VICTIMOLOGI

1
VICTIMOLOGI

• Prepare By
• Ikama Dewi ST.,SH.,MH

2
PENDAHULUAN
Kajian Hk pidana
THE HOLY TRINITY (Trinitas Yang Suci)
PERBUATAN (TINDAK PIDANA)
ORANG (KESALAHAN/PJP)
PIDANA (SANKSI)
Asas Legalitas
Asas Kesalahan
Stelsel2 Pemidanaan
3
PENDAHULUAN
Kajian Hk Pidana (substansi/materi)
THE HOLY TRINITY (Trinitas Yang Suci)
PERBUATAN (TINDAK PIDANA) (Pelaku)
ORANG (KESALAHAN/PJP) (Pelaku)
PIDANA (SANKSI) (Pelaku)
KORBAN
Dikaji lebih dalam, melalui Viktimologi
4
Kajian/Orientasi HP

• Perbuatan
• Pertangungjawaban Pidana
• Pidana/sanksi
• Korban (Viktim)

5
PENDAHULUAN
Pengertian Viktimologi Secara etimologi, asal
kata Victim berarti korban, dan Logos
berarti ilmu pengetahuan. _at_ Pengetahuan/Ilmu
Pengetahuan ttg Korban Pengertian terminology,
adalah studi yg mempelajari tentang korban,
penyebab terjadinya korban/timbulnya korban,
dan akibat-akibat penimbulan korban yang
merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan
social.
6
PENDAHULUAN

• Korban dan penyebab terjadinya korban/timbulnya
  korban yaitu individu, kelompok, korporasi,
  swasta/ pemerintah
• akibat penimbulan korban sikap dan tindakan thd
  korban dan atau pihak pelaku serta mereka yang
  secara langsung/tdk terlibat dalam terjadinya
  suatu kejahatan.

7
Kamus ilmu pengetahuan social, victimologi
adalah studi tentang tingkah laku victim sebagai
salah satu penentu kejahatan. pengertian yg
lebih sempit/terbatas.

• 2 Hugo Reading, Kamus Ilmu-ilmu social,
  Jakarta, Rajawali, 1986, hlm.457

8
Arif Gosita

• Victimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan
  yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan
  korban.

Mrp pengertian yg luas, sebab dari kenyataan
sosial yang dapat disebut sebagai korban tidak
hanya korban perbuatan pidana (kejahatan) saja
tetapi dapat korban bencana alam, korban
kebijakan pemerintah dan lain-lain.
9
Konsekwensinya, suatu victimisasi harus dipahami
sebagai berikut1

• Korban akibat perbuatan manusia, korban akibat
  perbuatan manusia dapat menimbulkan perbuatan
  kriminal misalnya korban kejahatan perkosaan,
  korban kejahatan politik. Dan yang bukan bersifat
  kriminal (perbuatan perdata) misalnya
• korban dalam bidang Administratif/Korban
  kebijakan pemerintah
• 1 J.E. Sahetapy, Victimologi sebuah Bunga
  Rampai, Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm.35

10
Next

• Korban di luar perbuatan manusia, korban akibat
  di luar perbuatan manusia seperti bencana alam
  dan lain sebagainya.

11
Tujuan dan Manfaat Victimologi

• Viktimologi juga merupakan sarana penanggulangan
  kejahatan/ mengantisipasi perkembangan
  kriminalitas dalam masyarakat. sehingga
  viktimologi sebagai sarana penanggulangan
  kejahatan juga masuk kedalam salah satu proses
  Kebijakan Publik.
• Antisipasi kejahatan yang dimaksud meliputi
  perkembangan atau frekuensi kejahatan, kualitas
  kejahatan, intensitas kejahatan dan kemungkinan
  munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru.

12
POSISI KRIM-VICTIM DALAM PROSES KEBIJAKAN PUBLIK
13
Konsekuensi logis dari meningkatnya kejahatan
atau kriminalitas adalah bertambahnya jumlah
korban,

• sehingga penuangan kebijakan yang berpihak kepada
  kepentingan korban dan tanpa mengenyampingkan
  pelaku mutlak untuk dilakukan, sehingga studi
  tentang viktimologi perlu untuk dikembangkan.

14
Manfaat dari studi mengenai korban (Arif Gosita)

• Dengan viktimologi akan dapat diketahui siapa
  korban, hal-hal yang dapat menimbulkan korban,
  viktimisasi dan proses viktimisasi
• Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran
  tentang korban, akibat tindakan manusia yang
  telah menimbulkan penderitaan fisik, mental dan
  social

15
Next

• melalui studi victimologi akan memberikan
  pemahaman kepada setiap individu mengenai hak dan
  kewajibannya dalam rangka mengantisipasi berbagai
  bahaya yang mengancamnya
• viktimologi memberikan sumbangan pemikiran
  mengenai masalah viktimisasi tidak langsung,
  dampak social polusi industri, viktimisasi
  ekonomi, politik dan penyalahgunaan kewenangan.
• viktimologi memberikan dasar pemikiran dalam
  penyelesaian viktimisasi criminal atau factor
  victimogen dalam sistem peradilan pidana.

16
Dari uraian di atas pada dasarnya ada tiga hal
pokok berkenaan dengan manfaat studi tentang
korban yaitu

• manfaat yang berkenaan dengan usaha membela
  hak-hak korban dan perlindungan
  hukumnya(Praktis)
• manfaat yang berkenaan dengan penjelasan tentang
  peran korban dalam suatu tindak pidana,
  dan(Filosofis)
• manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan
  terjadinya korban.(Action)

17
Kedudukan Viktimologi Awalnya menjadi
perdebatanapakah sbg bag dari kriminologi atau
sbg cabang ilmu yang mandiri yg sejajar dg
disiplin ilmu yg lain.
18
Penologi
Etiologi
Hk Pidana
Kriminologi
Viktimologi
19
Segi tiga Study Kejahatan
Kejahatan
Reaksi Sosial
Penjahat
20
Segi empat Kejahatan
Korban
Kejahatan
Penjahat
Reaksi Sosial
21
Paul Separovic, dasar pembeda pada Ruang Lingkup
Kajiannya
OBJEK R/L Victimologi
Korban akibat Kejahatan
Semua Korban
Viktimologi sbg bagian Dari kriminologi. Nagel
Viktimologi sbg disiplin ilmu tersendiri..
(Mendelsohn)
22
Dalam symposium victimologi yang pertama di
Yerusalem tahun 1973

• NAGEL melaporkan bahwa victimologi dewasa ini
  merupakan gagasan atau pemikiran baru dalam
  kriminologi, karena telah terjadi pergeseran
  pemikiran yang tidak lagi melihat kejahatan
  melalui studi Factor Criminoligy akan tetapi
  mengarah pada Criminologi of Relationship.

23
Pengertian Korban

• Apa yang dimaksud dengan korban ?

24
Korban tidak saja dipahami sebagai obyek dari
suatu kejahatan tetapi juga Korban harus
dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat
perlindungan secara social dan hukum . Korban
adalah orang baik, individu, kelompok ataupun
masyarakat yang telah menderita kerugian yang
secara langsung telah terganggu akibat
pengalamannya sebagai target dari kejahatan
subyek lain yang dapat menderita kerugian
akibat kejahatan adalah badan hukum.
25
Bila hendak membicarakan mengenai korban, maka
seyogyanya dilihat kembali pada budaya dan
peradaban Ibrani kuno. Dalam peradaban tersebut,
asal mula pengertian korban merujuk pada
pengertian pengorbanan atau yang dikorbankan,
yaitu mengorbankan seseorang atau binatang untuk
pemujaan atau hirarki kekuasaan.11
http//www.faculty.ncwc.edu/toconnor/300/300lect01
.htm
26
Selama beberapa abad, pengertian korban menjadi
berubah dan memiliki makna yang lebih luas.
Ketika viktimologi pertama kali ditemukan yaitu
pada tahun 1940-an, para ahli viktimologi seperti
Mendelshon, Von Hentig dan Wolfgang cenderung
mengartikan korban berdasarkan text book dan
kamus yaitu orang lemah yang membuat dirinya
sendiri menjadi korban.1 1 Ibid
27
Pemahaman seperti itu ditentang habis-habisan
oleh kaum feminist sekitar tahun 1980-an, dan
kemudian mengubah pengertian korban yaitu setiap
orang yang terperangkap dalam suatu hubungan atau
situasi yang asimetris. Asimetris disini yaitu
segala sesuatu yang tidak imbang, bersifat
ekploitasi, parasitis (mencari keuntungan untuk
pihak tertentu), merusak, membuat orang menjadi
terasing, dan menimbulkan penderitaan yang
panjang.11 http//www.victoborg.com/html/fe
minist victimology
28
Istilah korban pada saat itu merujuk pada
pengertian setiap orang, kelompok, atau apapun
yang mengalami luka-luka, kerugian, atau
penderitaan akibat tindakan yang bertentangan
dengan hukum. Penderitaan tersebut bisa berbentuk
fisik, psikologi maupun ekonomi.11
http//www.faculty.ncwc.edu/toconnor/300/300lect01.
htm
29
Kamus umum bahasa Indonesia

• korban adalah orang yang menderita kecelakaan
  karena perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya)
  sendiri atau orang lain.1
• 1 Purwadarminta, Kamus umum Bahasa Indonesia,
  P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm.33

30
Menurut Arif Gosita

• Pengertian korban adalah mereka yang menderita
  jasmani dan rohani sebagai tindakan orang lain
  yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri
  atau orang lain yang bertentangan dengan
  kepentingan dan hak asasi yang menderita.1
• Pengertian yang disampaikan oleh Arif Gosita
  tersebut sudah diperluas maknanya, tidak hanya
  untuk perorangan tetapi berlaku bagi subyek hukum
  yang lain, seperti badan hukum, kelompok
  masyarakat dan korporasi. Timbulnya korban erat
  kaitanya dengan kejahatan.
• 1 Arif Gosita, Kumpulan Makalah Masalah
  Korban, Akademika Presindo, Jakarta,2003,
  ,hlm.41-42

31
Sahetapy

• korban adalah orang perorangan atau badan hukum
  yang menderita luka-luka, kerusakan atau
  bentuk-bentuk kerugian lainnya yang dirasakan,
  baik secara fisik maupun secara kejiwaan.
  Kerugian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi
  hukum saja, tetapi juga dilihat dari segi
  ekonomi, politik maupun social budaya. Mereka
  yang menjadi korban dalam hal ini dapat
  dikarenakan kesalahan si korban itu sendiri,
  peranan korban secara langsung atau tidak
  langsung, dan tanpa adanya peranan dari si
  korban.1
• 1 J.E Sahetapy, Victimologi sebuah Bunga
  Rampai, Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm.25

32
Van Boven

• Merujuk pada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar
  Keadilan bagi korban Kejahatan dan penyalahgunaan
  kekuasaan (Declaration of basic Principle of
  justice for victim of crime and abuse of power)
  yang mendefinisikan korban adalah1
• Orang yang secara individual maupun kelompok
  telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik
  maupun mental, penderitaan emosional, kerugian
  ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap
  hak-hak dasarnya, baik kerana tindakan (by act)
  maupun karena kelalaian (by omission).
• 1 Theo Van Boven, (editorIfdal kasim),Mereka
  yang Menjadi Korban (Hak Korban atas Restitusi,
  Kompensasi dan Rehabilitasi),Elsam, Jakarta,2002,
  hlm.13

33
Berdasarkan pada beberapa pengertian tersebut
diatas, pengertian korban bukan hanya untuk
manusia saja atau perorangan saja, akan tetapi
dapat berlaku juga bagi badan hukum, badan usaha,
kelompok organisasi maupun Negara. Perluasan
pengertian subyek hukum tersebut karena badan
hukum atau kelompok tersebut melaksanakan hak dan
kewajiban yang dilindungi oleh hukum atau dengan
kata lain subyek hukum tersebut dapat merasakan
penderitaan atau kerugian atas kepentingan yang
dimiliki akibat perbuatan sendiri atau pihak lain
seperti yang dirasakan oleh manusia.
34
Rancangan Deklarasi dan Resolusi Konggres PBB
ke-7 yang kemudian menjadi Resolusi MU-PBB 40/34,
1 bahwa yang dimaksud dengan korban adalah
orang-orang, baik secara individual maupun
kolektif, yang menderita kerugian akibat
perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum
pidana yang berlaku di suatu Negara, termasuk
peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan
kekuasaan. 1 United Nation, A Compilation of
International Instrument, Volume I, New York,
1993, hlm.382
35
Pengertian kerugian (Harm) mnrt Resolusi tsb,
meliputi - kerugian fisik maupun mental
(Physical or mental injury), - penderitaan
emosional (emotional suffering),- kerugian
ekonomi (economic loss) atau- perusakan
substansial dari hak-hak asasi manusia mereka
(substantial impairment of theirfundamental
rights).
36
Korban..Berdasarkan makna dan hakekat
Korban sacrifice yaitu bentuk
korban/pengorbanan yg dikaitkan dg hal-hal yang
bersifat metafisik, supranatural (korban dalam
upacara keagamaan) Korban secara Keilmuan
(Viktimologi) yaitu semua bentuk korban yang
tidak termasuk dalam pengertian yang pertama.
(korban akibat kejahatan, kecelakaan, bencana
alam, kesewenangan penguasa, pelangaran ham,
penyalahgunaan kekusaan di bidang ekonomi)
37
Peran Korban

• Untuk melihat peran, karateristik pelaku dan
  korban kejahatan, CARROL mengajukan rumus yang
  cukup popular dengan pendekatan rasional
  analitis. Menurutnya kejahatan adalah realisasi
  keputusan yang diambil dengan turut
  mempertimbangkan beberapa factor antara lain
• SU (Subyektife Utility), p(S) (Probability of
  Success), G (Gain), p(F) (Probability of Fail)
  dan L (Loss).1
• Sehingga Carrol Menggambarkan dengan Rumus
• SU (p(S)xG)-(p(F)xL)
• 1 John S Carrol, Commiting A Crime, The
  Offender Decicion, San Francisco, 1982, hal. 103

38
Dari rumus diatas dapat dijelaskan bahwa
seseorang yang akan melakukan kejahatan harus
mempertimbangkan beberapa hal yang selanjutnya
akan menghasilkan keputusan, apakah ia akan
melakukan tindak pidana ataukah tidak. Inilah
yang dimaksud dengan Subyektive Utility (SU)
39
Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah

• p(S)/ Probability of Succes seberapa besar
  kemungkinan keberhasilan rencana kejahatan
• G (Gain) seberapa besar keuntungan
  (materi/kepuasan)yang akan diperoleh
• p(F)/ Probability Of Fail seberapa besar
  kemungkinan gagalnya rencana kejahatan dan
• L (Loss) seberapa besar kerugian yang akan
  diderita manakala kejahatan yang dilakukan gagal
  dan tertangkap.

40
Jika rumus di atas dianalisis dengan optik
korban, akan nampak bahwa factor p(S)/ Seberapa
besar keberhasilan rencana kejahatan, dan p(F) /
Seberapa besar kemungkinan rencana kegagalan,
sebagian besar terletak pada korban artinya
berhasil atau tidaknya rencana kejahatan
tergantung pada keadaan diri atau pun tipologi
calon korban.
41
Dengan meminjam istilah Manheim yang
menggambarkan adanya laten Victim (Mereka yang
cenderung menjadi korban dibandingkan orang
lain,misalnya wanita, anak-anak dan manula) maka
pelaku akan merasa optimis akan keberhasilan dari
kejahatanya.
42
Sedangkan factor Gain/seberapa besar keuntungan
materi/kepuasan yang diperolehTerlihat pada
sikap korban yang senang dengan gaya hidup mewah
dan pamer materi yang lebih menjurus pada
peningkatan daya tarik atau rangsang, sehingga
pelaku kejahatan dengan cara dini sudah dapat
memperkirakan besarnya keuntungan yang akan
diperoleh.
43
Resiko Korban, yaitukondisi/keadaan trtentu yg
berpeluang terjadinya viktimisasi

• Berdasarkan typologi korban Hentig
• The young
• The Female
• The old
• Immigrants
• The mentaly defektif
• Minorities
• Dul normals
• Depressed
• The acquisitive
• The Wanton
• Heartbroken
• Tormentors
• The blocked

44
SCHAFER, bdasarkan type daerah masy.nya.

• Masy kecil/besar
• Daerah bisnis
• Wilayah pemukiman
• Faktor situasi

45
Macam-macam Korban Kejahatan
46
Konggres PBB ketujuh telah mengelompokkan
macam-macam korban sebagai berikut

• Korban kejahatan konvensional adalah korban yang
  diakibatkan oleh tindak pidana biasa atau
  kejahatan biasa misalnya, pembunuhan, perkosaan,
  penganiayaan dan lain-lain
• Korban non-konvensional adalah korban kejahatan
  yang diakibatkan oleh tindak pidana berat seperti
  terorisme, pembajakan, perdagangan narkotika
  secara tidak sah, kejahatan terorganisir dan
  kejahatan computer
• Korban kejahatan akibat penyalahgunaan kekuasaan
  (Ilegal abuses of power) terhadap hak asasi
  manusia alat penguasa termasuk penangkapan serta
  penahanan yang melanggar hukum dan lain
  sebagainya.

47
Pengelompokan atas macam-macam korban tersebut
didasarkan atas perkembangan masyarakat. Terhadap
korban kategori ketiga adanya korban
penyalahgunaan kekuasaan berkaitan dengan
pelanggaran hak asasi manusia.Kemudian sejak
viktimologi diperkenalkan sebagi suatu ilmu
pengetahuan yang mengkaji permasalahan korban
serta segala aspeknya, maka wolfgang melalui
penelitiannya menemukan bahwa ada beberapa macam
korban yaitu1 1 Dalam makalah Beberapa
catatan umum Tentang Masalah Korban, disampaikan
oleh Marjono reksodiputro dalam seminar sehari
tentang Relevansi Viktimologi di Universotas
Airlangga, surabaya pada 23 Maret 1985
48
Wolfgang

• Primary victimization, adalah korban
  individual/perorangan bukan kelompok
• Secondary Victimization, korbannya adalah
  kelompok, misalnya badan hukum
• Tertiary Victimization, yang menjadi korban
  adalah masyarakat luas
• Non Victimozation, korbannya tidak dapat segera
  diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam
  menggunakan hasil produksi.

49
Tipologi KorbanUntuk memahami peran korban,
harus dipahami pula tipologi korban yang dapat
diidentifikasi dari keadaan dan status korban.
Tipologi yang dimaksud adalah sebagai berikut

• Unrelated victims, yaitu korban yang tidak ada
  hubungannya sama sekali dengan terjadinya korban,
  misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam hal
  ini tanggungjawab sepenuhnya terletak pada
  pelaku.
• Provocative Victims, yaitu seseorang yang secara
  aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya
  kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai
  pelaku.
• Participating Victims, yaitu seseorang yang tidak
  berbuat tetapi dengan sikapnya justru mendorong
  dirinya menjadi korban.

50
Next

• Biologically weak Victims, yaitu mereka yang
  secara fisik memiliki kelemahan atau potensi
  untuk menjadi korban, misalnya orang tua renta,
  anak-anak dan orang yang tidak mampu berbuat
  apa-apa.
• Socially Weak Victims, Yaitu mereka yang memiliki
  kedudukan social yang lemah yang menyebabkan
  mereka menjadi korban, misalnya korban
  perdagangan perempuan, dan sebagainya.
• Self Victimizing Victims, yaitu mereka yang
  menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya
  sendiri, pengguna obat bius, judi, aborsi dan
  prostitusi.

51
Sejarah Perkembangan pengakuan terhadap korban
52
Tahapan Proses Perlindungan Korban

• Tahap I
• (Masa Kejayaan/Keemasan hak korban)/ Golden Age
• Dalam tahap ini victim langsung berhadapan dengan
  offender (Pelaku) tetapi belum ada pembagian
  hukum, antara hukum pidana dan hukum perdata.
  (Victim Vs Offender)

53
Tahap II (Tahap Tanggungjawab Negara/Raja)Dalam
tahapan ini, melanggar hukum pidana berarti
melanggar hak Negara sehingga konsepnyaNegara
Vs Offender / Raja Vs Offender Artinya
kepentingan korban diwakili oleh Negara/raja,
korban berada diluar sistem.
54
Tahap III (Tahap memberi hak kepada korban untuk
memberikan masukan kepada Negara sebagai
wakilnya)Melanggar hukum pidana berarti
melanggar hak Negara namun korban memiliki hak
untuk memberi masukan kepada Negara demi
kelancaran proses pembuktian,Victim (sifatnya
memberi masukan) Negara Vs Offender
55
Tahap IV (Tahap pertanggungjawaban
merata)Pelanggar hukum pidana berarti melanggar
hak korban, Negara sekaligus hak
pelaku/offendernya sendiri.Konsepnya Victim
Negara Pelakuada konsep
pemulihan hubungan yang kondusif antara pelaku
dengan korban yang dimediatori oleh negara
56
Perlindungan korban
57
Latar belakang perlunya perlindungan terhadap
korban

• Konsep negara hukum, adanya jaminan thd hak asasi
  manusia
• Kasus-kasus dalam peradilan seringkali
  menempatkan korban sebagai orang yang terabaikan,
  dan akan menjadi korban lanjutan dari SPP
• Terungkapnya kasus2 pidana tidak lepas dari
  peranan korban dalam memberikan keterangan

58
Perlindungan Terhadap Korban

• Perlindungan terhadap korban menurut Barda
  Nawawi dapat dilihat dari dua makna yaitu
• Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban
  tindak pidana lagi (berarti perlindungan hak
  asasi manusia (HAM) atau kepentingn hukum
  seseorang)
• Perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan
  hukum atas penderitaan /kerugian orang yang telah
  menjadi korban tindak pidana (jadi identik
  dengan penyantunan korban). (kompensasi, dan
  restitusi)

59

• Kompensasi
• - Diminta oleh korban
• - atas dasar permohonan
• - Dibayarkan oleh masyarakat/negara
• - Wujud pertanggungjawaban negara/masyrakat
• secara perdata.
• Restitusi
• - Dituntut oleh korban
• - Melalui diputus oleh persidangan
• - Dibayarkan oleh pelaku
• - sbg wujud pertanggungjawaban pelaku

60
Perlindungan hukum dari segi macamnya dapat
dibedakan antara pasif dan aktif

• Perlindungan hukum yang pasif berupa
  tindakan-tindakan luar (selain proses peradilan)
  yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam
  bentuk pengaturan atau kebijaksanaan berkaitan
  dengan hak-hak pelaku maupun korban.
• Sedangkan yang aktif dapat berupa tindakan yang
  berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-haknya
  (berupa perlindungan hukum).

61
Perlindungan hukum meliputi

• Aktif preventif berupa hak-hak yang diberikan
  oleh pelaku, yang harus diterima oleh korban
  berkaitan dengan penerapan aturan hukum ataupun
  kebijaksanaan pemerintah.
• aktif represif berupa tuntutan kepada pemerintah
  atau aparat penegak hukum terhadap pengaturan
  maupun kebijaksanaan yang telah diterapkan kepada
  korban yang dipandang merugikan.1
• 1 Philip M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi
  Rakyat, Disertasi, Universitas Airlangga,
  Surabaya, 1987, dalam Winahnu Erwiningsih, Ibid
  hlm.23

62
Hak-hak korban menurut Declaration of basic
principles of justice for victim of crimes and
abuse of power
63
The Declaration of Basic Principles of Justice
for Victims of Crime and Abuse of Power.

• Hak memperoleh informasi
• Hak didengar dan dipertimbangkan kepentingannya
  pada setiap tahapan proses peradilan pidana
• Hak memperoleh bantuan yang cukup
• Hak memperoleh perlindungan terhadap privasi dan
  keamanan

64
Next

• Hak memperoleh pelayanan yang cepat dalam
  penyelesaian perkara
• Hak untuk memperoleh ganti kerugian (Restitusi)
• Hak memperoleh kompensasi (dalam kejahatan yang
  berat/serius)
• memperoleh kesempatan berpartisipasi pada tahapan
  proses pidana.

65
Model Perlindungan Hukum terhadap Korban
66
TEORI PERLINDUNGAN KORBAN

• Teori Perlindungan Korban ada dua model yaitu
• Services Model (SM)
• Prosedural Right Model (PRM)

67
Ad.1. Services Model /SM (Model Pelayanan)

• Memiliki cirri-ciri sebagai berikut
• Victim tidak terlibat dalam proses peradilan
  pidana
• polisi dan jaksa adalah aparat Negara yang
  melayani kepentingan masyarakat termasuk
  didalamnya adalah korban (Penegakan hukum)
• Negara bertanggungjawab thd rakyatnya /masy.nya
  termasuk dlm menyantuni korban /rakyat.

68
Legal Reasoning, Kenapa Korban tidak dilibatkan ?

• Keterlibatan korban akan mengacaukan sistem
  pelayanan public, pelayanan terhadap korban
  adalah bagian dari pelayanan public kalau korban
  ikut akan ada kepentingan individu yang masuk.
• Sementara bagian dari tugas polisi secara
  ekplisit adalah bagian dari layanan public.

69
Positif (keuntungan) model ini

• mengurangi beban korban
• rasionalisasi reaksi terhadap kejahatan dapat
  berkurang (Kalau tidak di ditangani oleh negara
  akan terjadi kejahatan yang terus menerus)

70
Negatif (Kerugian) Model ini

• Tidak bisa empati terhadap penderitaan korban
• Ada alasan tindakan sewenang-wenang yang
  mengatasnamakan kepentingan public.

71
Ad.2. Procedural right model (PRM)

• Ciri-cirinya
• Korban memiliki hak hukum dalam setiap tahapan
  proses peradilan.(hak bantuan hukum dan
  sebagainya)
• korban dapat terlibat langsung dalam proses
  peradilan
• kewajiban polisi jaksa untuk memperhatikan
  mempertimbangkan hak-hak korban dan pemenuhannya.

72
Keuntungan (Positip)

• Korban mempunyai kesempatan untuk tampil
• Korban diberdayakan/ada pemberdayaan korban /
  tidak diluar sistem
• Meminimalisasi penyalahgunaan wewenang.

73
Kelemahan (Negatif)

• Mengacaukan SPP
• Memungkinkan korban memperjuangkan secara
  emosional krn diberi kesempatan untuk balas
  dendam
• Keadilan akan bersifat subyektif (individual
  justice)

74
DAMPAK PERGESERAN KEADILAN RETRIBUTIF KEPADA
KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PENYELENGGARAAN
SISTEM PERADILAN PIDANA
Keadilan Retributif Tema Pokok Keadilan Restoratif
1 2 3
Kepada pelanggar dan karena pelanggarannya Orientasi keadilan Kepada Kepentingan Korban
Melanggar Negara Kejahatan Melanggara Hak Perseorangan
Negara Korban Orang yang dirugikan langsung, masyarakat, Negara dan pelanggar sendiri
Mengadili pelanggar dan menjatuhkan pidana sebagai rasionalisasi pembalasan Sistem Peradilan Pidana Menyelesaikan Konflik antara Pelanggar dengan Korbannya
Pidana bersifat pembalasan atas pelanggaran hukum pidana Pemidanaan Pertanggungjawaban Pelanggar terhadap akibat perbuatannya
Bersifat pasif Korban dalam sistem peradilan pidana Bersifat Aktif
75
(No Transcript)
76
Kompleksitas Study Kejahatan
Korban
Kejahatan
Penjahat
Reaksi Sosial