aaa

1
PERTEMUAN 11
HUKUM MILITER

1
2

• PERTEMUAN 11
• PEMERIKSAAN DISIDANG PENGADILAN
•  
• 1. PERSIAPAN PERSIDANGAN (PASAL 132-136)
•  
• Sesudah DILMIL/ DILMILTI menerima pelimpahan
  berkas perkara dari Oditurat Mil/Oditurat Mil
  Tinggi, Ka DILMIL/Ka DILMILTI segera mempelajari
  nya, apakah perkara itu termasuk wewenang
  Pengadilan yg dipimpinnya.
• Dlm hal Ka DILMIL/DILMILTI berpendapat bhw
  perkara pidana itu tdk termasuk wewenang dari
  Pengadilan yg dipimpinnya, ia membuat penetapan
  yg memuat alasannya dan segera mengembalikan
  berkas perkara tsb kpd Oditurat Mil/Oditurat Mil
  Tinggi ybs utk dilimpahkan kpd DILMIL/DILMILTI
  lain yg berwenang.
• Oditurat Mil/Oditurat Mil Tinggi ybs menyampaikan
  penetapan beser ta berkas perkaranya kpd Oditurat
  Mil/Oditurat Mil Tinggi di daerah hukum
  Pengadilan Mil/Pengadilan Mil Tinggi lain yg
  tercantum dlm penetapan itu.
• Salinan penetapan disampaikan kepada Terdakwa
  atau Penasihat Hukumnya dan Oditurat Mil/Oditurat
  Mil Tinggi ybs.
• Dlm hal Oditur berkeberatan thd penetapan DILMIL/
  DILMILTI, ia dapat mengajukan perlawanan kpd
  DILMIL/ DILMILTI

3

• dlm waktu 7 hari sesudah penetapan diterima.
• Tdk dipenuhinya waktu tsb mengakibatkan batalnya
  perlawanan.
• Perlawanan tsb yg memuat alasannya disampaikan
  melalui DILMIL/ DILMILTI ybs.
• Dlm tenggang waktu 7 hari sesudah perlawanan
  diterima, DILMIL/ DILMILTI wajib meneruskan
  perlawanan tsb kpd DILMILTI yg berwe-
  nang/DILMILTAMA.
• DILMILTI/ DILMILTAMA dlm waktu paling lambat 14
  hari sesudah menerima perlawanan tsb dpt
  menguatkan/ menolak perlawanan itu dgn penetapan.
• Dlm hal Pengadilan tsb menguatkan perlawanan
  Oditur, Pengadilan tsb dgn penetapannya
  membatalkan penetapan DILMIL/ DILMILTI
  selanjutnya memerintahkan DILMIL/ DILMILTI ybs
  utk menyidangkan perkara tsb.
• Apabila Pengadilan tsb menolak perlawanan Oditur,
  Pengadilan tsb dgn penetapannya mengirimkan
  berkas perkara beserta surat lampirannya kpd
  DILMIL/ DILMILTI lain yg berwenang.
• Salinan penetapan tsb disampaikan kpd Oditurat
  Mil/Oditurat Militer Tinggi yang bersangkutan.
• Dlm hal Pengadilan tsb berpendapat bhw suatu
  perkara termasuk wewenangnya, Ka Pengadilan tsb
  menunjuk Majelis Hakim yg akan menyidangkan
  perkara yang bersangkutan.
• Hakim Ketua yg ditunjuk sesudah mempelajari
  berkas perkara menetapkan hari sidang dan
  memerintahkan supaya Oditur memanggil Terdakwa
  dan Saksi.

4

• 2. PENAHANAN (PASAL 137-138)
• PENAHANAN adl penempatan tersangka / terdakwa di
  tempat ttt oleh Penyidik TNI atas perintah ANKUM,
  PAPERA / Hakim Ketua / Ka Peng adilan dgn
  keputusan/ penetapannya dlm hal dan menurut cara
  yg diatur dalam UU ini.
• Dlm pemeriksaan sidang tingkat pertama pada
  DILMIL/DILMILTI, Hakim Ketua berwenang
• apabila Terdakwa berada dlm tahanan sementara,
  wajib menetapkan apakah Terdakwa tetap ditahan /
  dikeluarkan dari tahanan sementara
• guna kepentingan pemeriksaan, mengeluarkan
  perintah utk menahan Terdakwa paling lama 30
  hari.
• Waktu penahanan tsb apabila diperlukan guna
  kepentingan pemerik saan yg belum selesai, dpt
  diperpanjang oleh Ka DILMIL/DILMILTI utk paling
  lama 60 hari.
• Ketentuan tsb tdk menutup kemunkinan
  dikeluarkannya Terdakwa dari tahanan sebelum
  berakhirnya waktu penahanan tsb, apabila
  kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
• Sesudah waktu 90 hari, walaupun perkara tsb belum
  diputus, Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan
  demi hukum.
• Penahanan/ perpanjangan penahanan thd Terdakwa
  hanya dpt dikenakan apabila memenuhi syarat2 yg
  telah ditentukan.

5

• Ketentuan tsb berlaku juga pada pemeriksaan
  tingkat banding di DILMILTI dan DILMILTAMA.
• Dikecualikan dari waktu penahanan tsb, guna
  kepentingan pemerik saan, penahanan thd Terdakwa
  dpt diperpanjang berdasarkan alasan yg patut dan
  tidak dapat dihindarkan karena
• Terdakwa menderita gangguan fisik / mental yg
  berat yg dibuktikan dengan surat keterangan
  dokter atau
• perkara yg sedang diperiksa diancam dgn pidana
  penjara 9 tahun atau lebih.
• Perpanjangan penahanan tsb diberikan utk paling
  lama 30 hari dan dlm hal penahanan tsb masih
  diperlukan dpt diperpanjang paling lama 30 hari.
• Perpanjangan penahanan tsb atas dasar permintaan
  dan laporan pemeriksaan dalam tingkat
• pemeriksaan tingkat pertama yg dilaksanakan oleh
  DILMIL diberikan oleh Ka Pengadilan Militer
  Tinggi
• pemeriksaan tingkat pertama yg dilaksanakan oleh
  DILMILTI diberikan oleh Ka Pengadilan Militer
  Utama
• pemeriksaan tingkat banding yg dilaksanakan oleh
  DILMILTI dan DILMILTAMA diberikan oleh Mahkamah
  Agung.
• Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh
  pejabat tsb dilakukan scr bertahap dan dgn penuh
  tanggung jawab.

6

• Ketentuan tsb tidak menutup kemungkinan Terdakwa
  dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhirnya
  waktu penahanan tersebut, apabila kepentingan
  pemeriksaan sudah terpenuhi.
• Sesudah waktu 60 hari, walaupun perkara tsb belum
  selesai diperiksa / belum diputus, Terdakwa harus
  sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
• Thd perpanjangan penahanan tsb, Terdakwa dpt
  mengajukan keberatan dlm pemeriksaan tingkat
  pertama dan dlm pemeriksaan tingkat banding
  kepada Ketua Mahkamah Agung.
• 3. PEMANGGILAN (PASAL 139-140)
•  
• Berdasarkan penetapan hari sidang sebagaimana
  dimaksud dlm Psl 136 ayat (2), Oditur
  mengeluarkan surat panggilan kpd Terdakwa dan
  Saksi yg memuat hari, tgl, waktu, tempat sidang,
  dan utk perkara apa mereka dipanggil.
• Surat panggilan harus sudah diterima oleh
  Terdakwa / Saksi paling lambat 3 hari sebelum
  sidang dimulai.
• Pemanggilan utk datang ke sidang Pengadilan tsb
  dilakukan scr sah, apabila disampaikan dgn surat
  panggilan kepada
• Terdakwa dan/atau Saksi Prajurit melalui ANKUM /
  Atasan langsungnya yg selanjutnya ia wajib
  memerintahkan Terdakwa dan/atau Saksi utk
  menghadap ke sidang Pengadilan

7

• Terdakwa dan/atau Saksi Prajurit yg berada dlm
  tahanan krn
• perkara lain melalui pejabat yg bertanggung jawab
  atas pelaksanaan penahanan tersebut
• Terdakwa dan/atau Saksi orang sipil langsung kpd
  ybs di tempat tinggalnya / tempat kediaman
  terakhir / apabila Terdakwa dan/ atau Saksi
  sedang tdk ada di tempat tinggalnya / tempat
  kediaman terakhir melalui instansi kepolisian
  setempat atau kepala desa atau lurah atau ketua
  lingkungan
• Terdakwa dan/atau Saksi orang sipil yang berada
  dlm tahanan krn perkara lain, melalui instansi
  yang bertg jawab atas pelaksanaan penahanan dan
  atas izin pejabat yg memerintahkan penahanan
  tersebut.
• Apabila yg dipanggil di luar negeri, pemanggilan
  dilakukan melalui perwakilan RI di tempat orang
  yg dipanggil itu biasa berdiam.
• Penerimaan surat panggilan oleh Terdakwa, Saksi,
  atau orang lain, dilakukan dengan surat tanda
  terima.
• ANKUM / Atasan langsung Terdakwa dan/atau Saksi /
  pejabat tsb sesudah menerima surat panggilan tsb
  wajib memerintahkan Terdakwa dan/atau Saksi untuk
  menghadap ke sidang Pengadilan.
•  

8

• ACARA PEMERIKSAAN BIASA
• 1. PEMERIKSAAN DAN PEMBUKTIAN (PASAL 141-181)
• Pada hari sidang yg ditentukan tsb Pengadilan
  bersidang.
• Utk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua membuka
  sidang dan menyatakan sidang terbuka utk umum,
  kecuali dlm perkara kesusilaan sidang dinyatakan
  tertutup untuk umum.
• Dlm perkara yg menyangkut rahasia militer
  dan/atau rahasia negara, Hakim Ketua dpt
  menyatakan sidang tertutup untuk umum.
• Hakim Ketua memimpin pemeriksaan di sidang
  Pengadilan yg dilakukan scr lisan dlm bahasa
  Indonesia yg dimengerti oleh Terdakwa dan Saksi.
• Apabila Terdakwa dan/atau Saksi tdk memahami
  bahasa Indonesia, bisu dan/atau tuli, Hakim Ketua
  dpt menunjuk seorang juru bahasa / penerjemah yg
  bersumpah / berjanji akan menerjemahkan dgn
  benar.
• Apabila Terdakwa dan/atau Saksi bisu dan/atau
  tuli tetapi dpt menulis, pemeriksaan terhadapnya
  dilakukan secara tertulis dan harus dibacakan.
• Dlm hal seseorang tdk boleh menjadi Saksi dlm
  suatu perkara, ia tidak boleh menjadi juru bahasa
  atau penerjemah.
• Hakim Ketua wajib menjaga supaya tidak dilakukan
  hal / diajukan pertanyaan yg mengakibatkan
  Terdakwa dan/atau Saksi memberikan jawaban secara
  tidak bebas.

9

• Tdk dipenuhinya ketentuan tsb mengakibatkan
  batalnya putusan demi hukum.
• Dlm perkara desersi yg Terdakwanya tidak
  diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa
  hadirnya Terdakwa.
• Hakim Ketua memerintahkan supaya Terdakwa
  dipanggil masuk ke ruang sidang, dan dihadapkan
  dgn pengawalan tetapi dlm keadaan bebas.
• Apabila dlm pemeriksaan Terdakwa yg tdk ditahan
  dan tdk hadir pada hari sidang yg sudah
  ditetapkan, Hakim Ketua meneliti apakah Terdakwa
  sudah dipanggil secara sah.
• Apabila Terdakwa dipanggil scr tdk sah, Hakim
  Ketua menunda persidangan dan memerintahkan
  supaya Terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada
  hari sidang berikutnya.
• Apabila Terdakwa ternyata sudah dipanggil scr sah
  tetapi tdk datang di sidang tanpa alasan yg sah,
  Hakim Ketua memerintahkan supaya Terdakwa
  dihadirkan scr paksa pada sidang berikutnya.
• Apabila Terdakwa lebih dari 1 orang dan tidak
  semua hadir pada hari sidang, pemeriksaan thd yg
  hadir dapat dilangsungkan.
• Panitera mencatat laporan dari Oditur mengenai
  pelaksanaan tersebut kemudian menyampaikannya
  kepada Hakim Ketua.
• Perkara tindak pidana desersi sebagaimana
  dimaksud dlm KUHPM, yg Terdakwanya melarikan diri
  dan tidak diketemukan lagi dlm waktu 6 bulan
  berturut2 serta sudah diupayakan pemanggilan 3
  kali

10

• berturut2 scr sah, tetapi tdk hadir di sidang
  tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan
  dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
• Pada permulaan sidang, Hakim Ketua menanyakan kpd
  Terdakwa ttg nama lengkap, pangkat, nomor
  registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan
  tgl lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan,
  agama, dan tempat tinggal, kemudian mengingatkan
  Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yg
  didengar dan dilihatnya di sidang.
• Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa ttg
  Penasihat Hukum yg akan mendampinginya dan
  apabila ada, Hakim Ketua meminta surat perintah /
  surat izin ttg penunjukan Penasihat Hukumnya dan
  surat kuasa dari Terdakwa kpd Penasihat Hukumnya
  supaya diserahkan dan apabila Penasihat Hukum
  ditunjuk oleh Pengadilan, Hakim Ketua menanyakan
  kpd Terdakwa ttg kesediaannya didampingi oleh
  Penasihat Hukum tersebut di persidangan.
• Hakim Ketua memerintahkan Oditur supaya
  membacakan surat dakwaan dgn berdiri dan
  memerintahkan Terdakwa supaya berdiri dalam
  keadaan sikap sempurna.
• Hakim Ketua menanyakan kpd Terdakwa apakah ia
  benar2 mengerti isi surat dakwaan itu, dan
  apabila Terdakwa belum mengerti / kurang jelas,
  Hakim Ketua memerintahkan supaya Oditur memberi
  penjelasan.
• Dlm hal Terdakwa/ penasihat hukum mengajukan
  keberatan bhw Pengadilan tdk berwenang mengadili
  perkaranya / dakwaan tdk dpt

11

• diterima / surat dakwaan harus dibatalkan,
  sesudah diberi kesempatan kepada Oditur untuk
  menyatakan pendapatnya, Majelis Hakim mengadakan
  musyawarah untuk mempertimbangkan keberatan
  tersebut untuk selanjutnya mengambil putusan.
• Apabila Majelis Hakim menyatakan keberatan tsb
  diterima, perkara itu tidak diperiksa lebih
  lanjut, sebaliknya dlm hal keberatan itu tdk
  diterima / Hakim berpendapat keberatan tsb baru
  dapat diputuskan sesudah selesai pemeriksaan,
  sidang dilanjutkan.
• Thd putusan Majelis Hakim yg menyatakan keberatan
  diterima, Oditur dpt mengajukan perlawanan kpd
  Pengadilan tingkat banding melalui Pengadilan ybs
  dan paling lambat dlm waktu 7 hari sejak
  perlawanan diterima, Pengadilan wajib meneruskan
  perkara tsb kpd Pengadilan tingkat banding.
• Dlm waktu paling lambat 14 hari sesudah diterima
  perlawanan Oditur, Pengadilan tingkat banding dgn
  putusannya menerima / menolak keberatan Oditur.
• Dlm hal perlawanan Oditur diterima, Pengadilan
  tingkat banding dgn putusannya membatalkan
  putusan Pengadilan ybs dgn memerintah kan
  pemeriksaan tetap dilanjutkan, sebaliknya apabila
  perlawanan Oditur ditolak, Pengadilan tingkat
  banding menguatkan putusan Pengadilan ybs.
• Dlm hal perlawanan diajukan bersama2 dgn
  permintaan banding oleh Terdakwa / Penasihat
  Hukumnya kpd Pengadilan tingkat banding, dalam
  waktu 14 hari sesudah ia menerima perkara dan

12

• membenarkan perlawanan Terdakwa, Pengadilan
  tingkat banding dgn putusannya membatalkan
  putusan Pengadilan ybs dan menunjuk Pengadilan
  lain yg berwenang
• Pengadilan tingkat banding menyampaikan salinan
  putusan tsb kpd Pengadilan yg semula mengadili
  perkara ybs dgn disertai berkas perkara utk
  diteruskan kpd Oditurat yg melimpahkan perkara
  itu.
•  
• Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari
  mengadili suatu perkara apabila ia terikat
  hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai
  derajat ketiga, hubungan suami atau istri
  meskipun sudah bercerai dgn Hakim Ketua, salah
  seorang Hakim Anggota, Oditur, atau Panitera,
  Terdakwa atau dengan Penasihat Hukum.
• Apabila dipenuhi ketentuan tsb, mereka harus
  diganti dan apabila tidak diganti sedangkan
  perkara sudah diputus, perkara wajib segera
  diadili ulang dengan susunan yang lain.
• Hakim tdk boleh menjatuhkan pidana kpd seseorang
  kecuali apabila dgn sekurang2 nya 2 (dua) alat
  bukti yg sah ia memperoleh keyakin an bhw suatu
  tindak pidana benar2 terjadi dan bhw Terdakwalah
  bersalah melakukannya.
• ALAT BUKTI YANG SAH IALAH
• keterangan saksi
• Saksi adl orang yg dpt memberikan keterangan guna
  kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan
  ttg suatu perkara pidana

13

• yg ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia
  alami sendiri.
• Keterangan saksi adl salah satu alat bukti dlm
  perkara pidana yg berupa keterangan dari saksi
  mengenai suatu peristiwa pidana yg ia dengar
  sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri,
  dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
• Keterangan Saksi sbg alat bukti adl keterangan yg
  dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan.
• Keterangan Saksi yg tdk disumpah meskipun sesuai
  satu dgn yg lain, tdk merupakan alat bukti,
  tetapi apabila keterangan itu sesuai dgn
  keterangan dari Saksi yg disumpah dpt
  dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang
  lain.
• keterangan ahli
• Keterangan ahli adl keterangan yg diberikan oleh
  seseorang yg memiliki keahlian khusus ttg hal yg
  diperlukan utk membuat terang suatu perkara
  pidana guna kepentingan pemeriksaan.
• Keterangan ahli sebagai alat bukti ialah
  keterangan yang dinyatakan seorang ahli di sidang
  Pengadilan.
• keterangan terdakwa
• Keterangan Terdakwa sbg alat bukti ialah
  keterangan yg dinyatakan Terdakwa di sidang
  tentang perbuatan yg ia lakukan atau yang ia
  ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.
• Keterangan Terdakwa yg diberikan di luar sidang
  dpt digunakan utk membantu menemukan bukti di
  sidang, asalkan keterangan

14

• itu didukung oleh suatu alat bukti yg sah
  sepanjang mengenai hal yg didakwakan kepadanya.
• Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan thd
  dirinya sendiri.
• Keterangan Terdakwa saja tdk cukup utk
  membuktikan bhw ia bersalah melakukan perbuatan
  yg didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai
  dgn alat bukti yg lain.
• surat
• Surat sbg alat bukti yg sah, apabila dibuat atas
  sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah,
  berupa
• berita acara dan surat lain dlm bentuk resmi yg
  dibuat oleh pejabat umum yg berwenang / yg dibuat
  di hadapannya, yg memuat keterangan ttg kejadian
  / keadaan yg didengar, dilihat, atau dialaminya
  sendiri, disertai dgn alasan yg jelas dan tegas
  ttg keterangannya itu
• surat yg dibuat menurut ketentuan peraturan
  peruUUan / surat yg dibuat oleh pejabat mengenai
  hal yg termasuk dlm tata laksana yg menjadi tg
  jawabnya dan yg diperuntukkan bagi pembuktian
  sesuatu hal atau sesuatu keadaan
• surat keterangan dari seorang ahli yg memuat
  pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu
  hal / sesuatu keadaan yg diminta secara resmi
  dari padanya
• surat lain yg hanya dpt berlaku apabila ada
  hubungannya dgn isi alat pembuktian yg lain.

15

• petunjuk.
• Petunjuk adl perbuatan, kejadian, atau keadaan yg
  karena persesuaiannya, baik antara satu dan yg
  lain maupun dgn tindak pidana itu sendiri,
  menandakan bhw sudah terjadi suatu tindak pidana
  dan siapa pelakunya.
• Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari
• keterangan saksi
• keterangan terdakwa dan/atau
• surat.
• 2. PENUNTUTAN DAN PEMBELAAN (PASAL 182)
• Sesudah pemeriksaan dinyatakan selesai, Oditur
  mengajukan tuntutan pidana.
• Thd tuntutan tsb, Terdakwa dan/atau Penasihat
  Hukum mengajukan pembelaannya yg dpt dijawab oleh
  Oditur, dgn ketentuan bhw Terdak wa / Penasihat
  Hukum selalu mendapat giliran terakhir.
• Tuntutan, pembelaan, dan jawaban atas pembelaan
  dilakukan scr tertulis dan sesudah dibacakan
  segera diserahkan kpd Hakim Ketua dan salinannya
  diserahkan kpd pihak yg berkepentingan.
• Dlm hal perkara yg mudah pembuktiannya, pembelaan
  dan jawaban atas pembelaan dpt dilakukan scr
  lisan, dan Panitera harus mencatatnya dlm berita
  acara persidangan.
• Apabila acara tsb sudah selesai, Hakim Ketua
  menyatakan bhw pemeriksaan dinyatakan ditutup,
  dgn ketentuan dpt membukanya

16

• sekali lagi, baik atas kewenangan Hakim Ketua krn
  jabatannya maupun atas permintaan Oditur, atau
  Terdakwa atau Penasihat Hukum dgn memberikan
  alasannya.
• 3. PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI RUGI (PSL
  183-187)
• Apabila suatu perbuatan yg menjadi dasar dakwaan
  di dlm suatu pemeriksaan perkara pidana oleh
  DILMIL/DILMILTI menimbulkan kerugian bagi orang
  lain, Hakim Ketua atas permintaan orang itu dpt
  menetapkan utk menggabungkan perkara gugatan
  ganti rugi kpd perkara pidana itu.
• Permintaan tsb hanya dpt diajukan paling lambat
  sebelum Oditur mengajukan tuntutan pidana.
• Apabila pihak yg dirugikan meminta penggabungan
  perkara gugatan nya kpd perkara pidana,
  DILMIL/DILMILTI menimbang ttg kewenangannya utk
  mengadili gugatan tsb, ttg kebenaran dasar
  gugatan, dan ttg hukuman penggantian biaya yg
  sudah dikeluarkan oleh pihak yg dirugikan tsb.
• Kecuali dlm hal DILMIL/DILMILTI menyatakan tdk
  berwenang mengadili gugatan tsb / gugatan
  dinyatakan tdk dpt diterima, putusan Hakim hanya
  memuat ttg penetapan hukuman penggantian biaya yg
  sudah dikeluarkan oleh pihak yg dirugikan.
• Putusan mengenai ganti rugi dgn sendirinya
  mendapat kekuatan hukum tetap, apabila putusan
  pidananya juga sudah mendapat

17

• kekuatan hukum tetap.
• Apabila terjadi penggabungan gugatan ganti rugi
  kepada perkara pidana, penggabungan itu dengan
  sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat
  banding.
• Apabila thd suatu perkara pidana tdk diajukan
  permintaan banding, permintaan banding mengenai
  putusan ganti rugi tdk diperkenankan.
• Ka Kepaniteraan DILMIL/DILMILTI krn jabatannya
  adl juru sita, khusus utk pelaksanaan putusan
  ganti rugi akibat penggabungan gugatan ganti rugi
  kepada perkara pidana.
• 4. MUSYAWARAH DAN PUTUSAN (PASAL 188-197)
• Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, Hakim
  mengadakan musyawarah secara tertutup dan
  rahasia.
• Musyawarah tsb harus didasarkan pada surat
  dakwaan dan segala sesuatu yg terbukti dlm
  pemeriksaan di sidang.
• Dlm musyawarah tsb, Hakim Ketua mengajukan
  pertanyaan dimulai dari Hakim yg termuda sampai
  Hakim yg tertua, sedangkan yg terakhir
  mengemukakan pendapatnya adl Hakim Ketua dan
  semua pendapat harus disertai pertimbangan
  beserta alasannya.
• Pada asasnya putusan dlm musyawarah merupakan
  hasil permufakatan bulat, kecuali apabila hal itu
  sesudah diusahakan dgn sungguh2 tdk dpt dicapai,
  berlaku ketentuan sebagai berikut

18

• putusan diambil dengan suara terbanyak
• apabila ketentuan tsb tdk dpt diperoleh, putusan
  yg dipilih adl pendapat Hakim yg paling
  menguntungkan Terdakwa.
• Pelaksanaan pengambilan putusan dicatat dlm buku
  himpunan putusan yg disediakan khusus utk
  keperluan itu dan isi buku tsb sifatnya rahasia.
• Putusan Pengadilan dpt dijatuhkan dan diumumkan
  pada hari itu juga atau pada hari lain, yg
  sebelumnya harus diberitahukan kpd Oditur,
  Terdakwa, atau Penasihat Hukumnya.
• Apabila Pengadilan berpendapat bhw dari hasil
  pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas
  perbuatanyang didakwakan kepadanya tdk terbukti
  scr sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas
  dari segala dakwaan.
• Apabila Pengadilan berpendapat bhw perbuatan yg
  didakwakan kpd Terdakwa terbukti, tetapi
  perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak
  pidana, Terdakwa diputus lepas dari segala
  tuntutan hukum.
• Dlm hal tsb, Terdakwa yg ada dlm status tahanan
  diperintahkan utk dibebaskan seketika itu juga,
  kecuali krn alasan lain yg sah Terdakwa perlu
  ditahan.
• Dlm hal Terdakwa diputus bebas dari segala
  dakwaan atau diputus lepas dari segala tuntutan
  hukum, apabila perbuatan yg dilakukan Terdakwa
  menurut penilaian Hakim tidak layak terjadi
  didalam ketertiban atau disiplin Prajurit, Hakim
  memutus perkara

19

• dikembalikan kepada PAPERA utk diselesaikan
  menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.
• Apabila Pengadilan berpendapat bhw Terdakwa
  bersalah melakukan tindak pidana yg didakwakan
  kepadanya, Pengadilan menjatuhkan pidana.
• Pengadilan dlm menjatuhkan putusan, apabila
  Terdakwa tdk ditahan, dpt memerintahkan supaya
  Terdakwa tsb ditahan, apabila dipenuhi ketentuan
  tsb dan terdapat alasan cukup untuk itu.
• Dlm hal Terdakwa ditahan, Pengadilan dlm
  menjatuhkan putusannya dpt menetapkan Terdakwa
  tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya
  apabila terdapat alasan cukup untuk itu.
• Waktu penahanan wajib dikurangkan seluruhnya dari
  pidana yg dijatuhkan.
• Dlm hal Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin
  yg berupa penahanan, hukuman disiplin tsb wajib
  dipertimbangkan dari pidana yg dijatuhkan.
• Dlm hal putusan pemidanaan / bebas dari segala
  dakwaan/ lepas dari segala tuntutan hukum,
  Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yg
  disita diserahkan kpd pihak yg paling berhak
  menerima kembali yg namanya tercantum dlm putusan
  tsb, kecuali apabila menurut ketentuan peraturan
  perUUan barang bukti tsb harus dirampas untuk
  kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak
  sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
• Kecuali apabila terdapat alasan yang sah,
  Pengadilan dapat

20

• menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera
  sesudah sidang selesai.
• Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa
  disertai syarat apapun, kecuali dalam hal putusan
  belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
• Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai
  kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang
  terbuka untuk umum.
• Pengadilan memutus perkara dgn hadirnya Terdakwa,
  kecuali dlm hal UU ini menentukan lain.
• Dlm hal terdapat lebih dari 1 orang Terdakwa dlm
  satu perkara, putusan dpt diucapkan dgn hadirnya
  salah seorang Terdakwa.
• Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan,
  Hakim Ketua wajib memberitahukan kepada Terdakwa
  tentang segala haknya, yaitu
• hak segera menerima atau segera menolak putusan
• hak mempelajari putusan sebelum menyatakan
  menerima atau menolak putusan, dlm tenggang waktu
  yg ditentukan oleh UU ini
• hak meminta penangguhan pelaksanaan putusan dlm
  tenggang waktu yg ditentukan oleh UU utk dpt
  mengajukan grasi, dlm hal ia menerima putusan
• hak meminta diperiksa perkaranya dlm tingkat
  banding dlm tenggang waktu yg ditentukan oleh UU
  ini, dlm hal ia menolak putusan
• hak mencabut pernyataan tsb dlm tenggang waktu yg
  ditentukan oleh UU ini.

21

• PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (PASAL 254-261)
• Putusan Pengadilan yg sudah memperoleh kekuatan
  hukum tetap, pelaksanaannya dilakukan oleh Oditur
  yg utk itu Panitera mengirimkan salinan putusan
  kepadanya.
• Mendahului salinan, Oditur melaksanakan putusan
  Pengadilan berdasarkan petikan putusan.
• Pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut
  ketentuan peraturan perUUan yg berlaku dan tidak
  di muka umum.
• Pidana penjara/ kurungan dilaksanakan di Lembaga
  Pemasyarakatan Mil/ di tempat lain menurut
  ketentuan peraturan perUUan yg berlaku.
• Dlm hal Terpidana dipidana penjara/ kurungan dan
  kemudian dijatuhi pidana penjara/ sejenis,
  sebelum menjalani pidana yg dijatuhkan terdahulu,
  pidana tsb mulai dijalankan dgn pidana yg
  dijatuhkan lebih dahulu.
• Apabila Terpidana dipecat dari dinas
  keprajuritan, pidana dilaksanakan di Lembaga
  Pemasyarakatan Umum.
• Dlm hal Pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat,
  pelaksanaannya dilakukan dgn pengawasan serta
  pengamatan yg sungguh2 dan menurut ketentuan UU
  ini.

22

• Dlm hal Pengadilan menjatuhkan pidana denda,
  Terpidana diberi tenggang waktu 1 bulan utk
  membayar denda tsb, kecuali dlm putusan
  pemeriksaan acara cepat yg pembayaran dendanya
  harus dilunasi seketika.
• Apabila terdapat alasan yg kuat, tenggang waktu
  dpt diperpanjang untuk paling lama 1 (satu)
  bulan.
• Dlm hal putusan Pengadilan menetapkan perampasan
  barang bukti utk negara, Oditur menguasakan benda
  tsb kpd Kantor Lelang Negara utk dijual lelang
  dalam waktu 3 bulan dan hasilnya dimasukkan ke
  kas negara atas nama Oditurat.
• Tenggang waktu dapat diperpanjang paling lama 1
  (satu) bulan.
• Dlm hal Pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti
  rugi, pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara
  putusan perdata.
• Apabila dlm 1 perkara terdapat lebih dari 1 orang
  Terpidana, pembayaran ganti rugi dibebankan kpd
  para Terpidana bersama2 scr berimbang.
• Biaya perkara yg ditetapkan dlm putusan
  Pengadilan dibayar oleh Terpidana dlm tenggang
  waktu 1 (satu) bulan.
• Tenggang waktu dapat diperpanjang paling lama 1
  (satu) bulan.
• Apabila dlm 1 perkara terdapat lebih dari 1
  Terpidana, pembayaran biaya perkara sebagaimana
  dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada para
  Terpidana bersama2 secara berimbang.

23

• UPAYA HUKUM BIASA
• PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING (PASAL 219-230)
• Terdakwa atau Oditur berhak untuk meminta banding
  terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama
  kecuali terhadap putusan bebas dari segala
  dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum
  yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan
  hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat
  yang berupa pidana perampasan kemerdekaan.
• Permintaan banding boleh diterima oleh Panitera
  Pengadilan tingkat pertama dalam waktu 7 (tujuh)
  hari sesudah putusan dijatuhkan atau sesudah
  putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak
  hadir.
• Paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari
  sejak permintaan banding diajukan, Panitera
  mengirimkan salinan Putusan Pengadilan tingkat
  pertama dan berkas perkara serta surat bukti
  kepada Pengadilan tingkat banding.
• Selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas
  perkara kepada Pengadilan tingkat banding,
  pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk
  mempelajari berkas perkara tersebut di Pengadilan
  tingkat pertama.

24

• 2. PEMERIKSAAN TINGKAT KASASI (PASAL 231-244)
• Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan
  oleh Pengadilan tingkat banding atau Pengadilan
  tingkat pertama dan terakhir, Terdakwa atau
  Oditur dapat mengajukan permohonan kasasi kepada
  Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas
  dari segala dakwaan.
• Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada
  Panitera Pengadilan dalam waktu 14 (empat belas)
  hari sesudah putusan Pengadilan yang dimintakan
  kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa.
• Paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari
  sesudah tenggang waktu, permohonan kasasi
  tersebut selengkapnya oleh Panitera Pengadilan
  tingkat pertama atau Pengadilan tingkat pertama
  dan terakhir segera disampaikan kepada Mahkamah
  Agung melalui Pengadilan Militer Utama.
• Sesudah Panitera Pengadilan Militer Utama
  menerima berkas perkara kasasi, ia wajib segera
  menyampaikan berkas perkara tersebut kepada
  Mahkamah Agung.

25

• BANTUAN HUKUM LUAR BIASA
• 1. PEMERIKSAAN TINGKAT KASASI DEMI KEPENTINGAN
  UMUM (PASAL 245-247)
• Demi kepentingan hukum thd semua putusan yg sudah
  memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan,
  dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan kasasi
  oleh Oditur Jenderal.
• Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh
  merugikan pihak yang berkepentingan.
• Permohonan kasasi demi kepentingan hukum
  disampaikan scr tertulis oleh Oditur Jenderal kpd
  MA melalui Panitera Pengadilan yg sudah memutus
  perkara pada tingkat pertama atau pada tingkat
  pertama dan terakhir, disertai risalah yg memuat
  alasan permintaan itu.
• Salinan risalah oleh Panitera segera disampaikan
  kpd pihak yg berkepentingan.
• Ka Pengadilan ybs segera meneruskan permintaan
  itu kpd MA melalui Pengadilan Militer Utama.
• Salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum
  oleh Mahkamah Agung disampaikan kepada Oditur
  Jenderal dan kepada Pengadilan ybs dgn disertai
  berkas perkara.

26

• 2. PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN YANG
  SUDAH MENDAPATKAN KEKUATAN HUKUM TETAP
• (PASAL 248-253)
• Terhadap putusan Pengadilan yg sudah memperoleh
  kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas dari
  segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan
  hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat
  mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada
  Mahkamah Agung.
• Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas
  dasar
• apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan
  dugaan kuat, bahwa apabila keadaan itu sudah
  diketahui pada waktu sidang masih berlangsung,
  hasilnya akan berupa putusan bebas dari segala
  dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan
  hukum, atau tuntutan Oditur tidak dapat diterima,
  atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan
  pidana yang lebih ringan
• apabila dalam pelbagai putusan terdapat
  pernyataan bahwa sesuatu sudah terbukti, tetapi
  hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan
  yang dinyatakan sudah terbukti itu ternyata
  bertentangan satu dengan yang lain
• apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan
  suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang
  nyata.

27
TERIMA KASIH