan jalan yang
  sebaik-baiknya, hendaklah diadakan sentralisasi
  dari pejabatan kemakmuran negara. Hanya dengan
  adanya sentralisasi itu, dapatlah dilakukan
  pemindahan barang dari daerah yang berkelebihan
  ke daerah yang berkekurangan, dengan mengingat
  pemakaian transpor yang sedikit-dikitnya. Dalam
  menyelenggarakan ekonomi pembagian, ekonomi
  transpor tidak boleh diabaikan istimewa pada
  waktu kekurangan alat seperti sekarang ini.
• Pembagian yang adil menghendaki pembagian yang
  sama rata bagi seluruh rakyat, sekurang-kurangnya
  tentang bahan makanan yang terpenting. Pembagian
  beras sekarang tidak rata. Ada daerah yang
  membagikan 200 gram beras kepada seorang sehari,
  ada yang 150,
• malahan ada yang 100 gram. Jika pejabatan
  kemakmuran disentralisasi, dengan produksi padi
  yang dicapai sekarang, kepada tiap-tiap orang
  dapat dibagikan 200 gram sehari.
• Gula pasir adalah barang yang berlebih-lebih.
  Apakah tidak mengherankan, kalau masih saja
  berlaku sistem yang seorang mendapat pembagian
  gula sekilo, sebulan, sedangkan keperluan
  seseorang akan gula rata-rata 3 kilo sebulan?
  Kekurangan yang 2 kilo itu terpaksa dibeli di
  pasar gelap, dengan harga yang bukan main
  mahalnya? Ini bukan ekonomi lagi! Dengan
  menaikkan bagian seseorang akan gula pasir sampai
  3 kilo sebulan, maka dengan sendirinya hilang
  pasar gula gelap, yang menguntungkan kepada
  beberapa tukang catut saja. Juga sistem pembagian
  Jepang ini harus dibongkar sama sekali.
• Kepentingan tentang beras adalah sama antara
  orang kota dan orang tani. Kedua-dua golongan
  mesti mendapat beras, karena nasi adalah dasar
  hidup yang terutama. Tetapi terhadap berbagai
  barang ada perlainan antara keperluan orang kota
  dengan keperluan orang tani. Pembagian minyak
  kelapa sangat perlu dalam kota, sedangkan orang
  tani sebagian dapat memperbuatnya sendiri.
  Sebaliknya pembagian minyak-tanah sangat
  dibutuhkan oleh orang tani, sebab di desa umumnya
  tidak ada listrik. Orang kota tidak begitu perlu
  akan minyak tanah.
• Kalau seterusnya dapat diadakan sistem pembagian
  keperluan hidup lainnya, seperti jagung,
  singkong, ubi, kedele, kacang hijau, buah kelapa,
  garam, ikan asin, sabun, dan rokok, yang boleh
  berlain-lain susunannya menurut keadaan tempat
  dan kebiasaan hidup penduduknya, maka akan
  ternyata, bahwa Indonesia dan Jawa khususnya
  tidak kekurangan makanan. Yang kurang hanya
  sistem pembagian bahan makanan dan keperluan
  hidup yang teratur. Marilah kita tumpahkan segala
  minat kita untuk mengadakan sistem pembagian yang
  teratur dan adil, supaya bertambah kemakmuran
  rakyat. Kalau kita sanggup menyelenggarakan ini,
  maka tidak sedikit sumbangan kita kepada rakyat
  untuk memperkuat tenaga produktif dan tenaga
  perjuangan!
• Tentang produksi, tidak perlu dipaparkan dengan
  panjang lebar, bahwa tiap-tiap produksi harus
  diintensifkan. Dan memang dapat diintensifkan,
  dari mulai sekarang juga.
• Sebagai akibat daripada politik perekonomian
  Jepang, yang menyita dan memeras dengan harga
  yang jauh lebih rendah daripada ongkos produksi,
  maka banyak sekali kemunduran dalam pertanian dan
  perkebunan. Dimana-mana terlihat bekas dari
  pemerasan hasil. Perhatikanlah saja tanaman
  kelapa seluruh Jawa. Banyak sekali pohon yang
  tidak berbuah atau kurang buahnya, akibat
  daripada kebanyakan memetik buah yang masih muda
  di masa yang baru lalu. Orang berbuat begitu,
  karena tak mau menjual buah kelapanya kepada
  pemerintah dengan harga yang sangat murah. Karena
  itu dipetik selagi muda dan dijual dengan
  diam-diam.
• Juga penghasilan padi banyak mundurnya. Bukan
  saja karena banjir atau musim kemarau, melainkan
  juga karena terlalu banyak tenaga tani dikerahkan
  sebagai romusha.
• Bahaya kekurangan tenaga dalam pertanian akan
  mengancam terus, jika kita tidak sanggup mengatur
  pembagian tenaga pekerja yang seimbang antara
  produksi dan perjuangan. Banyak pemuda tani yang
  ditarik ke tempat perjuangan atau ke belakang
  tempat perjuangan, dengan tiada mempergunakannya
  sepenuh-penuhnya. Berbagai macam barisan meminta
  pula tenaga untuk persiapan perjuangan dan untuk
  menjaga jalan dengan cara yang melebih-lebihi.
  Oleh karena itu banyak sawah dan ladang yang
  terlantar atau tidak sempurna dikerjakan.
  Penghasilan mundur. Jikalau barisan perjuangan
  dan penjagaan diatur secara rasional dengan
  mengadakan koordinasi yang tepat, maka banyak
  sekali tenaga yang separo menganggur dalam
  lapangan ini yang dapat dikerahkan kembali untuk
  mengintensifkan produksi.
• Demikian juga peternakan dan perikanan! Dalam
  daerah inilah terdapat kemunduran yang
  sebesar-besarnya. Pembaruan yang berdasar kepada
  plan yang teratur harus dijalankan dengan
  selekas-lekasnya.
• Bahwa hutan yang banyak tandus harus dibarui
  selekas-lekasnya, tidak perlu dipaparkan dengan
  panjang lebar. Kita semuanya tahu, bahwa keadaan
  hutan penting artinya bagi pertanian.
• Dalam pada itu, dengan segala tenaga yang ada
  pada rakyat kita, kita harus menjalankan industri
  yang ada dengan sebaik-baiknya. Tenaga teknik
  kita sangat kurang. Oleh karena itu tuntutan
  ekonomi perusahaan the right man on the right
  place harus dipenuhi dalam segala lapangan
  pekerjaan. Istimewa pada pimpinan! Di sini kita
  harus belajar efficiency.
• Yang terpenting dalam hal ini ialah soal
  mengadakan koordinasi antara berbagai macam
  industri yang saling membutuhkan, oleh karena
  barang-sudah yang dihasilkan oleh industri yang
  satu menjadi bahan bagi industri yang lain.
  Umpamanya, pabrik kertas memerlukan sebagai bahan
  kaustiksoda yang dihasilkan sebagai barang-sudah
  oleh pabrik soda. Soda itu juga perlu bagi
  industri lain, misalnya industri sabun.
• Berhubung dengan itu, maka perlu sekali diadakan
  koordinasi antara berbagai macam produksi, supaya
  jalan penghasilan itu lancar dan teratur, tidak
  tertegun-tegun karena menunggu selesainya
  produksi yang lain. Untuk memudahkan usaha
  mengkoordinir itu, perlulah diadakan gabungan
  atau konsentrasi perusahaan-perusahaan yang
  serupa hasilnya. Pada dasarnya perusahaan harus
  digabungkan menurut perhubungannya yang
  semestinya. Tidak menurut daerah. Selanjutnya
  tiap-tiap perusahaan harus memandang usahanya
  sebagai bagian daripada usaha rakyat seluruhnya,
  sebab itu hasil tiap-tiap perusahaan bukanlah
  semata-mata untuk mereka yang bekerja di dalamnya
  saja, melainkan untuk memperbesar kemakmuran
  rakyat seluruhnya.

8

• Demokrasi mesti ada dalam perusahaan! Tetapi
  demokrasi ekonomi janganlah dipahamkan salah,
  hingga menjadi syindikalisme. Oleh karena
  tiap-tiap perusahaan adalah bagian yang tidak
  lepas daripada perusahaan rakyat seluruhnya, maka
  pimpinan tiap-tiap perusahaan takluk kepada dasar
  yang lebih tinggi. Persatuan pimpinan adalah di
  tangan pemerintah, Negara atau pada badan yang
  diserahi oleh pemerintah dengan pimpinan dan
  pengawasan. Kontrol atas pimpinan negara adalah
  pada Badan Perwakilan Rakyat Kaum buruh tiap-tiap
  perusahaan berhak memajukan usul tentang pimpinan
  pekerjaan, tetapi tak dapat mengubah pimpinan
  dengan sesuka-sukanya saja, dengan tiada setahu
  atau persetujuan pemerintah. Tetapi kaum buruh
  berhak memutuskan secara mufakat tentang segala
  hal yang mengenai keselamatan mereka bekerja.
  Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara mereka
  yang memimpin pekerjaan dan buruh. Semuanya
  sama-rata dan sama-rasa.
• Tetapi sebaliknya, dalam waktu bekerja disiplin
  mesti berlaku. Yang bekerja tunduk kepada yang
  memimpin. Demokrasi ekonomi tidak bermaksud
  merombak disiplin, malahan memperkuat. Sebab
  demokrasi ekonomi memang tanggung jawab bersama
  dari segala kaum buruh terhadap hasil perusahaan
  kepada masyarakat.
• Cara menyusun koordinasi produksi, supaya
  tertanam dasar yang teguh bagi pembangunan
  perekonomian rakyat, adalah juga acara konferensi
  ekonomi ini dan bagi konferensi yang akan datang.
• Marilah kita rundingkan semuanya itu dengan
  seksama.
• Dengan ini saya buka sidang konferensi ekonomi
  ini.
• Mohammad Hatta, Pidato diucapkan pada Pembukaan
  Konferensi Ekonomi di Yogyakarta, 3 Februari
  1946, Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun,
  Inti Idayu Press, 1971, Hal. 139 156.