International Regimes Pertemuan Kedua

1
International RegimesPertemuan Kedua

• R. Widya Setiabudi S., S.IP.,S.Si.,MT.
• Lenny Puspadewi, S.IP., M.Si.
• Jurusan Hubungan Internasional
• Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
• Universitas Padjadjaran, Bandung
• 2009

2
Perspektif Dalam Memandang Int. Regimes

• Realism vs Liberalism (Neoliberal Institutional)
• Diawali dengan pandangan terhadap konflik dan
  kerjasama internasional

3
Kerjasama Internasional

• Kerjasama internasional adalah bentuk interaksi
  yang dilakukan antara negara-negara ataupun
  melibatkan aktor non-negara yang menyadari
  kesalingtergantungan yang mengelilingi mereka
• Terjadi konsultasi antar aktor-aktor dan dapat
  terbentuk perjanjian formal serta
  institusi-institusi bagi konsultasi itu (Lentner,
  1974 87)
• Konsep kerjasama (cooperation) seringkali
  disamakan dengan konsep harmoni (harmony)

4

• Menurut Keohane, kerjasama harus dibedakan dengan
  harmoni.
• Harmoni menunjuk kepada situasi di mana
  kebijakan-kebijakan para aktor (dalam mengejar
  kepentingan pribadi mereka tanpa memperhatikan
  yang lain) secara otomatis memfasilitasi
  pencapaian tujuan-tujuan pihak lain. Ketika
  harmoni yang terjadi, maka kerjasama tidaklah
  penting. Ia bahkan bisa berbahaya ketika
  individu-individu tertentu berkonspirasi untuk
  mengeksploitasi yang lain (Keohane, 1984 51).
• Kerjasama terjadi ketika aktor-aktor menyesuaikan
  tingkah laku mereka terhadap preferensi-preferensi
  aktual ataupun yang diantisipasi oleh aktor
  lain, melalui sebuah proses koordinasi kebijakan
  (Lindblom, 1965 51-2).

5

• Kerjasama merupakan sebuah objek yang sukar untuk
  dipahami dan sumber-sumbernya memiliki banyak
  segi dan saling bertalian
• Oleh karena itu, sangatlah tidak mudah, atau
  dalam bahasa Keohane impossible, untuk
  menginvestigasinya dengan tindakan ilmiah yang
  ketat
• Hal inilah yang nampaknya menjadi alasan bagi
  Keohane untuk menempatkan pertimbangan moral pada
  posisi penting (Lindblom, 1965 10).

6
Kerjasama dalam Sistem Internasional yang Anarki
Realisme dan Neo-liberal Institusionalisme

• Menurut Axelrod dan Keohane untuk mencapai
  kerjasama dalam sistem yang anarki memang
  merupakan hal yang sulit karena tidak adanya
  pemerintahan bersama untuk menjalankan peraturan
  dan dengan standar masyarakat domestik, institusi
  internasional lemah di dalam anarki
• Kecurangan dan muslihat merupakan hal yang lumrah
  dalam kerjasama dengan sistem yang anarki. Pada
  beberapa situasi, kerjasama terjadi ketika aktor
  menyesuaikan perilaku mereka untuk menghadapi
  atau mengantisipasi aktor lainnya (Axelrod, 1984
  226)

7

• Dalam sebuah penelitian yang mengangkat tema
  kerjasama internasional, salah satu pertanyaan
  yang perlu dijawab adalah bagaimana kerjasama
  konsisten dengan sistem internasional yang
  anarki?
• Pertanyaan ini telah coba dijawab oleh Seyom
  Brown, meski argumennya juga dapat digunakan
  untuk menjelaskan kerjasama dalam kacamata realis
• Dalam politik internasional di mana negara
  menjadi aktor utama dan preferensi nasional
  dianggap sebagai wilayah kedaulatan negara,
  kerjasama merupakan hasil kebetulan perhitungan
  rasional negara-negara tentang bagaimana mencapai
  kepentingannya
• Tidak ada pihak yang lebih tinggi dari negara
  yang dapat menekannya untuk memilih suatu
  tindakan tertentu (Brown, 1992 28-32).

8

• Apa yang hendak dikatakan dalam hal ini adalah
  bahwasanya negara merupakan aktor yang selfish,
  berbeda dengan anggapan kaum neo-liberal
  institusionalis yang meskipun menganggap negara
  juga sebagai aktor rasional, tetapi kerjasama
  dipandang sebagai tindakan kebersamaan untuk
  mencapai kepentingan bersama (common interest),
  sehingga dikatakan negara mengejar absolute gains
• Oleh karena itu, Brown membantu menjawab
  pertanyaan mengenai relevansi sistem anarki
  dengan kerjasama internasional sebatas bagaimana
  sistem yang anarki tidak menghambat negara untuk
  menciptakan kerjasama
• Kaum neo-liberal institusionalis meyakini bahwa
  kerjasama bukanlah sebuah kebetulan, melainkan
  tindakan yang disadari untuk mencapai tujuan
  bersama dan institusi internasional ada sebagai
  salah satu cara memfasilitasi kerjasama
  internasional. Memang tidak semua institusi
  internasional memfasilitasi kerjasama pada
  tatanan global, tetapi hampir seluruh bentuk
  kerja sama internasional dituangkan dalam sebuah
  bentuk institusi (Keohane, 2004 44).

9
Realisme

• Kaum realis menganggap negara sebagai sebuah
  aktor yang bersifat unitaris dan rasional
• Negara dikatakan sebagai sebuah aktor yang
  unitaris karena setiap keputusan yang diambil
  oleh para pemimpin sebuah negara atau birokrat
  yang ada di dalam sebuah negara dianggap sebagai
  keputusan negara tersebut
• Sedangkan negara dianggap sebagai aktor yang
  rasional dikarenakan negara mampu untuk
  mempertimbangkan beberapa alternatif tindakan
  untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, dengan
  merujuk pada kapabilitas yang dimilikinya

10
Realisme (cont.)

• Kaum realis memahami bahwa ada beberapa masalah
  yang menghalangi pembuatan keputusan, seperti
  informasi yang kurang, ketidakpastian tindakan
  negara lain, bias dan kesalahpahaman persepsi
  mengenai keadaan sistem internasional
• Tetapi, kaum realis menganggap bahwa para pembuat
  keputusan sudah mempertimbangkan masalah-masalah
  tersebut dan berusaha untuk mencapai keputusan
  yang terbaik demi mencapai tujuan negara.
• Selanjutnya, kaum realisme berasumsi bahwa isu
  yang menjadi fokus perhatian negara adalah isu
  mengenai keamanan nasional
• Negara berusaha untuk memaksimalkan apa yang
  disebut sebagai kepentingan nasional, di mana
  negara terkadang merasa perlu untuk menggunakan
  paksaan untuk mendapatkannya. Dengan kata lain,
  negara berusaha untuk mendapatkan keinginan
  mereka. (Viotti dan Kauppi, 1999 55)

11

• Selain memusatkan perhatiannya pada negara, kaum
  realis juga memusatkan perhatiannya pada power
  dan power politik
• Bagi kebanyakan kaum realis, perjuangan untuk
  mendapatkan power merupakan inti dari hubungan
  internasional
• John Mearsheimer mengatakan bahwa negara besar
  (great power) berusaha untuk selalu mencari
  kesempatan untuk memperoleh power melebihi
  lawannya. Tujuannya adalah untuk menjadi hegemon
• Ketika suatu negara berhasil mencapai posisi
  tersebut, hal itu akan menjadi status quo power
  bagi mereka
• Tindakan negara yang berusaha untuk meningkatkan
  power dan menjadi hegemoni didasarkan pada
  keadaan yang ada dalam sistem internasional.
• Sistem internasional yang ada memaksa negara
  untuk mencari kesempatan untuk memaksimalkan
  power mereka dalam menghadapi negara lainnya.

12

• Sistem internasional adalah anarki.
• Anarki yang dimaksud bukan berarti kacau
• Sistem internasional terdiri dari negara-negara
  yang independen yang tidak memiliki kewenangan
  terpusat di atas mereka
• Kedaulatan, dalam kata lain, berada di tangan
  negara karena tidak ada badan tertinggi yang
  memimpin dalam sisten internasional. Atau dengan
  kata lain tidak ada pemerintah di atas
  pemerintah.
• Negara besar menginginkan kapabilitas militer
  ofensif, yang memberikan mereka kemampuan untuk
  menyakiti dan memungkinkan untuk saling
  menghancurkan satu sama lain.
• Power militer suatu negara biasanya diidentikkan
  dengan persenjataan yang dimilikinya.
• Negara tidak dapat memastikan hal apa yang
  menjadi pusat perhatian negara lain.
• Pusat perhatian suatu negara dapat berubah secara
  cepat, jadi negara lain tidak dapat
  memastikannya apakah kebijakan negara tersebut
  bersifat mengancam atau mendukung dalam memandang
  negara lain tersebut.
• Survivalitas merupakan tujuan utama dari negara
  besar.
• Secara spesifik, negara berusaha untuk
  mempertahankan integritas wilayah mereka dan juga
  kewenangan mereka secara politik terhadap wilayah
  tersebut
• Survivalitas mendominasi motivasi suatu negara
  karena sekali suatu negara ditaklukkan oleh
  negara lain, mereka tidak lagi memiliki
  kewenangan untuk memaksakan tujuan mereka kepada
  negara lain.
• Negara besar adalah aktor yang rasional.
• Mereka menaruh perhatian mereka pada kondisi
  lingkungan eksternal dan mereka memikirkan
  strategi untuk dapat bertahan dalam kondisi
  tersebut. (Mearsheimer, 2001 30-31)

13
Pendekatan Neo-Liberalisme Institusional

• Liberalisme meyakini bahwa sifat alami manusia
  pada dasarnya baik dan kebaikan itu menjadikan
  kemajuan masyarakat mungkin untuk tercapai
• Kejahatan atau tingkah laku manusia yang tidak
  dapat diterima, seperti perang, menurut kaum
  liberal, merupakan produk dari institusi sosial
  yang korup dan tidak memadai, dan dari
  ketidaksepahaman di antara para pemimpin
• Oleh karena itu, kaum liberal meyakini bahwa
  perang ataupun tingkah laku agresif lainnya tidak
  dapat dihindari (inevitable), dan dapat
  dilunakkan melalui perbaikan institusional
• Melalui aksi kolektif, negara-negara dapat
  bekerjasama untuk menghapuskan kemungkinan
  terjadinya perang (Mingst, 1999 66).endekatan
  Neo-Liberalisme Institusional

14
Pendekatan Neo-Liberalisme Institusional (2)

• Perubahan lingkungan internasional pada tahun
  1950, 1960, dan 1970-an seperti meningkatnya
  kerjasama negara-negara Eropa Barat dan interaksi
  ekonomi lintas batas negara menginspirasi kaum
  liberal untuk merevisi pandangan tradisional
  mereka hingga memunculkan apa yang disebut
  sebagai neo-liberalisme (Jackson dan Sorensen,
  2005 59-63)
• Jika pandangan tradisional berusaha menjelaskan
  bagaimana negara bisa hidup dalam lingkungan
  internasional yang damai melalui faktor-faktor
  domestik, neo-liberalisme mengangkatnya pada
  tataran internasional
• Meski neo-liberalisme sepakat tentang sifat
  sistem internasional yang anarki, ia tidak
  melihat hal itu menghambat usaha negara untuk
  bertahan (survive) sebagaimana pandangan kaum
  neo-realis
• Anarki bisa menyediakan kondisi bagi terbentuknya
  institusi internasional hingga tercipta suatu
  tatanan (order)
• Dibanding pandangan neo-realis, kaum neo-liberal
  melihat kerjasama lebih mudah dicapai dan
  dipelihara, dan tidak terlalu bergantung pada
  power negara (Baldwin, 1993 4-5).

15

• Terdapat beberapa varian dalam pandangan
  neo-liberalisme. Salah satu varian tersebut
  adalah neo-liberal institusionalisme
• Teori-teori kaum institusionalis berkonsentrasi
  pada interaksi strategis yang dapat membawa ke
  arah kerjasama dalam bidang hubungan
  internasional tertentu
• Teori institusional menurut Keohane dimulai dari
  asumsi realis dalam pandangannya mengenai negara.
  
• Negara dianggap merupakan aktor yang dominan
  dalam sistem internasional dan memiliki sifat
  rational egoists.
• Namun realis berbeda dengan neo-liberal
  institusional dalam memahami institusi
• Sifat egoists yang dimiliki oleh negara dapat
  membentuk perilaku dan keinginan negara untuk
  bekerjasama dengan negara lain dalam kondisi
  negara lain juga ingin bekerjasama.
• Mereka dapat mengatur perilaku dan mengurangi
  konflik dengan menciptakan prinsip-prinsip,
  norma, aturan, dan prosedur yang diwujudkan dalam
  bentuk institusi......dengan menciptakan
  institusi dapat membantu sifat egoists untuk
  bekerjasama.....( Keohane, 1984 83-84)

16

• Neo-liberalisme institusional juga memahami
  institusi sebatas pada adanya aturan yang
  mengisyaratkan hak dan kewajiban yang dimiliki
  oleh negara-negara yang terlibat bukan sebagai
  institusi supranasional yang akan membentuk
  pergerakan sebuah proses pembangunan institusi
  yang kian kuat dengan sendirinya seperti
  pemahaman neo-fungsionalisme selama ini (Fawcett
  dan Hurrell, 1995 61).

17
Prinsip - prinsip utama neo-liberal
institusionalisme

• Negara dianggap sebagai aktor utama dalam sistem
  internasional namun tetap mengakui adanya
  institusi internasional yang membuat peraturan
  bagi negara-negara tersebut.
• Negara sebagai satu-satunya aktor yang bersifat
  rasional dan instrumental, selalu berusaha untuk
  memaksimalkan perhatian mereka dalam semua pokok
  permasalahan.
• Menerima bahwa sistem internasional itu anarki
  tapi di dalam sistem anarki tersebut mungkin saja
  terjadi kerjasama. Dalam lingkungan kompetitif,
  negara mencoba untuk memaksimalkan keuntungan
  yang absolut melalui kerjasama. Perilaku rasional
  memimpin negara untuk melihat nilai dalam
  perilaku kooperatif. Negara kurang peduli dengan
  keuntungan yang dicapai oleh negara lain dalam
  rencana kerjasamanya.
• Institusi internasional dipandang sebagai lembaga
  yang independent dalam memfasilitasi kerjasama
• Optimis terhadap prospek kerjasama.
• Halangan terbesar untuk kerjasama yang sukses
  adalah tidak adanya pemenuhan atau kecurangan
  yang dilakukan oleh negara.
• Suatu negara tidak akan pernah mengadakan
  kerjasama tanpa memandang kesetiaan dan
  keuntungan yang didapatkan. Kerjasama yang
  terjadi antar negara akan meningkatkan keamanan
  dan kepentingan internasional (Grieco dalam
  Baldwin, 1993123).

18
Liberal Institutional vs Realist approaches to
the analysis of regimes
Common Assumptions Liberal Institutionalists Realists
States operate in an anarchic int. system Regimes enable states to collaborate Regimes enable states to coordinate
State are rational and unitary actors Regimes promote the common good Regimes generate differential benefits for states
States are units responsible for establishing regimes Regimes flourish best when promoted and maintained by a benign hegemon Power is the central feature of regime formation and survival
Regimes are established on the basis of cooperation in the int. system Regimes promote globalization and a liberal world order The nature of world order depend on the underlying principles and norms of regimes
Regimes promote international order
19
(No Transcript)
20
International Institution

• INSTITUTIONS clusters of norms (standards of
  behavior) that crystallize in particular pattern
  to guide social practices in large areas of human
  social activity, e.g., law, government, religion,
  diplomacy, international commerce, etc.
• They constitute the rules of the game that create
  complementary expectations about permissible
  behavior in various circumstances. This is the
  glue that holds societies together.
• May include grants of authority (jurisdiction) to
  prescribe policy in domains of varying scale,
  along with organizations, their stipulated
  decision-making procedures.

21
Definitions, contd.

• Regimes one type of institution dealing always
  with governance of human social activities at
  any/all scales, from local to global. Governance
  right to manage scope of authority, type of
  rules, mgmt. approaches, etc.
• Examples of international regimes international
  air maritime transport, marine fisheries beyond
  national jurisdiction, long-range transport of
  atmospheric pollution (acid rain), etc.

22
(No Transcript)
23
Institusi Internasional

• Negara-negara memiliki dorongan yang kuat untuk
  membebaskan diri mereka dari ketidakamanan sistem
  internasional yang anarki
• Mereka menghadapi masalah-masalah koordinasi dan
  kolaborasi yang sama, namun kerjasama di bawah
  anarki masih menjadi sesuatu hal yang sulit
• Untuk memfasilitasi kerjasama, negara-negara
  menciptakan institusi internasional (Reus-Smit,
  2005 352)
• Mengenai institusi ini, kaum neo-liberal
  institusionalis percaya dapat mengurangi
  verification costs, create iterativeness and
  make it easier to punish cheaters (Baldwin,
  1993 124).

24

• Oran R. Young mendefinisikan institusi sebagai
  praktek-praktek sosial yang meliputi peran-peran
  yang jelas dan terkait dengan aturan-aturan atau
  konvensi-konvensi yang mengatur hubungan di
  antara pihak-pihak yang terlibat dengan
  peran-peran ini
• Sangat penting untuk membedakan antara institusi
  dengan fungsi, meskipun operasionalisasi dari
  suatu susunan institusional dapat dan seringkali
  berkontribusi terhadap pemenuhan fungsi-fungsi
  tertentu (Young, 1989 13).

25

• Aturan-aturan yang menghubungkan peran-peran yang
  terinstitusionalisasi dan, karenanya membentuk
  superstruktur institusi biasanya meliputi
  seperangkat hak atau kepemilikan (seperti hak
  memilih ataupun hak properti) dan juga
  seperangkat preskripsi tingkah laku (seperti
  aturan-aturan yang mengatur syarat-syarat memilih
  ataupun memindahkan kepemilikan properti dari
  seseorang kepada orang lain) (Young, 1989 32)
• Dengan kata lain, sebuah institusi menekankan
  adanya hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang
  terlibat di dalamnya.

26
Dua Macam Inst. Int. (Young, 1989)

• International order
• International order merupakan sebuah tatanan
  kerangka kerja yang luas yang mengatur
  aktivitas-aktivitas semua (atau hampir semua)
  anggota masyarakat internasional dalam berbagai
  isu spesifik
• Contoh dari international order adalah
  internasional political order (suatu sistem
  negara-negara berdaulat yang berinteraksi satu
  dengan lainnya di dalam ketiadaan pemerintahan
  pusat (pemerintahan di atas negara) dan
  international economic order (suatu sistem
  hubungan pertukaran di mana pembeli dan penjual
  yang ada di antara masyarakat internasional
  merasa bebas untuk berpartisipasi dalam
  pasar-pasar internasional).
• International regimes
• International regimes (rezim internasional)
  merupakan susunan (arrangement) yang lebih
  spesifik dan berkaitan dengan aktivitas-aktivitas,
  sumber-sumber, atau wilayah-wilayah geografis
  tertentu yang jelas dan seringkali melibatkan
  hanya sebagian anggota masyarakat internasional
• Rezim internasional dapat diartikan sebagai
  seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur
  pengambilan keputusan baik yang bersifat
  eksplisit maupun implisit di mana ekspektasi para
  aktor bertemu dalam suatu wilayah hubungan
  internasional tertentu

27
International Institution (2)

• Institusi internasional seringkali disamakan
  dengan organisasi internasional, yang sebenarnya
  keduanya memiliki makna yang berbeda
• Institusi internasional secara umum didefinisikan
  sebagai sebuah kompleks norma-norma,
  aturan-aturan, dan praktek-praktek yang
  menentukan peran, memaksakan tindakan, dan
  membentuk pengharapan (Keohane, 1989 3).
• Organisasi internasional, seperti PBB, merupakan
  entitas fisik yang memiliki staf, sekretariat
  atau markas, dan kop surat. Institusi
  internasional bisa ada meski tanpa struktur
  organisasional apapun

28
International Institution (3)

• Ottawa Convention tahun 1997 yang melarang ranjau
  darat merupakan sebuah institusi, meskipun tidak
  terdapat markas atau sekretariat ranjau darat.
  Walau begitu, beberapa institusi memiliki dimensi
  organisasional
• World Trade Organization (dahulunya adalah
  General Agreement on Tarrifs and Trade) merupakan
  sebuah institusi dengan struktur organisasional
  yang sangat kuat
• Jika institusi dapat ada tanpa organisasi,
  organisasi internasional tidak dapat ada tanpa
  suatu kerangka institusional, karena
  keberadaannya memerlukan seperangkat norma,
  aturan, dan prinsip utama yang dapat memperkuat
  organisasi tersebut sekaligus sebagai dasar
  pegangan yang harus dipertahankan (Reus-Smit,
  2005 351).

29
Tiga level institusi (Reus-Smit, 2005)

• Constitutional institutions
• Fundamental institutions
• Issue-specific institutions atau regimes

30
Constitutional institutions

• Institusi konstitusional meliputi aturan-aturan
  dan norma-norma utama masyarakat internasional,
  yang tanpanya masyarakat yang terdiri dari
  negara-negara berdaulat tidak akan ada
• Bentuk institusi konstitusional yang paling umum
  dikenal adalah norma kedaulatan, yang mengatakan
  bahwa di dalam negara kekuasaan dan otoritas
  tersentralisasi dan bersifat hirarkis, sementara
  di luar negara tidak ada otoritas yang lebih
  tinggi
• Norma kedaulatan didukung oleh sejumlah norma
  pendukung, seperti hak penentuan nasib sendiri
  dan norma non-intervensi.

31
Fundamental institutions

• Institusi fundamental berpijak diatas pondasi
  institusi konstitusional
• Institusi fundamental merepresentasikan
  norma-norma dan praktek-praktek dasar yang
  diterapkan oleh negara untuk memfasilitasi
  ko-eksistensi dan kerjasama di bawah kondisi
  internasional yang anarki
• Institusi ini meliputi praktek-praktek dasar yang
  dicapai oleh negara ketika mereka berusaha untuk
  mengkolaborasikan atau mengkoordinasikan tingkah
  laku mereka
• Di dalam sistem internasional modern,
  praktek-praktek institusi fundamental ini di
  antaranya meliputi multilateralisme dan hukum
  internasional yang bersifat kontraktual.

32
Issue-specific institutions (regimes)

• Institusi isu spesifik atau rezim merupakan
  institusi internasional yang paling nyata dan
  jelas dari semua institusi internasional yang ada
• Ia merupakan seperangkat aturan, norma, dan
  prosedur pengambilan keputusan yang
  diformulasikan negara-negara untuk menentukan
  siapa yang menjadi aktor-aktor yang sah dan
  tindakan apa yang sah dalam suatu domain tertentu
  kehidupan internasional
• Contoh rezim diantaranya Nuclear
  Non-Proliferation Treaty, Framework Concention on
  Global Climate Change, Ottawa Convention on
  Anti-Personnel Landmines, dan International
  Convenant on Civil and Political Rights.