POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

1
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

• SIFAT POLITIK LUAR NEGERI

2
SIFAT POLITIK LUAR NEGERI

• SIFAT POLITIK LUAR NEGERI SERING MERUPAKAN
  PENJUMLAHAN DARI SEKUMPULAN TINDAKAN YANG
  TERPISAH-PISAH ATAU YANG HANYA SAMAR TERKAIT.

3
PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI

• Perubahan kebijakan luar negeri muncul melalui
  serangkaian modifikasi sederhana dari
  kebijakan-kebijakan yang ada, yang muncul secara
  perlahan melalui tahapan-tahapan sederhana yang
  biasanya bersifat tentatif, sesuai proses trial
  and error

4
Tiga Jenis Keputusan Luar Negeri William D. Coplin

• Pertama, Keputusan-keputusan politik luar negeri
  yang sifatnya umum, yang terdiri atas serangkaian
  keputusan yang diekspresikan melalui
  pernyataan-pernyataan kebijakan dan
  tindakan-tindakan langsung, misalnya politik
  pembendungan (containtment policy) AS setelah
  Perang Dunia II, meliputi pernyataan-pernyataan
  politik yang bersifat luas seperti
  pernyataan-pernyataan Presiden, serta
  tindakan-tindakan khusus seperti perang Vietnam.
  Sasaran politik luar negeri bisa menjangkau
  lingkungan internasional.

5
Tiga Jenis Keputusan Luar Negeri William D. Coplin

• Kedua, Keputusan-keputusan yang bersifat
  administratif. Keputusan itu di buat oleh
  anggota-anggota birokrasi pemerintah yang
  bertugas melaksanakan hubungan luar negeri
  negaranya. Departemen Luar Negeri (di AS
  Department of State) adalah organisasi birokratis
  yang utama, namun badan-badan pemerintah lainnya,
  seperti dinas militer, dinas intelejen,
  departemen perdagangan, juga sering terlibat di
  dalam pengambilan keputusan-keputusan
  administratif yang mempengaruhi kebijakan luar
  negeri.

6
Tiga Jenis Keputusan Luar Negeri William D. Coplin

• Ketiga, Keputusan-keputusan yang bersifat krisis,
  merupakan kombinasi dari kedua tipe politik luar
  negeri yang diatas. Keputusan-keputusan yang
  bersifat krisis bisa berdampak luas terhadap
  kebijakan umum suatu negara. Keputusan itu juga
  bisa memperkuat kebijakan yang telah ada seperti
  yang terjadi pada saat AS melakukan intervensi
  dalam krisis Indocina (tahun 1960-an dan 1970-an)

7
Tahapan Ideal dalam membuat Keputusan Luar Negeri

• menetapkan situasinya, dalam hal ini harus
  mendapat informasi yang memadai tentang
  permasalahan yang dihadapi.
• memilih tujuan, artinya dalam proses pembuatan
  keputusan harus di tetapkan tujuannya.
• pencarian alternatif, yaitu penelaahan berbagai
  alat yang di perlukan untuk mencapai tujuan atau
  sasaran yang diinginkan.
• memilih alternatif

8
LANDASAN KEPUTUSAN POLUGRI

• Nilai dasar yang melandasi kebanyakan tujuan para
  pengambil keputusan politik luar negeri adalah
  kelangsungan hidup bangsa. Akan tetapi nilai itu
  tidak mengungkapkan tujuan konkret dalam urusan
  internasional, khususnya dewasa ini yang sedang
  mengarah pada unilateralisme.
• Beberapa pemimpin negara telah membenarkan perang
  ekspansi atas dasar keamanan nasional, seperti
  yang dilakukan Jepang pada tahun 1930-an ataupun
  AS pasca tragedi WTC. Pemimpin-pemimpin lainnya
  membenarkan politik isolasi seperti yang
  dilakukan AS pada tahun 1930-an

9
LANDASAN KEPUTUSAN POLUGRI

• Keamanan nasional adalah dasar semu bagi tujuan
  nasional karena keamanan suatu negara bergantung
  pada kemampuan dan tujuan-tujuan negara lain yang
  berhubungan dengan kemampuan dan tujuan-tujuannya
  sendiri.
•  
• Oleh karena itu, tujuan antara yang dirancang
  untuk meningkatkan keamanan internasional bisa
  beranekaragam, bergantung pada informasi tentang
  kondisi internasional yang di miliki oleh
  pengambil keputusan.
•  
• Sebagai contoh, sejak PD II, konsepsi AS tentang
  kondisi yang diperlukan untuk memperkuat keamanan
  nasionalnya adalah kepaduan negara-negara blok
  Barat, perpecahan di blok Soviet, dan
  perlindungan terhadap negara-negara netral dari
  pengaruh komunisme. Atau pada pasca tragedi WTC,
  konsepsi AS diarahkan pada upaya memerangi
  terorisme internasional

10
PANDANGAN SUN-TZU

• Merumuskan suatu kebijakan berarti
  memperhitungkan semua situasi yang mungkin
  dihadapi pada setiap waktu dimasa depan dan
  kemudian baru semenjak sekarang sudah menetapkan
  atau menyiapkan tindakan mana yang akan diambil
  atau dipilih kelak, guna menghadapi realisasi
  dari setiap kemungkinan tersebut.
•  
• Seperti apa yang dikemukakan oleh Sun Tzu dalam
  bukunya The art of war, kebijakan dapat
  diartikan sebagai keseluruhan keputusan-keputusan
  kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan
  yang akan/harus diperhatikan guna menghadapi
  setiap keadaan yang mungkin terjadi dimasa depan
  atau menuntaskan permasalahan yang telah terjadi.

11
Dalam Pandangan John P. Lovell

• Dalam pandangan John P. Lovell, kebijakan baik
  luar negeri maupun dalam negeri adalah suatu
  rancangan rasional yang dibentuk oleh para elit
  politik pembuat keputusan dan menjadi acuan bagi
  tindakan-tindakan negara selanjutnya

12

• Polugri RI mulai di laksanakan sejak 2 September
  1948, yang di sampaikan melalui pidato Bung Hatta
  di depan sidang KNIP dengan judul Mendayung
  diantara Dua Karang.

13
Tiga Kelompok Faktor Pertimbangan Perumusan
Polugri

• Faktor-faktor yang bersifat tetap/permanen
  faktor geografis, iklim dan topografi serta
  penduduk
• Faktor-faktor yang bersifat tidak tetap
• A. Bersifat Politis
• B. Bersifat Non-Politis
• Faktor-faktor yang bersifat Teknis

14
Faktor-faktor yang bersifat tidak tetap
Bersifat Politis

• -1 Ideologi
• -2 konstitusi
• -3 persepsi pembuat keputusan
• -4 gaya kepemimpinan
• -5 kepentingan nasional
• -6 opini massa
• -7 konsensus nasional
• -8 tekanan dari kekuatan eksternal
  tertentu/masyarakat internasional

15
Bersifat Non-Politis

• -9 Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang
  bersangkutan. Berkaitan dengan tingkat/taraf
  kehidupan rata-rata, tingkat pendidikan, tingkat
  kesadaran (politis, hak dan kewajiban)
• -10 Tradisi Budaya yang di landasi oleh custum.
  Dunia politik kita sifatnya patrimonial. Secara
  tradisi kita mengenal gaya kepemimpinan seperti
  itu (patrimonial) sejak zaman raja-raja sampai
  sekarang. Bawahan tidak mungkin mengkritik
  atasan. Tradisi budaya ini sangat mempengaruhi
  gaya politik yang berkembang
• -11 Mental dan Disiplin Nasional
• -12 Karakter Nasional. Misalnya Sikap bangsa
  yang cenderung serba permisif terhadap tingkah
  laku aparat/atasan.

16
Faktor-faktor yang bersifat Teknis

• a. Berkaitan dengan kemampuan para pelaksana atau
  para penentu keputusan dalam menilai suatu
  masalah. Kemampuan yang tinggi dalam menilai
  masalah bisa menghasilkan keputusan-keputusan
  yang lebih antisipatif dan tepat. Sebaliknya,
  kemampuan menilai masalah yang rendah selain akan
  menghasilkan keputusan yang kurang pas (tidak
  menyelesaikan masalah/bahkan memperpanjang
  masalah), juga dalam banyak hal sering membuat
  lolosnya berbagai kesempatan
• b. Hal-hal yang berkaitan dengan pertimbangan
  atau perhitungan dana. Menilai pelaksanaan
  Polugri RI, apakah kerja dinas perwakilan luar
  negeri efektif atau tidak, juga tergantung oleh
  dana yang tersedia

17
Faktor-faktor yang bersifat Teknis

• c. Hal-hal yang berkaitan dengan perhitungan
  mengenai keamanan atau kemungkinan bahaya
• d. Hal-hal yang berkaitan dengan informasi dan
  komunikasi. Misalnya jaringan informasi pers,
  internet, dan lain-lain, harus merebut kesempatan
  dan menunjukkan kinerja diplomat kita
• e. Hal-hal yang berkaitan dengan desakan waktu
  atau tekanan waktu.

18
Dua Kelompok Besar Perumus, Penentu Pelaksana
Polugri

• Governmental Agencies/lembaga-lembaga pemerintah
  yang bersifat resmi atau formal.
• Non-Governmental Agencies

19
Governmental Agencies/lembaga-lembaga pemerintah
yang bersifat resmi atau formal

• Kepala Pemerintahan/Kepala Negara Presiden,
  Raja, Perdana Menteri
• Pejabat dari departemen-derpartemen/
  lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan
  bidang luar negeri. (Deplu, Hankam, Perdagangan,
  Kehakiman)
• Lembaga-lembaga negara lainnya (DPR/Komisi I
  DPR).

20
Non-Governmental Agencies

• Parpol
• Kelompok Kepentingan/pressure group
• Media Komunikasi/media massa (opini koran,
  majalah, dll).
• Lembaga-lembaga atau badan-badan yang terlibat
  dalam Policy Making
•  

21
Mereka harus menguasai atau memiliki kemampuan

• Proses Perencanaan
• Dinamika Politik dan Kebijaksanaan Luar Negeri
• Teknik-teknik dan instrumen-instrumen yang di
  pergunakan dalam pelaksanaan kebijaksanaan
  (teknik persuasif, menekan, dll. Instrumen
  formal/resmi atau informal).