D

1
SOSIALISASI STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN CTKI
STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON TENAGA KERJA
INDONESIA
DIREKTORAT BINA PELAYANAN PENUNJANG
MEDIK DEPARTEMEN KESEHATAN RI
2
KEPMENKES RI NOMOR 1158/MENKES/SK/XII/2008

• Tentang

STANDAR NASIONAL PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
CALON TENAGA KERJA INDONESIA
2
3
DASAR HUKUM

• Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja harus sesuai
  dengan ketentuan yang tercantum di dalam

• Undang-Undang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan
• Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenaga
  kerjaan
• Undang-undang No.29 tahun 2004 tentang Praktik
  Kedokteran
• Undang-undang No.39 tahun 2004 tentang Penempatan
  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar
  Negeri
• PP No. 26 tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan
  PNS dan tenaga lainnya.
• PP No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan
  Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
• Permenkes RI No. 512 tahun 2007 tentang Izin
  Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
• Permenkes RI No.269 tahun 2008 tentang Rekam Medis

3
4
DASAR HUKUM (Lanjutan)

• Permenkes RI No.290 tahun 2008 tentang
  Persetujuan Tindakan Kedokteran
• Kepmenkes RI No. 138/MenKes/SK/II/1996 tentang
  Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia.
• Kepmenakertrans RI No. KEP-104A/MEN/2002 tentang
  Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri.
• KepMenkes RI No 618/Menkes/SK/V/2007 tentang
  Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Keseahatan
  CTKI yang Akan Bekerja Ke Luar Negeri.
• KepMenkes RI No 029/Menkes/SK/I/2008 tentang
  Pedoman Penatalaksanaan Konseling dan Testing HIV
  bagi CTKI
• KepMenkes RI No 1158/Menkes/SK/XII/2008 Tentang
  Standar Pelayanan Pmeriksaan Kesehatan CTKI

4
5

• LATAR BELAKANG
• Meningkatnya penawaran kerja ke luar negeri
  menyebabkan pemerintah berupaya meningkatkan
  perlindungan terhadap CTKI
• Pemeriksaan kesehatan bagi calon tenaga kerja
  Indonesia harus dilakukan di sarana kesehatan
  yang terpercaya dan berkualitas

6

• LATAR BELAKANG (Lanjutan)
• Dalam upaya meningkatkan kualitas CTKI maka
  kesehatan fisik, mental dan keterampilannya harus
  dipersiapkan sebelum keberangkatannya untuk itu
  perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan
• Dalam rangka meningkatkan dan menjamin kualitas
  pemeriksaan kesehatan bagi CTKI maka Direktorat
  Bina Pelayanan Penunjang Medik,Ditjen Bina YanMed
  Depkes RI menyusun STANDAR NASIONAL PELAYANAN
  PEMERIKSAAN KESEHATAN CTKI

7
PEMERIKSAAN KESEHATAN CTKI
Kegiatan pemeriksaan kesehatan CTKI ke luar
negeri meliputi

1. Pemeriksaan kesehatan sebagai persyaratan umum
2. Pemeriksaan kesehatan khusus sesuai dengan
   permintaan negara tujuan penempatan.

Penilaian kesehatan baik jasmani maupun rohani
bagi CTKI, disimpulkan dengan sehat (fit to work)
atau tidak sehat (unfit to work) oleh dokter.
7
8
BAGAN STRUKTUR ORGANISASISARANA KESEHATAN
PEMERIKSA CTKI
ORGANISASI DAN MANAJEMEN
PENANGGUNG JAWAB SARKES DOKTER (Nama Foto)
Tata Usaha

1. Administrasi Umum
2. Rekam Medis
3. Kasir
4. Petugas Kebersihan

P.J. FISIK JIWA Dokter (Nama Foto)
P.J. LABORATORIUM Sp.PK (Nama Foto)
P.J. RADIOLOGI Sp.Rad (Nama Foto)

1. Dokter
2. Analis
3. Perawat
4. Administrasi

1. Dokter
2. Radiografer
3. Administrasi
4. Petugas Kamar Gelap

1. Dokter
2. Perawat
3. Administrasi

9
SKEMA PELAYANAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA DI
SARANA KESEHATAN

• ADMINISTRASI
• pendaftaran
• foto

• KONSELING
• VCT
• INFORMED CONSENT

CTKI
Proses Pemeriksaan Kesehatan

• Radiologi
• Thorax/ Paru-jantung
• Lain-lain (sesuai keperluan)

• Fisik
• Jiwa

• Laboratorium
• Darah
• Urin
• Feses
• Sputum

verifikasi hasil
Terapi/ merujuk ke RS
Cetak sertifikat
Unfit
Fit
10
STANDAR PEMERIKSAAN

• Standar Pemeriksaan Fisik
• Standar Pemeriksaan Jiwa
• Standar Pemeriksaan laboratorium
• Standar Pemeriksaan Radiologi

11

• STANDAR PEMERIKSAAN FISIK

• Tahapannya
• Anamnesis Dokter menegaskan agar pertanyaan
  tentang riwayat penyakit yang diajukan dan
  dijawab oleh CTKI dengan jelas dan benar
• Pemeriksaan Fisik dilakukan secara teliti agar
  hasil pemeriksaan sesuai dengan permintaan negara
  tujuan
• Kesimpulan hasil pemeriksaan fisik ada/tidak
  kelainan (bila ada kelainan agar dijelaskan)

11
12

• STANDAR PEMERIKSAAN JIWA/PSIKIATRIK

• Tahapannya
• Anamnesis Dokter menegaskan agar pertanyaan
  yang dikeluhkan/dialami dalam setahun terakhir
  diajukan dan dijawab oleh CTKI dengan jelas dan
  benar
• Pemeriksaan Psikiatrik Dokter pemeriksa
  melakukan pengamatan yang meliputi penampakan
  umum (kesadaran), sikap dan perilaku motorik,
  pikiran dan kekerasan
• Kesimpulan hasil pemeriksaan Psikiatrik
  ada/tidak ada gangguan neurotik berat atau
  psikotik

12
13

• STANDAR PEMERIKSAAN LABORATORIUM

• Kemampuan pemeriksaan Lab kesehatan
• terdiri dari
• Jenis Pemeriksaan Pemeriksaan Hematologi,
  Urinalisis, Kimia Klinik, Imunologi, Mikrobiologi
  dan Napza
• Metode Pemeriksaan
• ? Secara Manual Carik celup ? urinalisa
• Rapid
  Test ? Napza
• Mikroskop
  ? Mikrobiologi
• ? Automatik Fotometer ?
  Kimia Klinik
• Hematology
  Analyzer ? Hematologi
• Elisa
  ? Imunologi

13
14
STANDAR PEMERIKSAAN RADIOLOGI
Pemeriksaan Radiologi dilakukan dengan
memperhatikan hal-hal meliputi persiapan, posisi,
pengambilan foto, skema interpretasi, pembacaan
dan pelaporan hasil serta kesimpulan Jenis
foto yang dibuat adalah foto toraks
15
PEMANTAPAN MUTU

• Laboratorium - PMI
• - PME
• Radiologi - pengendalian dokumen
• - Uji kepatuhan secara
  periodik
• terhadap peralatan
  perangkat
• sinar X

16

• PERIZINAN SARKES CTKI

1. PERSYARATAN
a. Mempunyai izin operasional dari Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota dan telah beroperasi selama
2 tahun b. Membuat surat permohonan kepada
DEPKES RI cq Direktorat Bina Penunjang Medik
melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas
Kesehatan Provinsi. c. DEPKES RI cq Direktorat
Bina Pelayanan Penunjang Medik mengirimkan Self
Assesment yang harus diisi oleh sarana kesehatan
yang bersangkutan, tembusan ke Dinas Kesehatan
Provinsi setempat.
16
17

• d. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan peninjauan
  ke Sarkes . Sarkes mengirimkan kembali instrumen
  self assesment yang telah diisi ke Dinas
  Kesehatan Provinsi
• e. Dinas Kesehatan Provinsi memberikan surat
  rekomendasi yang ditujukan ke DEPKES RI cq
  Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik bersama
  Instrumen self assesment
• f. DEPKES RI cq Direktorat Bina Pelayanan
  Penunjang Medik mengevaluasi dan menindaklanjuti
  dengan melaksanakan audit oleh team audit sarkes
  CTKI pusat, Dinkes Provinsi dan BBLK/BLK Provinsi
• g. Waktu antara audit pertama dan final 3 bulan
  untuk memberikan kesempatan kepada sarana
  kesehatan melengkapi hasil audit pertama agar
  sesuai standar pemeriksaan CTKI

18

• h. Sarkes yang sudah siap untuk audit final
  melapor ke Dinas Kesehatan Provinsi, Direktorat
  Bina Pelayanan Penunjang Medik untuk dilaksanakan
  audit final.
• Bagi sarkes yang memenuhi persyaratan akan
  ditetapkan dengan SK Menkes (Sertifikat Penetapan
  Sarkes CTKI)
• Sebelum SK Menkes diterbitkan,dikeluarkan surat
  izin sementara oleh Direktorat Bina Pelayanan
  penunjang Medik yang berlaku selama 6 bln

19

• k. Izin Sarkes berlaku untuk satu sarkes, sesuai
  alamat.
• Jika tidak beroperasi lagi atau pindah alamat
  harus melapor ke Direktorat Bina Pelayanan
  Penunjang Medik dan Dinkes untuk mengurus
  permohonan izin sesuai alamat baru
• m. Izin Sarkes berlaku selama 5 tahun
• n. Perpanjangan izin dilakukan dengan mengajukan
  permohonan kembali selambat lambatnya 30 hari
  sebelum habis masa berlaku izinnya.

19
20
O. Khusus Untuk Radiologi Perlu
Izin Penggunaan peralatan radiologi dari
BAPETEN

• P. Dokter penanggung jawab, konsulen, harus
  memiliki
• SIP (Surat Izin Praktek) di sarkes yang
  bersangkutan

21
2. SANKSI Bila ditemukan pelanggaran
teguran tertulis I,II dan III kepada sarkes
yang bersangkutan
- Sarkes di wilayah Kab/Kota Dinkes
Kab/Kota tembusan Dinkes Prov, Depkes - Sarkes
milik Pemerintah Pusat Depkes - Teguran
3x dalam kurun waktu 6 bln tidak ada perbaikan
maka Dinkes mencabut izin operasional,
ditembuskan ke Depkes, Depkes mencabut SK
Penetapan Sarkes
22
SERTIFIKAT KESEHATAN

• PERSYARATAN
• Spesifikasi Kertas Ukuran kertas legal, Berat
  kertas 70 - 90 gram dan Warna putih
• Sekuritas Metode Perporasi untuk nomor seri
• menggunakan hologram
• 3. Penomeran (kode) Pengkodean menunjukkan
  sarkes/ negara penempatan / bulan / tahun
  pemeriksaan.
• 4. Sertifikat kesehatan memuat
• - Pada halaman depan Nama Sarkes,Nama
  CTKI,Tanda Pengenal CTKI Negara Tujuan
  Penempatan,Wkt pemeriks,Nama dan tt dokter
  pemeriksa dan SIPnya, Kesimpulan hasil pemeriks
  Fit to Work
• - Pada halaman belakang Pemeriksaan kes yang
  telah dilakukan,Nama dan ttd dokter yang
  memeriksa CTKI

23
(No Transcript)
24
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SARKES PEMERIKSA CTKI

• Sesuai SK Menkes No. 618/Menkes/SK/V/2007 tentang
  Penetapan Sarana Pelayanan Pem. Kesehatan CTKI
  Yang Akan Bekerja Ke Luar Negeri maka pembinaan
  dan pengawasan dilaksanakan Depkes bersama
  dengan Dinkes Kab./Kota/Prov.
• Sebagai tindaklanjut untuk menjaga mutu hasil
  pemeriksaan kesehatan maka sebagai salah satu
  upaya, sarkes wajib mengikuti kegiatan PME dan
  pelatihan secara berkala.

24
25
TARIF

• Mekanisme perhitungan tarif pemeriksaan kesehatan
  CTKI harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut
  

• Besaran tarif pem. lab kes dihitung berdsrkan pd
  perhitungan unit cost dari setiap jenis
  pemeriksaan.
• Unit cost dihitung dari biaya bahan dan alat,
  jasa sarana, jasa pelayanan, sewa bangunan dan
  penyusutan alat
• Sarkes pemerintah pemeriksa TKI menetapkan
  besaran tarif pemeriksaan sesuai dengan ketentuan
  Peraturan Daerah.
• Untuk Sarkes swasta besaran tarif disesuaikan
  dengan pola tarif

25
26
TARIF (Lanjutan)

• Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen
  Kesehatan RI menetapkan pola tarif pemeriksaan
  kesehatan CTKI sebagai berikut

• Tarif terendah sesuai Peraturan Pemerintah
  Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang
  Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
  Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen
  Kesehatan).
• Tarif tertinggi merupakan perhitungan 200 dari
  tarif terendah.

26
27
PENCATATAN PELAPORAN

• Sarkes menetapkan dan melaksanakan pengendalian
  semua dokumen, informasi dan rekaman baik dari
  dalam maupun luar sarkes
• Sertifikat kesehatan merupakan salah satu dokumen
  penting dalam penempatan tenaga kerja Indonesia
  ke luar negeri serta dibuat dengan persyaratan
  tertentu.
• Setiap sarkes harus melakukan pencatatan
  pemeriksaan fisik/jiwa, laboratorium, radiologi

27
28
PENCATATAN PELAPORAN (Lanjutan)

• - Pelaporan hasil kegiatan sarkes dilakukan tiap
  
• bulan yang disampaikan setiap tiga bulan ke
  Dinkes Provinsi dengan tembusan ke Dinkes
  Kab/Kota.
• - Dan setiap tahun dilaporkan dalam bentuk
  rekapitulasi ke Direktorat Jenderal Bina
  Pelayanan Medik Depkes dengan tembusan ke Dinkes
  Provinsi.
• - Hal-hal khusus dilaporkan tersendiri
• - Batas penyimpanan dokumen selama 5 tahun dan
  sesudahnya dapat dimusnahkan.

28
29
TERIMA KASIH
atas perhatiannya