PEMERINTAHAN DEMOKRASI LIBERAL - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

PEMERINTAHAN DEMOKRASI LIBERAL

Description:

... (1950-1959), di dalam negeri Indonesia masih menimbulkan beberapa gangguan keamanan, ... Partai politik hanya mempertahankan keyakinan partainya. – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:14668
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 17
Provided by: susilowati
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: PEMERINTAHAN DEMOKRASI LIBERAL


1
PEMERINTAHAN DEMOKRASI LIBERAL
  • Oleh
  • Aditya Pratama (IXC/01)
  • Asti Aryudhea U. (IXC/06)
  • Cindika Hillary (IXC/12)
  • Daffa Ari P. (IXC/13)
  • Farida Hasna (IXC/15)
  • Galang Alif S. (IXC/17)

2
PETA KONSEP
SISTEM DEMOKRASI LIBERAL
Multi Partai
Pemilihan Umum 1955
DPR
Konstituante
Pengertian Kabinet
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
3
KETIDAK STABILAN POLITIK
  • Berlakunya masa demokrasi liberal (1950-1959), di
    dalam negeri Indonesia masih menimbulkan beberapa
    gangguan keamanan, diantaranya gangguan keamanan
    dari dalam negeri, seperti
  • Pemberontakan DI / TII di berbagai kota
  • Pemberontakan APRA
  • Pemberontakan RMS
  • Pemberontakan PPRI dan Permesta

4
  • Pada masa berlakunya UUDS 1950, Negara
    Kesatuan RI menganut sistem demokrasi liberal
    dengan sistem kabinet parlementar. Dalam kabinet
    parlementar, para mentri bertanggung jawab kepada
    parlemen. Oleh karena itu, jatuh bangunyakabinet
    sangat tergantung pada parlemen. Pada masa
    demokrasi liberal jumlah partai politik ukup
    banyak.

5
  • Sejak tahun 1950 sampai dengan 1959, ketidak
    stabilan politik juga di tunjukan dengan sering
    bergantinya kabinet, dalam kurun waktu sekitar 9
    tahun telah berganti kabinet sebanyak 7 kali, di
    antaranya
  • Kabinet Masa Demokrasi Liberal
  • 1. Kabinet Natsir (September 1950 Maret 1951)
  • 2. Kabinet Sukiman (April 1951 April 1952)
  • 3. Kabinet Wilopo (April 1952 Juni 1993)
  • 4. Kabinet Ali Sastromidjojo I (Juli 1953 Juli
    1955)
  • 5. Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955
    Maret 1956) dilaksanakan pemilu I
  • 6. Kabinet Ali Sastromidjojo II (Maret 1956
    Maret 1957)
  • 7. Kabinet Karya atau Juanda (April 1957 Juli
    1959)

6
2. SISTEM MULTI PARTAI
  • Dampak Positif
  • 1. Menghidupkan suasana demokratis di Indonesia.
  • 2. Mencegah kekuasaan presiden yang terlalu
    besar, karena wewenang pemerintah di pegang oleh
    partai yang berkuasa
  • 3. Menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksana
    kedaulatan rakyat dan pemerintahan.

7
  • Dampak Negatif
  • 1.Sejumlah partai cenderung menyuarakan
    kepentingan kelompok sendiri, bukan banyak
    rakyat.
  • 2. Ada kecenderungsn persaingan tidak sehat, baik
    dalam parlemen maupun kabinet yang berupa saling
    menjatuhkan.

8
3. PEMILIHAN UMUM
  • Hasil pemilu I memunculkan empat partai terkemuka
    yang meraih kursi terbanyak di DPR dan
    kontituante , yaitu
  • perimbangan perolehan kursi DPR Hasil
  • Pemilu Tahun 1955 tahap I
  • Masyumi 60 kursi
  • PNI 58 kursi
  • PKI 32 kursi
  • NU 47 kursi
  • Partai lainya memperebutkan sisa 75 kursi

9
  • Perimbangan perolehan kursi kontituante Hasil
    pemilu tahun 1955 tahp II
  • PNI 199 kursi
  • Masyumi 112 kursi
  • NU 91 kursi
  • PKI 80 kursi
  • Partai lainnyamemperebutkan sisa 118 kursi.

10
  • Walaupun pemilu I dapat berlangsung dengan aman,
    lancar dan tertib tetapi keadaan politik dan
    keamanaan belum stabil,hal ini di sebabkan oleh
  • Sering terjadi pertentangan antar politik.
  • Partai politik hanya mempertahankan keyakinan
    partainya.
  • Anggota DPR hasil pemilu belum dapat memenuhi
    harapan rakyat.
  • Badan kontituante gagal menyusun UUD.

11
4. KEGAGALAN KONSTITUANTE MENYUSUN UNDANG
UNDANNG DASAR
  • Kemacetan politik dalam kontituante, bagi militer
    merupakan situasi yang membahayakan kelangsungan
    bangsa dan negara, maka KSAD Letjen AH Nasution
    (atas nama pemerintah / PERPU ) mengeluarkan
    larangan bagi semua kegiatan politik mulai
    tanggal 3 Junu 1959. larangan itu ditindak
    launjuti oleh Presiden Soekarno, dengan
    mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

12
5. DEKRIT PRESIDEN 5 Juli 1959
  • Pertimbangan Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
  • Anjuran untuk kembali ke UUD 1945 tidak
    memperoleh keputusan dari Konstituante.
  • Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan
    tugasnya karena sebagian besar anggotanya telah
    menolak menghadiri sidang.
  • Kemelu6 dalam konstituante membahayakan prsatuan,
    mengancam keselamatan negara, dan merintangi
    pembanggunan nasional.

13
  • Keputusan Dekrit Presiden 5 Juli 1959
  • Kontituante di bubarkan.
  • UUD 1945 kembali berlaku sebagai UUD Republik
    Indonesia.
  • Segera membentuk MPRS dan DPAS.

14
  • Sisi Positif Dekrit Presiden
  • 1. Menyelamatkan dari perpecahan dan krisis
    politik berkepanjangan.
  • 2.Memberikan pedoman yang jelas (UD 1945) bagi
    kelangsunggan negara.
  • 3. Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara
    (MPRS) dan lembaga tinggi (DPAS) yang selama masa
    Demokrasi Liberal tertunda tunda pembentukanya.

15
  • Sisi Negatif Dekrit Presiden 5 Juli 1959
  • Memberikan kekuasaan yang besar kepada Presiden
    baik terhadap MPR maupun lembaga tinggi negara.
  • Memberi peluang bagi kalangan militer untuk
    terjun dalam bidang politik.

16
  • TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com