MSDM Hubungan Industrial

1
MSDM Hubungan Industrial

• MINGGU KE - 8

2

• Kelompok
• Pandu Prawira Negara
• Oky Dwi Cahyo

3
Pengertian Hubungan Industrial
Hubungan industrial adalah hubungan antara semua
pihak yang berkepentingan atas proses produksi
atau pelayanan jasa di suatu perusahaan.
4
Prinsip Hubungan Industrial

• Prinsip hubungan industrial didasarkan pada
  persamaan kepentingan semua unsur atas
  keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Dengan
  demikian, hubungan industrial mengandung
  prinsip-prinsip berikut ini

5

• 1. Pengusaha dan pekerja, demikian Pemerintah dan
  masyarakat pada umumnya, sama-sama mempunyai
  kepentingan atas keberhasilan dan kelangsungan
  perusahaan.
• 2. Perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi
  banyak orang.
• 3. Pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan
  fungsional dan masing-masing mempunyai fungsi
  yang berbeda dalam pembagian kerja atau pembagian
  tugas.

6

• 4. Pengusaha dan pekerja merupakan anggota
  keluarga perusahaan.
• 5. Tujuan pembinaan hubungan industrial adalah
  menciptakan ketenangan berusahan dan ketentraman
  bekerja supaya dengan demikian dapat meningkatkan
  produktivitas perusahaan.
• 6. Peningkatan produktivitas perusahaan harus
  dapat meningkatkan kesejahteraan bersama, yaitu
  kesejahteraan pengusaha dan kesejahteraan
  pekerja.

7
Perundingan Kerja Bersama (PKB)

• Perundingan Kerja Bersama atau disingkat PKB
  merupakan pijakan karyawan dalam menorehkan
  prestasi yang pada gilirannya akan berujung
  kepada kinerja korporat dan kesejahteraan
  karyawan.

8

• Perjanjian kerja Bersama ini dibuat atas
  persetujuan pemberi kerja dan Karyawan yang
  bersifat individual. Pengaturan persyaratan kerja
  yang bersifat kolektif dapat dalam bentuk
  Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja
  Bersama (PKB).
• Perjanjian Kerja Bersama atau PKB sebelumnya
  dikenal juga dengan istilah KKB (Kesepakatan
  Kerja Bersama) / CLA (Collective Labour
  Agreement) adalah merupakan perjanjian yang
  berisikan sekumpulan syarat-syarat kerja, hak dan
  kewajiban para pihak yang merupakan hasil
  perundingan antara Pengusaha, dalam hal ini
  diwakili oleh Managemen Perusahaan dan Karyawan
  yang dalam hal ini diwakili oleh Serikat
  Karyawan, serta tercatat pada instansi yang
  bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

9
Pengertian Collective Bargaining

• 1. Menurut Hani Handoko, Perundingan Kolektif
  adalah suatu proses dimana para wakil dua
  kelompok (pihak karyawan yang diwakili oleh
  serikat pekerja dan pihak manajemen) bertemu dan
  merundingkan perjanjian yang mengatur hubungan
  kedua pihak diwaktu yang akan datang.
• 2. Menurut Byars Rue, Perundingan Kolektif
  adalah proses yang melibatkan kegiatan negosiasi,
  drafting (persiapan berkas), administrasi, dan
  interpretasi atas suatu perjanjian tertulis
  antara manajemen dengan serikat pekerja untuk
  suatu periode waktu tertentu.

10

• Tujuan perundingan kolektif adalah untuk menyusun
  suatu perjanjian kerja. Perjanjian kerja ( labour
  agreement) menguraikan berbagai hak, kewajiban,
  dan tanggung jawab manajemen, karyawan secara
  individu, dan serikat pekerja
• Proses perundingan kolektif Terdiri dari
• 1. Tahap persiapan a. memonitor lingkungan
  kerja b. menyusun rencana perundingan c.
  membentuk tim perunding d. memperoleh
  persetujuan manajemen puncak

11

• 2. Tahap perundingan a. melakukan negosiasi
  dengan serikat pekerja b. mencapai
  persetujuan (disetujui oleh ke-2 pihak)
• 3.Tahap administrasi a. mengadministrasikan
  hasil perjanjian kerja b. memberi penerangan
  melalui pelatihan c. melakukan penyesuaian
  sesuai hasil perundingan (misalnya tentang
  tingkat upah) d. mengawasi pelaksanaan
  perjanjian (oleh manajemen dan serikat kerja)

12

• Jadi , dapat disimpulkan bahwa Perundingan Kerja
  Bersama dan Hubungan Industrial adalah suatu
  sarana untuk menampung seluruh aspirasi para
  karyawan terhadap keputusan perusahaan, bertujuan
  untuk menciptakan hubungan yang baik antara
  karyawan dengan manajer.

13
Sarana Utama Hubungan Industrial

• Dibedakan Menjadi 2 kelompok
• 1. pada tingkat perusahaan ialah serikat,
  pekerja/serikat buruh, Kesepakatan Kerja
  Bersama/Perjanjian Kerja Bersama, Peraturan
  Perusahaan, lembaga kerjasama bipartit,
  pendidikan, dan mekanisme penyelesaian
  perselisihan industrial.
• 2. sarana yang bersifat makro, yaitu serikat
  pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha,
  lembaga kerjasama tripartit, peraturan
  perundang-undangan, penyelesaian perselisihan
  industrial, dan pengenalan Hubungan Industrial
  bagi masyarakat luas.

14
Permasalahan yang timbul dalam perusahaan

• Ada 9 (sembilan) permasalahan yang sering timbul
  dan memicu konflik didalam perusahaan antara
  pekerja dan pengusaha.

15

• 1. Solidaritas terhadap sesama pekerja yang
  dinilai telah diperlakukan secara kurang adil
  oleh perusahaan
• 2. Perbedaan persepsi tentang perundangan dan
  peraturan pemerintah
• 3. Menuntut kepala personalia yang dinilai
  bersikap keras terhadap pekerja/buruh dan
  berpihak pada perusahaan dan diminta agar mundur
• 4. Perubahan manajemen perusahaan yang dinilai
  tidak memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan
  pekerja

16

• 5. Menuntut adanya transparansi perusahaan
  (terutama berkaitan dengan keuntungan perusahaan
  yang mungkin dapat menjadi bagian pekerja/buruh
  dalam bentuk upah yang lebih tinggi atau
  peningkatan kesejahteraan)
• 6. Pelaksanaan peraturan uang pesangon
  perusahaan dianggap tidak terbuka tentang
  keuntungan perusahaan
• 7. Kecurigaan mengenai adanya penyalahgunaan dana
  Jamsostek
• 8. Ketidaksabaran pekerja dalam menunggu
  hasilperundingan atau

17

• 9. Tuntutan-tuntutan baru lainnya yang muncul
  seiring dengan meningkatnya pengetahuan pekerja
  tentang hak-hak mereka setelah SP-TP terbentuk di
  tempat kerja mereka.
• Dengan demikian jika kita telah mengetahui
  secara jelas mengenai permasalahan-permasalahan
  itu, maka sudah sewajarnya kita selaku pengelola
  SDM Perusahaan sudah dapat mengantisipasi agar
  masalah itu tidak timbul dan kita bisa bekerja
  dengan tenang.

18
Norma Norma dalam hubungan industrial

• 1. Makro minimal, adalah ketentuan normatif yang
  mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan
  pengusaha, makro minimal ini adalah undang-undang
  ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah dan
  turunannya.
• 2. Makro kondisional, adalah perjanjian/peratura
  n antara organisasi dan karyawan yang mengatur
  hubungan kerja.
• Dengan kedua jenis makro diatas, jelaslah bahwa
  norma ini diberlakukan dalam kaitan Hubungan
  Industrial dengan melihat tempat dan waktu serta
  mekanisme atau sistem yang ada dan terjadinya
  proses dalam menyelesaikan perselisihan yang
  terjadi didalam perusahaan.

19
Thank You !! Daaaa.Buuu