Modul B:

1
Modul B
Disampaikan Oleh BAMBANG RAHADI ADI SUSILO EUIS
ELIH NURLAELIH
2
Pokok Bahasan

• Prinsip dasar KLHS
• Perbedaan antara KLHS dan AMDAL
• Mengapa KLHS penting?
• Manfaat dan biaya KLHS

3
KLHS

• PROSES SISTIMATIS DAN KOMPREHENSIF UNTUK UNTUK
  MENGEVALUASI DAMPAK LINGKUNGAN DENGAN
  MEMPERTIMBANGKAN ASPEK SOSIAL EKONOMI SERTA
  PRINSIP-PRINSIP KEBERLANJUTAN DARI USULAN KRP

4

• Prinsip-prinsip dasar pengelolaan KLHS

5

• B1
• Menurut anda apa prinsip-prinsip dasar untuk
  menyelenggarakan KLHS?

6
KLHS harus sesuai dengan tujuan

• KLHS harus mendorong lahirnya pemikiran untuk
  alternatif alternatif baru pembangunan melalui
• Identifikasi isu-isu utama lingkungan atau
  pembangunan berkelanjutan yang perlu
  dipertimbangkan dalam KRP
• Analisis dampak setiap alternatif strategi
  pembangunan dari KRP, khususnya isu-isu yang
  relevan dan memberikan masukan untuk
  optimalisasi.
• Mengkaji paling tidak dampak kumulatif yang
  mendasar dari KRP dan memberi masukan untuk
  optimalisasi.
• Memaparkan proses KLHS, kesimpulan dan usulan
  rekomendasi kepada para pengambil keputusan.

7
Inti KLHS adalah komunikasi

• KLHS mendukung perencanaan pembangunan, bukan
  menggantikannya. Melalui proses KLHS dapat
  diangkat isu-isu terkini dan terbangun
  kepercayaan di kalangan pemangku kepentingan.
• Kesimpulan yang tertuang dalam KLHS tidak
  mengikat, para pakar serta pejabat dapat
  menggunakan hasil KLHS tsb untuk menguji berbagai
  alternatif lain yang belum pernah diperhitungkan
  sebelumnya.
• KLHS harus dilaksanakan oleh para ahli yang
  dipercaya oleh pihak-pihak berkepentingan sebagai
  tenaga ahli yang handal fasilitator yang
  netral.
• Akan sangat membantu apabila Ketua Tim KLHS dapat
  menjadi mitra kerja bagi para pengambil
  keputusan, dan mempunyai akses untuk konsultasi
  dan negosisasi informal sehingga dapat mewarnai
  keputusan-keputusan penting dalam proses
  perencanaan.

8
Pedoman untuk melakukan KLHS

• Satu KLHS untuk setiap proses perencanaan.
• Diprakarsai oleh pihak yang menyusun KRP (Ditjen
  Penataan Ruang, Kementerian PU Ditjen Bangda,
  Kementerian Dalam Negri, Gubernur, Bupati,
  Walikota, dan lain sebagainya)
• Diaplikasikan sedini mungkin pada awal proses
  perencanaan
• Fokus pada isu-isu lingkungan hidup atau
  pembangunan berkelanjutan
• Mengevaluasi secara kritis berbagai alternatif
• Melibatkan peluang keterlibatanpemangku
  kepentingan dan masyarakat
• Dilakukan dengan metode yang tepat, efektif
  biaya dan teknik analisa.

9
Implementasi KLHS

1. Sesuai kebutuhan (fit for the purpose)
2. Berorientasi pada tujuan (obyective led oriented)
3. Didotrong motif keberlanjutan (sustainability-led
   oriented)
4. Ruang lingkup Komprehensif (comprehensive scope)
5. Relevan dengan pengambil keputusan
   (decision-relevant)
6. Terpadu (Integrated)
7. Transparan (Transparent)
8. Partisipatif (participative)
9. Akuntabel (accountable)
10. Efektif dalam pembiayaan (cost-efectif)

10
Untuk Indonesia

• Keterkaitan (Interdependency)
• Keseimbangan (Equilibrium)
• Keadilan (Justice)

11
HARAPAN
Tiap Kabupaten hendaknya mulai mengaplikasikan
KLS untuk penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten
dan KRP
12
Perkembangan internasional KLHS

• European Union SEA Directive (2001) atau Uni
  Eropa Panduan KLHS (2001). Setiap tahun, berkat
  adanya Panduan KLHS ini, sekitar 1.000-2.000 KLHS
  dilakukan di 27 negara anggota UE.
• United Nations Economic Commission for Europe
  (UNECE) Protocol on SEA to the Convention on EIA
  in Transboundary Context (2003) atau Komisi
  Ekonomi PBB untuk Eropa (UNECE) Protokol KLHS ke
  Konvensi AMDAL untuk Lintas Batas. Ditandatangani
  oleh 37 negara.
• OECD/DAC Good Practice Guidance on SEA in
  Development Cooperation (2006) atau OECD/DAC
  Pedoman Praktek KLHS yang Baik untuk Kerjasama
  Pembangunan. Pedoman ini didukung oleh
  lembaga-lembaga donor yang juga aktif di
  Indonesia.

13
Perkembangan KLHS di Asia

• Indonesia adalah negara ke-3 di antara
  negara-negara transisi Asia yang memutuskan untuk
  mengembangkan sistem KLHS
• Cina (sejak 2003) dan Vietnam (sejak 2005) telah
  memiliki kerangka hukum, panduan teknis dan
  praktek-praktek KLHS
• Malaysia sedang merancang dokumen internal untuk
  melakukan KLHS.
• Thailand dan Filipina telah mempersiapkan
  rancangan peraturan perundang-undangan KLHS
  menunggu diundangkannya dan
• Laos, Kamboja dan Fiji sedang bereksperimen
  dengan KLHS dengan dukungan donor.

14
KLHS-Disusun di Indonesia
15
KLHS-Disusun di Indonesia
Judul KLHS Lokasi Aras Institusi
KLHS Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Bidang Air, 2004 Nasional Kebijakan Sektor KLH
Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Enerji,2004 Nasional Kebijakan Sektor KLH
Implementasi KLHS di Daerah untuk Pengambilan Keputusan yang Ramah Lingkungan Kasus Yogyakarta dan Bandung.2004 Yogyakarta Bandung Regional KLH-JIKA
Kajian Lingkungan Strategik Kawasan Andalan Bogor, Depok, Bekasi.2004 Bogor, Depok, Bekasi Regional BLHD Jawa Barat
Kajian awal Lingkungan Hidup Strategig Rencana Jaringan Jalan Sunatra Barat,2003 Sumatra Barat Rencana Sektor Departemen PU
Kajian Lingkungan Strategik Kebijakan, Rencana, Program Kawasan Bogor, Puncak dan Cianjur (Bopunjur),2003 Bogor, Puncak, Cianjur Regional BLHD Jawa Barat
Studi Kajian Lingkungan Hidup Strategik Kawasan Andalan Cikuray, Papandayan, Malabar dan Patuha (Cipamatuh) 2001 Jawa Barat Regional BLHD Jawa Barat
Studi Dampak Lingkungan Kebijakan, Rencana Program,2001 Yogyakarta Rencana/Program Pemerintah DIY
16
RELUNG KLHS
17
Perbedaan antara KLHS AMDAL
18
Perbedaan AMDAL dan KLHS
Atribut AMDAL KLHS
Aras Keputusan Proyek Kebijakan, Rencana Program
Karakter/Sifat Segera, operasional Strategik, visioner, konseptual
Output Rinci/detil Umum/garis besar
Alternatif Alternatif lokasi, disain, konstruksi, dan operasi Alternatif regulasi, teknologi, fiskal, atau kebijakan ekonomi
Dimensi Waktu Jangka pendek sampai menengah Jangka menengah sampai panjang
Ukuran Dampak Mikro, terlokalisir Makro, kumulatif
Sumber utama data Hasil survey lapang, analisis sampel Strategi pembangunan berkelanjutan, neraca lingkungan hidup, visi
Kedalaman kajian Sempit, dalam, dan rinci Lebar, tidak terlampau dalam, lebih sebagai kerangka kerja
Tipe data Lebih banyak yang kuantitatif Lebih banyak yang bersifat kualitatif
Tingkat akurasi kajian Lebih akurat Ketidak-pastian lebih tinggi
Fokus Kajian dampak penting negatif dan pengelolaan dampak lingkungan Agenda keberlanjutan, bergerak pada sumber persoalan dampak lingkungan
19

• Mengapa KLHS penting?

20
Selain AMDAL, mengapa KLHS penting?

• Pengambil keputusan harus semakin
  mempertimbangkan dampak jangka panjang dan
  kumulatif dari berbagai proyek.
• AMDAL perlu, tetapi tidak mampu untuk mengukur
  dampak kumulatif secara sistematis.
• KLHS suatu KRP selain dapat menelaah secara
  efektif dampak yang bersifat strategik, juga
  dapat memperkuat dan mengefisienkan proses
  penyusunan AMDAL suatu rencana kegiatan.

21
Selain AMDAL, mengapa KLHS penting?

• Pengambil keputusan harus semakin
  mempertimbangkan dampak jangka panjang dan
  kumulatif dari berbagai proyek.
• AMDAL perlu, tetapi tidak mampu untuk mengukur
  dampak kumulatif secara sistematis.
• KLHS suatu KRP selain dapat menelaah secara
  efektif dampak yang bersifat strategik, juga
  dapat memperkuat dan mengefisienkan proses
  penyusunan AMDAL suatu rencana kegiatan.

22
Manfaat dan biaya KLHS
Diadopsi dari Dusik, Fisher dan Sadler, 2003
23
KLHS menghemat biaya

• Sebagai upaya dini untuk mengeliminasi proyek
  pembangunan yang pada kemudian hari tidak layak
  karena pertimbangan lingkungan (selain proses
  perencanaan proyek yang membutuhkan sumber daya
  yang tidak kecil waktu dan uang)
• Membantu pemerintah menghemat biaya sebagai
  akibat dapat dicegahnya masalah kesehatan dan
  masalah lingkungan berskala besar yang timbul
  sebagai akibat kebijakan strategik yang
  bermasalah (contoh, kebijakan subsidi pupuk dan
  pestisida).

24
KLHS menghemat waktu

• Merupakan alat untuk resolusi konflik sejak
  dini. KLHS mengurangi risiko konflik dengan para
  pemangku kepentingan lingkungan hidup, serta
  mencegah risiko tertundanya implementasi
  keputusan strategis.
• Studi AMDAL sebaiknya difokuskan (dan kemungkinan
  dibatasi saja) pada proyek-proyek pembangunan
  yang mengimplementasikan keputusan strategis
  ini akan menghemat waktu dan biaya

25
KLHS memperbaiki kepercayaan publik dan
kepemilikan KRP

• Membuka diri terhadap hal-hal yang dipandang
  penting oleh masyarakat (termasuk mereka yang
  memiliki keahlian tinggi) sebagai masukan untuk
  proses formulasi KRP
• Jika dilaksanakan dengan baik, KLHS dapat
  memobilisasi dukungan dari para pemangku
  kepentingan untuk implementasi keputusan-keputusan
  strategis

26
KLHS memperbaiki mutu pengambilan keputusan yang
bersifat strategis

• Meningkatkan koherensi rencana pembangunan
  ekonomi dengan rencana pengelolaan lingkungan
  hidup
• Mendorong pemerintah untuk menetapkan secara
  resmi tujuan dan sasaran lingkungan yang hendak
  dicapai
• Mendorong pembangunan ekonomi berubah gradual ke
  pembangunan berkelanjutan.

27
Biaya KLHS kecil/marginal

• Biaya KLHS bervariasi, tergantung karakteristik
  KRP yang ditelaah
• Terdapat berbagai variasi biaya pembuatan KLHS.
  Di Eropa, biaya KLHS bervariasi dari EUR 3,000
  -100,000
• Biaya tersebut relatif kecil dibandingkan
  dengan keuntungan finansial KLHS.
• KLHS yang terintegrasi dengan proses formulasi
  KRP biayanya cenderung lebih murah dibanding
  KLHS yang bersifat ex-post dan terpisah.

28
Biaya yang timbul selama pelaksanaan KLHS

• Biaya terbesar KLHS timbul saat KLHS
  dilaksanakan untuk pertama kalinya, di mana data
  dasar sedang disistematikkan serta pendekatan dan
  peralatan yang tepat sedang dikembangkan
• KLHS dapat dibangun dgn bersandar pada
  informasi yang diperoleh dari kajian sebelumnya
  atau kajian terkait, sehingga biaya KLHS dapat
  berkurang signifikan.

29

• B-2
• Apa peran atau tanggung jawab anda
  berkaitan dengan KLHS?
• Apa dukungan yang diperlukan agar peran
  dimaksud dapat dijalankan dengan baik?

30

• TERIMA KASIH