PEMBERDAYAAN KKG DAN MGMP

1
PEMBERDAYAAN KKG DAN MGMP

• Disampaikan oleh
• Kepala Seksi evaluasi Bidang FPK PPPPTK Matematika

2
Mengapa KKG dan MGMP

• 1. Kurangnya jumlah lembaga diklat guru.
• Dengan penerapan angka kredit dalam kenaikan
  pangkat dan jabatan fungsional serta sertifikasi
  pendidik, guru harus mengikuti diklat dalam
  jumlah tertentu. Jumlah guru yang harus mengikuti
  Diklat sangat besar ( 2,7 jt guru dengan 1,8 jt
  belum S1/D4). Sementara itu jumlah lembaga diklat
  relatif sedikit sehingga kesempatan guru untuk
  mengikuti diklat secara tatap muka relatif sangat
  kecil.

3
Mengapa KKG dan MGMP (Lanjutan)

• Lokasi lembaga diklat yang tidak sesuai dengan
  sebaran sekolah tempat guru bertugas.
• Guru tersebar ke seluruh wilayah termasuk di
  daerah khusus dengan lokasi yang jauh dari
  lembaga diklat. Jika guru harus mengikuti diklat
  di kota menjadi tidak efektif dan tidak efisien.

4
Mengapa KKG dan MGMP (Lanjutan)

• Kurangnya relevansi diklat dengan kebutuhan nyata
  di lapangan.
• Penyelenggaraan sebagian diklat oleh lembaga
  diklat kurang relevan dengan kebutuhan dan
  kondisi di sekolah dan daerah di mana sekolah
  berada. Hasilnya, diklat yang diselenggarakan
  kurang menyentuh permasalahan yang dihadapi
  sekolah.

5
Mengapa KKG dan MGMP (Lanjutan)

• 4. Pemanfaatan fasilitas yang ada.
• Indonesia telah mengembangkan KKG dan MGMP
  sebagai wahana penyelenggara diklat bagi guru
  sejak lebih dari satu dekade.

6
Perlunya Supervisi dan Pemberdayaan KKG dan MGMP

• Tidak semua lokasi telah memiliki KKG/MGMP
• Tidak semua KKG dan MGMP yang ada aktif
  menyelenggarakan kegiatan secara rutin.
• Tidak semua KKG dan MGMP yang ada didukung oleh
  organisasi dan manajemen yang baik.

7
Perlunya Supervisi dan Pemberdayaan KKG dan MGMP
(Lanjutan)

• Tidak semua kegiatan yang diselenggarakan oleh
  KKG dan MGMP berkualitas dalam arti didukung
  oleh
• Perencanaan yang sesuai dengan
• kebutuhan sekolah dan guru
• Pelaksanaan yang profesional.
• Ketersediaan sumberdaya yang cukup (Pengajar,
  Sarpras, Biaya)
• Evaluasi dan sertifikasi yang baik

8
Perlunya Supervisi dan Pemberdayaan KKG dan MGMP
(Lanjutan)

• Tidak semua penyelenggaraan diklat di KKG dan
  MGMP mempertimbangkan dampak negatif terhadap
  kelancaran KBM di sekolah peserta.
• Terdapat sejumlah sekolah dengan lokasi yang
  sangat berjauhan sehingga partisipasi guru dari
  sekolah tersebut dalam kegiatan KKG/MGMP
  terkendala.

9
Perlunya Supervisi dan Pemberdayaan KKG dan MGMP
(Lanjutan)

• Dalam beberapa tahun terakhir telah
  diselenggarakan program pemberian DBL (Dana
  Bantuan Langsung) atau Block Grant kepada KKG dan
  MGMP yang sekalipun telah memperlihatkan hasil
  yang memadai tetapi masih perlu peningkatan
  diantaranya dalam hal akuntabilitas kegiatan.

10
Tujuan Utama Program Supervisi dan Pemberdayaan
KKG dan MGMP

• Meningkatkan kualitas organisasi dan manajemen
  KKG dan MGMP agar layak menerima DBL dan mampu
  menyelenggarakan kegiatan diklat guru (terutama
  model BERMUTU) yang terakreditasi secara
  akuntabel.
• Catatan
• Kriteria KKG dan MGMP yang layak dapat dibaca
  dalam Pedoman Pemberian DBL bagi KKG dan MGMP.

11
Kegiatan Supervisi dan Pemberdayaan KKG dan MGMP

• 1. Pemetaan KKG dan MGMP yang meliputi
• Jumlah yang ada dan sebaran
• Kategorisasi (Terpencil dan Reguler)
• Keanggotaan jumlah dan partisipasi
• Organisasi dan manajemen, termasuk pengurus dan
  rekening Bank

12
Kegiatan Supervisi dan Pemberdayaan KKG dan MGMP
(Lanjutan)

• Keaktifan dalam melaksanakan kegiatan yang
  meliputi perencanaan, frekuensi, jenis,
  relevansi, dan kualitas
• Ketersediaan sarana dan prasarana
• Hubungan kerjasama dengan pihak terkait seperti
  Asosiasi Profesi, LPTK dan LPMP.
• Evaluasi dan sertifikasi termasuk penerapan RPL

13
Kegiatan Supervisi dan Pemberdayaan KKG dan MGMP
(Lanjutan)

1. Memfasilitasi pembentukan KKG dan MGMP jika belum
   ada.
2. Pembenahan Organisasi dan Manajemen
3. Mensosialisasikan program pemberian DBL bagi KKG
   dan MGMP termasuk persyaratannya.

14
Kegiatan Supervisi dan Pemberdayaan KKG dan MGMP
(Lanjutan)

• 4. Pembenahan akuntabilitas kegiatan termasuk
  pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan,
  serta evaluasi dan sertifikasi.

15
Pihak Yang Terlibat Pemberdayaan KKG/MGMP Dalam
Skema Program BERMUTU

• Langsung
• Ditjen PMPTK Dit. Bindiklat, Dit. Prodik, dan
  Dit. Tendik
• Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
• LPMP
• P4TK
• KKKS
• KKPS

16
Pihak Yang Terlibat Pemberdayaan KKG/MGMP Dalam
Skema Program BERMUTU(Lanjutan)

• Tidak Langsung
• Ditjen Dikti
• Balitbang Diknas
• Pustekom
• LPTK termasuk UT
• Disdik Provinsi
• Asosiasi profesi

17
Kegiatan Diklat Utama KKG dan MGMP Dalam Skema
Program BERMUTU

• Diklat Model BERMUTU yang menerapkan RPL
  (Recognition of Prior Learning) yang dibiayai
  melalui program DBL.

18
Manfaat Diklat KKG dan MGMP Dalam Skema Program
BERMUTU.

• Terkait dengan Pembenahan KBM di
• sekolah
• Menghasilkan PHBS atau RPL untuk pendidikan S1/D4
• Menghasilkan Angka Kredit CPD (Continuous
  Professional Development)
• Menghasilkan Portofolio Sertifikasi Pendidik

19
Syarat Pengajuan DBL Secara Garis Besar

• KKG dan MGMP yang bersangkutan memenuhi kriteria
  organisasi dan manajemen.
• KKG dan MGMP mengajukan Proposal kegiatan kepada
  Ditjen PMPTK melalui LPMP.
• Proposal yang diajukan dinilai oleh Tim Penilai
  memenuhi kriteria yang ditetapkan.
• Catatan (Pedoman lengkap sedang difinalisasi)

20
Diantara Ciri Rancangan Diklat BERMUTU.

• Merupakan kombinasi dari berbagai model diklat
  yang telah pernah diterapkan di Indonesia
  seperti
• CBSA
• CLC
• PAKEM
• KBK
• PTK
• Lesson Study
• Dll

21
Koordinasi Kegiatan

• Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Disdik
  Kabupaten/Kota.
• Tingkat provinsi oleh LPMP bekerjasama dengan
  Disdik Provinsi dan LPTK.
• Tingkat Regional oleh P4TK
• Tingkat Nasional oleh Ditjen PMPTK selaku PCU.

22
Peran Disdik Kab/Kota

• Mengirimkan peserta dalam kegiatan TOT Nasional
• Menyelenggarakan TOT Daerah di Disdik Kab/Kota
• Membantu penyediaan Pelatih Bersertifikat bagi
  Kab/Kota lainnya
• Menyelenggarakan supervisi pemberdayaan KKG dan
  MGMP sesuai dengan rancangan Program BERMUTU.

23
Peran KKKS dan KKPS

• Kedua kelompok kerja berperan dalam mensupervisi
  kegiatan yang diselenggarakan oleh KKG dan MGMP.

24
Peran Konsultan Daerah

• Melakukan pendampingan dalam kegiatan supervisi
  dan pemberdayaan oleh Dinas Pendidikan
  Kabupaten/Kota.
• Melakukan pendampingan dalam penyusunan proposal
  oleh KKG dan MGMP.
• Terlibat dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi
  termasuk Rapid Assessment.

25
Diantara Peran LPMP Dalam Pemberdayaan KKG dan
MGMP

• Leading Sector Dalam
• Penghimpunan dan penilaian proposal
• Penilaian PTK terbaik tingkat provinsi
• Penyelenggaran ME di provinsinya.
• Penyelenggaraan TOT tingkat provinsi.
• (Dalam kegiatan ini disarankan untuk bekerjasama
  dengan Disdik Propinsi)
• Penyalur DBL
• Pusat data KKG dan MGMP di provinsinya.

26
Diantara Peran P4TK

• MenyelenggarakanTOT bagi WI dan instrukturnya
• Mendampingi LPMP dan Disdik Kab/Kota dalam
  penyelenggaraan pelatihan petugas di LPMP dan
  Disdik Kab/Kota di regional nya

27
Diantara Peran P4TK (Lanjutan)

• Mendampingi LPMP dan Disdik Kab/Kota dalam
  pelaksanaan supervisi pemberdayaan KKG dan MGMP
  di Kab/Kota di regionalnya.
• Menyediakan SDM untuk pengembangan sistem
  supervisi pemberdayaan KKG dan MGMP yang
  diselenggarakan oleh PCU.

28
Kemajuan Penyiapan RPL

• Telah diselengarakannya sejumlah pertemuan
  intensif antara Ditjen PMPTK, Ditjen Dikti,
  BAN-PT dengan Forum Dekan FKIP, dan Konsorsium
  LPTK serta forum Rektor LPTK untuk membahas PHBS
• Diterbitkannya Permendiknas No Tahun 2008
  tentang penyelenggaraan diklat yang memperoleh
  PHBS di KKG, MGMP, P4TK, dan LPMP bekerjasama
  dengan LPTK. Ketentuan ini berlaku khusus bagi
  guru dalam jabatan.
• Telah mendekati rampungnya naskah akademik dan
  pedoman penyelemnggaraan PHBS.

29
Catatan
30

• Terima kasih !