DEMOKRATISASI DAN REFORMASI KEAMANAN

1
DEMOKRATISASI DAN REFORMASI KEAMANAN

• KASUS INDONESIA pengantar diskusi

2
Demokrasi dan reformasi keamaman

• Demokratisasi menjadi pendorong untuk melakukan
  perubahan di semua aspek. Salah satunya adalah
  sektor keamanan
• Sektor keamanan meliputi militer (angkatan
  bersenjata), Polisi, Intelejen dan paramiliter
• Isu utama dalam reformasi itu adalah bagaimana
  keterlibatan masyarakat (civil participation)
  dalam mengontrol sektor-sektor keamanan tersebut

3

• Implikasi dari upaya melibatkan masyarakat ke
  dalam sektor keamanan tersebut adalahmenuntut
  adanya kerangka aturan legal sebagai bentuk
  kontrol demokratik terhadap sektor keamanan,
  mekanisme pengawasan yang efektif (misalnya
  melalui parlemen untuk mengawasi anggaran,
  operasi militer dan HAM)

4

• Di negara yang sedang menjalani demokratisasi,
  management sektor keamanan terutama sektor
  militer menjadi faktor yang sangat menentukan
  dalam mencapai konsolidasi demokrasi (mengingat
  sejarah militer dan aktivitas represinya di masa
  lalu)
• Upaya reformasi sektor keamanan terutama militer
  menghadapi persoalan yang rumit

5
Kompleksitas

• Berbagai persoalan yang muncul dalam reformasi
  keamanan di negara demokratik baru
• Upaya reformasi keamanan menuntut banyak
  perubahan kultur struktur keamanan, hubungannya
  dengan negara, anggaran, doktrin, postur dan
  operasi, hubungan sipil-militer dst.
• Kecenderungan terus mempolitisasi sektor keamanan
• Resistensi dari elit politik
• Pengaruh eksternal

6
Bagaimana mereformasi sektor keamanan

• Tidak ada rumus baku, tetapi poin pentingnya
  adalah adanya kontrol demokratik terhadap
  institusi keamanan who guard the guards,
  konttrol terhadap pengambilan keputusan dalam
  urusan pertahanan dan keamanan
• Sipil militer mungkin berbeda, struktur berbeda,
  kapabilitas berbeda tiap-tiap negara, namun yang
  penting adalah ada proses demokratik yang akan
  mengambil kontrol dan kebijakan terhadap sektor
  keamanan.

7
Bagaimana dengan Indonesia

• Sejak 2003 sudah ada white defense paper, uu
  pemisahan TNI-Polri (tap MPR no VII/2000), namun
  ada yg rancu dalam UU no. 3/ 2002, bahwa dalam
  tugas Militer masih disebutkan menjaga rakyat
  dari berbagai kemungkinan ancaman.
• Ini menimbulkan kontroversi definisi keamanan
  dan siapa yang harus bertanggung jawab antara TNI
  dan Polri

8

• Kasus kontroversi pembelian Sukhoi juga
  menunjukkan bahwa masih ada koordinasi yang lemah
  dan beda pendapat antara militer dengan sipil
  mengenai kebijakan pertahanan, sehingga masih ada
  anggapan meski sudah dipimpin sipil tapi
  kebijakannya masih di-drive militer
• Kontroversi yang lain adalah KOTER krn militer
  masih diberi hak untuk menjaga keamanan rakyat

9

• Keberhasilan Reformasi sektor keamanan tidak
  hanya berdampak kepada keamanan nasional saja,
  tetapi juga demokrasi secara luas
• Bagaimana keterlibatan sipil dalam konteks
  control civilian over military dan perlindungan
  terhadap sipil berkaitan dengan HAM akan
  mempengaruhi keberhasilan menuju konsolidasi
  demokrasi