PERUNDINGAN BERSAMA DAN KETRAMPILAN BERNEGOSIASI

1
PERUNDINGAN BERSAMA DAN KETRAMPILAN BERNEGOSIASI

• BAMBANG PRIYANTO
• SEKJEND
• FEDERASI SERIKAT PEKERJA INDUSTRI SEMEN INDONESIA

2
Perundingan Bersama Kesepakatan Bersama

• PERUNDINGAN BERSAMA PADA HAKEKATNYA MERUPAKAN
  UPAYA MUSYAWARAH ANTARA PIHAK PEKERJA ATAU SP /
  SB DI SATU SISI DAN PIHAK PENGUSAHA / MANAJEMEN
  DISISI LAIN. UNTUK MAKSUD TERSEBUT DIPERLUKAN
  KETERAMPILAN MELAKUKAN NEGOSIASI DAN SIKAP YANG
  TEPAT.

3
ALASAN HUKUM PKB

• Pasal 116 - 133 UU No. 13 / 2003 Tentang
  Ketenagakerjaan.
• Kepmenakertrans Nomor Kep.48/MEN/IV/2004
  Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan
  Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan
  Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

4
PENGERTIAN PKB

• Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah perjanjian
  yang merupakan hasil perundingan antara SP / SB
  atau beberapa SP / SB yang tercatat pada instansi
  yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan
  dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau
  perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat
  kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
• (Pasal 1, point 2, Kepmenakertrans No.48/2004)

5
PEMBUATAN PKB

• PKB dibuat oleh SP / SB yang telah tercatat pada
  instansi yang bertanggung jawab di bidang
  ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa
  pengusaha.
• Perundingan PKB dilakukan secara musyawarah untuk
  mufakat.
• Tertulis dengan huruf latin dan menggunakan
  bahasa Indonesia.
• Jika bahasa asing harus diterjemahkan ke bahasa
  Indonesia.

6
Jika Perundingan PKB Mengalami Deadlock

• Penyelesaiannya melalui prosedur penyelesaian
  perselisihan hubungan industrial.
• (Pasal 117 UU No.13/2003)

7
Jumlah PKB danYang Berhak Mewakili P/B

• Dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1
  (satu) PKB yang berlaku bagi seluruh P / B di
  perusahaan
• Bila di satu perusahaan hanya terdapat satu
  SP/SB, maka ia berhak mewakili P / B dalam
  perundingan PKB apabila memiliki jumlah anggota
  lebih dari 50 dari jumlah seluruh P / B di
  perusahaan ybs, bila kurang harus telah mendapat
  dukungan lebih dari 50 dari jumlah seluruh P / B
  di perusahaan melalui pemungutan suara.

8
Bila Jumlah Dukungan Kurang SP/SB Lebih Dari
Satu

• SP/SB yang bersangkutan dapat mengajukan kembali
  permintaan untuk berunding dengan Pengusaha
  setelah melampaui 6 bulan
• Bila terdapat SP / SB lebih dari satu, yang
  berhak berunding adalah SP / SB yang memiliki
  anggota lebih dari 50, bila dua2nya kurang
  dapat berkoalisi sehingga mencapai lebih dari
  50
• Keanggotaan SP / SB harus dibuktikan dengan Kartu
  Tanda Anggota (KTA).

9
Pemungutan Suara dan Masa Berlaku

• Diselenggarakan oleh panitia wakil-wakil P / B
  dan SP / SB disaksikan oleh pejabat
• Masa berlaku PKB paling lama 2 tahun, dapat
  diperpanjang satu tahun atas dasar kesepakatan
  tertulis Pengusaha dan SP / SB
• Perundingan pembaharuan dapat dimulai paling
  cepat 3 bulan sebelum berakhir PKB yang sedang
  berlaku
• Bila belum tercapai kesepakatan, PKB lama tetap
  berlaku paling lama satu tahun.

10
ISI PKB

• PKB paling sedikit memuat
• Hak dan kewajiban Pengusaha
• Hak dan kewajiban SP / SB serta P / B
• Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB
  dan
• Tanda tangan para pihak.
• Tidak boleh bertentangan dengan peraturan
  perundang-undangan yang berlaku.
• Jika bertentangan maka batal demi hukum dan yang
  berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang
  berlaku.

11
Hubungan Perjanjian Kerja Dengan PKB

• Perjanjian Kerja tidak boleh bertentangan dengan
  PKB.
• Jika bertentangan batal demi hukum dan yang
  berlaku adalah ketentuan dalam PKB.
• Dalam hal Perjanjian Kerja tidak memuat
  aturan-aturan yang diatur dalam PKB maka yang
  berlaku adalah aturan-aturan dalam PKB.

12
Larangan Penggantian PKB Dengan PP

• Pengusaha dilarang mengganti PKB dengan PP selama
  di perusahaan ybs masih ada SP / SB
• Bila tidak ada lagi SP / SB dan PKB diganti PP,
  maka ketentuan PP tidak boleh lebih rendah dari
  PKB
• Bila SP / SB bubar atau pengalihan kepemilikan,
  PKB tetap berlaku hingga masa berakhirnya.

13
PKB Perusahaan Merger

• Bila terjadi merger dan masing-masing perusahaan
  memiliki PKB, yang berlaku adalah PKB yang isinya
  lebih menguntungkan P / B
• Bila terjadi merger hanya ada satu PKB, maka PKB
  yang berlaku berasal dari perusahaan yang telah
  memiliki PKB.

14
Berlakunya PKB

• Mulai berlaku pada hari penanda-tanganan kecuali
  ditentukan lain.

15
PENDAFTARAN PKB

• Pengusaha mendaftarkan PKB kepada instansi yang
  bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
• Pendaftaran PKB dimaksudkan untuk
• sebagai alat monitoring dan evaluasi pengaturan
  syarat-syarat kerja yang dilaksanakan di
  perusahaan.
• Sebagai rujukan utama dalam hal terjadi
  perselisihan pelaksanaan PKB.

16
PENDAFTARAN PKB

• Pengajuan PKB harus melampirkan naskah PKB yang
  dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup
  yang telah ditandatangani oleh pengusaha dan
  SP/SB.

17
PENDAFTARAN PKB

• Pengusaha, SP / SB dan P / B wajib melaksanakan
  ketentuan yang ada dalam PKB.
• Pengusaha dan SP / SB wajib memberitahukan isi
  PKB atau perubahannya kepada seluruh P / B.

18
Perundingan PKB Belum Selesai

• Para pihak dapat menjadwal kembali paling lama 30
  (tiga puluh) hari setelah perundingan gagal
• Masih gagal juga, para pihak harus membuat
  pernyataan tertulis memuat
• Materi yang belum dicapai kesepakatan,
• Pendirian para pihak,
• Risalah perundingan,
• Tempat, tanggal dan tanda tangan para pihak,
• Salah satu pihak atau para pihak melaporkan ke
  Depnakertrans sesuai tingkatan,
• f. Terdapat pilihan penyelesaian Mediasi,
  Konsiliasi atau Arbitrasi.

19
Pilihan Penyelesaian

• Para pihak tidak memilih Konsiliasi dan
  Arbitrasi, maka Mediator HI Disnaker yang
  menangani,
• Mediator HI membuat anjuran tertulis, apabila
  para pihak tidak menerimanya, maka atas
  kesepakatan para pihak, Mediator HI melaporkan
  kepada Menteri untuk menetapkan langkah-langkah
  penyelesaian,
• Laporan Mediator HI memuat materi yang belum
  disepakati, pendirian para pihak, kesimpulan
  perundingan, dan pertimbangan saran
  penyelesaian,

20
Pilihan Penyelesaian

• Menteri dapat menunjuk pejabat untuk melakukan
  penyelesaian pembuatan PKB,
• Apabila tidak tercapai kesepakatan, salah satu
  pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan
  Hubungan Industrial di daerah hukum tempat P/B
  bekerja atau domisili Perusahaan yang wilayah
  hukumnya melebihi satu wilayah hukum.

21
MEKANISME PENYELESAIAN PHI
KASASI MAHKAMAH AGUNG
Peninjauan Kembali MA PK MA
Pengadilan PHI
Mediasi
Arbitrase
Konsiliasi
TDK SEPAKAT
Bipartit/Musyawarah/Mufakat (Risalah Rapat)
BERSELISIH
Pengusaha/ MGT
Hak, Kepentingan, PHK, Antar SP/SB
P/B
22
Ketentuan Peralihan, Sanksi dan Penutup

• PKB yang ada berdasarkan PMTK No. Per-01/Men/1985
  masih berlaku sampai berakhirnya PKB tersebut
• Barang siapa melanggar dikenakan sanksi sesuai
  dengan UU 13/2003
• Dengan ditetapkannya Kepmen 48/2004 ini, maka
  Permenakertranskop No. Per-02/Men/1978, PMTK No.
  Per-01/Men/1985, dan Kepmenaker No.
  Kep-97/Men/1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.

23

• PERUNDINGAN
• PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)

24
Yang Dilakukan Sebelum Perundingan Bersama

• Keinginan untuk memasuki tahap negosiasi
• Ada wilayah-wilayah potensial yang dapat
  dijadikan konsesi
• Kedua belah pihak mempunyai wewenang untuk
  menyesuaikan posisi mereka
• Masing-masing pihak telah mempersiapkan secara
  cermat posisi negosiasinya.

25
Empat Tahap Perundingan Bersama

1. Persiapan, mencakup penentuan sasaran dan
   prioritas, mengumpulkan informasi, dan menentukan
   strategi yang akan digunakan.
2. Diskusi, menandakan dimulainya proses perundingan
   bersama.

26
Empat Tahap Perundingan Bersama

1. Perundingan (Tawar-Menawar), mencakup ajuan
   proposal atau usulan, penawaran konsesi dan
   mengarah pada suatu kesepakatan.
2. Penutup dan Kesepakatan, kedua belah pihak secara
   aktif mencari posisi menang-menang dan mencapai
   suatu kesepakatan yang dapat diterima bersama.

27
Kondisi dan Suasana Perundingan

• Kondisi dan suasana sebelum memulai perundingan.
• Kesiapan bahan awal.
• Suasana dan kenyamanan tempat.
• Dukungan sekretariat.

28
Persiapan Perundingan Yang Baik

1. Penentuan tim perunding
2. Tata tertib perundingan
3. Strategi perundingan bersama
4. Kiat-kiat untuk melancarkan perundingan
5. Teknik komunikasi dalam perundingan bersama
6. Pengaturan tempat duduk dan ruangan
7. Masalah-masalah yang dihadapi dalam perundingan
   bersama
8. Win-win solution.

29
Penentuan Tim Perunding

• Pengusaha dan SP/SB menunjuk Tim Perunding sesuai
  kebutuhan masing masing paling banyak 9
  (sembilan) orang dengan kuasa penuh
• SP/SB yang tidak terwakili dapat menyampaikan
  aspirasinya secara tertulis kepada Tim Perunding
  sebelum dimulai perundingan.

30
Tata Tertib Perundingan

• Tujuan pembuatan Tatib
• Susunan Tim Perunding
• Ketua tim perunding dan juru bicara
• Lamanya masa perundingan
• Materi perundingan
• Tempat perundingan
• Tata-cara perundingan
• Cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan
  perundingan
• Sahnya perundingan
• Biaya perundingan.

31
Strategi Perundingan Bersama

1. Bicara fakta
2. Melakukan kontrol diri
3. Katakan kebenaran
4. Meminta lebih dari yang diharapkan
5. Usahakan penawaran akhir berhasil
6. Bersikap tegas untuk persoalan khusus
7. Tanyakan bukti
8. Waktu bertindak secara hati-hati
9. Mengambil keuntungan dari waktu istirahat.

32
Teknik Komunikasi Dalam Perundingan Bersama

1. Mengefektifkan komunikasi
2. Memahami prinsip negosiasi
3. Menarik perhatian mitra berunding
4. Mengatasi perbedaan pendapat
5. Mencari win-win solution.

33
Prinsip Negosiasi Dalam Perundingan Bersama

1. Memisahkan masalah bisnis dari soal pribadi
2. Negosiasi kepentingan, bukan posisi
3. Kesepakatan untuk keuntungan bersama
4. Menggunakan standar
5. Menghitung untung rugi.

34
Pengaturan tempat duduk dan ruangan

• Para pihak berhadapan
• Posisi duduk Ketua Tim Perunding / Juru Bicara
  ditengah diapit oleh Anggota Tim
• Ruangan diupayakan terisolir dari berbagai macam
  gangguan dan bersuasana nyaman
• Dilengkapi dengan flipchart / whiteboard.

35
Kiat-Kiat Untuk Melancarkan Perundingan

• Delapan strategi menarik perhatian komunikan
• Merumuskan sasaran komunikasi dan antisipasi
  prospek.
• Mengenali komunikan.
• Mengenali diri sebagai komunikator.
• Menempatkan komunikasi dalam konteks pembicaraan.
• Menumbuhkan keyakinan komunikan.
• Menyenangkan komunikan.
• Memilih tempat dan waktu yang tepat.
• Mengantisipasi komunikan.

36
Kiat-Kiat Untuk Melancarkan Perundingan

• Delapan Strategi Mengatasi Perbedaan Pendapat
• Menahan diri dan menahan emosi.
• Mendengarkan orang lain bicara.
• Memberi rasa empati.
• Berbicara secara lembut.
• Membahas masalah yang bukan bersifat pribadi.
• Membahas masa depan bukan mempermasalahkan masa
  lalu.
• Memilah bagian yang disepakati.
• Selalu membuka pintu untuk berdialog.

37
Jangan mengadakan perundingan bersama jika

• Anda tidak memiliki kekuatan berunding
• Anda tidak memiliki sesuatu untuk dirundingkan
• Sasaran yang lebih luas dapat menjadi praduga
  yang salah
• Anda tidak mempersiapkan dengan baik
• Anda tidak mengetahui secara tepat apa yang anda
  inginkan.

38
Masalah-Masalah Dalam Proses Perundingan Bersama

• Kondisi dan sikap Pengusaha.
• Kondisi dan sikap SP/SB.
• Fasilitasi Pemerintah.
• Pengaruh lingkungan.
• Kondisi dan suasana perundingan.

39
Sikap Pengusaha

• Masih terdapat Pengusaha / Manajemen yang apriori
  atau mencurigai SP/SB.
• Ada Pengusaha / Manajemen kurang memberi
  perhatian pada masalah ketenagakerjaan dan
  menyerahkan bulat-bulat kepada manajemen HRD.
• Manajemen yang juga pemilik modal (bukan
  manajemen profesional), cenderung untuk
  konsentrasi kepada produksi, sehingga selalu
  kurang perhatian kepada perbaikan kesejahteraan
  pekerja.

40
Kecenderungan Perunding Pengusaha

• Kurang memahami persepsi pekerja.
• Kurang memperhatikan kondisi pekerja.
• Tidak sabar mendengar.
• Tertutup/tidak transparan.
• Sikap defensif/membela diri.
• Cepat tersinggung.
• Sukar mengendalikan emosi.
• Arogansi kekuasaan.

41
Kondisi SP/SB

• Tenaga tingkat atas dan atau yang gajinya besar
  pada umumnya enggan masuk SP/SB.
• Banyak pekerja yang merasa tidak cukup waktu
  masuk SP/SB.
• Banyak pekerja yang enggan masuk SP karena
• takut dimusuhi manajemen.
• dibayangi pengalaman masa lampau.

42
Ciri Perunding SP/SB

• Pendidikan pada umumnya rendah.
• Persepsi dan wawasan sempit.
• Kemampuan dan diplomasi berunding terbatas.
• Pemimpin populer dan pemimpin berkualitas.
• Tuntutan jangka pendek.
• Sikap curiga atau apriori terhadap pengusaha.
• Perasaan inferior dan over kompensasi.

43
Fasilitasi Pemerintah

• Keterbatasan tenaga dan kemampuan memberi
  penjelasan.
• Keterbatasan buku-buku pedoman dan petunjuk.
• Kecenderungan menjadi beban pengusaha.

44
Pengaruh Lingkungan

• Intervensi aparat keamanan
• Intervensi LSM berbajukan membela buruh.
• Intervensi SP/SB luar negeri.
• Intervensi politik.

45
WIN-WIN SOLUTION

• Memperluas alternatif pilihan.
• Menguraikan manfaat untuk kedua belah pihak.
• Memilah bagian yang disepakati.
• Tetap membuka pintu dialog
• Tidak ada perundingan yang gagal, akan tetapi
  keputusan yang tertunda.

46
Best Practices

• Contoh-contoh redaksional dalam PKB dari masa ke
  masa yang dimuat dalam PKB Perusahaan-Perusahaan
• Luasnya / Jangkauan / Batas-batas / Ruang Lingkup
  / Perjanjian
• Status / Jenis Hubungan Kerja Pekerja/Buruh.

47
Luasnya / Jangkauan / Batas-batas / Ruang
Lingkup / Perjanjian

• Pengusaha dan Serikat Buruh menyetujui bahwa
  Perjanjian Perburuhan ini terbatas mengenai hal
  hal yang umum saja seperti tertera dalam
  Perjanjian ini Perusahaan dan SB tetap mempunyai
  hak-hak lain yang diatur oleh Peraturan
  Perundangan yang berlaku. (GOODYEAR INDONESIA)
• Telah dimengerti dan disetujui oleh Perusahaan
  dan Serikat Pekerja bahwa Kesepakatan Kerja ini
  terbatas mengenai hal-hal yang umum saja seperti
  tertera dalam kesepakatan ini dan bahwa,
  Perusahaan dan Serikat Pekerja tetap mempunyai
  hak-hak lainnya sesuai dengan atau dilindungi
  oleh Undang Undang Republik Indonesia. (BANK
  TOKYO)

48
Luasnya / Jangkauan / Batas-batas / Ruang
Lingkup / Perjanjian

• Pengusaha dan Serikat Pekerja menyetujui bahwa
  Kesepakatan Kerja ini hanya terbatas pada hal
  yang umum. Pengusaha dan Serikat Pekerja
  mempunyai hak-hak lain yang diatur atau
  dilindungi oleh Peraturan Perundangan yang
  berlaku. (BRIDGESTONE TIRE INDONESIA)
• Disetujui dan disepakati bersama bahwa
  kesepakatan ini terbatas dan hanya berlaku unuk
  hal-hal yang secara jelas dimuat didalam KKB ini
  dan bahw Pengusaha, SP dan Pekerja masih tetap
  memiliki hak-hak dan kewajiban lainnya yang
  diatur dan dilindungi oleh undang-undang serta
  peraturan pemerintah yang ada hubungannya dengan
  ketenagakerjaan. (SONY)

49
Luasnya / Jangkauan / Batas-batas / Ruang
Lingkup / Perjanjian

• Kedua belah pihak menyetujui dan memahami, bahwa
  dalam Perjanjian diatur hal-hal yang umum secara
  jelas sebagaimana diuraikan dalam Pejanjian.
  Pengusaha dan SB tetap mempunyai hak-hak lainnya
  sebagaimana diatur ataupun dilindungi oleh
  Undang-undang dan Peraturan-perauran Pemerintah
  lainnya. (FRIESCHE VLAG INDONESIA)
• Telah disetujui dan dimengerti bersama, baik oleh
  Perusahaan maupun Serikat Buruh, bahwa perjanjian
  ini secara umum mengatur hal-hal yang tercantum
  didalamnya, disamping hak-hak Perusahaan dan SB
  lainnya, tunduk pada Perundang-undangan, Hkum
  serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
  (FREEPORT INDONESIA)

50
Status / Jenis Hubungan Kerja Pekerja/Buruh

• Pekerja Tetap Adalah Pekerja yang telah menerima
  surat pengangkatan sebagai pekerja tetap dari
  Perusahaan
• Pekerja Dalam Waktu Tertentu Adalah Pekerja yang
  dipekerjakan untuk waktu tertentu sesuai UU
  13/2003 dan Kepmen 100/2004
• Kesepakatan Kerja Bersama ini tidak berlaku
  terhadap Pekerja yang syarat-syarat kerjanya
  diatur tersendiri di dalam suatu perjanjian kerja
  perseorangan.

51
Status / Jenis Hubungan Kerja Pekerja / Buruh

• Berdasarkan azas pengertian per Undang-Undangan
  di suatu Perusahaan hanya terdapat dua pihak
  saja, yaitu
• Pihak Pengusaha, menurut istilah Undang-Undang
  disebut Majikan (Pengusaha). Dalam arti kata
  Pengusaha ini, termasuk juga Kepala, Pemimpin,
  atau Pengurus Perusahaan atau Bagian Perusahaan.
  Mereka tidak tergolong dalam peristilahan
  Buruh.
• Pihak Buruh, adalah seluruh Karyawan tetap dari
  Perusahaan yang bersangkutan, kecuali mereka yang
  tersebut dalam butir (1)
• Yang tergolong dalam butir (1) di Perusahaan
  adalah
• Para Pejabat Assisten Section Manager dan para
  Pejabat yang lebih tinggi
• Sekretaris Presiden Direktur, anggauta Staf
  Khusus, Seksi Accounting, Seksi Personalia
  termasuk Bagian Keamanan.

52
Status / Jenis Hubungan Kerja Pekerja/Buruh

• Perusahaan hanya mengenal satu status
  kepegawaian, yakni pegawai tetap yang diangkat
  sesudah menjalani masa percobaan paling lama 3
  (tiga) bulan
• Jika diperlukan perusahaan dapat mempekerjakan
  pegawai dalam waktu tertentu yang hubungan
  kerjanya diatur dengan perjanjian tersendiri.

53
Status / Jenis Hubungan Kerja Pekerja/Buruh

• Jenis Hubungan Kerja
• Perusahaan pada dasarnya hanya mengenal satu
  hubungan kerja yakni Pekerja Untuk Waktu Tidak
  Tertentu yang diangkat menjadi pekerja tetap
  setelah dinyatakan lulus menjalani masa percobaan
  3 (tiga) bulan
• Jika diperlukan Perusahaan dapat mempekerjakan
  Tenaga Kerja Untuk Waktu Tertentu yang
  syarat-syarat kerjanya diatur secara khusus.

54
Status / Jenis Hubungan Kerja Pekerja/Buruh

• UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 56
  ayat (1) dan ayat (2)
• Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau
  untuk waktu tidak tertentu
• Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana
  dimaksud di atas di dasarkan atas
• jangka waktu atau
• selesainya suatu pekerjaan tertentu.

55

• Literatur
• Perundingan Bersama, Standar ILO dan Prinsip
  Badan Penasehat, Bernard Gernigon
• Pedoman Pelatihan Serikat Pekerja, Manuel Dia
  (PSP)
• UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
• Kepmenakertrans No. 48/2004
• Kepmenakertrans No. 100/2004