INFORMENT CONSENT

1
INFORMENT CONSENT

• dr Shalahudin S, MSc

2
Beberapa perkembangan

1. Revisi UUD 1945 yang a.l. memuat hak untuk
   memperoleh pelayanan kesehatan
2. Perubahan norma dan nilai dalam masyarakat
   terutama sesudah tahun 1998
3. Permenkes nomor 585 tahun 1989 tentang
   Persetujuan Tindakan Medik, sebenarnya informed
   consent sudah menjadi hukum
4. UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. UU 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

3

• PerMenKes RI No 585/ Menkes/ PER/ IX/ 1989
  persetujuan tindakan medik/ informed consent
  adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien
  atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai
  tindakan medik yang dilakukan thd pasien tersebut
• Tindakan terhadap pasien berupa diagnostik dan
  terapeutik

4

• UU Kesehatan 1999 (pengganti UU Kesehatan th
  1992)
• Substansi yang diatur
• Sumber Daya di Bidang Kesehatan (tenaga,
  fasilitas pelayanan, perbekalan kesehatan,
  teknologi dan produk teknologi)
• Upaya kesehatan
• Kesehatan Ibu, Bayi, Anak, Remaja, Lansia dan
  Penyandang cacat
• Gizi
• Kesehatan Jiwa
• Penyakit Menular dan Tidak Menular
• Kesehatan Lingkungan
• Kesehatan Kerja
• Pengelolaan Kesehatan
• Informasi Kesehatan
• Pembiayaan Kesehatan
• Peran Serta Masyarakat
• Badan Pertimbangan Kesehatan
• Pidana

5

• Tenaga Kesehatan (PP No. 32 Tahun 1996)
• setiap orang
• mengabdikan diri dalam bidang kesehatan
• memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan
  melalui pendidikan di bidang kesehatan
• memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya
  kesehatan

6

• Tenaga Kesehatan terdiri dari
• (a) tenaga medis (meliputi dokter dan dokter
  gigi),
• (b) tenaga keperawatan (meliputi perawat dan
  bidan),
• (c) tenaga kefarmasian (meliputi apoteker, analis
  dan asisten apoteker),
• (d) tenaga kesehatan masyarakat (meliputi
  epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan,
  mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan,
  administrator kesehatan dan sanitarian),
• (e) tenaga gizi (meliputi dietisien),
• (f) tenaga keterapian fisik (meliputi
  fisioterapis, okupasiterapis dan terapis wicara),
  
• (g) tenaga keteknisian medis (meliputi
  radiografer, radioterapis, teknisi gizi, teknisi
  elektromedis, analis kesehatan, refraksionis
  optisien, motorik prostetik, teknisi tansfusi dan
  perekam medis).

7

• Tenaga kesehatan
• wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan di
  bidang kesehatan
• dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan
• dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk
  mematuhi standar profesi tenaga kesehatan
• Peraturan No 32 Tahun 1996 ttg Tenaga Kesehatan
  pada pasal 21 ayat 1 berbunyi setiap tenaga
  kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban
  untuk memenuhi standar profesi tenaga kesehatan
  dan menghormati hak pasien

8
Components of professionalism
Competence
Accountability
Ethics
Collegiality
Altruism

• Standard of professional conduct

9
Hubungan Nakes Pasien

• Terjalin dalam ikatan terapetik ( dalam bidang
  pengobatan diagnostik, preventive, promotive,
  curative dan rehabilitative
• Ikatan transaksi ? (pada kasus tertentu
  terutama pada kasus tanpa indikasi medis)
• Kedepan mungkin akan lebih banyak ditemukan
• Ikatan terapetik Hak dan Kewajiban

10
Informed Consent

• Informed ? telah diberikan
  penjelasan/informasi
• Consent ? persetujuan yang diberikan
  kepada seseorang utk berbuat sesuatu

11
Pengertian

• Proses komunikasi , bukan sekedar menandatangani
  formulir persetujuan.
• (informed consenct is a process, not an event
  (Appelbaum dalam Guwandi)
• Persetujuan yang diberikan oleh pasien/ kel
  pasien terhadap suatu tindakan medis setelah
  mendapatkan suatu informasi/ penjelasan dari
  dokter /perawat /tenaga kesehatan yang berhak
  sesuai dengan kompetensinya

12

• Istilah lain
• Persetujuan Tindakan Medik (PTM)
• ?Indonesia
• Gerichte toestemming (izin/persetujuan yang
  terarah )? Belanda
• Aufklarungspflicht (Kewajiban dokter utk memberi
  keterangan ) ?Jerman

13

• Dasar Hukum
• Permenkes No 585/Men.Kes/Per/IX/1989
• Tentang Persetujuan Tindakan Medis
• PP No.32 th 1996 ttg Tenaga Kesehatan,
• Pasal 22 ayat (1) poin d meminta persetujuan
  terhadap tindakan medis yang akan dilakukan
• UU kesh 39 th 2009

14
Maksud dan Tujuan

• Perlindungan terhadap hak-hak azasi pasien utk
  menentukan nasib sendiri
• (hak informasi ttg penyakitnya, hak utk
  menerima/menolak rencana perawatan)
• Penghormatan kalangan kesehatan terhadap hak
  perorangan
• Pembatasan Otorisasi Nakes thd pasien

15
Bentuk PTM

• 1. Tersirat ( Implied Consent)? dianggap telah
  diberikan
• 2. Dinyatakan ( Expressed Consent)

16
Persetujuan Tersirat ( Implied Consent)

• Tanpa pernyataan yang tegas, hanya dengan isyarat
  yang diterima nakes berdasarkan sikap dan
  tindakan pasien
• Dalam kondisi normal umumnya merupakan tindakan
  yang sudah diketahui umum/biasa
• Dalam kondisi darurat pasien tak mungkin diajak
  komunikasi, keluarga tak ditempat ( Permenkes
  585/1989, Pasal 11) ? Presumed consent

17
Expressed Consent

• Persetujuan dinyatakan dg lisan atau tulisan
• Pada tindakan yang melebihi prosedur yang umum
  /biasa dilakukan pemeriksaan genital / rectal
  ? lisan
• Tindakan invasif/ berisiko pembedahan utk
  terapi/diagnosis ? tertulis

18
Kewajiban memberikan informasi

• Nakes harus menyampaikan informasi atau
  penjelasan kepada pasien/ keluarga diminta atau
  tidak diminta
• Informasi yang berkaitan dengan penyakit pasien
  prosedur diagnostik, tindakan/terapi,
  alternatif terapi dan pembiayaan serta resiko
  yang mungkin timbul dari proses tersebut.

19

• Informasi harus dijelaskan selengkap-lengkapnya,
  kecuali dipandang merugikan pasien atau pasien
  menolak untuk diberikan informasi
• Informasi diberikan oleh nakes yang melakukan
  tindakan atau nakes lain yang diberi wewenang
• Bila dipandang perlu informasi bisa diberikan
  pada pihak keluarga pasien

20
Persetujuan dari pasien

• Tidak dibawah tekanan hub nakes-pasien
• Sesudah mendapatkan informasi lengkap
• Pasien dewasa ( gt21 th atau sudah menikah )
• Pihak Kel/ Wali/ induk semang

21
Syarat sahnya PTM

• Diberikan secara bebas
• Diberikan oleh orang yang sanggup membuat
  perjanjian
• Telah mendapatkan penjelasan dan memahaminya
• Mengenai susuatu hal yang khas
• Tindakan dilakukan pada situasi yang sama

22
Penolakan (informed refusal)

• Merupakan hak pasien/ keluarga pasien
• Tiada satupun nakes yang bisa memaksa sekalipun
  berbahaya bagi pasien
• Sebaiknya pihak RS/ dokter meminta pasien/ kel
  menandatangani surat penolakan terhadap anjuran
  tindakan medik tsb di lembaran khusus

23
Daftar Pustaka

•  
• Guwandi, 2006, Dugaan Malapraktek Medik, FKUI,
  Jakarta
• Soewono, Hendrojono, 2005, Batas
  Pertanggungjawaban hukum Malpraktik Dokter dalam
  Transaksi Terapeutik, Srikandi, Surabaya.
• Warassih, Esmi, 2005, Pranata hukum, sebuah
  telaah sosiologis, Suryadaru utama, Semarang 
• Permenkes nomor 585 tahun 1989 tentang
  Persetujuan Tindakan Medik
• UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
• UU 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

24
SEMOGA BERMANFAAT

• Terima Kasih...