KEAMANAN SISTEM

1
KEAMANAN SISTEM

• KEBIJAKAN KEAMANAN

2
Agenda

• Penjelasan dokumen Undang-undang No. 8 Tahun 1999
  tentang Perlindungan Konsumen
• Penjelasan dokumen Undang-undang No. 36 Tahun
  1999 tentang Telekomunikasi
• Mahasiswa melakukan identifikasi
  ketentuan-ketentuan yang relevan terhadap
  penyusunan kebijakan keamanan perusahaan yang
  dapat diturunkan dari Undang-undang No. 8 Tahun
  1999 tentang Perlindungan Konsumen!

3

• Mahasiswa melakukan identifikasi
  ketentuan-ketentuan yang relevan terhadap
  penyusunan kebijakan keamanan perusahaan dapat
  diturunkan dari Undang-undang No. 36 Tahun 1999
  tentang Telekomunikasi!
• Penjelasan tentang contoh kebijakan keamanan
  perusahaan yang cukup sesuai dengan kondisi di PT
  X, yang diturunkan dari ketiga dokumen diatas
• Mahasiswa melakukan identifikasi SLA untuk
  Puslahta STT Telkom!

4
PERENCANAAN KEBIJAKAN KEAMANAN

• Perencanaan kebijakan keamanan perusahaan dapat
  dilakukan dengan menggunakan acuan dari beberapa
  dokumen yang diambil, antara lain
• Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang
  Perlindungan Konsumen
• Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang
  Telekomunikasi
• Service Level Agreement (SLA).
• Berikut ini adalah pembahasan mengenai acuan
  perencanaan kebijakankeamanan perusahaan.

5
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

• Ketentuan-ketentuan yang relevan terhadap
  penyusunan kebijakan keamanan perusahaan dapat
  diturunkan dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999
  tentang Perlindungan Konsumen, yaitu
• 1. Pasal 4
• a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan
  dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
• b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta
  mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai
  dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang
  dijanjikan
• c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan
  jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
  dan/atau jasa

6

• d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya
  atas barang dan/atau jasa yang digunakan
• e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan,
  dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan
  konsumen secara patut
• f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan
  konsumen
• g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara
  benar dan jujur serta tidak diskriminatif

7

• h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi
  dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau
  jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
  atau tidak sebagaimana mestinya
• i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan
  perundang-undangan lainnya.

8

• 2. Pasal 7
• Kewajiban pelaku usaha adalah
• a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan
  usahanya
• b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan
  jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
  dan/atau jasa serta memberi penjelasan
  pcnggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
• c. memperlakukan atau melayani konsumen secara
  benar dan jujur serta tidak diskriminatif

9

• d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang
  diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan
  ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang
  berlaku
• e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk
  menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa
  tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi
  atas barang yang dibuat dan/atau yang
  diperdagangkan
• f. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau
  penggantian atas kerugian akibat penggunaan,
  pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa
  yang diperdagangkan
• g. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau
  penggantian apabila barang dan/atau jasa yang
  diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan
  perjanjian.

10

• 3. Pasal 16
• Pelaku usaha dalam menawarkan barang
• dan/atau jasa melalui pesanan dilarang
• untuk
• a.tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan
  waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan
• b.tidak menepati janji atas suatu pelayanan
  dan/atau prestasi.

11

• 4. Pasal 19 ayat 1
• Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan
  ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau
  kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang
  dan/atau jasa yang dihasilkan /diperdagangkan.
• 5. Pasal 26
• Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib
• memenuhi jaminan dan/atau garansi yang
• disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

12
UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 1999 TENTANG
TELEKOMUNIKASI

• Ketentuan-ketentuan yang relevan terhadap
  penyusunan kebijakan keamanan perusahaan dapat
  diturunkan dari Undang-undang No. 36 Tahun 1999
  tentang Telekomunikasi, yaitu
• 1. Pasal 16 ayat 1
• Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi
  dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib
  memberikan kontribusi dalam pelayanan universal.
• 2. Pasal 16 ayat 2
• Kontribusi pelayanan universal sebagaimana
  dimaksud pada ayat 1 berbentuk penyediaan sarana
  dan prasarana telekomunikasi dan atau kompensasi
  lain.

13

• 3. Pasal 17
• Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau
  penyelenggara jasa elekomunikasi wajib
  menyediakan pelayanan telekomunikasi berdasarkan
  prinsip
• a. perlakuan yang sama dan pelayanan yang
  sebaik-baiknya bagi semua pengguna
• b. peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan
  telekomunikasi dan
• c. pemenuhan standar pelayanan serta standar
  penyediaan sarana dan prasarana.

14

• 4. Pasal 21
• Penyelenggara telekomunikasi dilarang
  melakukan
• kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi
  yang bertentangan dengan kepentingan umum,
  kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.
• 5. Pasal 22
• Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa
  hak, tidak sah, atau memanipulasi
• a. akses ke jaringan telekomunikasi dan/atau
• b. akses ke jasa telekomunikasi dan/atau
• c. akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

15

• 6. Pasal 32 ayat 1
• Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan,
  dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di
  wilayah Negara Republik Indonesia wajib
  memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan
  izin sesuai dengan peraturan
• perundang-undangan yang berlaku.
• 7. Pasal 38
• Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang
  dapat menimbulkan gangguan fisik dan
  elektromagnetik terhadap penyelenggaraan
  telekomunikasi.

16

• 8. Pasal 39 ayat 1
• Penyelenggara telekomunikasi wajib melakukan
• pengamanan dan perlindungan terhadap instalasi
  
• dalam jaringan telekomunikasi yang digunakan
• untuk penyelenggaraan telekomunikasi.
• 9. Pasal 40
• Setiap orang dilarang melakukan kegiatan
  penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui
  jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

17
SERVICE LEVEL AGREEMENT

• Service Level Agreement (SLA) merupakan
  perjanjian antara penyedia jasa dengan pelanggan
  yang menjelaskan secara terukur layanan apa yang
  akan disediakan.
• Ketentuan-ketentuan SLA yang relevan terhadap
  penyusunan kebijakan keamanan perusahaan adalah
  sebagai berikut
• 1. Pasal 2 ayat 1
• PT X akan menyediakan layanan untuk PT Y yang
• dijelaskan dalam Statement of Work menggunakan
  segala cara yang dapat diterima untuk memenuhi
  SLA.

18

• 2. Pasal 4 ayat 7
• PT X akan menyediakan setiap perangkat
• keras yang kompatibel dan berkualitas
• termasuk perangkat lunak yang dibutuhkan
• untuk memenuhi kewajiban sesuai
• perjanjian ini, di sisi lain PT Y akan
• menyediakan sendiri perangkat keras
• internalnya.

19

• 3. Pasal 4 ayat 8
• PT X bertanggung jawab untuk membuat backup
  data setiap hari dan mengambil semua tindakan
  yang bisa diterima untuk mencegah terjadinya
  kerusakan di proyek yang disebabkan oleh apapun
  kecuali Force Majeure.
• 4. Pasal 4 ayat 9
• PT X bertanggung jawab untuk melindungi proyek
  dari api, perampokan, pencurian, dan resiko
  kerusuhan dengan biaya sendiri.

20

• 5. Pasal 4 ayat 10
• PT X bertanggung jawab untuk memberikan
  layanan seperti yang tercantum di dalam SLA
  selama 24 jam per hari dengan toleransi 5.

21

• 6. Pasal 4 ayat 11
• Jika PT X gagal untuk menjalankan SLA (95 x
  24 jam x 365 hari), PT X akan memberikan
  pembayaran ke PT Y sesuai dengan formula berikut
• (X / Y) x W A
• X Total jam kegagalan dalam periode kuartal
• Y Total jam layanan dalam periode kuartal
  (dalam periode
• kegagalan)
• W Tarif layanan per kuartal
• A Nilai yang akan dibayarkan ke PT Y.

22

• 7. Pasal 10 ayat 1
• PT Y menjamin bahwa setiap data dan informasi
  yang
• disediakan oleh PT Y untuk PT X berkaitan dengan
  proyek di
• sini tidak akan melanggar hak atas kekayaan
  intelektual
• (intelectual proprietary right) dari pihak
  ketiga.
• 8. Pasal 10 ayat 2
• PT X menjamin bahwa setiap perangkat lunak maupun
  program
• komputer yang termasuk di dalam pengembangan
  aplikasi yang
• berkaitan ke perjanjian serta proyek ini tidak
  akan melanggar
• hak atas kekayaan intelektual (intelectual
  proprietary right) dari
• pihak ketiga.

23
KEBIJAKAN KEAMANAN PERUSAHAAN

• Mengacu ke data-data dokumen Undang-undang No. 8
  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
  Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang
  Telekomunikasi, SLA, serta wawancara maka dapat
  dibuat suatu kebijakan keamanan perusahaan yang
  cukup sesuai dengan kondisi di PT X.
• Dokumen kebijakan keamanan perusahaan dapat
  dijelaskan sebagai berikut.

24
Tabel Kebijakan keamanan perusahaan
25
Daftar Pustaka

• Dokumen Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang
  Perlindungan Konsumen
• Dokumen Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang
  Telekomunikasi
• Rekiardi, Penerapan Kebijakan Keamanan TI untuk
  Layanan Data Center di PT X.