Persiapan

1
Pelaksanaan Pengujian TP B.14.bDalam Rangka TLHP
BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2022

• Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan
  Sosial
• Inspektorat Jenderal
• Kementerian Sosial

2
Dasar

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
   Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan
   Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2022 dengan
   nomor 98.B/LHP/XVI/05/2023 tanggal 24 mei 2023
2. Surat Menteri Sosial nomor S-525/MS/C/1.2/ps.04.0
   2/7/2023 tanggal 11 juli 2023
3. Surat Plt. Inspektur Jenderal nomor
   454/2/PS.07.01/7/2023 tanggal 18 juli 2023

3
Gambaran Umum

• TP.B.14. Pengendalian internal atas penyaluran
  bansos melalui Himbara dan Bank Syariah Indonesia
  belum memadai.

TP.B.14.b. Terdapat KPM PKH yang beririsan dengan
Program Sembako namun tidak tersalur bansos
Sembako seluruhnya sebesar Rp372.261.800.000,00.
4
Rekomendasi

1. Direktur Jaminan Sosial untuk memerintahkan PPK
   Bansos PKH supaya berkoordinasi dengan PPK Bansos
   Sembako pada Direktorat Pemberdayaan Kelompok
   Rentan untuk melakukan penelitian terhadap data
   penyaluran Bansos KPM PKH yang beririsan Sembako
   sebesar Rp372.261.800.000 serta memastikan agar
   kedepannya kedua bansos tersebut dapat diterima
   tepat jumlah dan tepat sasaran.

1. Inspektur Jenderal untuk menguji hasil penelitian
   PPK bansos PKH dan PPK bansos sembako atas KPM
   PKH yang beririsan sembako dan KPM sembako yang
   beririsan PKH, serta memastikan bahwa KPM
   tersebut kedepannya telah diterima tepat jumlah
   dan tepat sasaran.

5
Langkah Pengujian

• Cleansing dan pengolahan data, dilakukan untuk
  memperoleh data NIK tunggal dan peta penyebaran
  KPM.
• Pengujian lapangan, dilakukan dengan konfirmasi
  kepada KPM untuk menguji kesesuaian hasil
  Penelitian.
• Pengolahan data dan analisis hasil pengujian,
  dilakukan untuk menganalisis dan menyimpulkan
  data hasil pengujian.

6

• Hasil cleansing data diperoleh single ID
  berdasarkan NIK (NIK tunggal) sebanyak 278.106
  KPM di 34 Provinsi sebagai populasi pengujian.

No Uraian Nominal Jumlah Data NIK KPM Jumlah KPM (Single ID by NIK)
1 KPM PKH tersalur bansos PKH namun tidak tersalur bansos Sembako karena KKS tidak terdistribusi 21.132.400.000 103.878 2.537
2 KPM PKH tersalur bansos PKH namun tidak tersalur bansos Sembako karena KPM tidak bertransaksi 351.129.400.000 1.557.190 275.569
  Total Data 372.261.800.000 1.661.068 278.106
7

• Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan
  Sosial telah melakukan pengujian di 6
  Kabupaten/Kota dengan total sample sebanyak 6.643
  KPM atau 2,39.

Jumlah tersebut belum dapat memenuhi jumlah
minimal sample pengujian yang ditetapkan oleh BPK
RI yaitu sebanyak 30 dari total populasi,
sehingga diperlukan penambahan sample.
8
Penambahan Sample
Jumlah tersebut sudah dikurangi dengan jumlah
Kabupaten/Kota dan KPM yang telah dilakukan
pengujian sebelumnya.
NO PROVINSI JML KAB/KOTA JML KPM
 1 DI YOGYAKARTA 2 1.596
 2 DKI JAKARTA 6 7.337
 3 JAWA BARAT 27 46.775
 4 JAWA TENGAH 33 31.759
 5 JAWA TIMUR 37 48.857
 6 KALIMANTAN SELATAN 12 3.279
 7 SULAWESI SELATAN 24 12.414
TOTAL TARGET SAMPLE 141 152.017
9
Langkah Kerja Pengujian Lapangan

• Berkoordinasi dengan Direktorat Jaminan Sosial
  dan SDM PKH melalui media daring (aplikasi zoom
  meeting)
• Menyampaikan data BNBA KPM dan instrumen
  pengujian kepada direktorat jaminan sosial dan
  SDM PKH
• Pengujian lapangan kepada KPM dilakukan oleh SDM
  PKH secara populasi di wilayah kerjanya
• Dalam melaksanakan pengujian, SDM PKH mengisi
  instrument melalui media google.Form yang telah
  disiapkan, dilengkapi dengan
• Foto KPM dengan geo tagging
• Foto KTP dan KK
• Foto buku tabungan dan KKS
• Foto Surat Kematian atau Surat Keterangan RT/Desa
  (untuk KPM meninggal dunia atau KPM tidak
  ditemukan)

10

• Data dukung berupa foto pada nomor 4 digabung
  menjadi 1 file dalam format .PDF yang diunggah ke
  dalam link google.drive per kabupaten/kota, link
  tersebut agar disiapkan oleh korkab/korkot dan
  disampaikan kepada PIC Inspektorat Jenderal
  melalui Korwil
• Format penamaan file data dukung diawali dengan
  NIK KPM
• NIK kpm_nama KPM (contoh 3171052xxxxx_nama KPM)
  atau
• NIK kpm_nomor KKS (contoh 3171052xxxxx_nomor
  KKS)
• Korkab/ korkot secara berkala melaporkan progres
  realisasi pengujian lapangan kepada korwil
• Korwil berkala melaporkan progres realisasi
  pengujian lapangan kepada PIC Inspektorat
  Jenderal dan Direktorat Jaminan Sosial
• Untuk memudahkan komunikasi akan dibuat WA group
  yang berisi PIC Inspektorat Jenderal dan Korwil,
  untuk pertanyaan teknis selama proses pengujian
  dapat disampaikan melalui Korwil pada WA group.

11
Pelaksanaan Pengujian

1. Data BNBA KPM dapat diakses pada shortlink
   https//bit.ly/BNBA7PROVINSITPB14NEW
2. Instrumen pengujian dapat diakses pada shortlink
   https//bit.ly/FormInstrumenUjiTP14
3. Pelaksanaan pengujian lapangan oleh SDM PKH
   selama 5 (lima) hari kalender mulai tanggal 21
   s.d 25 september 2023
4. Pelaksanaan pengujian lapangan oleh SDM PKH tidak
   terdapat alokasi biaya pengujian

12
Petunjuk Pengisian Instrumen

1. Pendamping mengakses link instrument yang telah
   diberikan
2. Seluruh pertanyaan pada instrument harus diisi
   jawabannya
3. Jawaban yang diisikan pada instrument didukung
   dengan data/bukti dukung yang diupload
4. Apabila KPM meninggal dunia, perlu diupload data
   dukung berupa surat kematian
5. Apabila KPM tidak ditemukan (pindah alamat,
   merantau), perlu diupload data dukung berupa
   surat keterangan dari RW/desa setempat

13
TERIMA KASIH