O L E H :

1
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN KESEHATAN DI
PROVINSI SULAWESI UTARA
O L E H
Dr. MAXI R. RONDONUWU, DHSM KEPALA DINAS
KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA
2
(No Transcript)
3
GAMBARAN UMUM SULAWESI UTARA
LUAS WILAYAH 15.273,60 Km JUMLAH PENDUDUK
2.186.810 Jiwa. JUMLAH KAB/KOTA 15
Kab/Kota. JUMLAH KEC/DESA 149 Kec / 1.496
Desa RS PEMERINTAH 10 RS. RS SWASTA 14
RS. RS TNI/POLRI 5 RS. PUSKESMAS 159
Puskesmas. PUSTU 530 Pustu POSYANDU
1.420 Posy. POLINDES 425 Polindes. JUMLAH PNS
KES 5.617 orang.
4
V I S I
M I S I
TERWUJUDNYA MASYARAKAT SULAWESI UTARA MANDIRI
UNTUK HIDUP SEHAT

• Menetapkan Manajemen Kesehatan yang Dinamis
• dan Akuntabel .
• Meningkatkan Kinerja
• Mutu Upaya Kesehatan.
• Memberdayakan Masyarakat
• Daerah.
• Melaksanakan Pembangunan Kesehatan yang
• Berskala Nasional.

5
PERKEMBANGAN BANGKES SULUT DAN SASARAN BANGKES
2009 (RPJM-N)
NO INDIKATOR PERKEMBANGAN BANGKES SULUT 2005 IND.2005 SASARAN BANGKES 2009 (RPJMN)
1 IMR (Per 1000 KH) 25 32 25
2 MMR (Per 100.000 KH) 150 262 226
3 UHH (Tahun) 70,9 (2005) 69 72,01(2008) 70,6
4 Gizi Kurang Balita () 6,07 26 20
6
KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI BIDANG KESEHATAN
DI SULUT

• 1. Peningkatan kualitas, jumlah dan jaringan
  puskesmas
• 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga
  kesehatan
• 3. Pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama
  bagi penduduk miskin
• 4. Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan
  dan pola hidup sehat
• 5. Peningkatan pendidikan kesehatan pada
  masyarakat sejak usia dini

7
RASIO TENAGA KESEHATAN PER 100.000 PENDUDUK
DISULAWESI UTARA
NO JENIS TENAGA JML NAKES DI SULUT RASIO KEBUTUHAN JUMLAH KEBUTUHAN
1 Dokter Umum 786 668 121
2 Dokter Gigi 93 245 152
3 Dokter Spesialis 315 200 115
4 Bidan 968 1.671 703
5 Tenaga Keperawatan 3.646 3.789 143
6 Tenaga Kefarmasian 267 601 334
7. Tenaga Kesehatan Masy 568 401 167
8. Tenaga Gizi 217 401 184
9. Tenaga Keterapian Fisik 41 89 48
10. Tenaga Keteknisan Medis 15 133 118
8
KENDALA YANG DIHADAPI

1. Nakes rangkap tugas
2. Tupoksi tidak sesuai dengan kompetensi.
3. Pemekaran wilayah menyebabkan mutasi nakes.
4. Penyebaran nakes tidak merata, ada yg kelebihan
   tetapi ada yg kekurangan.
5. Kurangnya kaderisasi ditempat kerja.

9
KONTRIBUSI DAERAH DALAMPENINGKATAN DAN
PEMBERDAYAANSDM KESEHATAN DI SULAWESI UTARA

1. Pemerataan nakes terutama daerah dtpk dengan
   sistem kontrak.
2. Mendekatkan pelayanan kesehatan dengan program
   dokter ptt.
3. Beasiswa sekolah kesehatan sampai dokter
   spesialis.
4. Pemberian insentif bagi nakes untuk daerah
   tertentu.

10
TANTANGAN PELATIHAN KESEHATANDI SULAWESI UTARA

1. Menambahkan apa yang belum dimiliki.
2. Meningkatkan apa yang sudah dimiliki.
3. Menyempurnakan apa yang seharusnya dilakukan.

PERLU PENGEMBANGAN KURIKULUM PELATIHAN BERBASIS
KEBUTUHAN LOCAL SPESIFIK DAERAH.
11
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
DINAS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PELATIHAN

• Pelatihan SDM Kesehatan ditujukan untuk
  meningkatkan kompetensi SDM Kesehatan yang
  bermutu dalam upaya untuk mewujudkan kemandirian
  masyarakat untuk hidup sehat

12

• 2. Pelatihan diselenggarakan dengan menerapkan
  prinsip peningkatan mutu yang berkesinambungan
• Mengacu pada penggunaan metodologi dan teknologi
  pelatihan yang inovatif, kreatif dan tepat guna
• Dilaksanakan secara berjenjang dan berlanjut
• Meningkatkan kompetensi dan menunjang
  pengembangan karir
• Memenuhi kebutuhan individu, tim dan organisasi

13

• 3.Pelatihan kesehatan mengikutkan peran aktif
  unit diklat daerah, masyarakat, organisasi
  profesi dan swasta dengan prinsip kemitraan yang
  saling menguntungkan ( membangun jejaring
  kediklatan)
• 4. Pembinaan SDM Kesehatan diklat melalui
  peningkatan kapasitas individu maupun institusi.
• 5.Peningkatan sarana dan prasarana Institusi
  Diklat di Bapelkes.

14
SEKILAS TENTANG BAPELKES MANADO
15
NO. JENIS PENDIDIKAN JUMLAH KET.
1 S2 Kes Mas. S2 MSi S2 MHSM 1 1 1
2 S1 Kedokteran S1 Hukum S1 Kesmas S1 Pendidikan 1 1 4 1 1 orang tugas belajar
3 D III Keperawatan D III Kesling D III Pariwisata D III Gizi 2 1 2 1 Tugas Belajar
4 SPPH SPK 2 2
5 SMA 17
Jumlah Jumlah 37
16

• Peningkatan Kapasitas SDM Diklat Bapelkes
• Pelatihan Training Officer Course ( TOC )
• Pelatihan Akreditasi pelatihan
• Pelatihan Management Of Training ( MOT )
• Fasilitator TB
• Pelatihan CPD
• Pelatihan TNA
• TOT Surveylance
• TOT Kesling
• MOT ( Master of Training )
• Pelatihan Widyaiswara dengan pendekatan NLP
• TOT Adminkes

17
Jumlah Instansi Penyelenggara Pelatihan di
BAPELKES 2009
NO. PENYELENGGARA JUMLAH KET.
1 SWASTA 25
2 PUSAT 15
3 PEMDA 5
4 DINAS KESEHATAN 16
5 POLTEKES 5
6 NON PEMDA 4
18
Jenis Jenis Pelatihan Yang Diselenggarakan di
BAPELKES
NO. JENIS PELATIHAN JUMLAH PENYELENGGARA
1 P2TB 1 Bina Pengendalian Masalah Kesehatan
2 AIDS 1 Sda
3 KUSTA 1 Sda
4 SURVEILANS 1 Sda
5 TB PARU 2 Sda
6 TB KUSTA 1 Sda
7 GIZI 1 Bina Kesehatan Keluarga Gizi
8 ANAK 1 Sda
9 HIPERBARIK 1
10 WOC 1 Bina Pengendalian Masalah Kesehatan
19
LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN DALAM
PELAKSANAAN AKREDITASI

• I. PERSIAPAN
• Tahap persiapan akreditasi meliputi
• Pembentukan Tim Akreditasi Propinsi
• Tim akreditasi propinsi ditetapkan oleh Kepala
  Dinas KesehatanNomor 188.4/SK.DINKES/2997/X/2009
  tanggal 1 Oktober 2009 dengan masa bakti 2 tahun
  dan akan diperbaharui kemudian.

20
Susunan Tim Penilai AKreditasi Periode 2009 -
2010

• Ketua Dr. Editha K (Kepala Bapelkes)
• Wk Ketua Dr. A. Sumarau, M.Kes (Wi)
• Sekretaris Kasie Pengendalian Mutu Bapelkes
• Anggota Tetap 11 orang terdiri dari unsur
  pejabat struktural eselon III dan Unsur Bapelkes.
• Anggota Tidak Tetap 8 orang terdiri dari unsur
  Kepala UPTD dan Ketua Organisisasi Profesi.

21
Tugas, wewenang dan tanggung jawab Tim Penilai
Akreditasi Periode 2009 - 2010

1. Melakukan sosialisasi informasi Akreditasi
   Pelatihan di wilayah Propinsi.
2. Melaksanakan akreditasi terhadap pelatihan yang
   dilaksanakan oleh unit kerja di tingkat Provinsi
   dan Kabupaten.
3. Mengevaluasi dan memberikan umpan balik terhadap
   komponen yang dinilai.
4. Membuat laporan hasil audit dan memberikan
   rekomendasi untuk tindak lanjut kepada Kepala
   Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara.

22

• II. KEGIATAN
• a. Sosialisasi / Desiminasi Informasi.
• Pertemuan dipimpin oleh Kepala Dinas dihadir
  oleh semua pejabat struktural baik eselon III
  maupun IV dari Dinas Kesehatan maupun UPTD. Ada
  pemamaran oleh Wakil Ketua Tim Akreditasi tentang
  
• Apa akreditasi pelatihan.
• Mengapa perlu dilakukan.
• Bagaimana melakukan akreditasi pelatihan.

23
Lanjutan...

• b. Surat kepada para Kabid dan Kepala UPTD oleh
  Ketua Tim Akreditasi Pelatihan berisi penegasan
  sudah terbentuknya Tim Penilai Akreditasi
  Pelatihan dan penyampaian formulir akreditasi
  pelatihan.
• c. Uji coba pelaksanaan akreditasi pelatihan.
• Mengingat tahun anggaran 2009, pelaksanaan
  kegiatan proyek ada keterlabatan maka untuk tahun
  2009 pelaksanaan akreditasi hanya beberapa
  pelatihan saja.

24
Lanjutan...

• Kendala yang dihadapi saat dilakukan uji coba
• Waktu yang terlalu singkat antara pengajuan
  akreditasi dan waktu pelaksanaan pelatihan.
• Kurikulum pelatihan sudah dibatasi oleh
  ketersediaan jam dalam DIPA, sehingga sulit untuk
  ada penyesuaian.
• Perencanaan usulan pelatihan belum melibatkan Tim
  akreditasi pelatihan

25
JUMLAH PELATIHAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
PROV SULUT 2010
NO BIDANG / UPT JML PELATIHAN
1 SEKRETARIAT 2
2 BIDANG KESGA DAN GIZI 10
3 BIDANG PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN 5
4 BIDANG PROMOSI KESEHATAN 2
5 BIDANG UPAYA PELAYANAN KESEHATAN 2
JUMLAH 21
26
HARAPAN 2010

• Semua pelatihan melalui akreditasi pelatihan.
• Tersedia jadwal pelatihan selama setahun untuk
  menghindari penumpukan pelatihan pada bulan-bulan
  tertentu.
• Perlu koordinasi waktu yang tepat khususnya bagi
  pelatihan yang ada narasumber/fasilitator dari
  pusat untuk pengaturan jadwal.
• Tim akreditasi dapat terlibat memberi masukan
  dalam penyusunan rencana pelatihan yang dilakukan
  program yang tertuang dalam rkakl 2011.
• Tim akreditasi melakukan pendampingan dalam
  pembuatan kurikulum pelatihan untuk pelatihan
  yang belum ada juklak / juknisnya dari pusat.
• Bapelkes sebagai institusi pendidikan dan
  pelatihan kesehatan harus pro aktif menyediakan
  kurikulum pelatihan yang berbasis kebutuhan local
  spesifik daerah.

27
TERIMA KASIH