KORBAN KEJAHATAN NON-KEKERASAN

1
KORBAN KEJAHATAN NON-KEKERASAN

• Kuliah 14

2
Ciri Viktimisasi Kejahatan Non-Kekerasan

• Hampir selalu impersonal, random
• Korban massif, kolektif
• Bisa berbentuk derita fisik ataupun non-fisik
• Viktimisasi berlangsung prosesual, tidak kasat
  mata dan tidak langsung
• Implikasinya pada berbagai sistem di masyarakat

3
Ciri Korban Kejahatan Non-Kekerasan

• Perasaan ketakutan terhadap kejahatan tidak
  berkembang
• Tidak merasa diancam/terancam secara fisik
• Tidak acuh/mengerti/sadar bahwa telah
  terviktimisasi
• Indikasi kondisi ketergantungan dan sikap
  pasrah

4
Mengingat masalahnya yang kompleks, skala
viktimisasi yang besar dan besaran perlindungan
yang perlu dilaksanakan, protektor dari kejahatan
non-kekerasan seyogyanya negara.
5
Masalah,Umumnya terdapat situasi hubungan negara
yang dekat (bahkan beraliansi) dengan
pemrakarsa/pelaksana kejahatan non-kekerasan.
Sehingga, proteksi oleh negara tidak efektif
6
Viktimologi kritis

• Melihat bahwa viktimisasi yang terjadi akibat
  adanya struktur yang tidak adil, timpang dan
  represif. Negara, cq. pemerintah dan
  aparat-aparatnya, juga dapat menciptakan aneka
  viktimisasi (baik fisik ataupun non-fisik)
  terhadap rakyatnya

7
Viktimisasi Struktural

• Politically structural victimization
• status tapol
• Socially structural victimization
• bayar pajak, tarif tol
• Legally structural victimization
• hukuman mati, aborsi
• Economically structural victimization
• pelarangan pasar,
• Victimization caused by power abuse
• election fraud

8
Tiga bentuk perlindungan oleh negara terhadap
kejahatan, penyimpangan atau kekeliruan tindakan
aparat negara

• Kompensasi / penyetaraan hak
• Rehabilitasi / pemulihan hak
• Restitusi / pengembalian hak

9
Politik Viktimisasi?

• Korban kecelakaan pesawat terbang relatif lebih
  beruntung daripada korban kecelakaan bus
• Korban tsunami dan gempa di Aceh lebih memperoleh
  perhatian daripada korban di Nias dan Simeulue
• Wanita korban kekerasan domestik relatif
  beruntung karena telah dilindungi UU ketimbang
  wanita TKI